KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERSEKUSI (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)
(Skripsi)
Oleh Nadiya Nurmauli
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
Persekusi merupakan tindakan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga yang disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Tugas polisi sebagai aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam menanggulagi tindak pidana, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kasus Persekusi banyak terjadi di daerah di Indonesia seperti pada Aksi Solidaritas Lampung Bela Palestina di Tugu Adipura, Bandar Lampung, Persekusi dilakukan seorang perempuan terhadap empat perempuan yang mengenakan cadar. Masalah pada penelitian adalah Bagaimanakah kebijakan penanggulangan kejahatan bagi pelaku tindak pidana persekusi di Polresta Bandar Lampung. Apakah yang menjadi faktor penghambat penanggulangan tindak pidana persekusi di Polresta Bandar Lampung.
Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis empiris. Sumber data yang didapat dengan menggunakan data primer dan sekunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif .
Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Persekusi oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian tidak serta merta memerinci secara jelas dan tegas mengenai klasifikasi apa yang didefinisikan merupakan tindak pidana persekusi, serta pidana dari persekusi terebut, persekusi masih dimasukan kedalam pengertian delik dalam KUHP secara umum Seperti Pasal 368 tentang pemerasan, Pasal 369 tentang pengancaman, Pasal 351 tentang penganiayaan, Pasal 170 tentang pengeroyokan, dan lainnya. Faktor hukum praktik menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkali tidak sesuai antara kepastian hukum dan keadilan karena masih bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif yang tidak seiring dengan perkembangan zaman.
Saran dari penelitian ini adalah Perlu adanya ketegasan hukum mengenai klasifikasi pengertian persekusi misalnya dengan diterbitkanya undang-undang tentang persekusi. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum sangat memainkan peranan penting demi menjamin ketertiban dan keamanan, untuk itu seiring
ABSTRAK
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERSEKUSI (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)
Oleh
tersebut.
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERSEKUSI (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)
Oleh Nadiya Nurmauli
Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar SARJANA HUKUM
Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
MOTTO
“Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya menyerahkan amanat kepada orang yang pantas menerimanya (ahlinya). Dan jika kamu
mempertimbangkan suatu perkara, kamu harus memutuskannya secara adil. Sesungguhnya Allah memberikanmu sebaik-baik nasihat. Allah itu Maha
Mendengar dan Maha Melihat” (Q.S. An-nisa’ : 58)
Mulailah dari tempatmu berada. Gunakan yang kau punya. Lakukan yang kau bisa.
Persembahan Segala puji bagi Allah SWT Atas segala nikmat dan karunia-Mu
Sehingga aku dapat menyelesaikan skripsiku dan mempersembahkan skripsiku ini kepada:
Kedua Orang Tuaku
Bapak ku Sunarso dan Ibu ku Almh. Yudiyawati
Yang telah membersarkanku, merawat dengan sepenuh kasih san sayang, serta mendidikku dengan segala do’a dan pengorbanan yang telah kalian berikan.
Terimakasih ibu bapak. Adik-adikku
Nunas Ambar Cahyani dan Nindya Ayu Garini
Yang selalu menghiburku disaat aku sedang lelah, yang selalu memberikanku semangat untuk berproses kembali. Terimakasih adik-adikku. Semoga kelak kita
dapat membanggakan keluarga.
Terimakasih untuk segala bentuk perhatian dan semangatnya. Semoga aku dapat membalas kebaikan dan segala pengorbanannya selama ini, dan semoga aku bisa
menjadi anak yang dapat membanggakan keluarga.
Dan Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.
SANWACANA
Alhamdulillahirobbil’alamiin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERSEKUSI’’ sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih terhadap:
1. Bapak Prof.Dr.Karomani,M.Si. selaku Rektor Universitas Lampun.
2. Bapak Prof.Dr.Maroni,S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo,S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung,
nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr.Nikmah Rosidah, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Emilia Susanti, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembahas II yang telah membimbing, memotivasi penulis, serta memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Yulia Kusumawardani S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah memberikan bimbingan dan motivasi.
9. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10.Prof. Maroni, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung. 11.Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh
dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
12.Para staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung bagian Hukum Pidana terutama Bu As, Bude Siti, Pakde Misiyo, Mas Ijal.
15.Terimakasih adikku Nunas Ambar Cahyani, dan Nindya Ayu Garini untuk segala canda tawa, serta doa dan dukungan yang telah diberikan selama ini . Semoga kita kelak menjadi orang yang sukses dan bisa membanggakan Ibu dan Bapak,
16.Sepupu-sepupuku dr.Ajeng Amalia Insani, Gigih Dana Pranawa, Kinan Pramadani, Rayyan, Raisya, Radit atas segala dukungan dan canda tawanya. 17.Kepada keluarga besar Zairin atas segala dukungan dan do’a.
18.Terimakasih kepada Rani Salpiana,S.H dan Reka Agustin,S.H, yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
19.Terimakasih kepada teman-teman seperkuliahan Tanti Senja Pradita,S.H, Nabila Zatadini,S.H, Prisma Fadli,S.H, Rabbiyatussha Farani,S.H, Rindu Safira,S.H, Mutia Martha,S.H, Nur Intan,S.H, Nabila Firstya,S.H, Nur Intan Fatimah,S.H., Mutia Martha,S.H., Tri Yulianti,S.H.,Trinita Wulan Sari,S.H., Tiara Sagita,S.H.
20.Terimakasih kepada Sahabat yang sudah seperti Saudara Aseta Nova Ida dan Ayu Meli Astuti,Amd.Kep yang telah mendengarkan keluh kesah penulis dalam kehidupan serta memberikan saran, dukungan, dan motivasi kepada penulis.
23.Almamater tercinta
24.Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan skripsi ini.
Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin.
Bandar Lampung, 02 Januari 2020 Penulis
DAFTAR ISI
Halaman
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang...1
B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup...7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian...8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual...9
E. Sistematika Penulisan...16
II. TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Jenis-Jenis dan Unsur-Unsur Tindak Pidana...18
B. Pengertian Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana...32
C. Pengertian Tindak Pidana Persekusi...44
III. METODE PENELITIAN A. Pendekatan Masalah...52
B. Sumber dan Jenis Data...52
C. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data...53
D. Penentuan Narasumber...54
E. Analisis Data...54
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Persekusi...56
B. Saran...73
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkembangan zaman yang begitu cepat mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat, sebab selain membawa pengaruh yang positif, terdapat juga pengaruh yang negatif bagi masyarakat. Pengaruh yang negatif ditandai dengan meningkatnya angka kejahatan dalam masyarakat. Hal ini bukanlah suatu hal yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka. Pelaku kejahatan dalam melakukan tindakan melawan hukum dipicu oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya, antara satu dengan lainnya saling berkaitan erat. Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Tindak pidana merujuk pada suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.1 Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan
1
diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.2
Upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana adalah dengan kebijakan kriminal (criminal policy). Kebijakan kriminal diterapkan dengan memberlakukan undang-undang sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap bebrbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dijadikan untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesui dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.
Kebijakan penanggulangan kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu usaha yang tidak berdiri sendiri, tetapi berada dalam suatu konteks tertentu, dalam hal ini adalah perubahan sosial dan modernisasi. Perkembangan ini dapat dilihat sebagai usaha untuk melakukan perombakan masyarakat atau sebagai perubahan dari sistem hukum sendiri. Hal yang berkaitan dengan perkembangan tersebut adalah konsep pembangunan hukum, yang meliputi lembaga-lembaga, peraturan-perturan, kegiatan dan orang-orang yang terlibat di dalam pekerjaan hukum, yang dalam hal ini adalah untuk dapat
2 P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti.Bandung.
menciptakan perubahan-perubahan sesuai dengan struktur masyarakat yang diinginkan, hukum harus dilihat sebagai usaha bersama yang pada akhirnya membuahkan hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.3
Kebijakan kriminal secara umum dilaksanakan melalui dua sarana, yaitu penal dan non penal. Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana didalamnya terdapat dua masalah yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar. Sementara itu sarana non penal merupakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan4. Hukum sebagai sarana bagi penyelesaian problematika ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, perkembangan hukum khususnya hukum pidana perli ditingkatkan dan diupayakan secara terpadu. Kodifikasi, unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan Undang-Undang baru sangat dibutuhkan untuk menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya perkembangan tindak pidana5. Adapun salah satu bentuk tindak pidana adalah tindak pidana persekuksi.
