(Skripsi)
Oleh
MUHAMMAD HEROWANDI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT (Case Study of Critical Coastal Land Condition at Pasir Sakti Regency)
By
Muhammad Herowandi
This research was done to describe the implementation of East Lampung Regional Policy Number 07 Year 2013 about Environmental Protection and Management, and to describing problems of the policy implementation. Methods of research which is used in the research are qualitative method and explorative design method. The research was held on Pasir Sakti regency, East Lampung Resort, focused on description of characteristics of Regional Policy of East Lampung Resort Government about Environmental Protection and Management whichis shown on technical study about the implementation and it’s obstacles.
The research that the implementation of Regional Policy of East Lampung Resort Government about Environmental Protection and Management on the year 2013 until 2014 was not effectively done, because some points of the East Lampung Regional Policy Number 07 Year 2013 about Environmental Protection and Management was not implemented, especially in the case of critical coastal land on Pasir Sakti Regency. The points that were not implemented are: Environmental Strategic Study (ESS), natural resources exploitation and environment based on the environmental study of support and shelter capability, environmental polution and/or damage controls, environmental polution and/or damage cope, functional reparation of environment, environmental upkeeping and conservation, people participation facilitated by local government, controlling and sanction, and people complains base; Beside those, problems that still exist nowadays (year 2014) are sand mining (C mining), and coastal land abration which has reduce local land productivity. The sand mining corporates now become unfriendly to the environment until the year 2014, and it was less coped by the local government so that the damage of local land caused by those sand mining corporates are unable to overcome by the regional policies.
ABSTRAK
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(Studi Kasus Kondisi Kekritisan Lahan Pesisir di Kecamatan Pasir Sakti)
Oleh
Muhammad Herowandi
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta mendeskripsikan permasalahan yang ada terkait dengan implementasi kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan menggunakan desain penelitian eksploratif. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur dengan fokus deskripsi karakteristik masalah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa kajian teknis pelaksanaan kebijakan dan permasalahannya.
setempat. Permasalahan mengenai pengusahaan pertambangan pasir yang kini tidak ramah lingkungan hingga tahun 2014 kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah kabupaten setempat sehingga kerusakan lahan akibat pengusahaan tersebut masih belum dapat diatasi dengan peraturan daerah setempat.
(Studi Kasus Kondisi Kekritisan Lahan Pesisir di Kecamatan Pasir Sakti)
Oleh
Muhammad Herowandi
Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG
Penulis dilahirkan di Tanjung Karang, pada tanggal 11 Januari 1993.
Merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putra dari Bapak Drs. Endang Kusniharto dan Ibu Dra. Helen Wenas. Pendidikan Taman
Kanak-kanak (TK) Penulis bertempat di TK Al-Amin Rawa Laut Bandar Lampung, Sekolah Dasar (SD) bertempat di SD Negeri 1 Rawa Laut Bandar Lampung dan diselesaikan di SD Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2004.
Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2007. Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMA Al-Kautsar Bandar
Alhamdulillahirrabbil ‘alamin, terucap syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT, aku persembahkan tulisan ini teruntuk seluruh orang-orang yang kucintai.
Terkhusus untuk yang Paling Aku Cintai
Abah
dan Mamah
ialah yang
Atas izin Allah telah mengajarkan aku
dengan genggaman pensil pertamaku,
coretan pertamaku,
hingga kini aku telah menyelesaikan
karya ilmiah ini...
Sebagaimana yang Terujar
“Bacalah, dan Tuhan-mu lah Yang Maha Pemurah. Yang Mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam (baca-tulis). Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya” (TQS. Al-Alaq [96]: 3-5)
“Tuntutlah ilmu mulai dari buaian sampai liang lahat” (hadits Nabi Muhammad SAW)
“Ikatlah ilmu dengan menuliskannya” (Ali bin Abi Thalib)
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah”
Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kondisi Kekritisan Lahan Pesisir di Kecamatan Pasir Sakti)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada Penulis. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa terimakasih
kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu antara lain sebagai berikut.
1. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu,
membimbing, mengarahkan, memberikan masukan, saran, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P selaku Pembimbing Akademik dan juga Penguji
mendidik untuk menjadikan Penulis menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan nikmat-Nya untuk
Ayah. Ibunda Dra. Helen Wenas terimakasih karena jasamu Penulis mampu memotivasi diri. Ku persembahkan karya kecilku ini untuk kalian.
6. Terima Kasih buat Paman Saya Hi. Akhmad Rusli Parunjung, S.E. dan juga Bibi Saya Hj.
Kusnaini yang telah banyak memberikan bantuan, baik dorongan motivasi dan juga materi sehingga Penulis dapat dengan lancar menyelesaikan Skripsi ini.
7. Terima Kasih banyak untuk Sahabat Saya, Yuliasamaya, S.Hut yang telah banyak membantu, memberikan dorongan, dan motivasi kepada saya.
8. Special untuk Adik Saya Muhammad Hafidz Buchori. Semoga kita semua selalu diberi
kesehatan dan kemudahan dalam menjalani hidup.
9. Terima Kasih buat saudara-saudara sepupu saya Atin Uti (Rieska Puteri) dan Kak Edi
Gunawan, Abung Muhammad Faisal dan Mbak Rini Febriani, Atin Tika (Kartika Mariama), Rahma Amelia Balqis, Adek Fira (Fakhira Khairunnisa Hamidah), dan juga Habibah (Semoga jadi anak yang sholehah).
10. Terima Kasih buat Sahabat saya Genta Suchinda Evanuar, S.IP (Tetap semangat, semoga Allah Swt selalu membimbing kita).
11. Terima Kasih untuk seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Unila, terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Pemerintahan. 12. Sahabat-sahabat Jurusan Ilmu Pemerintahan 2010, Alam Patria S.IP, Ikhwah Efrizal S.IP,
Ricky Ardian, S.IP, Harizon S.IP, Ilham Kurniawan S.IP, Ardi Yuzka, S.IP, Ryan Maulana S.IP, Anis Septiana S.IP, Siska Fitria S.IP, Novi Nurhana S.IP, Betty Sirait S.IP,
Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi
sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.
