Text 0541021042 ABSTRACK INGGRIS pdf

(1)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai integral dari pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Kewenangan begitu luas tentunya akan membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi daerah untuk menjalankan kewenangannya itu. Salah satu konsekuensinya bahwa daerah harus mampu membiayai semua kegiatan

(2)

mungkin, sehingga PAD harus menjadi menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung kebijakan perimbanguan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, maka sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah akan mengalami perubahan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah mempunyai beberapa misi yaitu :

1. Menciptakan efesiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. 3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi

dalam proses pembangunan.

Sebagai konsenkuensinya menjalankan otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai pemerintahan dan lebih

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dapat dilakukan dengan Intensifikasi dan

Ekstensifikas. Intensifikasi yangdimaksud disini adalah pemberdayaan

(3)

daerah yang baru. Dilaksanakannya Intensifikasi dan Ekstensifikasi maka baik daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota diharapkan untuk terus menggali potensi daerahnya masing-masing sesuai dengan kewenangannya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan sumber-sumber penerimaan bagi pendapatan daerah.

Menurut pendapat Ibnu Syamsi (1988 : 213) bahwa Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan daerah semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan Pendapatan Asli Daerah, maka semakin tinggi kualitas otonomnya. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 telah ditetapkan banwa sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daearah (PAD) terdiri dari :

a. Hasil pajak daerah. b. Hasil retribusi daerah.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, adalah pendapatan yang diperolah melalui usaha penggalian sumber-sumber keuangan yang dimiliki daerah.

(4)

dana sesuai kewenangan dalam mengatur rumah tangganya sendiri terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kabupaten Tanggamus tentunya memerlukan biaya yang besar dalam

melaksanakan pembangunan daerahnya, oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Tanggamus berusaha menggali keuangan yang berasal dari PAD. Perkembangan PAD Kabupaten Tanggamus tahun 2005-2009 disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2009

Tahun Anggaran PAD

(Rp.)

Perkembangan (%)

2005 10.872.111.581 -

2006 15.038.624.292 38,32

2007 13.139.814.012 -12,63

2008 15.314.297.536 16,55

2009 12.812.473.331 -16,33

Jumlah 25,91

Rata-Rata 6,48

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Tanggamus 2010.

(5)

Salah satu sumber keuangan yang diharapkan peranannya dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, retribusi daerah adalah iuran yang diberikan kepada pemerintah daerah. Sedangkan wajib retribusi adalah orang atau badan yang memakai atau memperoleh jasa pelayanan yang diberikan oleh daerah.

[image:5.595.113.510.511.649.2]

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah hasil retribusi daerah dimana penentuan tarif dan pemungutannya telah diatur dalam suatu peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Retribusai daerah merupakan salah satu pendapatan yang potensial untuk dapat dimanfaatkan dalam pembiayaan pembangunan daerah. Untuk mengetahui sumbangan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Sumbangan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2009

Tahun Retribusi Daerah (Rp.)

PAD (Rp.)

Kontribusi (%)

2005 3.549.524.000 10.872.111.581 32,64

2006 3.263.000.000 15.038.624.292 21,69

2007 3.557.925.652 13.139.814.012 27,08

2008 3.172.309.096 15.314.297.536 20,71

2009 4.630.374.475 12.812.473.331 36,14

Rata-Rata 27,65

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Tanggamus 2010

(6)

pencapaian sebesar 36,14 %. Sedangkan pencapaian terendah terjadi pada tahun 2008 sebesar Rp. 3.172.309.096 atau dengan tingkat pencapaian sebesar 20,71 %, secara keseluruhan pencapaian retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten

Tanggamus sebesar 27,65 %.

Salah satu sektor yang memberikan masukan bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanggamus adalah dari hasil Reteribusi Pasar Grosir dan Pertokoan. Menurut Paraturan Derah Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan di jelaskan bahwa pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar/pertokoan yang disetorkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah pasar dan pihak swasta. Untuk mengetahui potensi, Pemerintah Kabupaten Tanggamus mencatat target dan realisasi Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan tahun 2005-2009. Adapun target dan realisasi Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3. Target dan Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2009

Tahun Target

(Rp.)

Realisasi (Rp.)

Pencapaian (%)

2005 167.600.000 141.355.000 84,34

2006 173.600.000 153.440.000 88,43

2007 133.500.000 78.750.000 58,99

2008 165.750.000 116.745.000 70,43

2009 179.500.000 168.590.000 98,92

Jumlah 401,1

Rata-Rata 80,22

(7)

Tabel 3 menunjukkan target dan realisasi retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan di Kabupaten Tanggamus tahun 2005-2009. Realisasi terbesar terjadi pada tahun 2009 sebesar Rp. 168.590.000 atau dengan persentasi pencapaian sebesar 93,92 %, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2007 sebesar Rp. 78.750.000 dengan tingkat persentase pencapaian sebesar 58,99 %. Secara keseluruhan rata-rata tingkat persentase pencapain sebesar 78,63 % setiap tahunnya.

[image:7.595.113.510.373.518.2]

Selanjutnya untuk mengetahui kontribusi retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan pada Retribusi Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4. Kontribusi Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan Pada Retribusi Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2009

Tahun Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan

(Rp.)

Retribusi Daerah (Rp.)

Kontribusi (%)

2005 141.355.000 3.070.982.878 4,60

2006 153.440.000 3.542.050.186 4,33

2007 78.750.000 3.557.925.652 2,21

2008 116.745.000 3.172.309.096 3,68

2009 168.590.000 4.630.374.475 3,64

Jumlah 18,46

Rata-Rata 3,69

Sumber : Dinas Pasar Daerah Kabupaten Tanggamus 2010

Kontribusi retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan pada Retribusi Daerah Kabupaten Tanggamus berfluktuasi dengan rata-rata kontribusi sebesar 3,69 %. Pada tahun 2005 kontribusi retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan sebesar 4,60 %, pada tahun 2006 sebesar 4,33 %, pada tahun 2007 sebesar 2,21 %, pada tahun 2008 sebesar 3,68 % dan pada tahun 2009 sebesar 3,64 %.

(8)

[image:8.595.114.519.196.757.2]

bangunan wajib retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah dan Luas Serta Jenis Bangunan Wajib Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan Di Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2009

Tahun Jenis Bangunan

Ruko Toko & Kios Los

Luas Bangunan

(M2)

Jumlah (Unit)

Luas Bangunan

(M2)

Jumlah (Unit)

Luas Bangunan

(M2)

Jumlah (Unit) 2005 5.0 x 12.0

3.0 x 4.0 4.0 x 4.0 4.0 x 7.5 4.0 x 6.0 4.0 x 8.0

15 17 9 12 9 8