Di Indonesia baru-baru ini dihebohkan oleh beberapa kasus persekusi yang menimpa warga Indonesia. Sebenarnya kata persekusi itu sudah ada sejak
3 Sudarto, Op. Cit., 1983, hlm. 93 dan 109
4 Barda Nawawi Arief, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru), Cet.Ke-2, Kencana, Jakarta,hlm.158. 5
dahulu. Akan tetapi baru menyebarluas pada saat ini karena banyak terjadi didalam masyarakat.6
Pengertian Persekusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “Pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti, dipersusah, atau ditumpas’’7
. Bahkan dalam pasal 7.1 Statuta Roma, “persekusi terhadap suatu kelompok dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap manusia’’ dan faktanya perbuatan tersebut banyak terjadi tanpa dilandasi kewenangan hukum dan hanya mengutamakan nafsu amarah. Seperti tindakan main hakim sendiri di Indonesia dikenal secara umum oleh masyarakat yaitu perbuatan sekelompok orang yang kebetulan memergoki terjadinya suatu perbuatan tindak pidana. Warga tersebut bertindak dengan mengejar, menangkap, menganiaya, bisa dengan memukul, menendang, menampar sampai dengan membunuhnya.
Bahkan dalam beberapa kasus korban persekusi “ditelanjangi”, kehilangan pekerjaan, dan ditindas. Tindakan ini bisa digolongkan dalam anarkisme dimana tidak boleh ada hal yang benar selain tindakan mereka sendiri. Dan pada awalnya orang-orang atau kelompok yang akan melakukan tindakan persekusi akan terlebih dahulu menentukan targetnya (analisa).
Tindakan persekusi dapat dilakukan melalui media sosial dan tindakan atau perbuatan langsung oleh pelaku. Dengan demikian perbuatan persekusi
6
https://gudangmakalah.blogspot.co.id/2012/12/perbuatan-main-hakim-sendiri-dalam.html di akses pada tanggal 31 Oktober 2017 pukul 21.00
7 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. Edisi 4. (Jakarta: PT. Gramedia
dapat bertujuan langsung untuk menyakiti secara fisik dan psikis (bisa dengan bentuk penindasan, ancaman, penganiayaan, pengeroyokan).
Negara seharusnya tidak boleh menolerir setiap tindakan persekusi kepada siapapun dengan tidak membedakan latar belakang mereka. Jika setiap tindakan persekusi dibiarkan maka akan terbangun stigma negatif dan ketidakpercayaan publik terhadap negara dan penegakan hukum karena mengabaikan aturan dan hukum yang berlaku. Korban merasa tidak aman hidup di lingkungan bahkan di negara mereka sendiri, dan hukum dianggap menjadi lemah.
Penerapan pidana yang berlaku di Indonesia saat ini diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan norma hukum demi pangayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memberikan pembinaan kepada masyarakat agar tindak pidana Persekusi tidak marak terjadi lagi, dan masyarakat juga harus cerdas agar tidak mudah terprovokasi dengan kejadian disekitarnya.
pelaksaan aksi dan saat keempat perempuan tersebut selesai melaksanakan Salat Asar di Masjid Jami Al Yaqin di Jalan Raden Intan. Saat keempatnya sedang menunggu taksi online, tiba-tiba perempuan yang mengenakan kaos merah dan celana pendek sambil membawa tas ransel dan rokok di tangan menghampiri. Perempuan tersebut pun langsung mencaci maki keempatnya. Salah seorang perempuan yang mengenakan nikab yang menjadi korban persekusi lewat akun Facebook bernama Herna Ahmad membagikan video saat terjadinya persekusi tersebut.8
Bertolak dari kompleksnya permasalahan tindak pidana persekusi, polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggungjawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang kepolisian sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni “ fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemelihraan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat.”