Bandar Lampung, Desember 2014
Penulis
ABSTRACT ... ii
DAFTAR ISI ... vi
DAFTAR TABEL ... viii
DAFTAR GAMBAR ... ix
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... 1
B. Identifikasi Masalah ... 6
C. Rumusan Masalah ... 7
D. Tujuan Penelitian ... 8
E. Manfaat Penelitian ... 8
1. Manfaat secara Teoristis... 8
2. Manfaat secara Praktis ... 9
II. TINJAUAN PUSTAKA A. Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, dan Analisis Kebijakan Publik... 10
1. Kebijakan Publik ... ... 10
2. Implementasi Kebijakan Publik ... . 16
a. Teori George C. Edward III (1980) ... 20
b. Teori Merilee S. Grindle (1980) ... 21
c. Teori Daniel S. Van Meter dan Carl E. Van Horn ... . 22
d. Teori G. Shabbir Cheerna dan Dennis A. Roninelli (1983)... 23
e. Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining (1999) ... 23
f. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier... 25
3. Analisis Kebijakan Publik ... 28
B. Model Analisis Kebijakan Publik ... 32
C. Lahan Pesisir ... 35
D. Kerangka Pikir ... 39
III. METODOLOGI PENELITIAN A. Tipe Penelitian ... 42
B. Fokus Penelitian ... 42
B. Instrumen Penelitian... 43
C. Sumber Data ... 43
D. Teknik Pengumpulan Data... .... 44
1. Observasi ... . 44
2. Wawancara ... 45
3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan) ... 51
G. Uji Keabsahan Data ... 52
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur ... 54
B. Deskripsi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 ... 63
C. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 di Kecamatan Pasir Sakti... 68
1. Karakteristik Masalah ... 69
2. Karakteristik Kebijakan... 71
a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS) ... 72
b. Pemanfaatan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup ... 74
c. Pengendalian Pencemaran ... 76
d. Penanggulangan Pencemaran ... 78
e. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup... 80
f. Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup ... 83
g. Partisipasi Masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Daerah . 85 h. Pengawasan dan Sanksi... 87
i. Pos Pengaduan Masyarakat... 90
3. Variabel Lingkungan... 93
V. Simpulan dan Saran A. Simpulan ... 98
B. Saran ... 100
1. Tingkat kekritisan lahan di kabupaten/kota
WS Seputih-Sekampung... 3 2. Daftar informan... 49 3. Klasifikasi, Status dan Luas Wilayah Desa di Kecamatan Pasir Sakti
Tahun 2012... 55 4. Jumlah Dusun dan RT menurut Desa di Kecamatan Pasir Sakti
Tahun 2012... 56 5. Jumlah Kelompok Kegiatan Menurut Desa di Kecamatan Pasir Sakti
Tahun 2012... 57 6. Banyaknya Perangkat Pemerintahan Per Wilayah Administratif
menurut Desa di kecamatan Pasir Sakti Tahun 2012... 58 7. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Per Desa
di Kecamatan Pasir Sakti Tahun 2012... 59 8. Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Kepadatan Per Desa
di Kecamatan Pasir Sakti Tahun 2012 ... 60 9. Banyaknya Usaha Penggalian Golongan “C” di Kecamatan Pasir Sakti
Tahun 2012... 61 10. Panjang Jalan menururt Jenis Jalan dan Kondisinya (km) di
Kecamatan Pasir Sakti Tahun 2012... 61 11. Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Per Desa di Kecamatan Pasir
1. Cuplikan Citra Landsat OLI8 Path/Row 123/64
Tahun 2013 ... 4
2. Macam-macam analisis kebijakan ... 31
3. Kerangka pikir ... 41
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Lahan pesisir adalah suatu daerah yang kaya akan potensi sumberdaya alamnya. Daerah dengan potensi sumberdaya alam yang kaya memiliki potensi untuk
menjadi daerah yang berkembang dengan pembangunan yang dilakukan di dalamnya. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, idealnya selain
berwawasan sosial ekonomi juga harus berwawasan lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumberdaya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana,
berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup (Manik, 2009: 32 dalam
http://zulidamel.wordpress.com/2010/04/30/pembangunan berwawasan
lingkungan/di akses pada tanggal 5 November 2014 pukul 21.12 WIB).
Pembangunan suatu daerah dipengaruhi oleh suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, sehingga keadaan suatu daerah sangat
bergantung terhadap kebijakan pemerintahnya. Terdapat instansi atau organisasi pemerintahan yang berwenang membuat kebijakan publik. Tidak hanya demikian, dalam pelaksanaan pembuatan suatu kebijakan publik hal tersebut perlu
Kebijakan publik terdiri atas kebijakan dalam lingkup nasional dan dalam lingkup daerah atau provinsi. Kebijakan di lingkup nasional merupakan kebijakan yang sifatnya fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan negara seperti
undang-undang, peraturan, keputusan, dan instruksi yang dikeluarkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, maupun
menteri atau pejabat setingkat menteri. Sedangkan kebijakan di lingkup daerah adalah kebijakan pemerintah daerah sebagai azas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan rumah tangga daerah yang ditetapkan oleh Gubernur, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Bupati atau Walikota, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Adapun bentuk kebijakan tersebut antara lain Peraturan
Daerah (Perda) Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Selain Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota, kebijakan publik dalam lingkup daerah juga terdiri dari Peraturan Desa (Perdes). Peraturan desa
dikeluarkan untuk mengatur jalannya suatu kehidupan bermasyarakat di dalam lingkup desa.
Kebijakan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup di daerah pesisir diantarannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil peninjauan awal peneliti (Mei 2014) yang telah dilakukan di daerah Kabupaten Lampung Timur, khususnya di Kecamatan Pasir Sakti, maka hal yang menjadi perhatian peneliti,
Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Seputih Sekampung pada tahun 2010 telah mengidentifikasi 427.550 ha lahan kritis atau 29,2% dari total Daerah Aliran Sungai (DAS) di Lampung yang mengacu pada KPL 1 dan KPL 2
(Kelompok Penutupan Lahan 1 dan 2) (Kirmanto, 2010: 8). Tingkat kekritisan lahan di kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada
[image:20.595.114.475.353.511.2]di peringkat ketiga dalam kondisi lahan kritis berat dengan luasan 985,55 ha dan peringkat kedua dalam kondisi lahan kritis sedang dan ringan dengan luasan 22.806,05 ha (Kirmanto, 2010: 3).
Tabel 1. Tingkat kekritisan lahan di kabupaten/kota WS Seputih-Sekampung
Sumber: Lampiran dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 592/KPTS/M/2010
Terkait tingkat kekritisan lahan di atas, melalui cuplikan citra satelit dapat diketahui bahwa kondisi lahan pesisir di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten
Lampung Timur cenderung terbuka. Berdasarkan peninjauan awal peneliti (Mei 2014), lahan terbuka tersebut merupakan lahan pesisir yang dimanfaatkan untuk pengusahaan tambak, ladang padi, dan kegiatan pertambangan pasir. Kondisi
Berikut ini adalah cuplikan kenampakan alam yang dilihat dari citra satelit Landsat OLI8 path/row 123/64 tahun 2013.
