I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia merupakan provinsi dengan
kemajemukan baik suku, ras, dan agama. Kemajemukkan tersebut yang
menyebabkan persaingan di segala bidang kehidupan, termasuk didalamnya untuk
mempersiapkan sumber daya manusia penerus yang memiliki daya saing tinggi.
Upaya untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia melalui
pendidikan perlu mendapat perhatian khusus, karena pembangunan suatu bangsa
akan berhasil dengan baik jika bangsa tersebut telah berhasil membangun sumber
daya manusianya terlebih dahulu. Sumber daya manusia yang juga merupakan
generasi penerus bangsa adalah remaja.
Masa remaja merupakan masa atau periode yang penuh dengan tekanan atau stres
karena ketegangan emosi yang meningkat 1 akibat perubahan fisik dan hormon
yang ditandai oleh pertumbuhan fisik, pengembangan kepribadian, kebutuhan
untuk pencapaian kedewasaan, kemandirian, serta adaptasi antara peran dan
fungsi dalam kebudayaan dimana ia berada.2 Remaja seharusnya diberikan
pembinaan-pembinaan yang dapat membentuk suatu pribadi yang baik kelak,
1 Sarlito Wirawan Sarwono. 1989. Psikologi Remaja. Jakarta: CV Rajawali. hlm. 12. 2
tetapi yang terjadi, disaat pembinaan dilakukan terkadang ada penyimpangan yang
dilakukan remaja pada usianya.
Surat-surat kabar di Indonesia belakangan hari ini dipenuhi oleh kasus-kasus
tawuran yang sudah dianggap sebagai budaya. Tawuran pelajar adalah
perkelahian massal yang dilakukan oleh sekelompok siswa terhadap sekelompok
siswa lainnya dari sekolah yang berbeda.3 Tawuran antar pelajar seharusnya tidak
terjadi, namun semakin hari maka semakin banyak peristiwa tawuran antarpelajar
sehingga banyak pihak merasa prihatin. Tawuran selalu melibatkan puluhan dan
bahkan ratusan siswa yang saling menyerang, oleh sebab itu siapapun tidak boleh
menganggapnya sebagai persoalan kecil. Tawuran juga tidak boleh dianggap
persoalan kecil karena dampak tawuran sangatlah jelas dan bersifat merugikan,
baik kerugian secara materi ataupun non materi. Kerugian materi biasanya berupa
kerusakan pada fasilitas umum dan fasilitas pribadi (gedung sekolah, sarana jalan
raya, angkutan umum, kendaraan pribadi dll). Kerugian non-materi terlihat dari
semakin banyaknya orang yang menjadi korban tawuran, baik dari pihak pelajar
yang terlibat langsung maupun pelajar dan masyarakat yang tidak terlibat tetapi
ada di lokasi.4
Kasus tawuran terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan.
Berdasarkan data Bina Masyarakat Kepolisian Daerah (Binmas Polda) Metro
Jaya, tahun 1992 tercatat 157 kasus perkelahian pelajar di Jakarta dan dua tahun
berikutnya meningkat menjadi 183 kasus dengan menewaskan 10 pelajar. Data
3
Ridwan, Hana Karlina. 2006. Agresi pada Siswa – Siswa SLTA yang Melakukan dan Tidak Melakukan Tawuran Pelajar. Tesis yang tidak dipublikasikan. Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
4 Hasbalah M. Saad. 2003. Perkelahian Pelajar, Potert Siswa SMU di DKI Jakarta.
pada tahun 1995 terdapat 194 kasus dengan korban meninggal 13 pelajar dan 2
anggota masyarakat lain. Tahun 1998 ada 230 kasus yang menewaskan 15 pelajar
serta 2 anggota Polri, lalu tahun 2000 korban meningkat dengan 37 korban tewas.5
Salah satu contoh yang terjadi pada kasus tawuran antar sekolah yang melibatkan
dua Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jakarta Selatan. Pada Senin (24/9/2012)
Alawy Yusianto Putra, siswa kelas 10 SMA 6, tewas akibat diserang oleh
sekelompok siswa yang berasal dari SMA 70. Alawy yang saat itu berada di TKP
(Tempat Kejadian Perkara) menjadi korban penusukan tepat di bagian dada. Luka
tersebut membuat Alawi menghembuskan nafas terakhir. 6 Tidak hanya pelajar
SMA 6 dan SMA 70 saja yang melakukan tawuran. Tercatat Rabu (26/9/2012)
pukul 13.12 WIB kembali terjadi tawuran pelajar. Tawuran Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) Kartika Zeni Matraman dengan SMK Yaka Kampung Melayu
mengakibatkan jatuhnya satu orang korban dari SMA Yaka atas nama Deni
Yanuar siswa kelas 12 IPS.7
Kedua kejadian tersebut terjadi dalam bulan yang sama di wilayah hukum Jakarta
Selatan. Dua korban meninggal dunia akibat aksi tawuran yang dilakukan para
pelajar SMA ini. Saat ini, kepolisian masih melakukan penyidikan. Penyidik
Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 41 siswa untuk dimintakan
keterangannya. Saksi-saksi tersebut berasal dari pelajar yang terlibat tawuran,
5
Zulkarnaen Sander Diki. 2011. Tawuran pelajar memprihatinkan dunia pendidikan. http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/258-tawuran-pelajar-memprihatinkan-dunia-pendidikan.html. Diakses 15 November 2012.
6 Kompas. 2012. Tawuran SMA 70 dan SMA 6, Satu Pelajar Tewas.
http://megapolitan.kompas.com/read/2012/09/24/15085538/Tawuran.SMA.70.dan.SMA.6.Satu.Pe lajar.Tewas. Diakses 15 November 2012.
7 Tempo.co. 2012. Tersangka tawuran di Manggarai
guru-guru dari kedua sekolah, pedagang dan warga yang berada di sekitar lokasi
tawuran. Gelar perkara kemungkinan akan dilaksanakan dalam waktu dekat
setelah diperoleh gambaran yang jelas. Tidak tertutup kemungkinan akan adanya
tersangka baru dalam kasus yang telah memunculkan nama FR, siswa SMA
Negeri 70 sebagai tersangka utama. Adapun langkah hukum lanjutan untuk para
pelajar yang nantinya akan dijadikan tersangka seperti dikatakan Kapolres Metro
Jakarta Selatan, Kombes Pol Wahyu Hadiningrat, akan dicermati kemungkinan
dikenakan pasal 351, 170, dan 338 dengan tetap mempertimbangkan usia pelaku
yang masih dibawah umur.8
Masa SMA yang memiliki rentan usia 15-18 tahun bisa dikatakan merupakan
masa peralihan seseorang dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa atau yang
lebih sering kita kenal dengan istilah masa remaja. Perkembangan remaja memang
tidak terlepas dari lingkungan dimana ia berada. Lingkungan yang dimaksud tidak
hanya keluarga tapi termasuk juga sekolah. Sekolah sebagai institusi yang
menyediakan pendidikan dan pengajaran. Tetapi ada beberapa yang menjadikan
sekolah sebagai sarana pengelompokkan yang akhirnya menjadi geng brutal dan
anarkis, seperti Geng Balistik dan Geng Gestapo di SMA 70.9 Perhatian sekolah
yang kurang maksimal, latar belakang ekonomi, pembinaan pemerintah yang
kurang maksimal, lingkungan sekolah dan keluarga, dan bahkan ada yang
berpendapat bahwa jam pelajaran agama dirasa masih kurang jumlahnya. Ada
juga yang berpandangan bahwa tawuran bukan disebabkan oleh satu atau dua
8
Kompas.2012. Tawuran SMA 6 vs SMA 70 menahun ada apa?
.http://megapolitan.kompas.com/read/2012/09/26/09494948/Tawuran.SMA.6.Vs.SMA.70.Menahu n.Ada.Apa. Diakses 14 November 2012.
9
Kompas. 2012. Ada Geng di Setiap Angkatan di SMAN 70.
faktor, melainkan dari akumulasi berbagai faktor yang saling berkaitan antara satu
dengan lainnya. Atas dasar pandangan itu, maka usaha pencegahan juga
seharusnya dilakukan dengan berbagai cara, baik oleh guru, sekolah dan juga
pihak kepolisian, tetapi sekalipun cara-cara itu sudah ditempuh, ternyata masih
terjadi peristiwa seperti itu dari waktu-ke waktu. Bahkan semakin lama,
frekuensinya semakin banyak.10 Frekuensinya yang semakin banyak itu yang
membuat timbul pertanyaan apa yang menjadi faktor penghambat dari
penanggulangannya.
Kasus tawuran diatas merupakan sebagian contoh tindak pidana yang terjadi dan
membuktikan kepada masyarakat bahwa di sekolah-sekolah khususnya di Jakarta
Selatan ada kelompok-kelompok brutal dan anarkis yang kadang bertindak sesuka
hatinya antara lain merusak fasilitas umum dengan mencorat-coret serta
melakukan aksi penganiayaan dan pengeroyokan bahkan menyebabkan hilangnya
nyawa seseorang.
Kasus tawuran yang terjadi tidak dapat dipandang sebagai kenakalan remaja,
tetapi sudah termasuk tindakan kriminal. Adanya tindak pidana yang terjadi di
dalam tawuran tentunya memerlukan penegakan hukum dari berbagai pihak yang
terkait, terutama kepolisian. Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan
penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tawuran
Pelajar SMA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Metro Jakarta
Selatan).”
10
UIN Maulana Malik Ibrahim. 2012. Tawuran antar Siswa dan Evaluasi Pendidikan Secara Menyeluruh.
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup
1. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi
permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap para pelaku tawuran
pelajar Sekolah Menengah Atas (studi kasus di wilayah hukum Polres Metro
Jakarta Selatan) ?
b. Apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap para
pelaku tawuran pelajar Sekolah Menengah Atas (studi kasus di wilayah
hukum Polres Metro Jakarta Selatan) ?
2. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup dalam skripsi ini menggunakan kajian ilmu kriminologi yang
merupakan salah satu ilmu bantu dalam ilmu hukum pidana. Substansi skripsi ini
ialah menitikberatkan pada penegakan hukum pidana yang dilakukan kepolisian,
khususnya dalam kasus tawuran pelajar SMA. Daerah penelitian juga penulis
hanya membatasi di wilayah hukum Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dalam
penulisan ini adalah :
a. Untuk mengetahui tentang penegakan hukum pidana terhadap para pelaku
b. Untuk mengetahui tentang faktor-faktor penghambat penegakan hukum
terhadap para pelaku tawuran pelajar Sekolah Menengah Atas.
2. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan
praktis.
a. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis diharapkan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi
perkembangan ilmu hukum memberikan sumbangan pikiran dan salah satu
referensi untuk penelitian lain pada umumnya serta perkembangan hukum pidana
pada khususnya mengenai penegakan hukum pidana oleh kepolisian dalam kasus
tawuran pelajar.
b. Kegunaan Praktis
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi aparat
penegak hukum mengenai penegakan hukum pidana terhadap para pelaku tawuran
pelajar agar dapat dicari jalan keluar yang terbaik dalam mengatasi masalah
tawuran pelajar SMA ini.
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual
1. Kerangka Teoritis
Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi
mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh
peneliti.11
a. Teori Penegakan Hukum
Hamis MC.Rae mengatakan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan
pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh orang yang
betul-betul ahli dibidangnya dan dalam penegakan hukum akan lebih baik jika
penegakan hukum mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang
ditanganinya.12
Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum menjadi tiga yaitu total
enforcement, full enforcement dan actual enforcement.13
1) Total enforcement adalah penegakan hukum sebagaimana yang dirumuskan
atau dituliskan oleh hukum pidana materiil atau hukum pidana substantive
atau substantive of crimes.
2) Full enforcement adalah penegakan hukum yang dilakukan secara maksimal
oleh aparat penegak hukum.
3) Actual enforcement adalah melakukan penegakan hukum yang tersisa dan
belum dilakukan oleh dua tahap tersebut diatas.
11 Soerjono Soekanto. 2005. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 123. 12 Ridwan HR. 2008. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 17. 13 Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Undip. hlm.
b. Teori Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
Teori yang digunakan dalam membahas faktor-faktor yang mempengaruhi
penegakan hukum adalah teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh
Soerjono Soekanto mengenai penghambat penegakan hukum14, yaitu:
1) Faktor hukumnya sendiri. Terdapat beberapa asas dalam berlakunya
undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang-undang-undang tersebut mempunyai
dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya
secara efektif di dalam kehidupan masyarakat.
2) Faktor penegak hukum.Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan
peranan (role). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya
dinamakan pemegang peranan (role occupant). Suatu hak sebenarnya
wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah
beban atau tugas.
3) Faktor sarana atau fasilitas. Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung
lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana dan fasilitas tersebut
antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,
organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan
seharusnya.
4) Faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan
untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang
14
dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum
tersebut.
5) Faktor kebudayaan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup
nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan
konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga
dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).
2. Konseptual
Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antar konsep-konsep
khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah
yang ingin atau akan diteliti.15
Adapun kerangka konseptual dalam penulisan skripsi ini penulis akan
mempergunakan istilah-istilah atau pengertian-pengertian yang akan dibahas,
yaitu :
a. Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo16 penegakan hukum adalah
penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak, dan merupakan usaha
untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.
b. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan
sebagai perbuatan yang dilarang.17
15 Soerjono Soekanto. 2005. Op.Cit. hlm. 132.
16
Satjipto Rahardjo. 1994. Masalah Penegakan Hukum , Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: Sinar Baru. hlm. 15.
17
c. Tawuran pelajar adalah perkelahian massal yang dilakukan oleh sekelompok
siswa terhadap sekelompok siswa lainnya dari sekolah yang berbeda.18
d. Remaja adalah masa peralihan yang ditempuh oleh seseorang dari
kanak-kanak menuju ke dewasa atau perpanjangan masa kanak-kanak-kanak-kanak sebelum masa
dewasa.19
e. Kenakalan remaja adalah wujud dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan
dengan baik pada masa kanak-kanak maupun remaja para pelakunya.
Biasanya ada trauma dalam masa lalunya, perlakuan kasar dan tidak
menyenangkan dari lingkungan, maupun trauma terhadap kondisi
lingkungannya, seperti kondisi ekonomi yang membuatnya merasa rendah
diri.20
E. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan
tujuan guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan,
maka disajikan sistematis sebagai berikut:
18 Ridwan, Hana Karlina. 2006. Agresi pada Siswa – Siswa SLTA yang Melakukan dan Tidak Melakukan Tawuran Pelajar. Tesis yang tidak dipublikasikan. Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
19
Darajat, Zakiyah. 1995. Remaja Harapan dan Tantangannya. Jakarta:Ruhama. hlm 102.
20 Eliasa Eva Amalia. 2012. Kenakalan Remaja : Penyebab & Solusinya.
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/Microsoft%20Word%20-%20KENAKALAN%20REMAJA_PENYEBAB%20DAN%20SOLUSI_.pdf. Diakses 15
I. PENDAHULUAN
Merupakan bab yang menguraikan latar belakang, masalah dan ruang lingkup,
tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika
penulisan.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Merupakan bab pengantar yang menguraikan pengertian penegakan hukum
pidana, pengertian remaja serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan
hukumnya.
III. METODE PENELITIAN
Merupakan bab yang membahas tentang metode yang digunakan dalam
penulisan skripsi ini yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis
data, pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Merupakan penjelasan dan pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian
mengenai penegakan hukum pidana terhadap para pelaku tawuran serta
faktor-faktor penghambat penegakan hukumnya terhadap para pelaku tawuran pelajar
Sekolah Menengah Atas di Jakarta Selatan.
V. PENUTUP
Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah
