KOORDINASI ANTARLEMBAGA TERHADAP PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BANDAR LAMPUNG
Disusun Oleh : Donny P. Manullang
1312011107
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
ABSTRACT
Interagency Coordination Against Motor Vehicle Tax Services in Bandar Lampung
By
Donny P. Manullang
In 2016 there were one million more than three million vehicle owners in Lampung who did not pay vehicle taxes or in arrears to pay PKB. Such a large amount causes the government to lose a huge potential revenue. Many people complained about the difficulties in handling their vehicle tax. This is certainly a note of mutual acceptance and correction. Considering that public services at Bandar Lampung Lampung are carried out by three agencies, the author would like to see the extent of the effectiveness of coordination between the three institutions and their expertise with increasing public services in motor vehicle tax payments.
This research uses a normative juridical approach and an empirical approach. Research informants came from the Bandar Lampung Samsat and taxpayers. Data collection was carried out with literature and field studies, then the data were analyzed descriptively qualitatively.
The results of this study indicate: (1) Coordination in PKB services in Bandar Lampung Lampung is done well, because there is already a Standard Operating Procedure for Public Service Procedures for the Joint Office of the Samsat Province of Lampung and in accordance with Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 5 of 2015 Concerning the Manunggal One Administration System Motor Vehicle Roofs. (2) Supporting factors experienced by each party is the level of their understanding in implementing the related rules and soups. In addition, the absence of sectoral egos of each party is the main key to success in coordinating. Meanwhile, the inhibiting factor in coordination is the location of the service building which is still separate and not fully integrated.
ABSTRAK
Koordinasi Antarlembaga Terhadap Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Bandar Lampung
Oleh
Donny P. Manullang
Pada tahun 2016 terdapat satu juta lebih dari tiga juta pemilik kendaraan di Lampung tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Jumlah sebesar itu, menyebabkan pemerintah kehilangan pemasukan yang potensinya sangat besar. Banyak masyarakat mengeluhkan karena kesulitan mengurus pajak kendaraan mereka. Hal tersebut tentunya menjadi catatan yang sikapi dan koreksi bersama. Mengingat pelayanan publik di samsat Bandar Lampung dilakukan oleh tiga instansi maka penulis ingin melihat sejauh mana efektifitas koordinasi diantara tiga lembaga tersebut dan kaitannya dengan peningkatan pelayanan publik dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Informan penelitian berasal dari pihak Samsat Bandar Lampung dan wajib pajak. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Koordinasi dalam pelayanan PKB di Samsat Bandar Lampung dilakukan dengan baik, mengacu pada Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Kantor Bersama Samsat Provinsi Lampung dan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor. (2) Faktor pendukung yang dialami masing-masing pihak adalah tingkat pemahaman mereka dalam melaksanakan aturan dan sop terkait. Selain itu, tidak adanya ego sektoral masing-masing pihak menjadi kunci keberhasilan yang utama dalam melakukan koordinasi. Sedangkan, faktor penghambat dalam koordinasi adalah letak gedung pelayanan yang masih terpisah dan belum terintegrasi sepenuhnya.
KOORDINASI ANTARLEMBAGA TERHADAP PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI BANDAR LAMPUNG
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
2020 Skripsi
Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar SARJANA HUKUM
Pada
Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
Oleh
Judul Skripsi : KOORDINASI ANTARLEMBAGA TERHADAP PELAYANAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI BANDAR LAMPUNG
Nama Mahasiswa :
Donny Pandapotan Manullang
No. Pokok Mahasiswa : 1312011107
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum
MENYETUJUI
1. Komisi Pembimbing
Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum Marlia Eka Putri, S.H., M.H.
NIP 19620514 198703 1 003 NIP 19840321 200604 2 001
2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara
Syamsir Syamsu, S.H., M.H.
MENGESAHKAN
1. Tim Penguji
Ketua : Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum. ...
Sekretaris/Anggota : Marlia Eka Putri, S.H., M.H. ...
Penguji Utama : Nurmayani, S.H., M.H. ...
2. Dekan Fakultas Hukum
Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002
PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Donny Pandapotan Manullang
NPM : 1312011107
Jurusan : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum
Dengan ini menyatakan bahwan skripsi yang berjudul “KOORDINASI ANTARLEMBAGA TERHADAP PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI BANDAR LAMPUNG” adalah benar benar hasil karya saya
sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah di atur dalam pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.
Bandar Lampung, 27 Februari 2020
Donny P. Manullang
RIWAYAT HIDUP
Penulis bernama Donny P. Manullang, anak ke empat
dari lima bersaudara, pasangan K. Manullang dan N.
Simamora yang lahir di Desa Bedilan, Kecamatan
Belitang, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan.
pada tanggal 02 Agustus 1995.
Penulis telah menempuh pendidikannya di SD Xaverius
01 Gumawang pada tahun 2001-2007, SMP Negeri 01 Belitang pada tahun
2007-2010, SMA Negeri 01 Belitang pada tahun 2012. Penulis terdaftar sebagai
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2013 melalui jalur
Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN).
Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universita Lampung, Penulis
berorganisasi di UKM-F MAHUSA UNILA. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja
Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Negara Ratu, Kecamatan Batanghari Nuban,
vii
MOTO
“Hal tersulit dipahami di dunia ini adalah pajak”
(Albert Einsten)
"I don’t regret anything. I did everything absolutely correctly" (Saya tidak menyesali apapun. Saya melakukan semuanya dengan benar)
(Vladimir Putin)
“Tumagon mate nangpe so marbon, apala mangolu hape gabe hatoban”
(Lebih baik mati walaupun tidak tanpa membawa apa apa, daripada hidup tetapi menjadi budak)
viii
PERSEMBAHAN
Atas Berkat TUHAN dan dengan segala kerendahan hati
kupersembahkan skripsiku ini kepada:
Kedua orangtuaku tercinta Bapak K. Manullang dan Ibu N. Simamora,
Yang selama ini telah berkorban, mencurahkan kasih sayang dan segenap
SANWACANA
Puji Tuhan, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha
Esa, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya,
dan apa yang ada diantara keduanya, serta hakim yang maha adil di surga kelak.
Sebab, hanya dengan kehendak dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan
penulisan skripsi yang berjudul “KOORDINASI ANTARLEMBAGA TERHADAP PELAYANAN PAJAK KENDARAAAN BERMOTOR DI BANDAR LAMPUNG” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan
dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Segala puji
dan syukur saya panjatkan kepada Allah Bapa di Surga atas berkat dan limpahan
karunia yang diberikan.
Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari
berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih
kepada:
1. Bapak Prof Dr. Maroni., S.H.,M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas
Lampung;
2. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Hukum Administrasi
3. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H, M.Hum., Pembimbing I atas kesabaran dan
kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap
pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses
penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H., Pembimbing II yang telah bersedia untuk
meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan
bimbingan baik secara akademik maupun secara praktik. Terimakasih atas
saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Nurmayani, S.H.,M.H., Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran,
dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
6. Ibu Eka Deviani, S.H.,M.H., Pembahas II yang telah memberikan kritik,
saran, serta masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Bapak Ade Arif Firmansyah, S.H.,M.H., Pembimbing Akademik, yang telah
membantu penulis serta memberikan semangat, motivasi dan dorongan untuk
menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Keluarga Besar UKM-F MAHUSA UNILA tempat saya berproses, terbentur
dan terbentuk sedari awal saya masuk di Fakultas Hukum ini, Bapak Rinaldy
Amrullah.,S.H.,M.H., Bang Hafiez Kahfie Sandjaya, Bang Ivan, Bang Eki,
Bang Gibran, Bang Kimung, Bang Kasau, Bang erik, Bang Mosez, Bang
Alvin, Bang Rohman Bang Yuli, Bang Fungky, Bang Zai, Bang Edi, Bang
Ridho, Mba Diah, Kevin Parangs, Andika Tavos, Rangge. Untuk angkatan
Pusar Bumi (2013) Iqbal, Dzaky, Sasmi, Robi, Renhak, Ayak, Tami terima
kasih der selalu menjadi partner dalam keadaan apapun selama kurang lebih 6
sebutan satu persatu. Terima kasih untuk kebersamaan, pengalaman, ilmu dan
“cerita” yang berharga dan yang tidak saya temukan dalam perkuliahan dan
hanya saya temukan di MAHUSA UNILA;
9. Sahabat-sahabatku Ucok, Lae Yogi, Zikri Kobra, Fabrian, Emon Rajabasa,
Eric, Aziz Adun, Raja Girasang, Pandu, Enjang, Wahid, Musa, Awi, Jeprianto
Semoga persahabatan kita tidak habis di makan waktu;
Semoga TUHAN YME memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah
diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih
jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang
sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis
dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.
Bandar Lampung, 27 Februari 2020 Penulis,
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ...
1.1Latar Belakang ... 1
1.2Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian ... 6
1.2.2 Permasalahan ... 6
1.2.3 Ruang Lingkup ... 6
1.4Tujuan Penelitian ... 7
1.5Manfaat Penelitian ... 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 2.1 Pelayanan Publik ... 9
2.2 Pajak ... 12
2.2.1 Pengertian ... 12
2.2.2 Fungsi Pajak ... 14
2.2.3 Jenis Pajak ... 15
2.2.4 Prinsip dan Sistem Pemungutan Pajak ... 22
2.3 Pajak Kendaraan Bermotor ... 25
2.3.1 Subjek Pajak ... 27
2.3.2 Objek ... 27
2.3.3 Tarif ... 28
2.3.4 Tata Cara Pemungutan... 30
2.4 Samsat ... 31
BAB III METODE PENELITIAN ... 3.1 Pendekatan Masalah ... 37
3.2 Data dan Sumber Data ... 37
3.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data ... 38
3.4 Analisis Data ... 40
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 4.1 Koordinasi Antara Bapenda, Polri Dan Jasa Raharja Dalam Melakukan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Bandar Lampung ... 41
4.1.1 Koordinasi antara Bapenda, Polri dan Jasa Raharja ... 41
4.1.2 Samsat Bandar Lampung ... 49
BAB V PENUTUP ...
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pajak dapat diartikan sebagai sumber dana dari sebuah negara untuk
mengatasi berbagai masalah-masalah seperti masalah sosial, peningkatan
kesejahteraan, kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antara pemerintah
dengan warga negaranya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak
suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan
meningkatkan pendapatan masyarakat yang tentunya akan berpengaruh
langsung terhadap kemampuan masyarakat secara finansial untuk membayar
pajak. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya
adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di negara tersebut. Apabila
masyarakat semakin sadar dan patuh akan peraturan perpajakan maka tentunya
akan berimbas kepada peningkatan pendapatan pajak dalam negeri. Semakin
besar jumlah pajak yang diterima akan semakin menguntungkan bagi negara.1
Yang harus dirubah dalam pemikiran masyarakat ada beberpa hal, salah
satunya prasangka buruk masyarakat. Prasangka buruk masyarakat terhadap
petugas pajak harus dirubah menjadi prasangka yang baik, untuk merubah hal
tersebut tentu harus menciptakan pelayanan yang memuaskan dan berkualitas.
1 Amanda R. Siswanto Putri dan I Ketut Jati, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
2
Masyarakat akan membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila
mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya,
adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses perpajakan yang jelas
dari pemerintah.2
Pelayanan publik yang profesional masih menjadi sebuah isu yang
kerapmuncul dipermukaan, ini artinya pelayanan publik tidak hanya terfokus
pada efektivitas maupun efisiensi, tetapi pelayanan publik yang tidak
memihak pada satu kelompok. Profesionalisme pelayanan publik harus
mengedepankan kepentingan masyarakat dari kepentingan individu maupun
kelompok. Perubahan perilaku budaya dari perilaku seorang penguasa menjadi
perilaku pelayan, atau dari perilaku berkuasa menjadi perilaku melayani. Hal
ini menjadi tujuan dari reformasi pelayanan publik untuk menerapkan Clean
Government dan Good Governance. Sistem Administrasi Manunggal Satu
Atap (SAMSAT) sebagai organisasi yang selalu berhadapan dengan publik.