Tugas polisi sebagai aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam menanggulagi tindak pidana, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:
8
a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, b. Menegakan Hukum,
c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat.
Upaya Kepolisian perlu senantiasa melihat kepentingan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, salah satu masalah yang harus ditanggulangi adalah mengenai Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Persekusi.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Persekusi.
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 1. Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Bagaimanakah kebijakan penanggulangan kejahatan bagi pelaku tindak pidana persekusi di Polresta Bandar Lampung?
b. Apakah yang menjadi faktor penghambat penanggulangan tindak pidana persekusi di Polresta Bandar Lampung?
2. Ruang Lingkup
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui kebijakan penanggulangan tindak pidana Persekusi di Polresta Bandar Lampung.
b. Untuk mengetahui faktor penghambat dari tindak pidana persekusi di Polresta Bandar Lampung.
2. Kegunaan Penelitian a. Teoritis
Kegunaan penelitian secara teoritis ini adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana persekusi baik melalui sarana penal maupun non-penal.
b. Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi para lembaga penegak hukum seperti: kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 1. Kerangka Teoritis
Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.9
Kebijakan penanggulan kejahatan atau politik kriminal (criminal policy)
menurut Muladi adalah suatu kebijakan atau usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (law enforcement policy), yang seluruhnya merupakan bagian dari politik sosial (social policy), yaitu suatu usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.10
Hingga saat ini masih terdapat berbagai pendapat dari para ahli mengenai pengertian dari criminal policy. Marc Ancel merumuskan criminal policy
sebagai “rational organization of the control of crime by society” atau “the
rational organization of the social reaction of crime”31. Sementara G.P. Hoefnagels memberikan definisi criminal policy sebagai berikut:11
”Criminal policy is the science of crime prevention… Criminal policy is the
rational organization of the social reactions to crime… Criminal policy as
9
Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta. 1986, hlm. 124.
10 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1992). hal.
1.
11 Geraldus Petrus Hoefnagels, The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of
the science of policy is part of a larger policy: the law enforcement policy…
Criminal policy is also manifest as science and as application. “The
Legislative and enforcement policy is in turn part of social policy”.
Kebijakan kriminal (criminal policy) diartikan Sudarto dalam pengertian yang sempit, luas dan paling luas sebagai berikut:33
a. Kebijakan kriminal dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana.
b. Kebijakan kriminal dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
c. Kebijakan kriminal dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral masyarakat.
Kebijakan kriminal pada dasarnya meliputi ruang lingkup yang cukup luas, dimana menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:12
a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);
12 Barda Nawawi Arief, Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, op.cit,
c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/mass media).
Berdasarkan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: melalui sarana “penal” atau hukum pidana (butir “a”) dan sarana “non-penal” atau di luar hukum pidana (butir “b” dan “c”).13
Muladi berpendapat bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (penal) pada hakekatnya dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:14
a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto
oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalambentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.
b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana
13
Ibid
14
yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan dayaguna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif. c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara
konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.
Ketiga tahap penanggulangan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.15
Teori lain yang digunakan adalah teori-teori yang memperngaruhi penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:
(1) Faktor Prundang-undangan (Substansi Hukum)
Praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh sebab itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian
15
antara nilai kaedah dan pola prilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
(2) Faktor Penegak Hukum
Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum ada mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum itu sendiri.
(3) Faktor Sarana dan Fasilitas
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.Pendidikan yang diterima oleh Polisi deawasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan didalam tujuannya.
