ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PENYIMPANGAN UKURAN ISI BERSIH TABUNG GAS
(Studi di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)
(Skripsi)
Oleh Masnia Hakim
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
ABSTRAK
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PENYIMPANGAN UKURAN ISI BERSIH TABUNG GAS
(STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDAR LAMPUNG)
Oleh
MASNIA HAKIM
Kejahatan penyimpangan ukuran isi bersih tabung gas merupakan perbuatan atau perilaku manusia yang menjadi bagian dari gejala di masyarakat yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), yang mana menimbulkan reaksi dari masyarakat berupa penolakan serta perbuatan tersebut memiliki dampak yang merugikan masyarakat, bersifat asosial dan melanggar hokum, dimana perbuatan penyimpangan ini sengaja dilakukan untuk mengelabui atau menipu dengan memanipulasi isi bersih tabung gas sehingga menimbulkan kerugian pada diri orang lain yang bertindak selaku konsumen. Secara normatif, perbuatan ini diatur lebih spesifik dalam regulasi yang bersifat khusus yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap kejahatan penyimpangan isi bersih tabung gas? serta apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap kejahatan penyimpangan ukuran isi bersih tabung gas?
Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data: studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data: kualitatif. Narasumber: Penyidik pada Polresta Bandar Lampung, Pegawai Metrologi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.
Masnia Hakim Pada tahap formulasi, kejahatan jenis ini diatur pada Pasal 30 dan 31 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal. Sedangkan pada tahap pengaplikasian dan eksekusi, dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum, yang mana dalam hal penyidikan pihak kepolisian dibantu oleh Badan Metrologi Kota Bandar Lampung. Yang menjadi faktor penghambat paling dominan dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan ini adalah faktor penegak hukum, dan faktor masyarakatnya,
Saran dalam penelitian ini adalah dari tahap formulasi mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal harus lebih disosialisasikan kepada masyarakat umum, agar masyarakat mengetahui bahwa kejahatan penyimpangan ukuran isi bersih tabung gas memiliki payung hukum yang mana terdapat ketentuan pidananya. Dan diperlukan adanya revisi terhadap Undang-Undang ini berkenaan dengan sanksi pidana yang masih terbilang rendah sehingga dirasa tidak mampu membuat efek jera pada pelaku. Selain itu, diharapkan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran akan hukum, agar hukum dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PENYIMPANGAN UKURAN ISI BERSIH TABUNG GAS
( Studi di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)
Oleh MASNIA HAKIM
Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar SARJANA HUKUM
pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
RIWAYAT HIDUP
Masnia Hakim dilahirkan di Manna, Bengkulu Selatan pada
30 Oktober 1997, sebagai anak kedua dari dua bersaudara,
buah hati dari pasangan Bapak Muhammad Yamin dan Ibu
Muharti.
Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak Pembina Liwa Lampung
Barat pada tahun 2004, Sekolah Dasar Negeri 01 Way Mengaku Liwa Lampung
Barat pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Liwa Lampung
Barat pada tahun 2013, Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Liwa Lampung Barat
yang telah diselesaikan pada tahun 2016. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Nasional
Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2016.
Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana, dan selama diperkuliahan
penulis tergabung dalam organisasi kampus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum
Fakultas Hukum Unila, menjabat sebagai anggota dari Bidang Kajian. Pada tahun
2019 penulis pengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40
hari di Desa Atar Bawang, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat,
MOTO
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan jangan lah sekali kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk
berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan”
(Q.S. Al - Maidah: 8)
Dalam kehidupan, jangan pernah menipu orang lain. Seseorang tidak akan bisa
melangkah jauh dengan menipu.
(Jack Ma)
Jangan pernah takut salah, karena salah adalah bagian dari kebenaran. Jangan
pernah takut gagal, karena gagal adalah bagian dari keberhasilan. Dan jangan
pernah takut kalah, karena sejatinya kalah merupakan bagian dari kemenangan.
(Penulis)
ALLAH SWT selalu bersama, mengiringi, dan meridhoi setiap perjalanan
orang-orang yang jujur terhadap prosesnya sendiri.
PERSEMBAHAN
Puji syukur aku panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan RidhoNya sehingga aku mampu untuk menyelesaikan karya kecilku ini yang
kupersembahkan untuk orang-orang yang aku sayangi:
Tercinta dan terkasih Ayahku Muhammad Yamin
dan Ibuku Muharti
Hidupku penuh syukur karena selalu dihiasi dan dipenuhi dengan doa-doa terhebat kalian, serta kasih sayang yang berlimpah. Aku sangat berterimakasih atas segala pengorbanan, perjuangan, doa serta seluruh motivasi hidup yang selalu
kalian berikan. Semoga Allah SWT mengizinkan aku untuk mampu membahagiakan kalian, meskipun kasih ayang kalian tak pernah bisa terbalaskan
olehku.
Mamasku tersayang Mas Agung Sughanda
Selalu memberi doa, dukungan,dan dorongan untukku dengan penuh kasih sayang, kelembutan dan kesabaran. Semoga kita berdua bisa membahagiakan
Ayah dan Ibu dengan hasil dari kringat kita sendiri.
Kakak iparku, Ida Ruwaida
Selalu memberikan semangat, doa, dan mengajarkanku arti kepedulian serta kesabaran. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terimakasih untuk segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan skripsiku ini
Serta
Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung
SANWACANA
Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada
Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penyimpangan Ukuran Isi Bersih Tabung Gas (Studi di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan,
petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis
ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lampung, beserta staf yang telah memberikan bantuan dan
kemudahan kepada Penulis selama di perkuliahan;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah meluangkan waktu dan
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing satu yang telah
meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi kepada
Penulis dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing dua yang telah
meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi kepada
Penulis dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas satu yang telah
memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran, dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberikan
nasehat, kritikan, masukan, dan saran, dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Rohaini, S.H., M.H. Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah
memberikan bimbingan dan motivasi selama di perkuliahan;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan
waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya
kepada Penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas
Lampung;
10. Seluruh karyawan Gedung A, Ibu Aswati, Mas Ijal, Mba Tika yang selalu
menyemangati dan mengingatkan Penulis agar segera menyelesikan studi,
memberikan nasehat, masukan dan memberikan bantuan dalam penulisan skripsi
ini;
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Aipda M. Yani, S.H., M.H.
selaku penyidik pada Minreskrim Polresta Bandar Lampung, Bapak Adi Sudjipto
Lampung, dan Bapak Gunawan Sujatmiko selaku Dosen Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah sangat membantu dalam
mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih untuk
semua kebaikan dan bantuannya;
12. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Ayahku Muhammad Yamin dan
Ibuku Muharti, terimakasih untuk segala doa, kasih sayang, dukungan, arahan,
motivasi, pengobanan yang telah diberikan kepadaku dengan sepenuh dan setulus
hati sejak kecil hingga sekarang. Motivasi terbesar dalam hidupku.