Sudah seharusnya organisasi publik melayani dengan sebaik-baiknya dan
mencapai kepuasan masyarakatnya.3
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
Kendaraan Bermotor (Perpres SAMSAT) mengatur beberapa instansi yang
terlibat dalam kegiatan SAMSAT diantaranya: Badan Pendapatan Daerah
2 Randi Ilhamsyah, Maria G Wi Endang dan Rizky Yudhi Dewantara, Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang), Jurnal mahasiswa perpajakan, hlm 2.
3
Gede Angga Wardana, Evaluasi Sistem PelayananSistem Administrasi Manunggal Satu
Atap (SAMSAT)Corner, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, di akses dari https://media.neliti.
3
(BAPENDA), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Jasa Raharja.
SAMSAT sendiri memiliki kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan
Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor,
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib
Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan
terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat. Sehingga, dalam menjalankan
kegiatannya tersebut diperlukan adanya koordinasi yang baik diantara
instansi-instansi yang terlibat hal ini bertujuan untuk mendorong hasil yang
baik pula dalam penyelenggaraan kegiatan SAMSAT.
Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pajak Kendaraan
Bermototor (PKB) adalah merupakan jenis pajak provinsi. Peranan PKB
apabila dilakukan secara optimal dalam kegiatan pemungutannya maka akan
medorong sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam Pasal 15 Ayat (4) Perpres SAMSAT
meyebutkan "Penetapan besaran biaya yang tercantum dalam (Surat
Ketetapan Kewajiban Pembayaran) SKKP dilakukan oleh petugas Polri,
petugas Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan
pemungutan pajak provinsi, dan petugas Badan Usaha”. SKKP adalah Surat
Ketetapan Kewajiban Pembayaran yaitu surat yang digunakan untuk
permohonan pendaftaran dan pendataan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan
Bermotor (Regident) untuk mendapat STNK dan TNKB sebagai dasar
4
Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan
Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Bahwa pemerintahan daerah akan menikmati tingkat otonomi yang
diinginkan, yaitu kebebasan untuk bertindak jika dapat mencari sendiri uang
yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran. Pemerintah daerah yang
mempunyai pendapatan asli daerahnya lebih besar memungkinkan mereka
untuk melaksanakan tanggung jawab yang lebih besar pula. Apabila
pendapatan asli daerahnya cukup stabil dan penyesuaian-penyesuaian tarif
merupakan kewenangan pemerintah daerah, maka pendapatan tersebut akan
lebih dapat diharapkan hasilnya daripada bantuan pusat. Dengan demikian,
terbuka kemungkinan pemerintah daerah untuk membuat rencana kegiatan
yang lebih efektif.4 Hal tesebut dapat dilakukan dengan melakukan
optimalisasi Pelayanan PKB di SAMSAT guna mendorong pendapatan daerah
melalui pajak.
Dapat dilihat secara jelas bahwa dalam Perpres di atas mensyaratkan adanya
koordinasi terhadap instansi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), POLRI
dan Jasa Raharja dalam Penetapan besaran biaya terhadap PKB. Sehingga,
dapat diketahui adanya koordinasi menjadi hal yang penting bagi para instansi
tersebut selain untuk menciptakan pelayanan publik yang baik juga
mendorong pendapatan daerah yang optimal dalam hal penyelenggaraan
kegiatan PKB di SAMSAT.
4Yuswanto, Hukum Desentralisasi Keuangan, jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm
5
Saat meresmikan layanan Kantor Samsat Dua Pintu di Bandar Lampung pada
27 Juni 2016, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengatakan, terdapat satu
juta lebih dari tiga juta pemilik kendaraan di Lampung tidak membayar pajak
kendaraan alias menunggak membayar PKB. Jumlah sebesar itu,
menyebabkan pemerintah kehilangan pemasukan yang potensinya sangat
besar. Apalagi kendaraan bermotor di Lampung berkisar tiga juta unit
sehingga peluang penerimaan dari sektor pajak kendaraan yang sangat
signifikan. Menurut beliau, pajak sebagai darah pembangunan sehingga bila
banyak yang menunggak pajak akan menghambat pembangunan di daerah.
Untuk itu, gubernur berharap pajak terserap dan peningkatan pengawasan dan
pengelolaan yang baik. Beliau mengaku belum mengetahui penyebab
banyaknya penunggak pajak kendaraan. Namun, beliau menerima keluhan
dari masyarakat hal itu karena kesulitan mengurus pajak kendaraan. Ke depan,
gubernur berharap pengurusan pajak dipermudah dan dikelola sesingkat
mungkin sehingga memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan.5
Berdasarkan uraian singkat di atas Peneliti tertarik untuk meneliti dan
menganalisis mengenai Koordinasi antara BAPENDA, POLRI dan Jasa
Raharja di SAMSAT dalam raangka Pelayanan PKB kemudian
mengangkatnya melalui penulisan skripsi dengan judul: “KOORDINASI
ANTARLEMBAGA TERHADAP PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI BANDAR LAMPUNG”.
5Republika diakses dari https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/08/
6
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 1.2.1 Permasalahan
Identifikasi masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan dan
membatasi uraian penelitian pada hal-hal yang berhubungan dengan masalah
yang diteliti Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa
permasalahan yang dapat dirumuskan antara lain :
a. Bagaimana koordinasi antara BAPENDA, POLRI dan Jasa Raharja dalam
melakukan pelayanan pajak kendaraan bermotor di Bandar Lampung?
b. Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat
dalam pelaksanaan koordinasi antar lembaga di Bandar Lampung?