(4) Faktor Masyarakat
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. (5) Faktor Kebudayaan
mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnaya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang prilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.16
2. Konseptual
Kerangka Konseptual adalah berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Untuk mempertajam dan merumuskan suatu definisi sesuai dengan konsep judul, maka perlu adanya suatu definisi untuk menjelaskan tentang:
a. Kebijakan Penanggulangan adalah suatu usaha rasional dari masyarakat melalui negara untuk memberantas, menangkal, dan mengantisipasi kejahatan. Sebagai upaya penanggulangan kejahatan dilakukan melalui upaya penal dan non penal yang pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencari kesejahteraan masyarakat (social welfare).17
b. Tindak Pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.18
16 Soerjono Soekanto.Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.Jakarta: Rajawali Press.2010. hlm. 70
17 Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1983. hlm.161.
c. Persekusi adalah pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah orang yang disakiti, dipersusah, atau ditumpas.19
E. Sistematika Penulisan
Sistematika suatu penulisan bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai pemahaman skripsi, maka dari itu disajikan sebagai berikut:
I. PENDAHULUAN
Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Bersisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai refrensi atau bahan pustaka terdiri dari pengertian kebijakan penanggulangan, tindak pidana, dan persekusi.
III. METODE PENELITIAN
Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Pengumpulan dan Pengelolahan Data serta Analisis Data.
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai faktor penghambat penanggulangan dan kebijakan penanggulangan tindak pidana persekusi.
V. PENUTUP
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian, Jenis-Jenis dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 1. Pengertian Tindak Pidana
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit”perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum.
Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.20
Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP21. Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari strafbaarfeit
menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan
20 Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 1989. Hal. 219 21 S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3, Jakarta Storia
tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi, seperti diketahui istilah strafbaarfeit telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.
Para sarjana Indonesia mengistilahkan strafbarfeit itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut.22
Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.23
22 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004 Hal 54
23 Wiryono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, PT.Refika
Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.
Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda Strafbaar feit yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana.
Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:
1) Tindak pidana materil
Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.
2) Tindak pidana formil.
Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.24
Menurut Andi Hamzah, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana
24 Wiryono Projodikoro. Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia. PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm.
akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.25
Hasewinkel Suringa, strafbaar feit yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana- sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.26
Simon juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dalam
strafbaar feit. Yang disebut dalam unsur obyektif adalah: 1) Perbuatan orang;
2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”.
Segi subyektif dari strafbaar feit adalah: 1) Orang yang mampu bertanggungjawab;
2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
25
Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia Jakarta 2001, hlm 22
26
Van Hamel mengemukakan definisi strafbaar feit adalah “een wettelijk omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan
schuld te witjen”. Jadi unsur-unsurnya ialah:
1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang; 2) Melawan hukum;
3) Dilakukan dengan kesalahan dan; 4) Patut dipidana.
E. Mezger mengemukakan Die straftat ist der inbegriff der voraussetzungender strafe (tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana). Dengan demikian unsur-unsur tindak pidana ialah:
1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia; 2) Sifat melawan hukum;
3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang; 4) Diancam dengan pidana.27
Menurut Simorangkir, tindak pidana sama dengan delik, ialah perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh Undang-undang dan dilakukan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur dalam delik adalah adanya perbuatan, melanggar peraturan pidana dan diancam dengan hukuman, dan dilakukan oleh orang dengan bersalah.28
Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesutu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan
27
Sudarto, Hukum Pidana Jilid I-II, Fakultas Hukum, Purwokerto, 1990, hlm.50. 28
yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.29
Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itusetiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Batasan penjelasan diatas sesuai dengan pendapat dari apa yang dikemukakan Moeljatno, yang menyatakan bahwa tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan dikalangan masyarakat dan jelas akan merugiakan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan
29 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bhakti,
peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum akibat pemidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap kesalahan si pembuat.30
Berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana
Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Bea cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejahatan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya.
Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga
30
legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan itu. Penegakan hukum. Sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.31
Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.
Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan paia penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.32
Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu :
a. faktor hukum atau peraturan perundang-undangan
b. faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam peroses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
31 Satdjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis,Jogjakarta,Genta
Publishing,2009.hlm 24
c. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
d. faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. e. faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan
pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.33
Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku didalam suatu negara terletak pada tujuan hukum pidana itu sendiri yakni menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram. Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah pemidanaan atau pemberian pidana.
