PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PERTANAHAN NASIONAL (SIMTANAS) DI KANTOR
PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG
(Skripsi)
Oleh AYU SAFITRI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
ABSTRAK
KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PERTANAHAN NASIONAL (SIMTANAS) DI KANTOR PERTANAHAN
KOTA BANDAR LAMPUNG Oleh
AYU SAFITRI
Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan sistem informasi yang lebih efisien dan dapat diandalkan dalam membuat keputusan manajemen, teknologi atau komputerisasi adalah unsur utama yang berpengaruh. Salah satu program Pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut adalah melaksanakan Kebijakan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) berdasarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003. Permasalahan penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana pelaksanaan Kebijakan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung? Kedua, Bagaimana upaya pemerintah untuk memperbaiki atau meningkatkan Kebijakan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung? Pendekatan masalah yang digunakan adalah hukum normative dan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: Bahwa Pertama, Pelaksanaan Kebijakan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung masih diperlukannya pensertifikatan tanah secara teratur, tertib, atau procedural sesuai dengan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan, dalam menyelesaikan persoalan pertanahan atau sengketa pertanahan sudah sesuai dengan aturan yang ada serta dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan telah merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Kedua, Upaya Pemerintah Meningkatkan Kebijakan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung adalah membangun kepercayaan masyarakat dengan menetapkan peningkatan kualitas pelayanan publik seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJM Nasional 2015-2019) dan meningkatkan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan procedural sesuai dengan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP).
ABSTRACT
POLICY ON INFORMATION SYSTEM AND MANAGEMENT OF LAND NATIONAL (SIMTANAS) IN LAND OFFICE
BANDAR LAMPUNG CITY
By
AYU SAFITRI
The National Land Management and Information System (SIMTANAS) aims to meet the need for more efficient and reliable information systems in making management, technology or computerized decisions that are the main elements that influence. One of the Government's programs in achieving these goals is to implement the National Land Management Information and Policy System (SIMTANAS) based on Presidential Decree No. 34 of 2003. Problems of this research are: First, How is the implementation of the National Land Information System and Management Policy at the Bandar Lampung City Land Office? Second, how is the government's effort to improve or improve the National Land Management and Information System Policy at the Bandar Lampung City Land Office?
The problem approach used is normative and empirical law. The type of data consists of primary data and secondary data collected by interviews and documentation. Data analysis uses qualitative analysis.
The results of this study indicate that: First, the Implementation of the National Land Information System and Management Policy in the Land Office of Bandar Lampung City Land still requires the need for land certification in an orderly, orderly, or procedural manner in accordance with the Standard Operating Procedure of Regulations and Services, in resolving land issues or land disputes. in accordance with existing rules and in carrying out development tasks have formulated objectives to be achieved. Second, the Government's Efforts to Improve the National Land Management Information System and Policy at the Bandar Lampung City Land Office is to build public trust by establishing quality improvement in public services as set out in the 2015-2019 National Medium-Term Development Plan (2015-2019 National RPJM) and increasing in implementation of land registration based on applicable and procedural provisions in accordance with the Standard Operating Procedures and Service Arrangement (SPOPP).
PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PERTANAHAN NASIONAL (SIMTANAS) DI KANTOR
PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG
Oleh AYU SAFITRI
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA HUKUM
Pada
Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Teluk Betung Bandar Lampung pada tanggal 02 Februari 1997, diberi nama Ayu Safitri dengan panggilan sehari-hari Ayu/Pipit Putri Bungsu dari lima bersaudara dari pasangan Bapak M.G.S. Ichsani dan Ibu Siti Sajadah Masturoh.
Pendidkan Formal yang telah ditempuh oleh penulis, yaitu :
1. MI. Mathlaul Anwar Teluk Betung Timur Bandar Lampung, selesai tahun 2009 2. SMP Negeri 6 Bandar Lampung, selesai 2012
3. SMA Negeri 8 Bandar Lampung, selesai tahun 2015
MOTO
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Q.S. Al-Baqarah 286)
Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita lahir pagi membawa keindahan.
Kehidupan manusia serupa alam.
(R.A. Kartini)
You Can, If You Think You Can.
PERSEMBAHAN
Atas Ridho Allah SWT dan kerendahan hati Kupersembahkan skripsi ini kepada:
Kedua orang tuaku terkasih Bapak M.G.S Ichsani dan Ibu Siti Sajadah Masturoh yang selama ini telah memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, pengorbanan,
motivasi, serta semangat melalui bait doa, setiap tetesan keringat, setiap langkah kaki, yang semuanya hanya untuk keberhasilanku.
SANWACANA
Alhamdulillahirobbil’alaamiin. Segala puji hanyalah milik Allah SWT, yang telah memberikan begitu banyak nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung” skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.
Penulis Berharap agar apa yang tersaji dalam skripsi ini dapat menjadi acuan pembanding yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung, maupun tidak langsung, untuk itu pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II dan juga selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara atas bimbingan, nasihat, kebaikan hatinya dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H., selaku Penguji Utama yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Fathoni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang senantiasa memberikan kritik, saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Administrasi Negara;
7. Ibu Yennie Agustin Mr, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan pengarahan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk terus melangkah maju;
9. Seluruh Informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi terimakasih atas kesediaannya untuk memperlancar penelitian dari skripsi ini; 10.Kepada Orangtuaku Tercinta, Ayahanda M.G.S Ichsani dan Ibunda Siti
kata yang dapat menggambarkan rasa syukur dan terimakasih penulis atas segala hal yang telah diberikan;
11.Untuk abangku M. Derajat Ismail, S.Kom dan ketiga kakakku Siti Haniah, Ayu Salasiah, dan Chusnul Chotimah yang telah memberikan do’a dan dukungan untuk mengantarkanku meraih gelar ini;
12.Keluarga Besarku, yang telah mendukung dan membantu serta memberikan semangat pada penulis;
13.Teruntuk Adji Nosandi yang selalu mengisi keseharianku, terimakasih atas dukungan yang selalu ada untuk mendampingiku, membantuku dan memberikan semangat, serta semua yang telah kamu korbankan dan usahakan dalam menyelesaikan skripsi ini;
14.Untuk temanku, sahabatku, partner terbaikku, Hardining Tyas yang selama ini telah menemani suka maupun duka dalam menyusun skripsi;
15.Sahabat-sahabat terbaikku, Rahmatang, Nia, Tami, Mardiana, Dwi, Nanda, Masduki, Soni, dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih banyak atas dukungan serta do’anya;
16.Sahabat-sahabatku selama berada di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Mila, Nirmala, Vera, Putri, Saraya (geng lambe julid) , dll terimakaih selama ini telah menjadi sahabat terbaik dalam berbagai keluh kesah dalam susah dan senang. Syukur kepada Allah SWT telah dipertemukan dengan kalian sejak beberapa tahun terakhir;
Pringsewu, dan Bapak Lurah serta seluruh warga Desa Fajar Mulya yang telah menerima kami. Serta terimakasih kepada Eri, Elen, Puspita, Kak Putri, Kak Cahya, dan Kak Agung yang selalu mendukung dan memberi semangat; 18.Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;
19.Semua pihak dan rekan-rekan yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT mencatat dan mengganti semuanya sebagai amal sholeh.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak sempurna, oleh karenanya kritik dan saran membangun sangat penulis hargai guna melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada, berakhirnya studi ini adalah awal dari perjuangan panjang untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Aamiin allahumma aamiin
Bandar Lampung, Januari 2020 Penulis,
DAFTAR ISI
ABSTRAK ... i
COVER DALAM ... ii
HALAMAN PERSETUJUAN ... iii
HALAMAN PENGESAHAN ... iv
PERNYATAAN ... v
RIWAYAT HIDUP ... vi
MOTTO ... vii
PERSEMBAHAN ... viii
SANWACANA ... ix
DAFTAR ISI ... xiv
BAB I PENDAHULUAN ... 1
1.1. Latar Belakang ... 1
1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup... 5
1.2.1. Permasalahan ... 5
1.2.2. Ruang Lingkup ... 5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ... 6
1.3.1. Tujuan Penelitian ... 6
1.3.2. Kegunaan Penelitian ... 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 8
2.1. Pelayanan Publik ... 8
2.1.1. Pengertian Pelayanan Publik ... 8
2.1.2. Asas - Asas Pelayanan Publik ... 9
2.1.3. Prinsip - Prinsip Pelayanan Publik ... 10
2.2. Pengertian dan Ciri - Ciri Kebijakan ... 12
2.2.1. Pengertian Kebijakan ... 12
2.2.2. Ciri - Ciri Kebijakan ... 14
2.4. Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) ... 20
2.4.1.Arti Penting SIMTANAS ... 20
2.4.2.Tujuan SIMTANAS ... 21
2.4.3.Fungsi SIMTANAS ... 22
2.4.4.Manfaat SIMTANAS ... 22
2.5. Pendaftaran Tanah ... 24
2.5.1. Pengertian, Objek, dan Tujuan Pendaftaran Tanah ... 24
2.5.2. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah ... 27
2.5.3. Sistem Pendaftaran Tanah ... 28
2.5.4. kegiatan Pendaftaran Tanah ... 29
BAB III METODE PENELITIAN ... 34
3.1. Pendekatan Masalah ... 34
3.2. Sumber Data ... 34
3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data... 36
3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data ... 36
3.3.2. Prosedur Pengolahan Data ... 37
3.4. Analisis Data ... 38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 39
4.1. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung ... 39
4.1.1. Visi, Misi, dan Motto Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung ... 40
4.1.2. Sumber Daya ... 41
4.1.3. Struktur Organisasi ... 43
4.2. Kebijakan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional Pada Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung ... 45
4.2.1 Sistem Informasi Geografis (SIG) ... 45
4.2.2 Sistem Administrasi Pertanahan (SAP) ... 51
4.2.3 Basis Data Pertanahan ... 54
4.2.4 Komputerisasi Kantor Pertanahan ... 57
4.2.5 Larasita ... 59
4.3. Upaya Pemerintah Meningkatkan Kebijakan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional Pada Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung ... 71
BAB V PENUTUP ... 76
5.1. Kesimpulan ... 76
5.2. Saran ... 77
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pelayanan publik sebagai salah satu fungsi utama pemerintah adalah sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pengadaan jasa yang diperlukan masyarakat. Pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sangat menentukan bagi kelangsungan dan tegaknya sistem pemerintahan. Disadari bahwa kondisi aparatur negara masih dihadapkan pada sistem manajemen pemerintahan yang belum efisien dan lemah yang antara lain menghasilkan kualitas pelayanan publik yang rendah dan terjadi berbagai praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mengakibatkan inefisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja aparatur, diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, murah, mudah, berkeadilan, berkepastian hukum, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat.1
Sejalan dengan arus globalisasi yang terjadi diseluruh dunia pada saat ini kebutuhan informasi semakin penting dan mendesak. Bahkan menurut Robert Murdick informasi di analogikan sebagai darah bagi organisasi. Selanjutkan ia
1
2
mengemukakan bahwa informasi merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting untuk organisasi publik2.