1.2.2 Ruang Lingkup
1. Bidang Ilmu
Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Hukum Pajak yang merupakan
rumpun dari Hukum Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan
dengan koordinasi antar lembaga terhadap pelayanan pajak kendaraan
bermotor pada sistem admisnistrasi satu atap (SAMSAT) di Kota Bandar
Lampung
2. Substansi Penelitian
a. Objek Penelitian
Objek Penelitian dalam skripsi ini adalah mengenai pelayanan pajak
kendaraan bermotor pada sistem admisnistrasi satu atap (SAMSAT) di
Kota Bandar Lampung.
7
Penelitian dalam skripsi ini dilakukan atas pemungutan pajak
kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung Tahun 2019.
c. Tempat peelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan pada SAMSAT di Kota Bandar
Lampung.
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:
a. Untuk koordinasi antar BAPENDA, POLRI dan Jasa Raharja dalam
melakukan pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Bandar
Lampung.
b. Untuk hal apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan
koordinasi terhadap pelayanan pajak bermotor di kota Bandar Lampung.
1.4 Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat, memberikan sumbangan
pemikiran di bidang ilmu hukum pada umumnya khususnya dalam bidang
Hukum Administrasi Negara
2. Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi lebih
lanjut bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema
atau masalah yang sama
8
Penelitian ini diharapkan dijadikan bahan referensi bagi Pemerintah Kota
Bandar Lampung dalam membuat peraturan-peraturan daerah yang berkaitan
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pelayanan Publik
Pelayanan berasal dari kata layan atau melayani. Menurut Kamus Umum
Bahasa Indonesia, layan atau melayani berarti “Menyuguhkan”,
menyediakan keperluan orang. Jadi pelayanan adalah hal, cara atau hasil
pekerjaan melayani.6
Tugas pelayanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya.
Hingga saat ini belum ada pembagian terhadap tugas pelayanan publik
yang di bagikan kepada pihak swasta atau di luar susunan pemerintahan.
Monopoli pemerintah terhadap penyelenggaraan pelayanan publik bukan
tidak mungkin menjadi salah satu faktor rendahnya kinerja yang
berdampak kepada rendahnya hasil yang menjadi keluarannya.7
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik dalam Pasal 1, disebutkan bahwa:
1) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
6 Ibid.,
7Tyas Dian Anggraeni, Menciptakan Sistem Pelayanan Publik Yang Baik: Strategi Reformasi Birokrasi Dalam Pemberantasan Korupsi, Jurnal Rechts Vinding Volume 3 Nomor 3,
10
barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan
oleh penyelenggara pelayanan publik.
2) Sedangkan penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya
disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara
negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan
undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum
lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan
pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk
semata-mata untuk kegiatan publik.
Adapun ruang lingkup pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam
Pasal 5,
1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang
publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan.
2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1)
meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat
tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup,
kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan,
sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
3) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan
11
c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4) Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a. penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan negara daerah yang dipisahkan;dan
c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendirian sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/ atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
Berdasarkan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Pelayanan
Publik lebih mengarah kepada pelayanan umum dan langsung melayani
atau berhadapan langsung dengan masyarakat.8
12
2.2 Pajak
2.1.2 Pengertian
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum. Dapat dipaksakan berarti bila utang pajak
tidak dibayar maka utang itu dapat ditagih dengan menggunakan
kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan.9
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.10Filosofi
pajak adalah filosofi keadilan. Dia mengandalkan adanya redistribusi
kesejahteraan ketika sumber daya ekonomi disebar dan disesap oleh
khalayak ramai. Kemiskinan tandas dan mimpi kesejahteraan pun bisa
didekap erat.11
Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian
yang berbeda-beda mengenai pajak, walaupun demikian pengertian
tersebut mempunyai makna atau tujuan yang sama.12Menurut Prof. DR
9Yuswanto, Nurmayani, Marlia Eka Putri dan Eka Deviani. Hukum Pajak. PKKPUU FH
Unila. Bandar Lampung.2013. hlm 3
10Pajak diakses dari https://www.pajak.go.id/id/istilah-umum-perpajakan pada tanggal 8
Desember 2019
11Trisni Suryani dan Tarsis Tarmudji, Pajak di Indonesia, 2012, Yogyakarta, Graha Ilmu,
hlm, 2.
13
Rachmad Soemitro, SH, Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara
(peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor Pemerintah)
berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat
jasa tirnbal balik (tegan prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang
digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum. DR Soeparrnan
Soernaharni Jaya berpendapat bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang
atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma
hukurn, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif
dalarn mencapai kesejahteraan umum. Prof. Sindian Isa Djayadiningrat
juga berpendapat pengettian pajak ialah sebagai suatu kewajiban
menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada Negara disebabkan
suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan
tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan - peraturan
yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa
balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum
Pajak ibarat oase di padang pasir yang tandus. Krisis ekonomi
berkepanjangan yang dihadapi oleh Indonesia tak pelak membutuhkan
dana yang besar. Dana tersebut bisa berasal dari berbagai sektor seperti
sektor migas dan sektor nonmigas serta dari sektor pajak. Berbeda dengan
beberapa periode yang lalu dimana sumber penerimaan APBN terbesar
berasal dari sektor migas, beberapa tahun belakangan sumber utama
14
bisa dipungkiri, penerimaan dari sektor pajak beberapa tahun terakhir
mencapai sekitar 80% dari seluruh penerimaan negara.13
2.2.2 Fungsi Pajak
Selain berfungsi sebagai sumber dana (budgetair) pajak juga dapat
berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan tertentu
(reguleren), Fungsi Redistribusi serta Fungsi Demokrasi.14
1. Fungsi Penerimaan (Budgetair) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (Reguleren) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya PPnBM untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya.