13. Saudara kandung semata wayangku, Mas Agung Sughanda yang tak pernah lelah
melimpahkan kasih sayang, semangat, dan doanya. Mari kita gapai puncak
tertinggi kita, menjadi manusia yang berhasil, hebat, dan suskes, untuk kita
persembahkan kepada dua malaikat hati kita, Ayah dan Ibu.
14. Teteh iparku satu-satunya yang baik hati dan paling aku sayangi, terimakasih
untuk seluruh dukungan, doa, dan dorongan semangatnya yang dengan tulus
diberikan untukku selama aku mengerjakan tugas akhirku ini.
15. Teruntuk yang tersayang selanjutnya, Cindaku, sepupuku Dhea Frimaidya,
terimakasih untuk waktu yang rela diluangkan untukku, untuk semua senda
gurau, dan khayalan khayalan terindah kita yang membuat aku bisa melupakan
sejenak akan kepenatan kuliah, terimakasih selalu setia mendengarkan keluh
kesahku.
16. Adik angkatku sekaligus sahabat terbaikku yang terimut di Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Lampung, Rezi Izmi Filanda, terimakasih untuk seluruh
tersulitku, yang selalu bersedia direpotkan olehku, terimakasih sudah menjadi
peran pengganti keluarga intiku selama di perantauan, untuk seluruh
pengorbanan, canda tawa, suka duka yang kita ciptakan bersama mewarnai hari
perkuliahan yang melelahkan, dan terimakasih untuk berjuang keras bersama
demi cita-cita kita masing-masing;
17. Sahabat surgaku Kharen Riz Lambar Wati, terimakasih karena selalu
menuntunku dan mengingatkan aku agar setiap hal yang aku lakukan harus
dilandaskan nama Allah SWT. Termasuk ketika mengerjakan skripsi.
Terimakasih selalu memberikan pencerahan mengenai agama ketika batrai
agamaku sedang low, dan untuk segala nasihatnya;
18. Sahabat tergokilku, Vincentius C. Siregar, terimakasih sudah menemaniku sejak
di bangku SMA sampai dengan saat ini meskipun berbeda fakultas namun
pedulimu masih tetap kamu berikan, terimakasih sudah memberikan nasihat dan
masukan ketika aku merasa kesulitan mengerjakan skripsi;
19. Ciwi-ciwi bawangku tersayang, Nungky Avrita Arisanti, Daimah Khoirunnisa,
Cahaya Carla Bangsawan, terimakasih untuk segala dukungan, perhatian, dan
suka duka yang kita lalui bersama, terimakasih sudah menjadi pelipur laraku
selama 40 hari KKN di Atar Bawang hingga saat ini, aku berterimakasih kepada
Allah SWT dan pihak BPKKN Unila yang sudah mempertemukan kita hingga
menjadi keluarga yang erat kasih sayangnya. Para penganut prinsip HIDUP
NGUNYAH;
20. Squad penghuni kursi terdepan, Rika Septiana dan Ade Irma Fitriani, terimakasih
sampai saat ini, berkat kalian aku selalu semangat untuk kuliah karena selalu
berlomba-lomba duduk di barisan paling depan, dengan semboyan “jangan jadi mahasiswa tanggung’’ kalian istimewa.
21. Para sahabatku Devi Rahmawati, Ni Made Intan Saraswati, Fitri, Nanda Puspita,
Annisa Duli, Dwi Murti Ningsih, Rosmita Aprilia, Inasa El Syavira, Sheila
Adelia, Ozisa, Viona Anggia, Fatimah, Yuliansyah, Reza Alfaizi, M. Aldi
Wiratama, Ricky Siahaan, Abed Nego, Ni Wayan Artha, Ola, Senja Nirwana,
Sara Hotmalia, terimakasih telah menjadi teman seperjuangan selama menimba
ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
22. Kakak tingkatku, kak Okta Setiawan, S.H. terimakasih sudah memberi masukan
dan memberi solusi disaat aku kehilangan arah mengenai skripsi;
23. Sahabat- sahabat Bidang Kajian PSBH FH Unilla, Adam, Lala, Mutia, Rosa,
Aufa, Zahra, Sheila, Eka, Karmila, Thomas, Fizal, terimakasih atas dukungan
yang diberikan.
24. Keluarga besar UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum
Universitas Lampung, karena UKM-F ini menjadi salah satu wadah bagi penulis
untuk menggali, serta mengembangkan kemampuan ilmu hukum dan praktik
hukum;
25. Keluarga baruku KKN Desa Atar Bawang Lampung Barat, Pak Amir, Ibu Amir,
Abang Rio, Abang Egy, Bli Wayan, Nungky, Daimah, Carla, terimakasih untuk
40 hari yang sangat sangat mengesankan, yang memberi pengalaman tak
26. Kepada semua pihak yang terlibat, yang tidak dapat disebutkan satu persatu,
penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan
dalam menyelesaikan skripsi ini;
27. Almamater Kebanggaanku, Universitas Lampung;
Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam
menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan, dukungan dan doa yang
telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat,
bang, dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lainnya, terutama
bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan
dan kebaikan bagi kita semua, Aamiin.