Dari pelayanan yang manual sekarang pemerintah memanfaatkan Sistem Informasi dan Manajemen untuk mengelolah sumber daya tanah secara utuh melalui Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional . Pada Pasal 1 huruf b Keputusan Presiden No 34 Tahun 2003 tentang kebijksanaan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengemban tugas sebagai pelaksana untuk membangun dan mengembangkan SIMTANAS3. Salah satunya meliputi pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik pada tanah yang belum bersertifikat berdasar dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, melalui Pasal 3 menjelaskan tujuan dan kegunaan dari pendaftaran tanah dan salah satu produknya bernama sertifikat hak atas tanah tersebut, “Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.”
Informasi pada dasarnya adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya agar dapat mencapai tujuannya maka dibentuklah suatu sistem informasi. Dengan demikian pada dasarnya sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem informasi yang selain melakukan semua pengolahan transaksi yang diperlukan oleh suatu organisasi, juga memberi dukungan
2
Sutabri, Tata, Sistem Informasi Manajemen, Andi, Yogyakarta. 2005. hlm. 114 3
3
informasi dan pengolahan untuk fungsi manajemen dan proses pengambilan keputusan4.
Untuk memenuhi kebutuhan akan sistem informasi yang lebih efisien dan dapat diandalkan dalam membuat keputusan manajemen, teknologi atau komputerisasi adalah unsur utama yang berpengaruh. Kemampuan komputer telah membantu perkembangan konsep SIM karena perangkat keras dan perangkat lunak telah membuka dimensi baru yang digunakan dalam konseptualisasi sistem informasi bagi seluruh organisasi. Tugas terpenting dari setiap instansi pemerintah adalah memberikan pelayanan. Bahkan pada dasarnya pembentukan instansi-instansi pemerintah ditujukan sebagai perangkat utama dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu sebagai organisasi yang melaksanakan tugas pelayanan, tugas pokok dan fungsinya dipengaruhi dan ditentukan oleh prosedur dan kebijakan tertentu, untuk kemudian di pertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sebagai pemberi mandat.
Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah merupakan kumpulan dari sub-sub sistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan yaitu mengelolah data menjadi informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan saat melaksanakan fungsinya5.
4
Jogiyanto, HM, Sistem Teknologi Informasi, Andi, Yogyakarta. 2003. hlm. 36 5
4
Sistem informasi mempunyai peranan yang penting dalam menyediakan informasi bagi manajemen dalam semua tingkat, supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat digunakan bagi manajemen, maka analisis untuk perancangan sistem haruslah memenuhi kebutuhan informasi yang diinginkan oleh manajemen. Pengembangan dan analisis sistem informasi (SI) pada suatu organisasi bertujuan untu memperbaiki dan meningkatkan kualitas informasi yang akan dihasilkan, meningkatkan control pada organisasi dan penghematan biaya perolehan informasi. Begitu pentingnya perkembangan sistem informasi membuat banyak peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi baik tidaknya kinerja sistem informasi tersebut.
Peran Kantor Pertanahan mutlak harus dilaksanakan hal ini sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 11/ KBPN Tahun 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional dan Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
5
Atas dasar ketentuan diatas, sebagai salah satu faktor penting bagi terlaksananya program pelayanan pelaksanaan pertanahan, maka tingkat kesadaran masyarakat perlu diperhatikan terutama terhadap individu yang memiliki tanah sekaligus yang berkepentingan terhadap pengelolaan tanah tersebut. Hal ini menjadi tugas dari Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sebagai institusi yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang pertanahan.
Mengacu pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengambil judul: “Pelaksanaan Sistem Informasi Dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) Di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung”.
1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup 1.2.1. Permasalahan
Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
a. Bagaimanakah Pelaksanaan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung?
b. Bagaimanakah upaya pemerintah untuk memperbaiki atau meningkatkan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung?
1.2.2. Ruang Lingkup
6
informasi dan manajemen pertanahan nasional salah satunya meliputi pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik pada tanah yang belum bersertifikat. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2019.
1.3. Tujuan dan kegunaan penelitian 1.3.1. Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran bagaimana Pelaksanaan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah meningkatkan Pelaksanaan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung?
1.3.2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Secara teoritis
7
2. Secara praktis
a. Bagi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatan Pelaksanaan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) agar lebih baik.
b. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik secara kualitas maupun kuantitas sebagai upaya pemberian kepuasan masyarakat pengguna.
c. Bagi penulis
8
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pelayanan Publik
2.1.1 Pengertian Pelayanan Publik
Definisi pelayanan publik menurut Kepmenpan Nomor 25 tahun 2004 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subarsono mendefinisikan bahwa pelayanan publik sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna.6
Sedangkan menurut Sinambela, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Sinambela menyatakan bahwa kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan komprehensif yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan prima. Penyelenggaraan pelayanan publik perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip, standar, pola penyelenggaraan, biaya, pelayanan bagi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil dan balita, pelayanan khusus, biro jasa pelayanan, tingkat
6
9
kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan, penyelesaian pengaduan sengketa, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.7
2.1.2 Asas - Asas Pelayanan Publik
Pada dasarnya pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana (dalam arti lugas, bukan dengan cara yang tradisional), terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. Oleh sebab itulah setidak-tidaknya mengandung unsure-unsur dasar (asas-asas) antara lain sebagai berikut:8
1. Hak dan kewajiban, baik bagi pemberi dan penerima pelayanan publik tersebut, harus jelas dan diketahui dengan baik oleh masing-masing pihak, sehingga tidak ada keragu-raguan dalam pelaksanaannya.
2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitasnya. (kebijakan publik yang melahirkan aturan perundang-undangan/perda tersebut, harus menganut prinsip partisipasi masyarakat sejak masukan proses sehingga pengambilan keputusannya, karena masyarakatlah yang menjadi obyek pelayanan tersebut). 3. Mutu proses keluaran dan hasil pelayanan publik tersebut harus diupayakan
agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran,dan kepastian
7Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik:Teori, kebijakan, dan implementasi, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 8.
8
10
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (mestinya juga dengan penuh empati dalam pelayanannya).
2.1.3 Prinsip - Prinsip Pelayanan Publik
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, menjelaskan tentang prinsip pelayanan publik yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik, antara lain sebagai berikut:
1. Kesederhanaan.
Kriteria ini mengandung arti bahwa prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. 2. Kejelasan dan Kepastian.
Kriteria ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai: a. Prosedur atau tata cara pelayanan.
b. Persyaratan pelayanan.
c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan.
11
3. Keamanan.
Kriteria ini mengandung arti bahwa proses serta hasil pelayanan dapat memberi rasa aman, kenyamanan, dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Akurasi.
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. 5. Keamanan.
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
6. Tanggungjawab.
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam melaksanakan pelayanan publik.
7. Kelengkapan Sarana dan Prasarana.
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
8. Kemudahan Akses.
Tempat dan Lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat.
9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan.
12
10.Kenyamanan.
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapih, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parker, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.
2.2 Pengertian dan Ciri-Ciri Kebijakan
2.2.1 Pengertian Kebijakan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
Menurut E.Hugh Heclo, kebijakan adalah cara bertindak yang sengaja untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Menurut Charles O. Jones kebijakan terdiri dari beberapa komponen, yaitu tujuan yang diinginkan, perencanaan untuk mencapai tujuan, program berupa upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan, dan keputusan berupa tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan membuat rencana; melaksanakan dan mengevaluasi program; serta komponen efek berupa akibat-akibat dari program.9
Menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu
13
seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Anderson merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.
Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa kebijakan merupakan produk dari perbuatan dari tata usaha negara yang bertujuan “naar buiten gebracht schricfteljk
beleid”, yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis. Kebijakan berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, karenanya tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan.10
Menurut P.J.P Tak, kebijakan merupakan peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintah lainnya dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUD dan undang-undang formal baik langsung maupun tidak langsung. Artinya kebijakan tidak didasarkan kewenangan pembuatan undang-undang dan oleh karena itu tidak termasuk peraturan perundang-undangan yang mengikat umum tetapi diletakkan pada wewenang pemerintahan suatu organ administrasi negara dan terikat dengan pelaksanaan kewenangannya.11
10
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2014. Hlm 174-175 11
14
Menurut Ealau dan Prewitt kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya. Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah dan berorientasi kepada tindakan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara-cara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.12
Versi formal yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lebih luas dan cukup rinci ketimbang pandangan diatas, dimana lembaga dunia ini memberikan makna kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini bisa saja amat sederhana atau kompleks,bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, public atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana.13
2.2.2 Ciri-ciri Kebijakan
J.H.van Kreveld menyebutkan ciri dari kebijakan sebagai berikut:
1. Kebijakan itu langsung atau tidak langsung, tidak didasarkan pada ketentuan undang-undang formal atau UUD yang memberikan
12
15
kewenangan mengatur, dengan kata lain kebijakan itu tidak ditemukan dasarnya dalam undang-undang
2. Kebijakan tidak tertulis dan muncul melalui serangkaian keputusan-keputusan instansi pemerintah yang bebas terhadap warga negara atau ditetapkan secara tertulis oleh instansi pemerintahan tersebut
3. Kebijakan memberikan petunjuk secara umum, dengan kata lain tanpa pernyataan dari individu warga negara mengenai bagaimana instansi pemerintahan melaksanakan kewenangan pemerintahannya yang bebas terhadap setiap individu warga negara yang berada dalam situasi yang dirumuskan dalam kebijakan itu.
Bagir Manan menyebutkan cirri-ciri kebijakan sebagai berikut: 1. Bukan merupakan peraturan perundang-undangan.
2. Azas-azas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada kebijakan.
3. Kebijakan tidak dapat diuji secara wetmatigheid, karena tidak ada dasar peraturan perundangan-undangan untuk membuat keputusan kebijakan tersebut.
4. Kebijakan dibuat berdasarkan freies ermessen dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan. 5. Pengujian terhadap kebijakan lebih diserahkan kepada doelmatigheid
16
6. Dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman, dan lain-lain, bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan.14
Selain itu, kebijakan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Kebijakan tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkan itu.
2. Kebijakan tidak boleh nyata-nyata bertentangan dengan nalar yang sehat. 3. Kebijakan harus dipersiapkan dengan cermat; semua kepentingan,
keadaan-keadaan serta alternatif-alternatif yang ada perlu dipertimbangkan.
4. Isi dari kebijakan harus memberikan kejelasan yang cukup mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari warga yang terkena kebijakan tersebut. 5. Tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan mengenai kebijakan yang
akan ditempuh harus jelas.
6. Kebijakan harus memenuhi syarat kepastian hukum materiil, artinya hak-hak yang telah diperoleh dari warga masyarakat yang terkena harus dihormati, kemudian juga harapan-harapan warga yang pantas telah ditimbulkan jangan sampai diingkari.15
14 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Op. Cit., Hlm 157
17
2.3 Sistem Informasi Manajemen
Keberadaan sistem informasi sangat penting untuk mendukung para pemakai dalam melaksanakan tugasnya. Pada sebagian besar organisasi, pusat informasi secara fisik memberikan fasilitas pada para pemakai (user) agar dapat mengakses perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software), meminta dukungan pengembangan aplikasi dan memperoleh pelatihan.
Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman sistem informasi dalam melaksanakan tugas. Kriteria tugas yang pasti akan mendorong pencapaian tugas secara tepat, sehingga berfungsi dalam pengambilan keputusan.
Sistem informasi mempunyai peranan yang penting dalam menyediakan informasi bagi manajemen dalam semua tingkatan, supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat digunakan bagi manajemen, maka analisis untuk perancangan sistem haruslah memenuhi kebutuhan informasi yang diinginkan oleh manajemen . Pengembangan dan analisis sistem informasi (SI) pada suatu organisasi bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas informasi yang akan dihasilkan, meningkatkan kontrol pada organisasi dan penghematan biaya perolehan informasi16.
Begitu pentingnya perkembangan sistem informasi membuat banyak peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi baik atau tidaknya kinerja sistem informasi tersebut.
18
Sistem Informasi memberikan nilai tambah terhadap proses, produksi, kualitas, manajemen, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah serta keunggulan kompetitif yang tentu saja sangat berguna bagi kegiatan bisnis.
Menurut O‟Brien di dalam sistem informasi terdapat 4 (empat) komponen utama. Keempat komponen utama tersebut adalah17:
1. Sumber daya manusia
Yang termasuk dalam sumber daya manusia dalam sistem informasi adalah end user dan IT specialist. End user adalah orang-orang yang menggunakan sistem informasi, sedangkan IT specialist adalah orang-orang yang mengembangkan dan mengoperasikan. Yang termasuk dalam kalangan ini adalah system analyst, programer, operator komputer dan staf sistem informasi yang lainnya. Secara singkat, system analyst merancang sistem informasi berdasar permintaan informasi dari end user. Programer menyiapkan program computer berdasarkan spesifikasi dari system analyst, sedangkan operator computer mengoperasikan sistem informasi.
2. Sumber daya perangkat keras
Perangkat keras meliputi semua perangkat fisik dan material yang digunakan dalam pemrosesan informasi. Secara khusus, perangkat keras tidak hanya meliputi mesin-mesin seperti komputer, tetapi juga semua media penyimpanan data. Contoh dari perangkat keras dalam sebuah sistem informasi yang berbasis komputer adalah:
17
19
a. Sistem komputer. Misalnya komputer personal, mainframe dan server. b. Periperal komputer. Misalnya alat input seperti mouse dan keyboard serta
perangkat output seperti monitor, printer dan media penyimpanan data seperti disket dan harddisk.
c. Jaringan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi meliputi komputer, kartu jaringan dan perangkat lain yang saling terhubung oleh berbagai media telekomunikasi dalam sebuah organisasi.
3. Sumber daya perangkat lunak
Sumber daya perangkat lunak meliputi semua kumpulan perintah-perintah pemrosesan informasi. Konsep ini tidak hanya meliputi suatu kumpulan perintah bernama program yang mengatur dan mengontrol perangkat keras komputer, tetapi juga kumpulan perintah pemrosesan informasi untuk sumber daya manusianya. Hal tersebut disebut dengan prosedur. Contoh dari perangkat lunak antara lain:
a. Perangkat lunak sistem. Berfungsi untuk mengontrol dan mendukung operasi dari sebuah system komputer. Misalnya sistem operasi (Linux, Windows dan lain-lain).
b. Perangkat lunak aplikasi. Hal ini meliputi program-program yang secara langsung mengatur penggunaan komputer untuk keperluan tertentu oleh end users. Contohnya antara lain software pengolah data, ,spreadsheet, dan pengolah gambar.