3. Fungsi Redistribusi pendapatan yaitu penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
4. Fungsi Demokrasi, Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.
Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara
sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat
harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu
menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum
penyelenggaraan negara. Penelitian yang dilakukan oleh Manik Asri
menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada
15
kepatuhan pelaporan wajib pajak. Jika kesadaran wajib pajak meningkat,
maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.15
Membayar pajak merupakan suatu kewajiban bagi warga negara dalam
rangka ikut membiayai pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan
bersama. Bagi warga negara yang telah mempunyai tingkat kesadaran
hukum yang tinggi dalam arti telah berperilaku sesuai dengan hukum atau
mengerti fungsi pajak, mengerti dampak pajak baik terhadap masyarakat
maupun individu, akan dengan suka rela dan disiplin membayar pajak
tanpa adanya paksaan. Tetapi orang yang demikian tidak banyak, motif
orang taat terhadap aturan pajak atau mau membayar pajak adalah salah
satunya yaitu takut dihukum. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
Muliary dan Ery menunjukkan persepsi tentang sanksi perpajakan yang
berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak orang
pribadi. Hal ini berarti jika persepsi Wajib Pajak terhadap sanksi yang
akan dikenakan kepada dirinya semakin berat maka akan berpengaruh
terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.16
2.2.3 Jenis Pajak
a. Pajak Penghasilan
Pajak pendapatan atau yang lebih dikenal dengan (PPh) merupakan pajak
yang dikenakan kepada perseorangan atau individu atas penghasilan yang
15Ni Ketut Muliari, Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis 2011, hlm 3.
16Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting, Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM,
16
diterimanya. Menurut pajak penghasilan pasal 25, pajak penghasilan
adalah pajak yang di bebankan untuk individu, perusahaan atau badan
hukum atas penghasilan yang di peroleh.
Pada awalnya pajak penghasilan hanya diterapkan pada perusahaan
perkebunan yang berada di Indonesia. Pajak tersebut di namakan dengan
pajak perseroan atau PPs. Kemudian, akhirnya di tetapkan pajak yang di
kenakan untuk individu atau karyawan yang bekerja pada perusahaan.
Pajak ini ditujukan pada orang Indonesia ataupun orang yang bukan
berasal dari Indonesia namun memiliki pendapatan di Indonesia. Oleh
karena itu kini setiap majikan atau kepala perusahaan harus memotong gaji
pengawai mereka untuk membayar pajak atas gaji yang diterimanya.
b. Pajak Pertambahan Nilai
Dari sekian banyak jenis pajak, mungkin pajak pertambahan nilai atau PPn
merupakan salah satu pajak yang banyak diketahui karena sering tertulis di
tagihan pembayaran ketika berbelanja. Pada dasarnya PPn merupakan
pajak atas transaksi jual beli yang di lakukan oleh individu atau badan.
Untuk tarif pajak pertambahan nilai sendiri adalah 10%, namun untuk
ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak
berwujud, dan ekspor jasa kena pajak maka besar tarifnya 0%.
c. Pajak Atas Penjualan Barang Mewah
PPnBM adalah kependekan dari pajak atas penjualan barang mewah yang
17
untuk mengimpor atau menghasilkan barang tersebut. Barang-barang yang
kena pajak PPnBM misalnya barang yang bukan kebutuhan pokok, barang
yang di konsumsi oleh masyarakat tertentu saja, barang yang dikonsumsi
oleh masyarakat berpenghasilan tinggi dan barang yang menunjukkan
suatu kelas sosial.
d. Bea Materai
Bea materai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen. Dokumen di
sini merupakan dokumen bersifat perdata dan dokumen untuk pengadilan.
Nilai bea cukai tergantung pada dokumen dan penggunaan dokumen, ada
dua jenis nilainya yaitu 3 ribu dan 6 ribu rupiah. Bea materai tidak
memerlukan nomor identitas objek dan wajib pajak. Pembayarannya lebih
dulu dari pada saat terutang dan waktu pembayarannya dilakukan secara
isidentil atau tidak terikat waktu.
e. Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak bumi dan bangunan atau PBB merupakan pajak yang dikenakan atas
kepemilikan dan pemanfaatan tanah atau bangunan. Seluruh hasil
penerimaan PBB di berikan kepada pemerintah daerah provinsi atau
kabupaten. Keadaan dari subjek pajak tidak ikut menentukan besaran dari
pajak. Objek dari pajak bumi dan bangunan di bedakan menjadi dua. Yaitu
objek pajak standar dengan luas tanah kurang dari 10.000 meter persegi.
Sedangkan objek pajak non standart adalah bangunan yang memiliki luas
tanah lebih dari 10.000 meter persegi.17
17 Disitu diakses dari
18
f. Pajak Kendaraan Bermotor
Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak
provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak
Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka
12 dan 13 Undang –undang Republik Indonesia No28 tahun 2009 adalah
pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam
pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor
Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan
Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT.
(Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.18
7. Pajak Daerah
a. Kewenangan Pajak Daerah
Pasal 23A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan
bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan
Negara diatur dengan Undang-undang (UU). Pelaksanaan amanat Pasal
23A UUD dimuat di dalam Pasal 285 UU 23 tahun 2104 tentang
Pemerintahan Daerah jo Pasal 5 ayat 2 UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah menyatakan bahwa sumber pendapatan Daerah terdiri dari:
18Bapenda Jabar diakses dari https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/
19
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain
pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang
diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai
denganperaturan perundang-undangan,yaitu hasil pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lainlain
PAD yang sah. Jelas tersurat bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi
daerah, maka daerah diberi keleluasaan untuk menggali potensi yang
dimilikinya dan salah satu potensi tersebut adalah pajak daerah, atau
dengan kata lain pajak daerah adalah salah satu sumber pemasukan daerah
dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.19
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan
suatu kebutuhan yang tidak terelakkan. Pemerintah wajib menerapkan
kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan operasional pemerintahan,
termasuk di dalamnya kaidah-kaidah di bidang pengelolaan keuangan
negara yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip good governance
dan juga asas-asas pemerintahan yang baik (the principle of good
administration).20
b. Pengertian Pajak Daerah
Lapangan pajak daerah hanya terbatas pada lapangan pajak yang belum
dipungut oleh Negara (pusat). Misalnya pajak atas penghasilan tidak boleh
19 Kadar Pamuji, Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa Terhadap Implementasi Wewenang Pengelolaan
Pajak Daerah Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah), Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hlm 431.