Cara kerja hukum pidana dengan melakukan pemidanaan atau pemberian pidana ini mempunyai pengertian yang luas. Pemidanaan atau pemberian pidana mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni:
33
a. Pemidanaan dalam arti abstrak (pemidanaan in abstracto).
b. Pemidanaan dalam arti kongkrit (pemidanaan in concrete).34
Berdasarkan uraian tersebut di atas, hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam Undang-Undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatanperbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam Undang-Undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu, Dengan demikian, dengan diberlakukannya suatu undang-undang pidana yang baru di dalam masyarakat, diharapkan akan tercipta ketertiban di dalam masyarakat.
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.35
Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan 3. Macam-macam maksud atau oogmerk
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad
5. Perasaan takut atau vress
Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :
34
Ibid, hlm. 13 35
1. Sifat melanggar hukum 2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.36
Sedangkan, Menurut Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari dua unsur pokok, yakni:
Unsur pokok subjektif: 1. Sengaja (dolus)
2. Kealpaan (culpa)
Unsur pokok objektif: 1. Perbuatan manusia
2. Akibat (result) perbuatan manusia 3. Keadaan-keadaan
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum .37
Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa dua macam yakni:
a) Kesengajaan (Opzet)
Dalam teori kesengajaan (Opzet) yaitu:
1. Teori mengkehendaki dan mengetahui (willens en wettens), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU.
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstekkings theorie), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.
36 Ibid, hlm. 193
Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet. Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu:
(1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (Oogmerk)
Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
(2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (Opzet Bij Zekerheids Bewustzinj)
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
(3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids Bewustzijn)
Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.
b) Culpa
Arti kata culpa adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.38
38
Uraian di atas penulis berpendapat bahwa semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada akan menyebabkan tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut.
Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) KUHAP dapat disimpulkan penyidikan baru dimulai jika terdapat bukti permulaan yang cukup tentang telah terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
Uraian di atas terlihat bahwa kurang dapat ditanggulanginya masalah kejahatan karena hal-hal berikut:
kemampuan aparat penegak hukum (khususnya Polri) terbatas baik dan segi kualitas sumber daya manusia, pembiayaan, serta sarana dan prasarananya, sehingga kurang dapat menanggulangi kejahatan secara intensif.
Kebijakan untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan di atas dilakukan dengan mengadakan peraturan perundang-undangan di luar KUHP baik dalam bentuk Undang-Undang pidana maupun undang-undang administratif yang bersanksi pidana, sehingga di dalam merumuskan istilah kejahatan dikenal adanya istilah tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana tertentu. Sesuai dengan ketentuan Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penanganan masing tindak pidana tersebut diselenggarakan oleh penyidik yang berbeda dengan hukum acara pidananya masing-masing.
penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu tetap di dalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Ini berarti bahwa penjatuhan pidana atau pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana.
B. Pengertian Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana
Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang dari aturan-aturan normatif yang berlaku. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun sosial serta merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.39
Terhadap masalah kejahatan tersebut, telah dilakukan berbagai upaya dalam penanggulangannya melalui suatu kebijakan yang disebut dengan kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu “kebijakan sosial” (social policy), yang terdiri dari kebijakan kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan kebijakan perlindungan masyarakat (social defence policy) dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakar
(social welfare) dan perlindungan sosial (social defence).40
Terdapat berbagai batasan yang dikemukakan para ahli mengenai pengertian dari kebijakan kriminal/politik kriminal (criminal policy). Marc Ancel
39
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, op.cit, hal. 159. 40
merumuskannya sebagai ”rational organization of the control of crime by
society” atau ”the rational organization of the social reaction of crime” sedangkan G.P. Hoefnagels menjelaskan criminal policy dengan berbagai rumusan yang meliputi: “criminal policy is the science of crime prevention… criminal policy is the rational organization of social reactions
to crime… criminal policy as a science of policy is a part of larger policy:
the law enforcement policy… criminal policy is also manifest as science and
as application. The Legislative and enforcement policy is in turn part of
social policy”.41
Kebijakan kriminal diartikan Sudarto dalam arti sempit, luas dan paling luas sebagai berikut:42
a. Kebijakan kriminal dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana.
b. Kebijakan kriminal dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
c. Kebijakan kriminal dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral masyarakat.
41 G. Peter Hoefnagels, The Other Side of Criminology, (Rotterdam, 1969), pg. 58, sebagaimana
dikutip dalam Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, op.cit, hal. 96.
Kebijakan penanggulangan kejahatan atau ”politik kriminal” (criminal policy) meliputi ruang lingkup yang cukup luas. politik kriminal sebagai usaha penanggulangan kejahatan dapat menjelma dalam berbagai bentuk, yaitu: 43
a. Penggunaan sarana penal (sistem peradilan pidana) termasuk pula proses kriminalisasi, yang bersifat represif (criminal law application); b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);
c. Pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui media massa secara luas (influencing views of society on crime and punishment/mass media).
Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya dilakukan melalui langkah-langkah: perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung adanya unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya bekerja lewat suatu sistem yang disebut “sistem peradilan pidana” (criminal justice system). Sistem peradilan pidana di adalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan berusaha mentrasformasikan masukan
(input) menjadi keluaran (output) sebagai tujuan sistem peradilan pidana berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).44
43
Muladi dan Barda Nawawi Arief, op.cit, hal. 8 44
Sebagai perwujudan penggunaan sarana penal, dalam konteks politik kriminal tidak dapat dilepaskan dari usaha-usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana non-penal, yang berarti pula bahwa hukum pidana bukanlah satu-satunya tumpuan dan harapan dari usaha-usaha penanggulangan kejahatan. Hal tersebut antara lain berupa kebijakan kesejahteraan masyarakat (social welfare policy), kebijakan sosial (social policy) dan kebijakan perlindungan masyarakat (social defence policy).45 Politik kriminal (criminal policy) sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan melalui sarana penal dan non penal tersebut, merupakan satu pasangan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam upaya penanggulangan kejahatan di masyarakat.46
Kebijakan melalui saran non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus
45 Ibid
diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.47
Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah, seperti: ”kebahagiaan masyarakat” (happiness of the citizens), “kehidupan kultural yang
sehat dan menyegarkan” (a wholesome and cultural living), “kesejahteraan
masyarakat” (social welfare) atau “keseimbangan” (equity)130. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruahn kebijakan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, maka wajar apabila dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan (termasuk usaha penegekan hukum pidana) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.48
1. Criminal Policy melalui Sarana Penal (Penal Policy)
Berbagai bentuk reaksi atau respons sosial dapat dilakukan dalam menanggulangi kejahatan, salah satunya adalah dengan menggunakan hukum pidana. Penegakkan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal). Dengan demikian pada hakekatnya hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social policy).132 Hal ini mempunyai arti adanya keterpaduan
(intergritas) antara politik kriminal (criminal policy) dan politik sosial (social policy), serta adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal dan non-penal.49
47Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, op.cit, hal. 159
48 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, op.cit, hal. 8
49
Meskipun kebijakan penal bersifat represif, namun sebenarnya juga memiliki unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana diharapkan terdapat suatu efek pencegahan/penangkal (detterent effect). Disamping itu pula, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ”ketidaksukaan masyarakat” (social dislike)
atau ”pencelaan/kebencian sosial” (social disapproval/social abhorrence), yang sekaligus diharapkan menjadi sarana ”perlindungan sosial” (social defence).50
Menurut Sudarto politik hukum pidana adalah:51
”Bagaimana mengusahakan atau membuat atau merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Maka melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam artian memenuhi syarat keadilan dan daya guna”.
Sementara Marc Ancel merumuskan kebijakan hukum pidana (penal policy)
sebagai:52
”Suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan”.
50
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, op.cit, hal. 176.
51
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 2007), hal. 153.
52 Marc Ancel, Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems (London: Routledge &
Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi atau deskriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Di sini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi di antara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana di masa mendatang. Oleh karena itu dengan politik hukum ini, negara diberikan kewenangan untuk merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi hukum pidana, yaitu memberikan dasar legitimasi bagi tindakan represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (penal) pada hakekatnya dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:53
1) Tahap formulasi
Tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.
2) Tahap aplikasi
Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.
53
3) Tahap eksekusi
Tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap disebut juga sebagai kebijakan eksekutif atau administratif.
Tahapan tersebut, maka kebijakan melalui hukum pidana dimulai dari perumusan suatu undang-undang (hukum pidana), kemudian uandang-undang (hukum pidana) tersebut diaplikasikan melalui ”sistem peradilan pidana” (criminal justice system).
Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang terdapat di dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Komponen-komponen (sub sistem) yang terlibat didalam sistem ini terdiri dari: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang diharapkan dapat bekerjasama dalam membentuk ”integrated criminal justice system administration” yang bertujuan untuk:54
a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat menjadi puas karena keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.
Kebijakan kriminal (strafrechtelijke beleid) bukan sekedar merupakan ”hasil
perumusan” bersama, tetapi adalah hasil (resultante) dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerjasama dalam menanggulangi masalah kriminalitas.
54
Proses ini di mulai dari pembuat undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut. Kemudian kepolisian dan kejaksaan, yang merupakan pelaksana hukum, menentukan kebijakan penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak berdasarkan hasil penyidikan dan penuntutan tersebut, serta dalam menuntukan bentuk pidananya yang akan dijatuhkan (strafmaat). Pada akhirnya lembaga pemasyarakatan yang berperan sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan pengadilan, mempunyai kebijakan sendiri dalam ”merawat” terpidana (strafexecutive) dan mengusahakannya kembali ke masyarakat pada waktunya (re-sosialisasi).55
Muladi berpendapat bahwa melalui pendekatan sistemik dan analisis SWOT
(strength, weakness, opportunity dan threat), maka kendala-kendala yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana sebagai tolak ukur efektivitas, antara lain meliputi:56
a. Perundang-undangan pidana yang lemah dan belum tunduk pada suatu pola perencanaan yang baku, baik dalam perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana maupun sanksi yang diancamkan. Kelemahan-kelemahan tersebut, disamping mempersulit penegakan hukum, juga dapat menimbulkan kesan adanya kriminalisasi yang berlebihan (over criminalization). Sifat sistem peradilan pidana sebagai
”legislated environment” menjadi terganggu, baik dalam kaitannya
55
Ibid, hal. 94.
dengan para penegak hukum maupun pelaku tindak pidana serta calon pelaku tindak pidana (potential offender).
b. Clearence rate yang sering terganggu dengan masih banyaknya
unreported crimes dengan berbagai alasan. Pelaku kejahatan yang berada di luar sistem peradilan pidana ini di beberapa negara diidentifikasikan lebih banyak daripada yang dilaporkan.
c. Conviction rate yang kadang-kadang masih dipengaruhi oleh beberapa kegagalan, terutama yang melibatkan perkara-perkara yang meresahkan masyakarat (celebrated crimes). Hal ini dapat mengurangi wibawa penegakkan hukum.
d. Kecepatan menangani perkara (speedy trail) sering mempengaruhi efektifitas tujuam pemidanaan. Dari segi tujuan pemidanaan, penyelesaian kasus yang cepat akan membawa efek pencegahan yang memadai.
e. Disparitas pemidanaan atau fluktuasi pemidanaan (disparity of sentecing/fluctuation of sentencing) dianggap sebagai ”disturbing issue
of criminal justice system”.
f. Rate of alternative of sentencing yang rendah. Salah satu karakteristik hukum pidana yang berperikemanusiaan adalah tingkat penerapan yang tinggi dari alternatif pidana kemerdekaan.
h. Perhatian yang tidak memadai terhadap korban kejahatan (victim of crime) sesuai dengan ketentuan standar internasional yang berlaku. Hal ini mencakup access to justice, restitution, compensation and other assistance.
Menurut Barda Nawawi Arief, terdapat beberapa keterbatasan kemampuan hukum pidana sebagai sarana kebijakan kriminal, yaitu:57
1) Penyebab terjadinya kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
2) Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks; 3) Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya
merupakan “kurieren am symptom”, oleh karena itu hukum pidana
hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan pengobatan kausatif”;
4) Sanksi hukum pidana merupakan “remedium” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
5) Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/ fungsional;
6) Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
57