20
4. Data
Data lebih dari sekedar bahan mentah dari sebuah sistem informasi. Konsep dari data telah menjadi luas bagi manajer dan profesional sistem informasi. Mereka menyadari bahwa sumber daya berharga bagi organisasinya. Sumber daya data dari sebuah sistem informasi biasanya dibagi menjadi 2, yaitu:
a. Database. Memproses dan mengorganisasi data
b. Knowledge bases. Terdiri dari berbagai macam bentuk seperti fakta dan aturan tentang sebuah subyek tertentu.
2.4 Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) 2.4.1 Arti Penting SIMTANAS
Pada Pasal 1 huruf b Keputusan Presiden No 34 Tahun 2003 tentang kebijksanaan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengemban tugas sebagai pelaksana untuk membangun dan mengembangkan SIMTANAS.
21
Teknologi informasi dan komunikasi saat ini adalah bagian penting dalam manajemen informasi. Nampaknya penerapan teknologi informasi dalam bidang pertanahan mutlak diterapkan dalam era serba digitalisasi seperti sekarang ini. Seperti diketahui bahwa sebagian besar tanah di tanah air banyak yang belum memiliki sertifikat. Oleh sebab itu, maka Badan Pertanahan Nasional merupakan pihak yang paling berperan untuk mengatasi hal tersebut. Sebagai jalan keluar dari masalah tersebut adalah penerapan teknologi informasi. Teknologi informasi memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan sistem manual, diantaranya seperti memiliki kemampuan dalam penyimpanan data dalam jumlah yang lebih besar berkali-kali lipat dibandingkan dengan sistem manual, serta memiliki konektivitas antar daerah maupun antara daerah dan pusat secara lebih cepat.
2.4.2 Tujuan SIMTANAS
22
2.4.3 Fungsi SIMTANAS
Keberadaan sistem informasi sangat penting untuk mendukung para pemakai dalam melaksanakan tugasnya. Pada sebagian besar organisasi, pusat informasi secara fisik memberikan fasilitas pada para pemakai (user) agar dapat mengakses hardware dan software, meminta dukungan pengembangan aplikasi dan memperoleh pelatihan. Proses penyimpanan, pencarian, penghitungan dan pembaharuan data akan lebih cepat, handal dan terpercaya.
Sistem Informasi Pertanahan sangat berperan dalam penyelenggaraan pengelolaan pertanahan, utamanya dalam memberikan arah kebijakan pertanahan. Dengan jumlah data kelolaan yang mencapai puluhan juta data, serta sebaran data yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, sudah seharusnya Sistem Informasi Pertanahan lebih dimanfaatkan dan di implementasikan oleh BPN-RI.
2.4.4 Manfaat SIMTANAS
23
terkait dengan masalah ekonomi, politik, pertahanan dan keamaman dan sosial budaya. Pengelolaan data pertanahan itu sendiri harus terintegrasi suatu Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) yang mengalirkan informasi antar seluruh unit organisasi baik di tingkat Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Pertanahan. Disamping sifat data pertanahan tersebut, juga pengelolaan pertanahan secara elektronik ini untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin meningkat untuk mewujudkan good governance yang akhirnya akan berkaitan keterbukaan informasi untuk masyarakat dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah. Pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, sebenarnya telah tersedia 6 (enam) jenis peraturan, Undang-undang ITE disahkan tahun 2008, yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam mendukung pembangunan database pertanahan nasional. Keenam peraturan tersebut adalah:
a). Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..
b). Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. c). Perpres 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional pasal 3 Huruf r
pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan yang ditindaklanjuti dengan dibentuknya Pusat Data dan Informasi Pertanahan (PUSDATIN). d). Keputusan Presiden nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di
24
e). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomer 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan mengenai media penyimpanan dan tatacara penyimpanan data dan dokumen pertanahan.
f). Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasional Pengaturan dan Pelayanan.
2.5 Pendaftaran Tanah
2.5.1 Pengertian, Objek, dan Tujuan Pendaftaran Tanah
Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah pada pasal I butir I yang dimaksud dengan: “Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis, dalam bentuk petadan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.18
Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menentukan jenis-jenis tanah apa saja yang harus didaftarkan mengenai objek pendaftaran tanah meliputi:
1. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai;
25
2. Tanah hak pengelolaan; 3. Tanah waqaf;
4. Hak milik atas satuan rumah susun; 5. Hak tanggungan;
6. Tanah Negara.
Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Dalam diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status atau kedudukan hukum daripada tanah tertentu yang dihadapinya,letak, luas dan batas-batasnya, siapa yang empunya dan beban-beban apa yang ada diatasnya. Kemajuan teknologi memengaruhi pembangunan ekonomi, maka makin bertambah banyak tanah rakyat yang tersangkut dalam kegiatan ekonomi. Bertambah banyak jual-beli, sewa-menyewa, pemberian kredit,bahkan juga timbulnya hubungan hukum dengan orang atau badan hukum asing.
26
menjamin kepastian hukum.19 Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini, meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran tanah ini menghasilkan sertifikat sebagai tanda buukti haknya.20
Rincian tujuan pendaftaran tanah seperti yang dinyatakan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah:
a. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk itu kepada pemegang haknya diberikan sertifikat sebagai surat tanda buktinya. Inilah yang merupakan tujuan utama pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh pasal 19 UUPA. Maka memperoleh sertifikat bukan sekedar fasilitas, melainkan merupakan hak pemegang hak atas tanah, yang dijamin undang-undang.
b. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
c. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. Untuk mencapai tertib administrasi tersebut
19Effendi Perangin, Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1994, hlm. 95-96.
20
27
setiap bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya wajib didaftar.21
2.5.2 Dasar Hukum Pendaftaran Tanah
Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia dilaksanakan melalui Undang-undang, hal ini dilakukan agar pelaksanaan pendaftaran tanah dilapangan mempunyai kekuatan hukum dan dapat terarahkan sesuai dengan pedoman atau tata cara yang berlaku. Dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah antara lain: 1. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
3. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor I Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan (SPOPP) Pertanahan
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
21 FX. Sumarja, Hukum Pendaftaran Tanah, Edisi Revisi, Universitas Lampung, Bandar Lampung,
28
7. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala BPN Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap.
2.5.3 Sistem Pendaftaran Tanah
Sistem pendaftaran tanah mempermasalahkan apa yang didaftar, bentuk dan penyimpanan dan penyajian data yuridisnya serta bentuk tanda bukti haknya. Menurut Boedi Harsono sistem pendaftaran tanah ada 2 (dua) macam, yaitu sistem pendaftaran akta (registration of deeds) dan sistem pendaftaran hak (registration of title). Baik dalam sistem pendaftaran akta maupun sistem pendaftaran hak, setiap pemberian atau penciptaan hak baru, peralihan serta pembebanannya dengan hak lain, harus dibuktikan dengan suatu akta. Akta merupakan sumber datanya. Untuk pendaftaran hak dan perubahan-perubahan yang terjadi disediakan suatu daftar isian (register), atau disebut juga buku tanah. Buku tanah ini disimpan di kantor pertanahan dan terbuka untuk umum. Dalam sistem ini pejabat pendaftaran tanah bersikap aktif dan sebagai tanda bukti hak diterbitkan sertifikat yang merupakan salinan register (registration of title).22
Menurut Boedi Harsono sistem pendaftaran yang di gunakan di Indonesia adalah sistem pendaftaran hak (registration of title). Sebagaimana digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10
22
29
Tahun 1961. Hal tersebut tampak dengan adanya buku tanah sebagai dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik yang dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya sertifikat sebagai surat tanda bukti yang terdaftar.23 Pembukuan dalam Buku Tanah serta pencatatannya pada surat ukur tersebut merupakan bukti, bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah didaftar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 Pasal 29.24
2.5.4 Kegiatan Pendaftaran Tanah
Kegiatan pendaftaran terbagi menjadi dua yaitu: a. Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali
Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum di daftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dikenal adanya dua kegiatan dari pendaftaran tanah di Indonesia, yaitu:
1. Pendaftaran Tanah Pertama secara sistematik. Pendaftaran tanah secara sistematik sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.
23
30
2. Pendaftaran Tanah Pertama Kali secara sporadik. Dijelaskan pada Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997. Sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau missal. Dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya.
Pendaftaran tanah secara sistematis dilakukan oleh pemerintah terhadap semua objek pendaftaran tanah sebagaimana yang ditentukan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik merupakan pendaftaran tanah terhadap satu jenis objek pendaftaran tanah atau beberapa objek pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah secara sistematis hanya dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap tanah yang belum didaftarkan dalam suatu wilayah sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan oleh perorangan maupun massal terhadap tanah yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.25 Terdapat juga hal lainnya pendaftaran tanah yang diurus langsung oleh masyarakat melalui Notaris PPAT yang memberikan pelayanan reguler atau non program pemerintah Proyek Operasional Nasional Agraria (PRONA) dan memiliki tugas pokok untuk memberikan pelayanan berupa pembuatan akta tanah dan pendaftaran tanah seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Kepala BPN Nomor I/2006.
25
31
Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya meliputi: 1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik
2. Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan haknya 3. Penerbitan sertipikat
4. Penyajian data fisik dan data yuridis 5. Penyimpanan daftar umum dan dokumen 6. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah
b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah
Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (Bijhouding atau Maintenance)
adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, daftar surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian (pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).
Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Perubahan fisik terjadi kalau diadakan pemisahan, pemecahan, atau penggabungan bidang-bidang tanah yang sudah didaftar. Perubahan data yuridis terjadi misalnya jika diadakan pembebanan atau pemindahan hak atas bidang tanah yang sudah didaftar. Agar data yang tersedia di Kantor Pertanahan tetap sesuai dengan keadaan yang mutakhir.26
32
Pemegang yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan data fisik atau data yuridis atau tersebut kepada Kantor Pertanahan dan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, terdiri atas:
a. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak, meliputi: 1. Pemindahan hak
2. Pemindahan hak dengan lelang 3. Peralihan hak karena pewarisan
4. Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi
5. Pembebanan hak
6. Penolakan pendaftaran peralihan dan pembebanan hak b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah, meliputi:
1. Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah
2. Pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah 3. Pembagian hak bersama
4. Hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun 5. Peralihan dan hapusnya hak tanggungan
6. Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan
33
Perubahan data yuridis dapat berupa:
1. Peralihan hak karena jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya.
2. Peralihan hak karena pewarisan
3. Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi
4. Pembebanan hak tanggungan 5. Peralihan hak tanggungan
6. Hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan susun dan hak tanggungan
7. Pembagian hak bersama
8. Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan ketua pengadilan
9. Perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama 10.Perpanjangan jangka waktu atas tanah.
Perubahan data fisik dapat berupa: 1. Pemecahan bidang tanah
34
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peratuan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalah penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan langsung atau sesungguhnya, terhadap pihak yang berkompeten di lokasi penelitian dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti27.
3.2. Sumber Data
Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan sekunder28 Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:
27
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 7.
28
35
1. Data Primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang berkompeten antara lain kepala dan staf Badan Pertanahan Nasional di Kota Bandar Lampung.
2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur-literatur, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, buku-buku hukum serta dokumen-dokumen lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data Sekunder dalam penelitian terdiri dari :
a. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer dalam penulisan hukum ini adalah norma atau kaidah dasar dalam hukum di Indonesia dan beberapa peraturan Perundang-Undangan yang berlaku antara lain :
1. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 3. Perpres 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional pasal 3 Huruf r
pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan yang ditindaklanjuti dengan dibentuknya Pusat Data dan Informasi Pertanahan (PUSDATIN).
36
4. Keputusan Presiden nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan pada Ayat 1 huruf b, menugaskan Badan Pertanahan Nasional untuk membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Pertanahan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS).
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomer 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan mengenai media penyimpanan dan tata cara penyimpanan data dan dokumen pertanahan.
6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Pengaturan dan Pelayanan.
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan
bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data
37
a. Studi pustaka (library research), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.
b. Studi lapangan (field research), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara kepada narasumber dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung.
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data
Pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan dan dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
b. Klasifikasi Data. Penyusunan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
38
3.4 Analisis Data
76
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
77
Kebijakan SIMTANAS, adanya permasalahan Khususnya Job Diskription masing-masing petugas, belum tersedianya dukungan finansiil secara khusus yang dialokasikan untuk mendukung SIMTANAS, masih diperlukannya peningkatan tingkat pemahaman dan keterampilan petugas. Sedangkan dilihat dari fenomena sikap, menunjukkan bahwa sikap para pegawai di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sangat mendukung Kebijakan SIMTANAS, masih diperlukan adanya peningkatan sumber daya manusia di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.
2. Upaya Pemerintah Meningkatkan Pelaksanaan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional adalah membangun kepercayaan masyarakat dengan menetapkan peningkatan kualitas pelayanan publik seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJM Nasional 2015-2019) dan meningkatkan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan procedural sesuai dengan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP).
5.2 Saran
Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama Kantor Pertanahan Kota agar selalu meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat khususnya dalam Kebijakan SIMTANAS agar tercapainya tujuan pendaftaran tanah. 2. Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung disarankan sebaiknya selalu
78
DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU-BUKU
Dwiyanto, Agus. 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan
Publik. Yogyakarta: UGM Press.
Harsono, Boedi. 2003. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA
Isi dan Pelaksanaannya, Cetakan 8. Jakarta: Djambatan.
HR, Ridwan. 2014. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Husein, Muhammad Fakhri dan Wibowo Amin. 2002. Sistem Informasi
Manajemen. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
Ibrahim, Amin. 2008. Teori Dan Konsep Pelayanan Publik Serta
Implementasinya. Bandung: Bandar Maju.
Jogiyanto, HM. 2003. Sistem Teknologi Informasi. Yogyakarta: Andi.
Larasati S, Endang. 2007. Regulasi Pelayanan Publik Di Indonesia. Semarang: Universitas Diponegoro.
Perangin, Effendi. 1994. Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut
Pandang Praktisi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
Ridwan, Juniarso. dan Achmad Sodik Sudrajat. 2014. Hukum Administrasi
Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa Cendikia.
Santoso, Urip. 2012. Hukum Agraria. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
Sembiring, Jimmy Joses. 2010. Panduan Mengurus Sertifikat Tanah, Cetakan I. Jakarta: Visi Media.
Silalahi, Oberlin. 1989. beberapa aspek kebijaksanaan Negara. Yogyakarta: Liberty.
Sinambela, Lijan Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, kebijakan,
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2012. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rineka Cipta.
Suharto, Edi. 2006. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Sumarja, FX. 2015. Hukum Pendaftaran Tanah. Edisi Revisi. Bandar Lampung: Universitas Lampung
Susanto, Azhar. 2004. Sistem Informasi Manajemen Konsep dan
Pengembangannya. Bandung: Lingga Jaya.
Sutabri, Tata. 2005. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: Andi.
Wahab, Solichin Abdul. 2014. Analisis kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara
B. JURNAL
Idrus, Wenny Rusmawar. 2009. Media Pengembangan Kebijakan Pertanahan. Jurnal Bulletin LMPDP. Edisi 12.
Pinuji, Sukmo. 2016. Integrasi Sistem Informasi Pertanahan dan Infrastruktur
Data Spasial Dalam Rangka Perwujudan One Map Policy. Jurnal Bhumi
Vol. 02 No. 01.
C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.
Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijaksanaan Pertanahan Nasional.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kantor Layanan Pertanahan Bersama dan Pelimpahan Kewenangan Pengesahan Catatan Pada Buku Tanah Elektronik Yang Tervalidasi dan Penandatanganan Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Rangka Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu Pada Kantor Layanan Pertanahan Bersama Terintegrasi.
Peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Prosedur Opersional Pelayanan Pertanahan.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional.
D. Sumber Lain