20Yuswanto, Nurmayani, Ati Yuniati, Marlia Eka Putri, Eka Deviani dan Satria Prayoga.
20
dipungut lagi oleh daerah karena telah dipungut oleh pemerintah pusat.
Sebaliknya Negara juga tidak diperkenankan untuk memungut pajak yang
telah dipungut oleh daerah. Selain itu terdapat ketentuan bahwa pajak dari
daerah yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh memasuki lapangan
pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya.21Pembaharuan landasan
hukum pemungutan Pajak Daerah dimulai dengan dibentuknya
Undang-undang No 18 tahun 1997 yang kemudian diubah denganUndang-Undang-undang
No 34.Tahun 2000 dan diubah lagi dengan Undang-undang No 28 tahun
2009 tentang Pajak Daerah Dan Retrebusi Daerah. Aturan pelaksana dari
Undang-undang tersebut yakni Peraturan Pemerintah No 65 tahun 2001
tentang Pajak Daerah. Mencermati pengaturan tentang Pajak Daerah baik
dalam undang-undang maupun dalam peraturan pemerintah, maka harus
dikatakan bahwa daerah diberikan kewenangan yang luas untuk menggali
potensi daerah khususnya berkaitan dengan pajak daerah dan retrebusi
daerah, sehingga memungkinkan daerah untuk merubah atau menambah
jenis-jenis pajak daerah yang sudah ada, namun tetap harus berpedoman
pada rambu-rambu yang diatur oleh kedua aturan tersebut. Pengertian
pajak daerah berdasarkan pasal 1 ayat (10) Undang-undang No.28 Tahun
2009:“ pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.
21Darwin, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Mitra Wacana Media, 2010, Jakarta,
21
Dari pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah
merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan
peraturan daerah (PERDA) yang melaksanakan pemungutanya oleh
pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran
pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah di Indonesia terbagi atas 2
yaitu pemerintah Provinsi danpemerintah Kabupaten/Kota yang diberi
wewenang untuk melaksanakan otonomi daerah, maka pajak daerahpun
terbagi menjadi dua, pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota.
Berdasarkan pengertian pajak daerah itu maka dapat dikemukakan tentang
unsur-unsur dari pajak daerah yaitu:
1) Pajak daerah merupakan iuran wajib.
2) Subjek pajak daerah ialah orang pribadi atau badan.
3) Dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pemerintahan daerah dalam bentuk PERDA.
4) Dapat dipaksakan keberlakuannya tampa ada kontraprestasi yang langsung dapat ditunjuk.
5) Hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Berdasarkan dari unsur-unsur pajak daerah diatas, maka dapat dikatakan
bahwa pajak daerah itu merupakan pajak yang secara khusus dipergunakan
untuk daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, dipungut oleh
pemerintah daerah melalui dinas pendapatan daerah, diatur dalam bentuk
peraturan daerah (PERDA).
Dari pengertian pajak maka dapat diambil kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah:
22
2) Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara, yaitu pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah.
3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.
4) Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak terhadap yang dikenakan pajak.
5) Pajak memiliki sifat yang dipaksakan.
Menurut Kristiadi, pajak daerah secara teori hendaknya memenuhi
beberapa persyaratan, antara lain :
1) Tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat 2) Sederhana dan tidak banyak jenisnya
3) Biaya administrasinya mudah
4) Tidak mencampuru sistem perpajakan pusat
5) Kurang dipengaruhi oleh “business cycle” tapi dapat berkembang
dengan meningkatkan kemakmuran.
6) Beban pajak relatif seimbang dan “tax base” yang sama diterapkan
secara nasional.22
2.2.4 Prinsip dan Sistem Pemungutan Pajak a. Prinsip Pemungutan Pajak
Supaya pemungutan pajak benar-benar efektif, terdapat lima prinsip yang
harus dijalankan dalam pelaksanaan pemungutan pajak.23
1) Prinsip Keadilan (Equity)
Keadilan dalam pemungutan pajak artinya pajak dikenakan secara
umum dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak atau sebanding
dengan tingkat penghasilannya.
22 Badan Pengakajian Ekonomi, Keuangan, Dan Kerjasama Internasional Departemen
Keuangan RI, 2005, Evaluasi Pelaksanaan UU No 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan
Retrebusi Daerah, Jakarta, hal 25
23Berpendidikan diakses dari
23
2) Prinsip Kepastian (Certainty)
Pemungutan pajak harus dilakukan dengan tegas, jelas, dan ada
kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan agar mudah dimengerti oleh
wajib pajak dan memudahkan administrasi.
3) Prinsip Kecocokan/Kelayakan (Convience)
Pajak yang dipungut hendaknya tidak memberatkan wajib pajak.
Artinya pemerintah harus memerhatikan layak atau tidaknya seseorang
dikenakan pajak sehingga orang yang dikenai pajak akan senang hati
membayar pajak.
4) Prinsip Ekonomi (Economy)
Pada saat menetapkan dan memungut pajak harus mempertimbangkan
biaya pemungutan pajak. Jangan sampai biaya pemungutannya lebih
tinggi dari pajak yang dikenakan.
b. Sistem Pemungutan Pajak
Secara umum pemungutan pajak berlaku empat cara, yaitu:
1. Official Assessment System
Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang
memberikan wewenang kepada fiskus dalam menentukan besarnya
utang pajak Wajib Pajak.
2. Semi Self Assessment System
Semi Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang
memberikan wewenang kedua belah pihak, yaitu fiskus dan Wajib
24
pelaksanaan sistem ini mekanismenya dengan beranggapan bahwa
akhir tahun Wajib Pajak menaksir sendiri besarnya utang pajak. Utang
pajak yang telah ditaksir akan ia bayarkan pada akhir tahun yang
sesungguhnya ditetapkan oleh fiskus.
3. Full Self Assesment System
Full Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang
memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan
melaporkan sendiri pajak yang harus ia bayar.
4. With Holding System
With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang
memberikan wewenang kepada pihak ketiga dan bukan Wajib Pajak
maupun fiskus. Karena karakterisktik setiap jenis pajak daerah tidak
sama, self assessment system tidak dapat diberlakukan untuk semua
jenis pajak daerah. Di Indonesia, sistem pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor menganut Official Assesment System, dimana fiskus
memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang.24
Sistem pemungutan pajak suatau negara akan sangat berpengaruh terhadap
optimalisasi pemasukan dana dari masyarakat ke kas negara. Indonesia
menganut sistem self assesment yang mengharuskan wajib pajak untuk
menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya.
Seperti diterangkan terdahulu peran fiskus pada sistem ini adalah
pengawasan, uakni jika ditemukan adanya perhitungan maupun
25
fiskus akan mengadakan tindakan pemeriksaan, dimana hal ini dibenarkan
oleh Undang-Undang Perpajakan khususnya yang termaktub pada Pasal 12
ayat (1) Undang-undang KUP yang menyebutkan “Apabila direktur
jendral pajak mendapati bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur
Jendral Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang”.25
2.3 Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau
penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih
beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan
digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang
berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi
tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat
besar yang bergerak.26
Wajib Pajak Adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan
bermotor, jika wajib pajak merupakan badan maka kewajiban
perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa hukum badan tersebut.
Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu
orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan
bermotor.27
25 Dwikora Harjo, Perpajakan Indonesia, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2013, Hlm 28. 26
Muhammad Muchtar dkk, Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara ,Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 1 Jilid 3/Tahun
2017, hlm. 390.
26
Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan
dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek Pajak Kendaraan
Bermotor, yang menjadi objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah
kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dikecualikan
sebagai objek pajak PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan
kendaraan bermotor oleh.
1) Kereta api;Kendaraan Bermotor yang semata-semata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
2) Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dengan rasa timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
3) Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.Subjek Pajak Kendaraan Bermotor. Menurut pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan PKBNJKB ditetapkan
berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulandesember
tahun pajak sebelumnya. Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan
bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian
atau seluruh faktor-faktor berikutini:
a) Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama;
b) Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum ataupun pribadi; c) Harga kendaraan bermotor dengan merek yang sama;
d) Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan yang sama; e) Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor; f) Harga kendaraan bermotor dengan kendaraaan bermotor yang sejenis;
dan.
27
Besarnya tarif PKB berdasarkan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009
Pasal 6 ayat 1 ditetapkan sebagaimana di bawah ini:28
a) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen); b) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif
dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%.c. Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan setersunya tersebut dibedakan menjadi kendaraan roda yang kurang dari 4 (empat) kendaraan roda 4 atau lebih. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama.
2.3.1 Subjek Pajak
Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang
memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki
Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban
perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.
2.3.2 Objek Pajak
Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau
penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan
Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang
dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang
dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage)
sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah:
28
1) Kereta api;
2) Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan
pertahanan dan keamanan negara;
3) Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan,
konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan
lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan
pajak dari Pemerintah; dan Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah.
2.3.3 Tarif
Pasal 5 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 hanya mengatur bahwa
penetapan batas bawah dan batas atas tarif pajak kendaraan bermotor
pribadi, sedangkan kepastian penetapan tarif pajak kendaraan bermotor
diatur berdasarkan peraturan daerah pada masing-masing provinsi.
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah diketahui bahwa:
1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen); 21b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
29
4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
5) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah diketahui bahwa:
1) Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (5) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).
2) Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
3) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
4) Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
Pasal 17 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 28 Tahun 2016
Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 Tarif Dasar Pengenaan
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan sebagai berikut:
a) untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang sebesar 1% (Satu persen) dikalikan 300/0 (tiga puluh persen) dikalikan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor;
b) untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang sebesar 1% (satu persen) dikalikan 50% (lima puluh persen) dikalikan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor;
c) untuk Kendaraan Bermotor Bukan Umum sebesar 1,5% (Satu koma lima persen) dikalikan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor;
d) untuk Kendaraan Bermotor Ambulans, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial dan Keagamaan, Pemerintah, Instansi Pemerintah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dikalikan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor;
30
2.3.4 Tata cara Pemungutan
Pajak merupakan cara yang digunakan dalam menentukan jumlah pajak
seseorang yang akan dibayar kepada negara. Pemungutan pajak menurut
Irianto29adalah sebagai berikut:
“Pelaksanaan yurisdiksi pajak (tax jurisdiction – kewenangan dalam
bidang perpajakan) sebagai atribut kedaulatan Indonesia untuk mengatur
orang dan objek yang berada dalam wilayah kekuasaannya”.
Yurisdiksi pajak meliputi 3 hal, yaitu:
1) Regulasi (menyusun Undang-Undang).
2) Penerimaan (meminta, secara legal dan faktual, sebagian dari penghasilan dan/atau kekayaan masyarakat untuk keperluan negara). 3) Administrasi (melaksanakan, mengelola, mengadministrasikan dan
penegakan hukum).
Syarat-syarat pemungutan pajak, yaitu:
1. Pemungutan pajak harus adil.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.
3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.
4. Pemungutan pajak harus efisien.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan
penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan
Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut
terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan
31
Bermotor tidak dapat diangsur. Sistem pemungutan pajak tersebut diukur
dengan indikator sebagai berikut:
1. Memperoleh informasi yang tepat dalam pembayaran Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB).
2. Sistem pemungutan pajak yang digunakan.
3. Pemungutan pajak yang efisien.
4. Pelaksanaan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuannya.
5. Sistem pemungutan pajak yang sederhana.
Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1 ayat 5 dasar
pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua)
unsur pokok:
1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
2. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan
dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan
Bermotor.30
2.4 SAMSAT
2.4.1 Pelayanan Kantor Bersama samsat
Pelayanan Kantor Bersama Samsat Pengertian pelayanan ini dapat dilihat
dari 3 (tiga) sudut pandang yakni pengertian umum, pengertian menurut
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
30
Indah Chairun Nisa, 2017,Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus
Danefektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhanwajib Pajakdenganlayanan Drive Thrusebagai Variabel Moderating(Studi Pada Kantor Samsat Gowa),Fakultas Ekonomi Dan
32
Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan pengertian menurut
Undang-Undang Perpajakan:
1. Pengertian Umum,
Kata pelayanan secara terrninologi berarti kata kerja yang mengandung
arti suatu kegiatan dimana seseorang atau kelompok orang yang selain
siap melakukan pekerjaan memberikan tenaga dan pikirannya untuk
membantu orang di bidang tertentu.
2. Pengertian menurut Undang-undang,
Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah
dengan undang-undang no 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok
kepegawaian ditetapkan bahwa bentuk pelayanan yang diberikan oleh
Pegawai Negeri Sipil kepada masyarakat tidak diatur secara jelas.
Dalam Undang - Undang ini disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil
bukanlah hanya aparatur negara, tetapi juga abdi negara dan abdi
masyarakat yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan bekerja untuk
kepentingan masyarakat dan untuk mencapai tujuan nasional
diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang penuh kesetiaan dan
ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Kualitas pelayanan perpajakan perlu dikaji melalui beberapa konsep
pelayanan, yang dalam hal ini penulis mencoba mengemukakan secara
singkat konsep-konsep yang khusus menelaah mengenai pelayanan.
Banyak sekali konsep yang cukup realistik yang dapat diterapkan dalam
33
Hukum terbentuknya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
(SAMSAT) adalah seperti yang disebutkan di bawah ini sebagai berikut:
1. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan. Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor
29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999.
2. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan
Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor
Skep/06/X/1999, Nomor 973-1228 dan Nomor SKEP/02/X/1999.
Aparat pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
(SAMSAT) terdiri dari unsur Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah,
UPTD Dinas Pendapatan Daerah dan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang.
Penanggung jawab kegiatan adalah sebagai berikut:
a. Unit Pelayanan : Petugas Dispenda dan Polri
b. Unit Administrasi : Petugas Dispenda, Polri dan Jasa Raharja c. Unit Pembayaran : Petugas Dispenda (Bendaha Penerima) d. Unit Pencetakan : Petugas Dispenda dan Polri
e. Unit Penyerahan : Petugas Polri
f. Unit Arsip : Petugas Polri dan Dispenda
g. Unit Informasi : Petugas Polri dan Dispenda Koordinator SAMSAT, dijabat oleh :
a. Samsat Ibu Kota Provinsi : Regident Ditlantas Polda
b. Samsat Daerah Kabupaten atau Kota : Lantas Fungsi Regindent31
2.4.2 Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas
menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang
31 Aris Munandar Hardiansyah, 2015, Koordinasi Dalam Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Sistem Administrasi Satu Atap Kota Palembang 1 Di Palembang, palembang,
34
pendapatan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas
dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai
berikut :
a. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan
standar/pedoman;
b. Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, dan Koordinasi dan
c. Pelayanan administratif.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut maka Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Lampung adalah merupakan unsur Pemerintah Provinsi
yang antara lain diberi kewenangan sebagai pengelola pungutan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus sebagai Koordinator di
bidang Pendapatan Daerah.
Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pajak;
d. Bidang Non Pajak;
e. Bidang Pengendalian;
35
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.32
2.4.3 Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
Kendaraan Bermotor Polri adalah adalah Kepolisian Nasional yang
merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta
memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain
itu, juga disebutkan dalam dalam Pasal 13:
“(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Samsat, prosedur pelayanan Samsat dilaksanakan secara terpadu.
(2) Prosedur pelayanan Samsat secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan : a. pendaftaran; b. penerbitan SKKP; c. penerimaan pembayaran; d. pencetakan dan pengesahan; e. penghimpunan dan penggabungan serta penyerahan; dan f. pengarsipan. (3) Prosedur pelayanan Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Loket yang terdiri atas : a. loket pendaftaran dan penetapan; dan b. loket pembayaran dan pengesahan serta penyerahan”
Selanjutnya Berdasarkan Pasal 14 ditentukan bahwa: “(1) Pelayanan
pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a melalui tahapan : a. pemberian formulir SPRKB kepada pemilik Ranmor; b. penerimaan pendaftaran Regident Ranmor; c. penelitian, verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Regident Ranmor; dan d. pendataan Regident Ranmor. (2) Pelayanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Polri yang ditunjuk.”
32 Bapenda Provinsi Lampung, Tupoksi, diakses dari
36
2.4.4 PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung
Adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara(BUMN) dibawah
pembinaan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. PT. Jasa Raharja
(Persero) Cabang Lampung di dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya, senantiasa harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan
serta, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena teknologi selain
berdampak positif khususnya, di bidang lalu lintas juga memberikan
dampak negatif berupa masih tingginya angka korban kecelakaan lalu
lintas. PT.Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung adalah yang paling
bertanggung jawab atas asuransi santunan kecelakaan di jalan raya.
Santunan tersebut berasal dari iuran dan sumbangan wajib
pemilik/pengusaha angkutan jalan dan penumpang angkutan umum, oleh
karenanya dilakukan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, dalam
upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar iuran dan
sumbangan wajib,guna memenuhi tuntutan santunan Jasa Raharja terhadap
korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya.33
BAB III
METODE PENELITIAN
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan
yuridis empiris. Yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang
berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literature-literatur
hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan
pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan pengambilan data langsung
pada objek penelitian34 yang berkaitan dengan koordinas antar lembaga
terhadap pelayanan pajak kendaraan bermotor pada sistem administrasi
satu atap (samsat) di kota bandar lampung
Data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian
ini adalah data primer dan data sekunder. Kegiatan-kegiatan pengumpulan
data primer dan data sekunder dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap
sebagai berikut:
Data Primer yang digunakan berasal dari lokasi penelitian, yang terkait
dengan koordinasi antar lembaga terhadap pelayanan pajak kendaraan
34Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta:
Ghalia Indonesia, , hlm. 10.
3.1 Pendekatan Masalah
3.2 Data dan Sumber Data