Bandar Lampung, 2020 Penulis
DAFTAR ISI
Halaman
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ... 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup ... 7
1. Permasalahan ... 7
2. Ruang Lingkup ... 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian... 8
1. Tujuan Penelitian... 8
2. Kegunaan Penelitian ... 8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual ... 9
1. Kerangka Teoritis ... 9
2. Konseptual ... 14
E. Sistematika Penulisan ... 16
II. TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana... 18
B. Pengertian Kejahatan Penyimpangan Ukuran Isi Bersih Tabung Gas ... 25
C. Pengertian Tabung Gas ... 33
D. Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan... 34
III. METODE PENELITIAN A. Pendekatan Masalah ... 40
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data ... 42
1. Prosedur Pengumpulan Data ... 42
2. Pengolahan Data ... 42
D. Penentuan Narasumber ... 43
E. Analisis Data ... 44
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penyimpangan Ukuran Isi Bersih Tabung Gas ... 45
B. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Kejahatan Penyimpangan Ukuran Isi Bersih Tabung Gas ... 58
V. PENUTUP A. Simpulan ... 73
B. Saran ... 74
1
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manusia adalah makhluk budaya yang mempunyai kebutuhan. Secara universal
manusia mempunyai kebutuhan yang selalu ingin terpenuhi, baik itu kebutuhan
sandang, papan, dan pangan, baik sebagai alat memperoleh dan atau
mempertahankan status sosial (taraf hidup). Kebutuhan adalah segala sesuatu
yang diperlukan manusia untuk menyempurnakan, mempertahankan,
kehidupannya, guna memperoleh kesejahteraan dan keamanan. Kebutuhan
menjadi salah satu aspek psikologis yang menggerakkan manusia selaku makhluk
hidup dalam setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukannya sebagai dasar (alasan)
berusaha. Kebutuhan pula merupakan perwujudan budaya manusia yang
berdimensi cipta rasa dan karsa, yang mana dengan bekerja diharapkan
pemenuhan kebutuhan ini menjadi suatu hal yang legal.
Namun kebutuhan manusia yang tidak terbatas selalu dibatasi dengan ketersediaan
sumber daya untuk memenuhinya. Keterbatasan pemenuhan kebutuhan tersebut
mengakibatkan biaya peluang bagi manusia dalam menentukan pilihan alokasi
sumber daya yang dimilikinya. Salah satu masalah keterbatasan manusia di jaman
2
merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, kondisi tersebut
dialami oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia.
Apabila dikaji lebih jauh lagi, permasalahannya bermula dari keterbatasan Sumber
Daya Alam (SDA) di dunia yaitu dengan semakin melambungnya harga minyak
dunia. Satu-satunya jalan ialah Indonesia dapat mengelola minyak bumi yang ada
di Indonesia sendiri guna mengurangi tingkat ketergantungan Indonesia terhadap
negara-negara penghasil minyak seperti Arab. Melihat hal tersebut maka
pemerintah mencairkan solusi supaya masyarakat dapat berhemat dalam
pemakaian bahan bakar untuk sehari hari di sisi lain pemerintah juga tidak tinggal
diam dengan turut menghemat atau mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) untuk hal lain. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan
kebijakan elpiji, konversi minyak tanah ke elpiji, yang mana jika dilakukan
penghitungan yang cermat maka masyarakat dengan biaya yang sama dapat
menggunakan elpiji yang lebih menguntungkan daripada minyak tanah.1
Pendistribusian dari minyak tanah ke elpiji terdapat pihak- pihak yang menjadi
intermediasi dari Pertamina hingga konsumen akhir. Secara sederhana pelaku
distribusi gas elpiji yang diterapkan oleh Pertamina antara lain Stasiun
Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE), Agen, Pangkalan dan
Pengecer. Dalam sistem distribusi tertutup tersebut (Closed Loop System) interaksi antara para pelaku distribusi tersebut ditentukan bahwa setiap agenhanya
diperbolehkan untuk mengisi elpiji di SPPBE yang ada di daerah tersebut.
1
3
Sedangkan untuk pengkalan hanya diperbolehkan untuk mengisi elpiji hanya pada
Agen yang sama dan disusul pengecer hanya diperbolehkan untuk mengisi elpiji
pada satu pangkalan. 2
Aktivitas distribusi yang dilakukan ini harus memenuhi harapan dari sudut
pandang pelanggan yaitu adanya aliran distribusi yang lancar dengan tingkat
ketersediaan produk yang terjamin (Product Availability). Tetapi dalam realitas lapangan menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan yang mengancam Product Availability dari gas elpiji. Hal ini didasari oleh adanya persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku tingkat Agen dan pihak Stasiun Pengisian Bulk Elpiji
(SPBE ) untuk melakukan permainan pada harga jual elpiji dan isi volume gas
elpiji, dengan memasang harga yang lebih rendah dari yang telah ditetapkan
pemerintah. Perilaku dari agen ini akan memicu terjadinya persaingan tidak sehat
yang berupa perebutan pasar.3
Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang
dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat
persaingan usaha.4 Dengan berbagai cara pelaku usaha memodifikasi cara
penjualan, barang (tabung gas) bahkan isi Tabung gas itu sendiri, semua itu
dilakukan untuk mencapai satu tujuan yakni untuk menguntukan diri sendiri pun
kelompok yang diajaknya bekerja sama, oleh karena itu keinginan pelaku usaha
2
Ibid, hlm.44 3Ibid. hlm.45
4
4
berdampak pada pengguna (konsumen) tabung gas elpiji.5yang mengalami
kerugian.
Namun, masyarakat selaku konsumen yang mendapatkan dampaknya berupa
kerugian lebih bersifat acuh atau bahkan tidak begitu mempunyai keberanian
untuk melaporkan keresahan mereka kepada pihak berwajib, yang dalam hal ini
adalah kepolisian, karena meraka yang berasumsi bahwa enggan untuk berurusan
dengan pihak kepolisian karena birokrasinya yang panjang.
Persaingan usaha yang tidak sehat tersebut tercipta dikarenakan setiap manusia
mempunyai sifat, watak, dan kehendak atau cara sendiri sendiri dalam memenuhi
kebutuhan hidup mereka, yang seringkali menimbulkan ketidakseimbangan
dengan masyarakat (konsumen), yang apabila ketidakseimbangan tersebut
dibiarkan, maka akan menciptakan perpecahan dalam masyarakat. Dalam
persaingan usaha yang dilakukan dengan cara yang tidak benar atau sehat
tersebut pastilah cara yang dipergunakan tidak didasari oleh atau bertentangan
dengan peraturan atau kaidah hukum yang berlaku.
Sementara itu, mengingat Indonesia adalah negara yang berdasar pada hukum
(rechstaat) sebagaimana diamanatkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perilaku berbangsa,
bernegara dan bermasyarakat diatur oleh hukum, termasuk mengenai persaingan
usaha. Yang artinya adalah, tindakan para pelaku usaha secara tidak sehat
tersebut (kejahatan isi tabung gas) yang menimbulkan keresahan masyarakat
5
N.E Iskandar, “Penelitian Perlindungan Konsumen Terhadap Persaingan Usaha
5
terdapat regulasi yang mengaturnya, guna melindungi hak-hak mereka selaku
konsumen.
Tindakan yang menyimpang oleh pengecer terhadap ukuran isi bersih Tabung
gas ini sangatlah merugikan pihak konsumen. Hal ini bertentangan dengan
regulasi hukum diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang
Metrologi Legal. Tindakan yang menyimpang yang tersebut seringkali terjadi
karena terdapat suatu ketidakharmonisan antara negara, masyarakat dan individu.
Ketidakharmonisan tersebut merupakan pelanggaran norma dalam ranah hukum
publik yang berakibat merugikan bangsa, orang lain maupun diri sendiri serta
dalam konteks terganggunya kepentingan umum.6 Salah satu contoh perkara yang
berkenaan penyimpangan isi Tabung gas ini adalah dengan ditangkapnya
Pengecer gas di Bandar Lampung oleh pihak kepolisian setempatyang
mendapatkan laporan masyarakat pada tanggal 16 Maret 2013 silam.
Pihak kepolisian ketika melakukan pengecekan ternyata isi tabung gas elpiji dua
belas kilogram dijual hanya dengan berisikan sepuluh kilogram saja, dengan
modus mengurangi isi tabung gas ukuran dua belas kilogram ke tabung gas
berukuran dua belas kilogram pula tetapi yang belum terisi gas dalam artian gas
yang masih kosong. Kemudian dipasangkan kembali segel gas tersebut untuk
mengelabui konsumen. Dimana gas yang sudah dikurangi isinya tersebut
dijualkan kepada konsumen seharga sembilan puluh tiga ribu rupiah. Yang mana
6
dalam sehari para pengecer tersebut bisa menjual sebanyak tiga puluh tabung gas
elpiji berukuran dua belas kilogram.
Tentu hal ini sangat merugikan masyarakat selaku konsumen dan bertentangan
dengan hak konsumen dalam mendapatkan dan mengkonsumsi barang atau jasa,
yang mana ketentuannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, dan juga Pasal 30, Pasal 31 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1981 yang pada pokoknya bahwa dilarang menjual, menawarkan
untuk dibeli, memperdagangkan, mengedarkan dengan cara apapun juga semua
barang yang tidak sesuai dengan berat bersih seharusnya yang tercantum pada
label kemasan.7
Menurut keterangan pihak kepolisian yang dalam hal ini adalah Polresta Bandar
Lampung sudah menahan para tersangka sejak hari dimana para tersangka
ditangkap. Namun yang menjadi titik kejanggalan, adalah perkara ini tidak lanjut
pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri yang berwenang ( Pengadilan
Negeri Tanjung Karang ). Sedangkan tindak pidana tersebut sangat merugikan
Konsumen. Di saat seperti inilah, penegakan hukum difungsionalisasikan.
Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses mewujudkan
tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan.8 Yang mana tujuan-tujuan
hukum tersebut diantaranya adalah, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.Hukum
harus tegas. Hukum akan bertentangan dengan realita karena pelanggaran sering
7
https://m.detik.com/news/berita/d-2251297/kurangi-isi-tbung-gas-2-pengecer-di-lampung-ditangkap-polisi?nd771104blog=&771104blog=q
8
7
dilakukan tanpa dilaksanakan sanksi sebagaimana ditetapkan oleh tatanan
hukum9. Hukum di masyarakat bersifat mengatur dan memaksa untuk
mewujudkan suat ketertiban dalam masyarakat itu sendiri. Peraturan hidup
tersebut memberi petunjuk kepada manusia bagaimana harus bertingkah laku dan
bertindak di dalam masyarakat.10
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui secara jelas
dari sudut hukum pidana dan mengangkatnya menjadi sebuah judul penelitian
yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Penegakan Hukum
Pidana Terhadap Kejahatan Penyimpangan Ukuran Isi Bersih Tabung Gas “
(Studi Di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 1. Permasalahan
Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap kejahatan penyimpangan
ukuran isi bersih tabung gas?
b. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana
terhadap kejahatan penyimpangan ukuran isi bersih tabung gas?
2. Ruang Lingkup
Penulisan skripsi ini meliputi ruang lingkup substansi, objek, waktu dan tempat
penelitian. Ruang lingkup substansi terkait pada hukum pidana, sementara objek
penelitian mengenai penegakan hukum pidana terhadap kejahatan penyimpangan
9
Hans Kelsen, Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif di Terjemahkan dari Hans Kelsen (Pure Theory of Law), Bandung, Nusamediadan Nuansa
10
8
isi tabung gas. Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2019 dan lokasi penelitian
bertempat di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulisan skripsi ini mempunyai tujuan
sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap kejahatan penyimpangan
ukuran isi bersih tabung gas.
b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap
penyimpangan ukuran isi bersih tabung gas.
2. Kegunaan Penelitian
Kegunaanyang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Kegunaan Teoritis
Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran
secara teoritis terhadap disiplin ilmu hukum sehingga dapat berguna
bagipengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmu hukum
pidana yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana
b. Kegunaan Praktis
Kegunaan penulisan ini adalah untuk memberi manfaat terhadap kepentingan
penegak hukum, sehingga dapat dijadikan masukan kepada aparatur pelaksana
penegak hukum, dalam rangka melaksanakan tugas-tugas mulianya
9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 1. Kerangka Teoritis
Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi
dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk
mengadakan kesimpulan terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan untuk
penelitian.11 Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.
Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian
hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang
muncul dalam penelitian hukum.12 Dalam penelitian harus adanya hubungan
timbal balik antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan
konstruksi data.
Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan tujuan diantaranya
keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan
hukum pada hakikatnya proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya
norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam
hubungan-hubungan hukum pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
a. Teori Penegakan Hukum
Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif pengertian penegakan hukum,
khususnya hukum pidana atau dapat dikatakan fungsionalisasi hukum pidana
adalah sesuatu upaya untuk membuat hukum dapat berfungsi, beroperasi, dan
bekerja secara konkrit.Sistem penegakan hukum jika dilihat dari dan atau secara
11
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press Alumni, Bandung, 1986,hlm.123.
12
10
integral, yaitu berupa adanya keterkaitan yang erat dari beberapa subsistem yang
terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.
Berbeda dengan Sajipto Raharjo, yang memberikan pengertian bahwa yang
dimaksudkan dengan penegakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan
ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan menjadi kenyataan,
yang mana proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari
penegakan hukum pidana.13 Penegakan hukum pidana dapat pula diartikan
sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan setiap orang
yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut
aturan hukum yang berlaku, yang dengan demikian penegakan hukum pidana
merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan
kaidah serta perilaku nyata manusia.14 Kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman
bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau yang seharusnya, dimana
perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan
mempertahankan kedamaian.
Sistem penegakan hukum pidana adalah sistem kekuaasaan atau kewenangan
menegakkan hukum pidana yang terbagi dalam 4 (empat) subsistem dalam proses
peradilan pidana, yaitu:
1) Kekuasaan penyidikan (oleh badan atau lembaga penyidik)
2) Kekuasaan penuntutan (oleh badan atau lembaga penuntut umum) 3) Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan atau pidana (oleh
badan atau lembaga peradilan)
13Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hal.60.
14
11
4) Kekuasaan pelaksanaan putusan atau pidana (oleh badan atau aparat pelaksana)15
Keempat subsistem tersebut merupakan suatu kesatuan sistem penegakan hukum
pidana yang integral atau sering disebut dengan sistem peradilan pidana terpadu.
Pengertian istilah penanganan dan penindakan merupakan bahasa lain dari istilah
penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana (PHP) dapat diartikan
sebagai:
a. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
b. Keseluruhan kegiatan dari para aparat atau pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum sesuai dengan UndangUndang Dasar 1945.16
Penegakan hukum di bidang pidana didasarkan atas ketentuan hukum pidana.
Adapun tahap-tahap dalam penegakan hukum pidana, yaitu:
1. Tahap Formulasi
Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi
Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta
15
Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Relegius dalam Konteks Siskumas dan Bangkumas, dalam buku Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Relegius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia, Universitas Diponegoro, Semarang,2011, hlm.42.
16
12
menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh lembaga pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
3. Tahap Eksekusi
Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana.Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah di tetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna.17
Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau
proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut jelas harus merupakan jalinan
mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumberdari nilai-nilai dan bermuara
pada pidana dan pemidanaan.18
b. Teori Penghambat Penegakan Hukum
Faktor-faktor yang mempengaruhi dan memiliki arti netral sehingga dampak
positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut, menurut Soerjono
Soekanto, faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:
a. Faktor hukumnya sendiri
Praktek menyelenggarakan penegak hukum di lapangan seringkali terjadipenentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.
17Ibid, hlm.157.
18
13
b. Faktor Penegak Hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
b. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar, dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
c. Faktor Masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum makan akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
d. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunyahukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.19
Proses penegakan hukum pidana tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya,
sesuai dengan koridornya serta harapan masyarakat untuk tercapainya tujuan
keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Namun tak jarang pula terjadi intervensi,
ataupun pengaruh buruk dari pihak yang tidak mengedepankan sebuah integritas
terhadap proses penegakan hukum pidana tersebut, yang mengakibatkan
penegakan hukum itu menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga
menciptakan penegakan hukum yang tidak berkualitas karena bukan didasarkan
pada pendekatan keilmuan. Yang berakibat pada hilangnya kepercayaan
masyarakat terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia.
14
c. Konseptual
Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara
konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan
dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.20 Agar tidak terjadi
kesalahpahaman terhadap pokok permasalahan dalam skripsi ini, maka dibawah
ini dijelaskan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami
skripsi ini.
Adapun istilah-istilah tersebut adalah:
a. Penegakan Hukum Pidana secara umum dapat diartikan sebagai tindakan
menerapkan perangkat sarana hukumtertentu untuk memaksakan sanksi hukum
guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut atau
dapat pula dirumuskan sebagai keseluruhan kegiatan dari para
aparat/pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman
dan kepastian hukum menurut peraturan perundang-undangan dibidang hukum
pidana yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.21
b. Kejahatan penyimpangan adalah perbuatan atau perilaku manusia yang
menjadi bagian dari gejala di masyarakat yang bertentangan dengan moral
kemanusiaan (immoril), yang mana menimbulkan reaksi dari masyarakat berupa penolakan serta perbuatan tersebut merugikan masyarakat, bersifat
20
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Rajawali Pers, 2009,hlm.22.
21
15
asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana22yang sengaja
dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi sehingga
menimbulkan kerugian pada diri orang lain, guna memperoleh keuntungan baik
untuk pribadi ataupun orang lain.Unsur kejahatan penyimpangan menyangkut
unsur mental dalam tindakan atau perbuatan khusus, konsekuensi atau kondisi
dan keadaan yang termasuk dalam daftar, maka dapat dipahami bahwa unsur
mental yang relevan, yaitu, niat (kesengajaan), pengetahuan (kesadaran)23.
Sementara terdapat tiga aspek yang menjadi indikator dari penyipangan, yakni
pelaku (actor) dan tindakannya (acts), norma (norms), dan reaksi sosial (social reaction).24
Kejahatan penyimpangan terbagi atas beberapa jenis, menurut kekerapannya,
menurut jumlah orang yang terlibat, dan sifatnya.25 Berdasarkan kekerapannya,
terdapat jenis penyimpangan primer, yakni penyimpangan yang bersifat
sementara (temporer). Orang yang melakukan masih dapat diterima oleh
kelompok sosialnya, karena tidak terus menerus melanggar aturan. Dan
penyimpangan sekunder yakni penyimpangan yang dilakukan secara terus
menurus oleh pelakunya, walupun telah diberikan sanksi-sanksi. Oleh sebab
itu, pelakunya secar umum dikenal sebagai orang yang berperilaku
menyimpang.
22Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta,Raja Grafindo Perkasa,
2010, hlm.11.
23
http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Unsur-Unsur-Kejahatan-Pada-Statuta-Roma.
24
Dikutip dari hasil penelitian David Ward tentang Penyimpangan dan Kejahatan, 1994
16
Ditinjau dari jumlah orang yang terlibat, jenis penyimpangan ini terbagi atas,
penyimpangan individu, yakni pnyimpangan yang dilakukan sendiri atau tanpa
orang lain, artinya hanya satu individu saja yang berlawanan dengan norma
norma yang berlaku di masyarakat, sedangkan penyimpangan kelompok adalah
penyimpangan yang terjadi jika individu tersebut melakukannya secara
bersama-sama disuatu kelompok tertentu.
Penyimpangan berdasarkan sifatnya, terdapat penyimpangan yang bersifat
negatif dan positif. Penyimpangan yang bersifat negatif adalah penyimpangan
yang berwujud dari tindakan ke arah nilai-nilai sosial yang dianggap tercela
karena tidak sesuai norma norma yang ada. Sedangkan penyimpangan yang
bersifat positif, adalah penyimpangan yang memiliki dampak positif terhadap
sistem sosial karena dianggap ideal oleh masyarakat.
c. Tabung gas adalah tabung bertekanan yang dibuat dari plat baja karbon canai
panas, digunakan untuk menyimpan LPG dengan kapasitas pengisian antara
3 kg (7,3 liter) sampai dengan 50 kg (108 liter) dan memiliki tekanan rancang
bangun minimum 18,6 kg.26
E. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan
memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah
pemahaman konteks proposal skripsi ini maka penulis menyajikan sistematika
penulisan, sebagai berikut:
26
17
I. PENDAHULUAN
Bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup , tujuan dan
kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dandibutuhkan
dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan
diselidiki. Bab ini berisikan pengertian penegakan hukum, dan kejahatan
penyimpanganukuran isi bersih tabung gas.
III. METODE PENELITIAN
Bab ini menguraikan metode yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang
digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan
narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis data
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum
pidana terhadap kejahatan penyimpangan ukuran isi bersih tabung gas dan
faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap kejahatan penyimpangan ukuran
isi bersih tabung gas.
V. PENUTUP
Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari materi yang telah
didapat serta berbagai saran untuk dapat diajukan dan dipergunakan bagi
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana
Penegakan Hukum Pidana merupakan keseluruhan kegiatan dari para
aparat/pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan
kepastian hukum menurut peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana
yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
194527. Sementara menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan
yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni
dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (on recht) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.28
Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa terdapat beberapa istilah yang sering
digunakan dalam hal penegakan hukum. Di dalam bahasa asing kita mengenal
istilah Law Enforcement, Law Application yang digunakan di Amerika, rechtstoepassing,rechtshandhaving dalam bahasa Belanda.29 Tegaknya hukum dalam arti sempit identik dengan tegaknya undang (penegakan
undang-undang). Akan tetapi dalam arti luas, tegaknya hukum itu adalah upaya untuk
27Heni Siswanto, Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan
Perdagangan Orang, Pusat Magister, Semarang, 2013. 28
19
menjamin tegaknya hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat (penegakan
hukum).30
Berbicara mengenai penegakan hukum, akan selalu melibatkan manusia di
dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan pula tingkah laku manusia.
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum tidak akan bisa tegak dengan
sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji- janji dan atau
kehendak-kehendak yang tercantum pada (peraturan-peraturan)hukum itu. Janji
dan kehendak seperti itu misalnya adalah, untuk memberikan hak kepada
seseorang untuk memelihara perlindungan kepada seseorang dengan mengenakan
pidana kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.31
Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti.
Tahap pertama, penegakan hukum pidana in abstracto merupakan tahap pembuatan/perumusan undang-undang oleh badan legislatif. Tahap ini dapat
disebut tahap formulasi/legislasi/legislatif. Penegakan Hukum Pidana in abstracto adalah pembuatan undang-undang (law making) atau perubahan undang-undang (law reform).
30
Jimly Asshiddiqie, Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi,
Jakarta, Balai Pustaka19,1986, hlm. 93.
20
Tahap kedua, Penegakan Hukum Pidana in concreto (law enforcement). Kedua Penegakan Hukum Pidana itu dalam kerangka menunjang tercapainya tujuan, visi
dan misi pembangunan nasional.32
Penegakan hukum Pidana erat kaitannya dengan peran komponen-komponen
hukum yang ada dalam suatu Negara. Komponen keadilan tersebut diantaranya
adalah: Pertama, Lembaga Peradilan dengan segala aparatur yang ada di
dalamnya. Kedua, Aparat Kepolisian sebagai pembantu jalannya proses
penegakan hukum yang dilaksanakan lembaga peradilan. Lembaga Peradilan dan
Aparat Kepolisian berperan sangat vital dalam proses penegakan hukum.33
Sudarto memberi arti pada penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan
perbuatan-perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in acta) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (onrecht in potentie).
32Dalam GBHN 1999 antara lain dikemukakan, Visi Bangnas: Terwujudnya masyarakat
Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah NKRI yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin. Misinya ada 12 dan di antaranya: 1. pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat; 2. peningkatan kualitas IMTAQ kepada Tuhan YME; 3. kehidupan sosial budaya yang berkepribadian. Dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) 2005–2025, disebutkan, bahwa Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025: Indonesia Yang Maju dan Mandiri, Adil dan Demokratis, serta Aman dan Bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi ini mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Misinya: 1. Mewujudkan Indonesia Yang Maju dan Mandiri; 2. Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis; 3. Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Bersatu, dalam Barda Nawawi Arief, Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Sistem Hukum Nasional (Siskumnas) dan Pembangunan Nasional (Bangnas), makalah disajikan dalam Sespim Polri, di Lembang, 26 Agustus 2008, hlm. 1.
33
21
Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti
penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang
dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk
mencipatakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.34
Penegakan Hukum Pidana berkaitan dengan nilai-nilai ketertiban dan nilai
ketentraman, nilai kepentingan umumdan nilai kepentingan pribadi, nilai
kelestarian dan nilai inovatisme yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah hukum
yang kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak
yang dianggap pantas yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan
mempertahankan kedamaian. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi
penegakan hukum, yaitu sebagai berikut:
a. Faktor Hukumnya Sendiri
Praktek menyelenggarakan penegak hukum di lapangan seringkali terjadi
penentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi
keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian
hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan
yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat
dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.
b. Faktor Penegak Hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau
kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum
22
oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan,
terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,
penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar, dan penegak hukum tidak
mungkin menjalankan peran semestinya.
d. Faktor Masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan
hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk
mencapai kesejahteraan dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran masyarakat
akan hukum makan akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
e. Faktor Budayaan
Budaya Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya
hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang
menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak
penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan
masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.
Hukum atau undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai
kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui
pelestarian maupun pembaruan. Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak
sewenang-wenang, atau supaya undang-undang itu bisa ditegakkan atau bisa
23
1) Keterbukaan di dalam proses pembuatan
2) Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usulan-usulan
tertentu,melalui cara-cara:
2.1. Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk
menghadirisuatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu.
2.2. Suatu departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu
untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang
sedang disusun.
3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
4) Pembentukan kelompok-kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh - tokoh
masyarakat atau para ahli.
5) Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan
Petugas yang menegakkan hukum mempunyai tugas dan peranan yang penting
dalam penegakan suatu hukum. Petugas yang menegakkan hukum itu adalah:
a. Polisi atau Kepolisian Republik Indonesia
b. Jaksa
c. Hakim35
6) Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum.
7) Warga Masyarakat
Tingkat pendidikan, pandangan dan pemahaman sosial, ekonomi dan budaya
masyarakat pedesaan akan berbeda dengan pemahaman sosial, ekonomi dan
24
budaya masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, faktor warga masyarakat juga akan
mempengaruhi penegakan hukum karena secara umum warga masyarakat:
1) Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak merekadilanggar atau terganggu.
2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktorkeuangan, psikis, sosial atau politik.
4) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
5) Mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.36
Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada
ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola prilaku, yang
mengganggu kedamaian kehidupan bermasyarakat. Dalam proses penegakan
hukum pidana tidak jarang mendapat pengaruh buruk dari pihak tertentu yang
tidak mempertahankan sebuah nilai integritas, yang mengakibatkan penegakan
hukum itu menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga menciptakan
penegakan hukum yang tidak berkualitas karena bukan didasarkan pada
pendekatan keilmuan. Hal yang demikian berdampak pada berkurangnya
kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Menurut Barda Nawawi Arief bahwa apabila penegakan hukum pidana
benar-benar akan ditingkatkan kualitasnya dan meraih kembali kepercayaan dan
penghargaan tinggi dari masyarakat, maka salah satu upaya yang mendasar ialah:
Meningkatkan kualitas keilmuan dalam proses pembuatan dan penegakannya dikatakan sangat mendasar, karena (1) kualitas keilmuan, tidak hanya dimaksudkan semata-mata untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan ilmu hukum itu sendiri, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas nilai dan produk dari proses
36
25
penegakan hukum (in abstracto maupun in concreto). (2) hukum dibuat dengan ilmu, maka penggunaannya (penerapan/penegakannya) juga harus dengan ilmu, yaitu ilmu hukum; bukan dengan ilmu uang suap atau ilmu dan sarana lainnya.37
Pendekatan keilmuan (hukum) dapat diartikan sebagai suatu metode/cara
mendekati atau memahami sesuatu (objek/fenomena) berdasar logika
berpikir/konstruksi pikir, konsep/kerangka/dasar pemikiran (wawasan/pandangan/
orientasi) tertentu38
Menurut Barda Nawawi Arief pendekatan keilmuan (hukum pidana) yang perlu
dioptimalkan/dikembangkan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia
melalui tiga pendekatan keilmuan secara integral, yaitu: (1) pendekatan
juridis-ilmiah-religius; (2) pendekatan juridis-kontekstual; dan (3) pendekatan juridis
berwawasan global/komparatif, terutama dari sistem keluarga hukum traditional
dan religious law system terhadap aspek substansi nilai/ide-dasar ketiga bidang substansi hukum pidana (hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan
hukum pelaksanaan pidana).39
B. Pengertian Kejahatan Penyimpangan Ukuran Isi Bersih Tabung gas
Kejahatan adalah setiap perbuatan manusia yang bertentangan dengan moral
kemanusiaan (immoril), merugikan masyarakat, bersifat asosial dan melanggar
37
Barda Nawawi Arief, Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI, di Gedung Program Pasca Sarjana UNDIP, 29 Nopember 2008, hlm. 4
38Barda Nawawi Arief, Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka
Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 1.
39
26
hukum serta undang-undang pidana. Beberapa pakar hukum mendefinikan
kejahatan sebagai berikut:
a. Wirjono Projo, kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai
unsur pokok kesatu dari hukum pidana.
b. Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan merupakan perbuatan manusia, yang
merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan,
sehingga tidak boleh diabiarkan.
c. Richard Quinney, tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang
diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang
terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar
hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.40
Pengertian Kejahatan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu :
a) Pengertian Kejahatan dari sudut pandang yuridis, Kejahatan adalah suatu
perbatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam UU.
b) Pengertian Kejahatan dari sudut pandang Sosiologis, Kejahatan adalah
perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan
masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.
Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa
sehari-hari. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang
menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok
40Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. Kriminologi, Raja Grafindo Perkasa,
27
lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain
tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini
seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut
pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang
hidup di dalam masyarakat.41
Terdapat dua faktor yang menyebabkan manusia melakukan kejahatan, yaitu
sebagai berikut:
1) Faktor pembawaan yang berkembang dengan sendirinya. Artinya
bahwa sejak awal melakukan perbuatan pidana.
2) Faktor lingkungan yaitu lingkungan eksternal(sosial) yang berpengaruh
pada perkembangan psikologi. Karena dorongan lingkungan sekitar,
sehingga seseorang melakukan perbuatan pidana.42
Menurut Bonger, bakat merupakan hal konstan atau tetap, dan lingkungan adalah
faktor variabelnya dan karena itu juga dapat disebutkan sebagai penyebabnya.
Serta Bonger mengatakan bahwa terdapat hubungan langsung antara keadaan
ekonomi dengan kriminalitas yang memunculkan banyak masalah sosial di
masyarakat.sebagai dampaknya banyak orang yang kemudian mengembangkan
pola tingkah laku menyimpang dari norma norma umum, dengan jalan atau cara
semaunya sendiri demi mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri dan
kepentingan pribadi yang kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain.43
41
A.S. Alam, 2010. Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, hal.2.
42Moeljatno, 2000, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hal.36 43
28
Beralih mengenai penyimpangan, antara kejahatan dan penyimpangan memiliki
pengertian atau makna yang tidak jauh berbeda. Di dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia penyimpangan atau perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah
laku, perubahan atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan
dengan norma norma dan aturan hukum yang berlaku di dalam masyarakat.44
Selain pengertian berdasarkan KBBI, terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan
arti dari perilaku menyimpangan atau penyimpangan, diantaranya adalah:
a. Menurut Mappier, penyimpangan merupakan tingkah laku yang bermasalah.
Tingkah laku bermasalah jika hal ini terjadi pada remaja. Maksudnya, tingkah
laku ini dalam batas ciri ciri pertumbuhan dan perkembangan sebagai akibat
dari adanya perubahan secara fisik dan psikis.
b. Menurut Hordert, penyimpangan adalah setiap tindakan yang melanggar
keinginan-keinginan bersama sehingga dianggap menodai kepibadian-
kepribadian kelompok yang pada akhirnya si pelaku dikenai sanksi. Dimana
keinginan yang dimaksudkan di sini adalah norma yang berlaku.
c. Menuut Lawang, penyimpangan merupakan seluruh tindakan yang
menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan atau masyarakat
dan menimbulkan usaha dari mereka ang berwenang dalam sistem ini untuk
memperbaiki perilaku menyimpang.
d. Menurut Zanden, penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah
besar orang dianggap sebagai hal tercela dan diluar batas toleransi.
4444
29
e. Menurut Backer, perilaku atau tindakan yang menyimpang bukanlah kualitas
yang dilakukan orang, melainkan konsekuensi dari adanya suatu peraturan dan
penerapan sanksi yang dilakukan oleh orang lain terhadap pelaku tindakan
tersebut.
Dari beberapa pengertian menurut para ahli di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa perilaku menyimpang atau penyimpangan merupakan tindakan yang
dilakukan secara tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma yang berlaku di
dalam lingkungan masyarakat. Yang mana tindakan ini tidak bisa diterima oleh
masyarakat sekitar.
Dalam kehidupan bermasyarakat seluruh tindakan manusia dibatasi oleh aturan
untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan sesuatu yang dianggap baik oleh
masyarakat itu sendiri. Namun ditengah kehidupan bermasyarakat dewasa ini
sering kali kita temukan tindakan tindakan individu atau bahkan kelompok dalam
masyarakat tertentu yang bertentangan dengan norma hukum bahkan tidk segan
segan untuk melanggar aturan hukum. Perilaku menyimpang atau penyimpangan
yang dilakukan oleh seseorang juga dapat difaktori oleh krisis akhlak yang
menimpa seseorang tersebut, hal ini terlihat pada sikap mereka yang dengan
mudahnya merampas hak orang lain, main hakim sendiri, melanggar peraturan
tanpa merasa bersalah, dan sebagainya.
Terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengenai perilaku menyimpang atau
penyimpangan, yaitu sebagai berikut:
1. Teori Anomie
30
sistem norma, hilangnya kewibawaan hukum dan diorganisasi hubungan antar manusia, atau suatu gejala ketidakseimbangan psikologis yang dapat melahirkan perilaku menyimpang dalam berbagai manifestasi. Perubahan sosial dalam masyarakatlah yang menimbulkan berbagai dampak perubahan perilaku dalam masyarakat, bergantung kesiapan masyarakat menghadapi perubahan perubahan tersebut., jika siap akan perubahan-perubahan kebudayaan yang terjadi, maka akan membawa kemajuan besar bagi masyarakat. Sebaliknya, jika tidak siap akan perubahan-perubahan yang terjadi maka, akan terjadi ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Teori Sosialisasi
Edwin H. Sutherland yang menamakan teorinya dengan sebutan differential association, menurut teori ini penyimpangan adalah konsekuensi dari kemahiran dan penguasaan atas suatu sikap atau tindakan yang dipelajari dari norma-norma yang menyimpang, terutama dari subkultur, atau terdapat diantara teman-teman sebaya yang menyimpang. Perilaku menyimpang adalah hasil dari proses belajar atau yang dipelajari, ini berarti bahwa penyimpangan bukan diwariskan atau diturunkan, bukan juga hasil dari intelegensi yang rendah atau karena kerusakan otak. Perilaku menyimpang dipelajari seseorang dalam interaksinya dengan orang lain secara intens. Seorang menjadi pelaku penyimpangan karena ia dianggap lebih menguntungkan untuk melanggar norma dari pada tidak. Terbentuknya asosiasi diferensial itu bervariasi bergantung dari frekuensi, durasi prioritas, dan intensitas
3. Teori Labeling (pemberian cap atau teori reaksi masyarakat)
Labeling ini dapat berupa pemberian julukan, cap, etiket, yang karena adanya label tersebut maka sang pelaku mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang penyimpang dan mengulangi lagi penyimpangan tersebut menjasi suatu kebiasaan atau gaya hidup bagi pelakunya. Schrag menyimpulkan asumsi dasar teori labling sebagai berikut:
a. Tidak adanya suatu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal
b. Rumusan atau batas tentang kejahatan atau penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan. c. Seorang menjadi penjahat bukan karena melanggar
undang-undang, malinkan karena ia ditetapkan demikian oleh sang penguasa.
d. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:kelompok kriminal dan nonkriminal.