Gambar 1. Cuplikan Citra Landsat OLI8 Path/Row 123/64 Tahun 2013
Terkait dengan hal-hal di atas, dapat diketahui bahwa di Kecamatan Pasir Sakti terdapat kegiatan penambangan pasir yang menurut tokoh setempat (Carik Desa Pasir Sakti) berjalan dengan tidak terkontrol, baik mengenai batasan luas areal
yang dapat dikenai kegiatan maupun tingkat kedalaman galian. Kenyataan tersebut membuat kondisi lingkungan menjadi menurun seperti potensi pertanian
sekitar menjadi menurun dan tampak pula infrastruktur Jalan Lintas Timur Sumatera di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur sebagiannya rusak. Hal ini mendorong pemerintah desa mengeluarkan Peraturan Desa
(Perdes) yaitu Desa Pasir Sakti berupa Peraturan Desa Pasir Sakti Nomor 01 Tahun 2014 tentang Kontribusi Pengangkutan dan Tata Laksana Galian C.
Menurutnya peraturan tersebut dikeluarkan dengan maksud agar membatasi Bakau/
mangrove
Tambang pasir
kegiatan pertambangan pasir untuk mengantisipasi dampaknya yang hanya tinggal desa tersebut yang belum terkena dampak atas kegiatan tersebut.
Selain kegiatan penambangan pasir, di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur terdapat pula pengusahaan tambak. Berdasarkan dialog dengan
Bagian Laboratorium Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Lampung Timur, Bapak Sigit Purwanto (Mei 2014), pengusahaan tambak di Kecamatan Pasir Sakti dilakukan di atas lahan milik, di mana pemerintah setempat cenderung
tidak banyak melakukan campur tangan selain upaya penyuluhan-penyuluhan. Adapun terkecuali areal lindung yang ditetapkan di sempadan pantai, di mana
masyarakat dibatasi melakukan kegiatan di dalamnya dan terdapat sanksi atas pelanggaran didalamnya.
Adapun program-program yang dilakukan oleh BLH pada umumnya meliputi
upaya rehabilitasi yang sifatnya tidak mengikat masyarakat setempat. Diketahui pula bahwa daerah pesisir Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur merupakan daerah yang sejak puluhan tahun yang lalu terdapat abrasi dengan
intensitas tinggi yang hingga kini masih terjadi. Dengan maraknya pengusahaan tambak, abrasi tersebut semakin dipercepat oleh berkurangnya fungsi greenbelt.
Namun kini terdapat kelompok masyarakat lokal yang telah diberikan penyuluhan dan tengah mengembangkan upaya rehabilitasi dengan adanya penanaman mangrove dengan harapan dapat mengurangi besarnya abrasi di daerah setempat.
dengan tiang-tiang bambu kini telah digenangi air laut sejauh 300 meter dari tepi pantai.
Karena idealnya, setelah ditetapkannya suatu kebijakan yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah setempat, semestinya
permasalahan di atas dapat ditanggulangi atau diminimalisir. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi kebijakan ini perlu dilakukan agar dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang menyebabkan kondisi kekritisan
lahan pesisir di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur tetap terjadi.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut.
1. Kegiatan penambangan pasir (galian C) berjalan tanpa kontrol, yang berarti
tidak terimplementasinya dengan baik Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sudah jelas mengatur tentang:
a. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu pada Bab V Bagian Kesatu Umum Pasal 8,
b. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu pada Bab V Bagian Ketiga Penganggulangan Pasal 21,
c. pemulihan fungsi lingkungan hidup yaitu pada Bab V Bagian Keempat
d. pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup yaitu pada Bab VI Bagian Kesatu Umum Pasal 23,
e. pengawasan dan sanksi yaitu pada Bab VIII Pengawasan dan Sanksi,
f. pos pengaduan masyarakat yaitu pada Bab XI Bagian Keempat Pos Pengaduan.
2. Kondisi kekritisan lahan yang ditandai dengan pergeseran garis pantai akibat abrasi masih terjadi yang menandakan tidak adanya perhatian pemerintah daerah setempat dalam upaya untuk merehabilitasi kondisi lahan setempat.
Padahal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
mengatur tentang:
a. Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) yaitu pada Bab III Pasal 5, b. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup berdasarkan kajian
daya dukung dan daya tempung lingkungan hidup yaitu pada Bab IV Pasal 7,
c. partisipasi masyarakat yang difasilitasi pemerintah daerah yaitu pada Bab
VII Pasal 33 dan 34.
C. Rumusan Masalah
Mengacu pada latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 tentang
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut.
1. Mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur
Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kecamatan Pasir Sakti.
2. Mendeskripsikan permasalahan yang ada terkait dengan implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.
E. Manfaat Penelitian
Berdasarkan judul penelitian di atas, peneliti berharap penelitian ini dapat
memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan peneliti adalah sebagai berikut.
1. Manfaat secara Teoritis
Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu sebagai berikut.
a. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga
memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu kebijakan publik khususnya.
b. Dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan ilmu yang terkait dalam
dijadikan sebagai bahan acuan untuk pengembangan atau penelitian selanjutnya.
2. Manfaat secara Praktis
Adapun manfaat penelitian ini secara praktis yaitu sebagai berikut.
a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan pemanfaatan
sumberdaya alam pesisir yang tidak berujung pada pencemaran lingkungan. b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, dan Analisis Kebijakan Publik
1. Kebijakan Publik
Istilah kebijakan publik adalah terjemahan istilah “Public Policy”. Kata“policy” ada yang menerjemahkan menjadi “kebijakan” (Wibawa, 1994; Darwin; dalam Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2008: 4) dan ada juga yang menerjemahkan menjadi “kebijaksanaan” (Islamy, 2001; Wahab, 1990; dalam LAN, 2008: 4). Saat ini kecenderungan untuk “policy” diartikan dalam istilah “kebijakan” (LAN, 2008: 4).
Pengertian kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa pendapat para ahli, antara lain sebagai berikut.
a. Menurut Thomas R. Dye (LAN, 2008: 4-5), “Public policy is whatever the goverment choose to do or not to do” (Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu).
Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka tentunya ada tujuannya, karena kebijakan publik merupakan tindakan
b. Menurut James E. Anderson (LAN, 2008: 5), “Public policies are those policies developed by governmental bodies and official” (Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan
pejabat-pejabat pemerintah).
c. Menurut David Easton (LAN, 2008: 5), “Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society” (Kebijakan publik adalah
pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat).
Adapun berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas mengenai pengertian
kebijakan publik, maka dapat disimpulkan kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah.
Kebijakan tersebut diartikan baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mempunyai tujuan tertentu dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
Menurut James L. Anderson dalam LAN (2008: 6-8), jenis-jenis kebijakan publik
dapat dikelompokkan, antara lain sebagai berikut.
a. Substantive and Procedural Policies
Substantive policy yang dimaksud adalah suatu kebijakan yang dilihat dari
substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah, seperti kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, dan lain sebagainya.
Procedural policy yang dimaksud adalah suatu kebijakan yang dilihat dari
Adapun dalam hal ini pembuatan suatu kebijakan publik meskipun ada instansi/organisasi pemerintah yang secara fungsional berwenang membuatnya, tetapi dalam pelaksanaan pembuatannya banyak
instansi/organisasi lain yang terlibat.
b. Distributive, Retributive, and Regulatory Policies
Distributive policy yang dimaksud adalah suatu kebijakan yang mengatur
tentang pemberian pelayanan atau keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok, atau perusahaan-perusahaan.
Retributive policy yang dimaksud adalah suatu kebijakan yang mengatur
tentang pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan, atau hak-hak. Contohnya adalah kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan
umum.
Regulatory policy yang dimaksud adalah suatu kebijakan yang mengatur
tentang pembatasan atau pelarangan terhadap perbuatan atau tindakan.
Contohnya adalah kebijakan tentang larangan memiliki dan menggunakan senjata api.
c. Material Policy
Material policy yang dimaksud adalah suatu kebijakan yang mengatur
tentang pengalokasian/penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi
d. Public Goods and Private Goods Policies
Public goods policy yang dimaksud adalah suatu kebijakan yang mengatur
tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan oleh pemerintah, untuk kepentingan orang banyak. Contohnya kebijakan tentang
perlindungan keamanan dan penyediaan jalan umum.
Private goods policy yang dimaksud adalah suatu kebijakan yang mengatur
tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan oleh pihak swasta, untuk kepentingan individu-individu (perorangan) di pasar bebas dengan imbalan. Contohnya kebijakan pengadaan tempat hiburan, hotel, dan
lain sebagainya.
Menurut Hogwood dan Gunn dalam LAN (2008: 8-10), istilah “kebijakan” dapat dikelompokkan berdasarkan penggunaannya, antara lain sebagai berikut.
a. Kebijakan sebagai label untuk suatu bidang kegiatan tertentu. Dalam konteks ini kata kebijakan digunakan untuk menjelaskan bidang kegiatan di mana
pemerintah terlibat didalamnya, seperti kebijakan ekonomi atau kebijakan luar negeri.
b. Kebijakan sebagai ekspresi mengenai tujuan umum atau keadaan yang dikehendaki. Di sini kebijakan digunakan untuk menyatakan kehendak dan kondisi yang dituju. Contohnya pernyataan tentang tujuan pembangunan di
bidang sumberdaya manusia untuk menunjukkan aparatur yang bersih.
c. Kebijakan sebagai proposal di bidang tertentu. Dalam konteks ini, kebijakan
di Bidang Keamanan dan Pertahanan atau RUU tentang Kepegawaian. Di dalam kebijakan tersebut dijelaskan tujuan dan cara mencapai tujuan.
d. Kebijakan sebagai keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Sebagai contoh
adalah keputusan untuk melaksanakan perombakan terhadap sistem administrasi negara. Keputusan tersebut masih perlu dituangkan dalam
bentuk Peraturan Perundang-undangan.
e. Kebijakan sabagai pengesahan formal (formal authorization). Di sini kebijakan tidak lagi dianggap sebagai usulan, namun keputusan yang salah.
Sebagai contoh Undang-Undang (UU) Nomor 22/1999 yang merupakan keputusan yang sah dalam rangka penyerahan sebagian urusan pusat ke
daerah.
f. Kebijakan sebagai program yaitu sebagai contoh program peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) yang menjelaskan kegiatan-kegiatan
yang akan dilakukan termasuk cara pengorganisasian, pelaksanaan, serta pembiayaannya.
g. Kebijakan sebagai output, atau apa yang dihasilkan. Yang dimaksud di sini
adalah output yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan. Sebagai contoh pelayanan yang murah dan cepat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
profesional, dan lain sebagainya.
h. Kebijakan sebagai outcome, yaitu kebijakan yang menyatakan dampak yang diharapkan dari suatu kegiatan, seperti pemerintahan yang efisien.
i. Kebijakan sebagai teori atau model. Kebijakan di sini menggambarkan model dari suatu keadaan, dengan asumsi tentang apa yang dapat dilakukan
Sebagai contoh, kalau pajak dinaikkan X%, maka revenue diperkirakan naik Y% atau kalau X dilakukan maka dampak yang timbul adalah Y.
j. Kebijakan sebagai proses atau tahapan yang perlu dilaksanakan.
Menurut Makhya (2006: 83-84) ada beberapa aspek yang perlu dicermati dalam
memahami definisi kebijakan publik. Pertama, kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Jadi, dalam pemahaman
ini, maka yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan adalah pemerintah. Maka pihak swasta atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan publik. Kedua, tidak semua
tindakan pemerintah bisa dikategorikan dalam pengertian kebijakan publik. Istilah publik, menjadi kata kunci untuk memberikan pengertian bahwa tindakan
pemerintah walaupun secara prosedural mengatasnamakan untuk kepentingan publik, tetapi tindakannya bersifat kepentingan personal, maka tidak bisa dikategorikan sebagai kebijakan publik. Ketiga, setiap kebijakan pemerintah
harus mengikat pada publik. Kebijakan-kebijakan yang tidak mengikat hanya bersifat simbolis (Symbolic Policies). Keempat, kebijaksanaan pemerintah harus ditujukan kepada kepentingan publik dan didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu.
Adapun dalam hal ini, yang akan dikaji oleh peneliti adalah kebijakan
penggunaan lahan pesisir di Kabupaten Lampung Timur dan permasalahan yang timbul akibat dari kebijakan tersebut. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan publik terhadap lingkungan (kebijakan lingkungan). Menurut Akib (2010: 27)
lingkungan serta bagaimana cara dan dengan sarana apa pengelolaan lingkungan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.
Agustino (2008: 29) membedakan antara pembuat kebijakan primer dan pembuat
kebijakan suplementer/sekunder/pendukung. Pembuat kebijakan primer adalah aktor-aktor atau stakeholder yang mempunyai wewenang konstitusional langsung untuk bertindak; misalnya, wewenang bertindak di parlemen yang tidak harus
tergantung pada unit pemerintah lainnya, sedangkan pembuat kebijakan suplementer/sekunder/pendukung, seperti: instansi administrasi, harus mendapat
wewenang untuk bertindaknya dari lembaga yang lainnya (pembuat kebijakan primer) dan karena itu, paling tidak secara potensial, ia tergantung atau dapat dikendalikan oleh mereka (pembuat kebijakan primer).
Jika kita melihat dalam proses pembuatan kebijakan publik sangat berkaitan dengan politik, karena tidak hanya dari kalangan pemerintah saja, akan tetapi dari
kalangan non pemerintah pun dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik. Kaelola (2009: 258) menegaskan bahwa politik adalah segala kegiatan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik atau masyarakat umum.
Maka tidaklah mengherankan apabila terjadi suatu konflik kebijakan karena setiap aktor pembuat kebijakan memiliki kepentingan yang berbeda-beda.
2. Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, yang pelaksana
suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kegiatan itu sendiri. Implementasi kebijakan publik merupakan kajian mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah. Setelah sebuah kebijakan dirumuskan dan disetujui,
langkah berikutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy maker
untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran (Subarsono, 2010: 87).
Kamus Webster (Wahab, 2005: 64) merumuskan implementasi secara pendek
bahwa yaitu “to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carriying out; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to give
practical effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu)”. Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2005: 65) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa:
“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”
Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya
“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action programtersebut tercapai.”
Sedangkan Meter dan Horn (Wahab, 2005: 65) merumuskan proses implementasi
sebagai:
“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”
Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses dalam penerapan atau pelaksanaan kebijakan
dengan berbagai metode dan sumberdaya-sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya akan terlihat dampak atau
perubahan-perubahan atas apa yang sudah dihasilkan oleh para implementor.
Terkait dengan konsep dan pengertian implementasi kebijakan, menurut Linebery
(dalam http://dickta. wordpress.com/author/dickta/ di akses pada tanggal 5 November 2014 pukul 21.11 WIB) mengatakan bahwa proses implementasi
setidak-tidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut. a. Pembentukan unit organisasi baru dan pelaksana
b. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana (standard operating
procedures/SOP)
c. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran,
Berdasarkan elemen-elemen di atas menunjukkan bahwa untuk mencapai suatu keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan perlu adanya koordinasi yang kuat di dalam suatu organisasi baik dalam pembagian tugas
maupun pemenuhan sumberdaya-sumberdaya yang dibutuhkan yang tentunya harus disesuaikan dan dimuat dalam SOP (Standard Operating Procedures) yang
telah disepakati.
Implementasi melibatkan usaha dari policy maker untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “Street Level Bureaucrats” untuk memberikan pelayanan
atau mengatur perilaku kelompok sasaran. Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor. Sebaliknya untuk kebijakan makro, usaha-usaha implementasi akan melibatkan
berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, dan pemerintah desa. Mengenai keterlibatan berbagai aktor dalam implementasi, Ripley dan Franklin
(Subarsono, 2010: 89) menulis sebagai berikut.
“Implementation process involve many important actor holding diffuse and competing goals and expectations who work within a contexts of an increasingly large and complex mix of goverment programs that require perticippation from numerous layers and units of goverment and who are affected by powerful factors beyond their control”.
Sebuah kebijakan tidak selamanya dapat dilaksanakan dengan berjalan lancar karena terdapat beberapa faktor penentu yang dapat mempengaruhinya yaitu faktor penentu pemenuhan kebijakan dan faktor penentu penolakan atau
penundaan kebijakan. Faktor pemenuhan kebijakan terdiri dari respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan kepuasan pemerintah, adanya kesadaran untuk
kepentingan pribadi, dan masalah waktu (Agustino, 2008: 157). Sedangkan faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan terdiri dari adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada, tidak adanya kepastian hukum, adanya
keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi, dan adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum (Agustino, 2008: 160).
Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy maker bukanlah
jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau
unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan diantaranya saling berinteraksi satu sama
lain. Untuk memperkaya pemahaman tentang berbagai variabel yang terlibat di dalam implementasi, terdapat beberapa teori implementasi yaitu sebagai berikut.
a. Teori George C. Edward III (1980)
Menurut Edward (Subarsono, 2010: 90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel, antara lain sebagai berikut.
1) Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran
2) Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial.
3) Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.
4) Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi
standar (standard operating procedures atau SOP).
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh adanya komunikasi yang jelas baik antar individu maupun lembaga yang terkait,
pemenuhan sumberdaya yang dibutuhkan, perilaku para implementor yang baik, serta struktur birokrasi yang dinamis, artinya tidak kaku atau berbelit-belit.
b. Teori Merilee S. Grindle (1980)
Keberhasilan implementasi menurut Grindle (dalam Subarsono, 2010: 93) dipengaruhi oleh 2 (dua) variabel, antara lain sebagai berikut.
1) Isi kebijakan (content of policy) yang mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima
kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.
2) Lingkungan kebijakan yang mencakup seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat,
karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.
Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin
diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle dalam Agustino (2008: 154), pengukuran implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu: pertama dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan
kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Kedua apakah tujuan kebijakan tercapai.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus terlihat jelas isi dari suatu kebijakan
tersebut dan mampu melihat situasi lingkungan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi proses implementasinya serta faktor pendukung yang dibutuhkan dalam pencapaian
c. Teori Daniel S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)
Menurut Meter dan Horn (Subarsono, 2010: 99) ada 6 (enam) variabel yang
mempengaruhi kinerja implementasi, antara lain sebagai berikut.
1) Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir.
2) Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non manusia.
3) Hubungan antar organisasi artinya sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
4) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi,
norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang akan mempengaruhi implementasi suatu program.
5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan, kelompok kepentingan yang memberi dukungan, karakteristik para partisipan, sifat opini publik.
6) Disposisi implementor yang mencakup respon implementor, pemahaman terhadap kebijakan dan prefensi nilai yang dimiliki oleh implementor.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus ada kejelasan standar dan sasaran kebijakan, pemenuhan sumberdaya yang dibutuhkan, koordinasi yang kuat baik
d. Teori G. Shabbir Cheerna dan Dennis A. Roninelli (1983)
Menurut Cheerna dan Rondinelli (Subarsono, 2010: 101), ada 4 (empat)
kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi untuk implementasi program, serta karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.
e. Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining (1999)
Menurut Weimer dan Vining (Subarsono, 2010: 103), ada 3 (tiga) kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, antara lain sebagai berikut.
1) Logika sari suatu kebijakan yang dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (reasonable) dan mendapat dukungan teoritis.
2) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi yang mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam, dan fisik atau geografis.
3) Kemampuan implementor artinya keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari para implementor
kebijakan.
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam
mengimplementasikan suatu kebijakan harus sesuai dengan logika artinya apakah kebijakan itu masuk akal atau tidak untuk diterapkan, sehingga dapat diterima
Selain itu juga harus didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, artinya dituntut pada implementor yang berkompeten dalam menjalankan suatu kebijakan.
Adapun pada umumnya teori-teori implementasi yang telah dikemukakan di atas,
secara garis besar maksud dan tujuannya adalah sama yaitu variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah struktur dan koordinasi dalam suatu organisasi, kemampuan dan sikap para implementor,
sumberdaya-sumberdaya yang dibutuhkan serta kondisi lingkungan baik kondisi sosial, ekonomi, maupun politik.
f. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier
Menurut Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2010: 94), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, antara lain sebagai berikut.
1) Karakteristik Masalah (tractability of the problems). Masalah publik dalam
Subarsono (2010: 95) memiliki beberapa karakteristik yaitu tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, tingkat kemajemukan dari kelompok
sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
2) Karakteristik Kebijakan (ability of status to structure implementation).
dukungan teoritis, besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut, seberapa besar adanya keterpautan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana,
tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, dan seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
3) Variabel Lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation).
Lingkungan kebijakan publik dalam Subarsono (2010: 98) memiliki beberapa karakteristik yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan
teknologi, dukungan publik terhadap sebuah kebijakan, sikap dari kelompok pemilik (Consituency Groups), dan tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terlebih dahulu harus menganalisis
masalah yang ada untuk mengetahui mudah atau tidaknya masalah tersebut diselesaikan. Setelah itu mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan dalam proses implementasinya dan lingkungan kebijakan yang mempengaruhinya
baik secara internal maupun eksternal.
Selain itu proses implementasi ini juga harus ditinjau menurut tahapan-tahapannya, antara lain sebagai berikut.
1) Output-output kebijaksanaan (keputusan-keputusan) dari badan-badan
pelaksana.
3) Dampak nyata keputusan-keputusan badan-badan pelaksana. 4) Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut.
5) Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang baik berupa
perbaikan-perbaikan mendasar (upaya untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan) dalam muatan atau isinya.
Kesemua tahapan di atas seringkali digabung menjadi satu di bawah pokok bahasan mekanisme umpan balik. Namun, di sini terdapat 2 (dua) proses yang
terpisah. Jika seseorang hanya tertarik pada persoalan sejauh mana dampak nyata suatu implementasi program sejalan dengan tujuan-tujuan program, maka yang
penting diperhatikan hanyalah tiga tahap yang disebutkan pertama. Kendatipun demikian, ada baiknya jika diperhatikan pula evaluasi yang dilakukan oleh sistem politik terhadap undang-undang atau kebijaksanaan itu, dan hal ini tercakup dalam
dua tahap yang disebut terakhir. Masing-masing tahap tersebut dapat disebut sebagai titik akhir (end point) atau variabel tergantung (Agustino, 2008: 102).
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier karena dengan menggunakan teori tiga kelompok
variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, maka akan menjawab tujuan penelitian ini, yaitu pertama mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 di Kecamatan Pasir
Sakti dan yang kedua mendeskripsikan permasalahan yang ada terkait dengan implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di
3. Analisis Kebijakan Publik
Berikut ini adalah beberapa pengertian analisis kebijakan publik menurut para ahli.
a. Menurut William N. Dunn dalam LAN (2008: 42), analisis kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu sosial, terapan, yang menggunakan berbagai
macam metodologi penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan dengan kebijkan. Kebijakan tersebut digunakan dalam lingkungan politik tertentu untuk memecahkan
masalah-masalah kebijakan.
b. Menurut E. S. Quade dalam LAN (2008: 42), analisis kebijakan publik dalam
arti luas adalah suatu bentuk penelitian terapan untuk memahami secara mendalam berbagai permasalahan sosaial guna mendapatkan pemecahan yang lebih baik.
c. Menurut Stuart S. Nagel, kebijakan publik adalah penentuan dalam rangka hubungan antara berbagai alternatif kebijakan dan tujuan-tujuan kebijakan, manakah di antara berbagai alternatif kebijakan, keputusan, dan cara-cara
lainnya yang terbaik untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan tertentu.
Adapun berdasarkan pendapat-pendapat para ahli mengenai pengertian analisis kebijakan publik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan publik adalah:
b. mencari dan mengkaji berbagai alternatif pemecahan masalah atau pencapaian tujuan,
c. tambahan dari William N. Dunn, keduanya dilakukan secara multidisiplin.
Apa sesungguhnya yang menjadi tujuan dari analisis kebijakan publik ini tidak
lain adalah untuk memperbaiki kualitas dan efektivitas tindakan-tindakan kebijakan. “....the purpose of policy analysis is to improve the quality and effectiveness of policy measures,” (UN, 1979: 3; dalam Makhya, 2006: 85).
Setiap argumen kebijakan mempunyai 6 (enam) elemen: informasi yang relevan
dengan kebijakan, klaim kebijakan, pembenaran, dukungan, bantahan, dan penguat. Analisis kebijakan umumnya bersifat kognitif, sedangkan pembuat kebijakan bersifat politis. Sistem kebijakan bersifat dialektis, merupakan kreasi
subjektif dari pelaku kebijakan, merupakan realitas objektif, dan para pelaku kebijakan merupakan produk dari sistem kebijakan (Ritonga, 2010: 2).
Hal-hal yang menjadi latar belakang perlunya menganalisis kebijakan antara lain karena adanya masalah dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan kebijakan
(policy implementation), dan memprediksikan akibat dari kebijakan. Menurut Makhya (2006: 89) analisis mengenai pelaksanaan kebijakan (policy implementation) mencoba mempelajari sebab-sebab keberhasilan atau kegagalan
kebijakasanaan publik melalui pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan seperti masalah kepemimpinan dan
sebagai akibat kesadaran di kalangan ilmuwan kebijaksanaan bahwa implementasi suatu program tidak hanya bersifat teknis dan administratif. Implementasi kebijakan ternyata melibatkan masalah-masalah politik yang sering menjadi faktor
yang mempengaruhi pelaksanaan suatu program.
Menurut Santoso dalam LAN (2008: 45-47), terdapat 3 (tiga) aspek dalam analisis kebijakan publik, antara lain sebagai berikut.
a. Analisis mengenai Perumusan Kebijakan
Analisis perumusan kebijakan, misalnya hubungan antara lembaga-lembaga atau badan-badan pemerintah, di mana dalam kebijakan tersebut dirumuskan
hubungan antara badan-badan eksekutif dan legislatif, selama proses perumusan tersebut berlangsung.
Analisis ini mencoba menjawab pertanyaan, misalnya “Bagaimana kebijakan dibuat? Mengapa pemerintah memiliki alternatif A dan bukan alternatif B sebagai kebijakannya? Siapa saja yang terlibat dalam perumusan tersebut dan siapa yang paling dominan? Mengapa orang itu atau golongan itu paling
dominan?”.
b. Analisis mengenai Implementasi Kebijakan
Analisis implementasi kebijakan mencoba mempelajari sebab-sebab keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik melalui pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti masalah
kepemimpinan dan interaksi politik di antara pelaksanan kebijakan. Aspek ini berkembang akibat kesadaran di kalangan ilmuwan kebijakan bahwa
administratif belaka. Implementasi kebijakan ternyata melibatkan masalah-masalah politik yang sering merupakan faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan atau program.
c. Analisis mengenai Evaluasi Kebijakan
Evaluasi kebijakan mengkasi akibat-akibat suatu kebijakan atau mencari
jawaban atas pertanyaan “apa yang terjadi sebagai akibat dari implementasi suatu kebijakan?”
Analisis evaluasi kebijakan sering juga disebut analisis dampak kebijakan
yang mengevaluasi akibat-akibat implementasi suatu kebijakan dan membahas “hubungan di antara cara yang digunakan dan hasil yang dicapai”. Misalnya, “Apakah pelayanan terhadap penumpang kendaraan umum menjadi lebih baik setelah dikeluarkan kebijakan mengenai perbaikan transportasi umum?
[image:48.595.115.515.550.693.2]Gordon, Lewis, and Gunn (Wayne Persons) dalam LAN (2008: 47-48) mengemukanan adanya macam-macam analisis kebijkan seperti yang terlihat pada
gambar berikut ini.
Analysis of policy meliputi policy determination dan policy content. Policy
determination adalah analisis yang berkaitan dengan bagaimana kebijakan itu
dibuat, mengapa dibuat, kapan dibuat, dan untuk siapa dibuat. Policy content
adalah terkait dengan deskripsi suatu kebijakan tertentu, dan bagaimana kebijakan tersebut dibuat dalam kaitannya dengan kebijakan-kebijakan lain yang telah lalu.
Policy monitoring adalah mengkaji bagaimana kebijakan itu diimplementasikan,
dikaitkan dengan tujuan kebijakan. Sedangkan policy evaluation adalah apa dampak kebijakan tersebut terhadap permasalahan tertentu.
Analysis for policy terdiri atas policy advocacy dan information for policy. Policy
advocacy adalah terkait dengan riset dan argumen yang bertujuan untuk
mempengaruhi policy agenda, baik di luar maupun di dalam pemerintah. Information for policy adalah suatu bentuk analisis yang ditujukan untuk
mendukung kegiatan pembuatan kebijakan dalam bentuk hasil penelitian.
B. Model Analisis Kebijakan Publik
Menurut Saul I. Gass dan Roger L. Sisson (1974), Martin Greenberger, Mathew
A. Crenson dan Brian L. Crissey (1976); dalam Dunn (2003: 232) model kebijakan diartikan sebagai representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu.
Menurut Dunn (2003: 234-241) tipe-tipe model kebijakan antara lain adalah
1. Model Deskriptif (Descriptive Model)
Model yang disusun untuk tujuan menjelaskan dan/atau memprediksikan konsekwensi-konsekwensi dari pilihan-pilihan kebijakan.
2. Model normatif (Normative Model)
Model yang dirumuskan untuk maksud mengoptimalkan pencapaian utilitas
(nilai).
3. Model Verbal (Verbal Model)
Sebuah model yang diekspresikan dalam bahasa sehari-hari ketimbang logika
simbolis dan matematika simbolis: sama atau ekuivalen dengan masalah substantif.
4. Model Simbolis (Symbolic Model)
Sebuah model yang diekspresikan dalam bahasa logika atau matematika simbolis; sama atau ekuivalen dengan masalah formal.
5. Model Prosedural (Procedural Model)
Model yang diekspresikan dalam bentuk prosedur-prosedur elementer yang diciptakan untuk menampilkan hubungan yang dinamis.
6. Model sebagai Pengganti dan Perspektif
Model kebijakan, lepas dari tujuan atau bentuk ekspresinya, dapat dipandang
sebagai pengganti (surrogates) atau sebagai perspektif (perspectives) (Strauch; dalam Dunn, 2003). Model pengganti (surrogate model) diasumsikan sebagai pengganti dari masalah-masalah substantif. Sebaliknya,
Adapun dari tipe-tipe model kebijakan di atas, 2 (dua) bentuk utama model kebijakan menurut Dunn (2003: 234) adalah deskriptif dan normatif. Berikut adalah 2 (dua) bentuk utama model kebijakannya.
1. Model Deskriptif
Model ini dapat menjelaskan atau memprediksi setiap permasalahan-permasalah dari Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terhadap penggunaan lahan pesisir. Seperti contoh, Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2002 tentang Rehabilitasi Pesisir, Pantai, dan Laut masih belum diketahui pengaruh implementasinya, karena sampai
dengan tahun 2013 kondisi daerah lahan pesisir tersebut mengalami kerusakan.
2. Model Normatif
Model ini bermanfaat karena memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas (nilai) dari Kebijakan
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seperti contoh, apabila daerah lahan pesisir
hanya mengutamakan aspek perekonomian yaitu menjadikan areal-areal tambak yang lebih luas serta tidak ada kontrol atas kegiatan pertambangan pasir maka terjadi kerusakan lahan pesisir. Hal tersebut berarti pengutamaan
sumberdaya alam setempat karena pengambilan manfaat atas lahan pesisir tidak dilakukan secara lestari.
D. Lahan Pesisir
Berikut ini adalah beberapa pengertian terkait dengan lahan pesisir menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil.
1. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
2. Kawasan pemanfaatan umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan.
3. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, selanjutnya disebut HP-3, adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya
pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolam air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
4. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan
pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara
berkelanjutan.
5. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik
6. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
7. Dampak besar adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha
dan/atau kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
8. Pencemaran pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat
adanya kegiatan orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai
dengan peruntukannya.
9. Ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh
perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.
Kawasan pesisir dapat dikatakan memiliki potensi alam sangat besar karena kaya akan sumberdaya hayati maupun sumberdaya non hayati sehingga kawasan pesisir
potensial untuk dijadikan kawasan perekonomian masyarakat (Departemen Energi dan Mineral, 2006). Perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan pesisir Kabupaten Lampung Timur harus ditunjang oleh keberadaan data
perencanaan. Salah satu perubahan lingkungan akibat suatu pembangunan di kawasan pesisir adalah masalah abrasi dan sedimentasi.
Purwoko (2009: 1-6) menyatakan lahan di kawasan pesisir yang awalnya berupa
hutan mangrove primer terjadi peralihfungsian lahan karena adanya bentuk pemanfaatan dan/atau eksploitasi yang selain ilegal bahkan secara teknis dilakukan secara tidak lestari. Bentuk konversi yang sering terjadi di areal pesisir
diantaranya: 1. belukar rawa
2. hutan mangrove 3. kebun campuran 4. pemukiman
5. perkebunan
6. pertanian lahan kering
7. sawah 8. tambak 9. tubuh air.
Mangrove merupakan salah satu dari beberapa tipe hutan berada pada formasi terdepan di pinggir pulau menghadap laut. Dari sini dapat di lihat bahwa
mangrove merupakan sebagai benteng pertahanan utama dari terjangan ombak. Onrizal (2002: 1) menambahkan, “mangrove sebagai salah satu komponen ekosistem pesisir memegang peranan yang cukup penting, baik di dalam
terutama sebagai jalur hijau di sepanjang pantai/muara sungai sangatlah penting untuk suplai kayu bakar, nener/ikan dan udang serta mempertahankan kualitas ekosistem pertanian, perikanan dan permukiman yang berada di belakangnya dari
gangguan abrasi, instrusi dan angin lautyang kencang”.
Novrizal (2004: 2) menegaskan bahwa pantai sebagai suatu daerah dimana daratan dan proses di laut saling mempengaruhi sehingga menyebabkan dinamika
geomorfologi yang menetukan kondisi ekologis. Daerah ini merupakan suatu jalur daratan yang dibatasi oleh laut dan terbentang sampai pengaruh laut tidak
dirasakan lagi.
Perubahan garis pantai terjadi sebagai akibat dari dua kejadian yaitu akresi dan
abrasi. Parjaman dalam Novrizal (2004: 2) menyebutkan bahwa akresi pantai adalah kondisi semakin majunya pantai sebagai akibat dari pertambahan material
dari hasil endapan dari sungai dan laut. Sedangkan abrasi pantai adalah kerusakan pantai yang mengakibatkan semakin mundurnya pantai akibat kegiatan air laut, seperti hembusan air laut dan gelombang. Selain karena proses alami perubahan
pantai juga dipengaruhi oleh kegiatan manusia antara lain perubahan garis pantai yang disebabkan oleh penggalian, pengerukan dan penambangan sendimen pantai
dan laut, reklamasi (pengurungan pantai), penanggulan pantai (shore protection), penggundulan dan penanaman hutan pantai dan pengaturan pola aliran sungai (Ongkosono, 1979: 2).
sebaiknya agar lahan di daerah pesisir dapat bermanfaat, tidak hanya dari satu aspek tetapi dari berbagai aspek. Seperti contoh daerah lahan pesisir dapat dimanfaatkan untuk areal tambak, akan tetapi lahan-lahan tambak tersebut
berdampak pada rusaknya mangrove di daerah pesisir. Apabila ekosistem mangrove rusak, maka dapat mengakibatkan abrasi pantai, intrusi laut, dan
tsunami.
E. Kerangka Pikir
Berdasarkan tinjauan awal yang telah dilakukan terdapat pandangan umum bahwa
kondisi lahan pesisir Lampung Timur mengalami kerusakan. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang tertera dalam draft peraturannya seharusnya dapat memberikan dampak yang positif terhadap pelestarian lingkungan hidup di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung
Timur. Diketahui lebih lanjut kerusakan lahan pesisir di Lampung Timur disebabkan oleh kondisi lahan terbuka di antaranya termasuk di Kecamatan Pasir Sakti yang terdiri atas pengusahaan tambak dan kegiatan pertambangan pasir
(galian C).
Adapun analisis implementasi kebijakan dalam penelitian ini dilakukan dengan
mendeskripsikan sebab-sebab keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik melalui pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi
keberhasilan implementasi yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan variabel lingkungan. Dalam hal ini kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Analisis hasil pembahasan dengan menggunakan tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi menurut teori Mazmanian dan Sabatier, maka dalam hal ini tentu akan menjawab tujuan dari penelitian ini yaitu.
1. Deskripsi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 di Kecamatan Pasir Sakti.
1. Deskripsi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 di Kecamatan Pasir Sakti
[image:58.595.62.542.80.512.2]2. Deskripsi masalah terkait dengan implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Pasir Sakti
Gambar 3. Kerangka pikir
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Implementasinya di Kecamatan Pasir Sakti)
Analisis Hasil Pembahasan
(berdasarkan tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier)
Karakteristik masalah (mudah atau tidaknya masalah
dikendalikan) Karakteristik kebijakan
(kemampuan kebijaksanaan untuk menstrukturkan proses
implementasi)
Variabel Lingkungan (Variabel di luar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses
III. METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian
Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena berdasarkan tinjauan awal peneliti, ternyata masalah yang sedang dihadapi lebih sesuai untuk
diteliti dengan metode kualitatif. Menurur Bogdan dan Taylor (Prastowo, 2011: 22) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pada penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian eksploratif karena peneliti tidak hanya sekedar menggambarkan objek
penelitiannya saja. Melalui pendekatan eksploratif-kualitatif ini peneliti berusaha untuk menggali, mengembangkan dan menganalisis informasi-informasi yang berhubungan dengan “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kecamatan Pasir Sakti”.
B. Fokus Penelitian
Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka fokus dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan Peraturan Daerah
1. Deskripsi implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa kesesuaian anggaran, konsistensi aturan, serta teknologi yang digunakan.
2. Deskripsi karakteristik masalah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa
kajian teknis pelaksanaan kebijakan dan permasalahannya.
C. Instrumen Penelitian
Adapun pada metode penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen utama.
Menurut Nasution (Prastowo, 2011: 43) peneliti adalah key instrument atau alat penelitian utama. Oleh karena itu instrumen utama dalam penelitian ini adalah
peneliti sendiri. Peneliti sendiri yang mengadakan pengamatan atau wawancara tak berstruktur dengan menggunakan buku catatan, laptop, kamera, dan lainnya. Peneliti sebagai instrumen dapat memahami makna interaksi antar manusia,
membaca gerak muka, serta mengetahui makna yang terkandung dalam ucapan atau perbuatan informan. Walaupun menggunakan alat rekam atau kamera, peneliti tetap memegang peranan utama sebagai alat penelitian.
D. Sumber Data
Apabila dilihat dari sumbernya, objek penelitian kualitatif menurut Spardley disebut social situation atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu
tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis (Prastowo, 2011: 199). Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai
