PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMETAAN DAN PENDATAAN DESA RAWAN NARKOBA
(Studi Desa Kejadian Kecamataan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)
(Skripsi)
Oleh
RANGGA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMETAAN DAN PENDATAAN DESA RAWAN NARKOBA
(Studi Pada Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)
Oleh:
Rangga
Masalah Narkotika dan Obat-obatan terlarang (narkoba) saat ini sudah menjadi masalah yang akut di dalam masyarakat. Saat ini, di Indonesia, masalah penyalahgunaan narkotika sangat memprihatinkan. Terdapat 42 warga kejadian yang wajib dibina Jumlah kasus penyalahgunaan narkotika disetiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini : 2015 sebanyak 1.251 orang, 2016 sebanyak 1.682 orang, 2017 1.966 orang. Salah satu daerah yang tingkat narkobanya tinggi adalah Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, peneliti memiliki tujuan untuk menjawab bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pemetaan dan Pendataan Desa Rawan Narkoba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara,observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peran Pemerintah Desa Kejadian Dalam Mewujudkan Zona Anti Narkoba Sudah berhasil karena: 1. Upaya pendataan dan pemetaan sudah dilakukan, oleh Pemerintah Desa dan Polda Lampung, ini sudah sesuai dengan tugas pemerintah desa. 2. Upaya pembinaan serta pemasangan spanduk-spanduk dan sticker sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah desa telah menjalankan upaya tersebut dengan benar, upaya pendataan, pemetaan, pembinaan serta pemasangan spanduk- sapanduk dan seticker, hal ini didukung dengan dokumen yang ada dilaporan desa serta Reserse Narkoba Polda Lampung. Berdasarkan upaya yang telah dilakukan pemerintah desa, tingkat pemakai dan pengedar di desa tersebut menjadi berkurang bahkan hampir tidak ada lagi, ditahun 2018 tidak ada lagi penggerebekan serta penangkapan di Desa Kejadian.
THE ROLE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN MAPPING AND ADMINISTRATION OF DRUG VILLAGES
(Study in Kejadian Village, Tegineneng Subdistrict, Pesawaran District)
By: Rangga
Narcotics and illegal drugs problems are now an acute problem in society. This period in Indonesia, problem of narcotics abuse is very concerning. There are 42 residents who are obliged to be fostered. The number of narcotics abuse cases in every year has always increased, it can be seen in the table below through many year: in 2015 there were 1,251 people, in 2016 there were 1,682 people, and 2017 for about 1,966 people fall through this case. One of the areas with high levels of narcotics is Kejadian Village, Tegineneng Subdistrict, Pesawaran District, the researchers have a purpose to answer how the Role of the Village Government in Mapping and Data Collection of Narcotics-prone Villages. The method used in this study is a qualitative method, data collection techniques are carried out by means of interviews and documentation. The results of this study indicate that the Role of the Village Government of Events in Realizing the Anti Narcotics Zone has been successful because: 1. The data collection and mapping efforts have been carried out, by the Lampung Village and Polda Government, this is in accordance with the task of the village government. 2. Guidance and installation of banners and stickers has been done well by the government. The village government has carried out these efforts correctly, efforts to collect, map, guide and install banners and labels, this is supported by the documents in the village reports and the Lampung Police Narcotics Investigation. Based on the efforts that have been made by the village government, the level of users and dealers in the village has decreased even almost no longer, in 2018 there were no more raids and arrests in the Village of Genesis.
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMETAAN DAN PENDATAAN DESA RAWAN NARKOBA
(Studi Desa Kejadian Kecamataan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)
Oleh
Rangga
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
Pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG
RIWAYAT HIDUP
MOTO
Sesungguhnya ALLAH menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang Berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum
diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
(QS. An-Nisa : 58)
Sebuah hidup yang tenang dan sederhana akan membawa lebih banyak kebahagian ketimbang terus menerus mengejar sukses namun selalu diliputi
kegelisahan.
(Albert Einstein)
Jangan katakan “masih ada waktu” atau “nanti saja” lakukan segera dan gunakan waktumu dengan bijaksana.
SANWACANA
Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemetaan dan Pendataan
Desa Rawan Narkoba “ sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu
Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai akibat dari keterbatasan yang ada pada diri penulis.
Pada kesempatan ini, penulis sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telas banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:
1. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs.R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Politik Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Hi. Aman Toto, D,M.H. dan bapak Budi Harjo, S.Sos.M.IP. selaku pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberikan saran demi terciptanya skripsi ini. Terima kasih semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Orang yang selalu memberikan perhatian, semangat dan dukungan moral maupun material kedua orang tua bapak dan umi serta abang dan aying, terima kasih banyak atas semua yang telah diberikan kepada saya.
7. Teman –teman seperjuanganku Yones, Riki, Oca, Qibil, Hesti, terima kasih telah membantu serta memberikan semangat untuk saya dalam mengerjakan sekripsi ini. Teman-teman kobumsqued Syva, lania, cana, atika dinda, dilla, adon, ari, ook, ara, Nabila, terima kasih karna telah memberikan dukungan yang tidak henti dan sudah susah payah mau menemani saya dalam segala hal semoga kita semua mendapat masa depan yang cerah AMIN.
8. Teman-teman kampusku jejen, ciw, aldo, dani, ardy, iqbal, ika, lusita, ridwan, irwansyah, darma , abdi, serta seluruh teman-teman angkatan 2013 yang tidak mungkin saya
sebutkan satu persatu, semoga kita bertemu dalam kesuksesan AMIN.
9. Teman –teman SMA Dini, Ayu D, Ayu W, Ridho, terimakasih sudah mau disibukan dengan urusan skripsi sy, semoga kita sukses selalu.
10. Teman Sekelompok KKN Desa Sidorejo Selama 40 hari (namuri, widi, fajar, della, anisa, bara) semoga KKN kita menjadi cerita yang indah di masa tua AMIN.
Semoga Allah SWT membalas amal baik kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.
Bandar Lampung, 12 Oktober 2018
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI ... i
DAFTAR TABEL ... ii
DAFTAR GAMBAR ... iii
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... 1
B. Rumusan Masalah ... 14
C. Tujuan Penelitian ... 15
D. Manfaat Penelitian ... 15
II. TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Peran ... 16
B. Tinjauan Tentang Pemerintah Desa ... 19
1. Pemerintah Desa ... 19
2. Pengertian Desa ... 21
3. Tinjauan Tentang Otonomi Desa ... 22
C. Tinjauan Tentang Narkoba ... 26
1. Jenis-Jenis Narkoba ... 30
2. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba ... 34
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Narkoba ... 36
4. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba ... 38
5. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba ... 44
D. Kerangka Pikir ... 44
III. METODE PENELITIAN A. Tipe Penelitian ... 48
B. Fokus Penelitian ... 49
C. Lokasi Penelitian ... 50
D. Jenis Data ... 51
E. Teknik Pengumpulan Data ... 53
F. Informan ... 54
G. Teknik Analisis Data... 55
1. Luwas Wilayah Desa Kejadian ... 59
2. Penduduk ... 59
3. Pendidikan ... 60
4. Potensi Desa ... 60
5. Tugas Kepala Desa ... 61
6. Zona Anti Narkoba ... 62
V. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian ... 72
VI. SIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ... 81
B. Saran ... 82
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1 Data Kasus Narkoba... 8
Tabel 2 Data Desa ... 10
Tabel 3 Data Informan ... 54
Tabel 4 Profil Informan ... 73
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1 Data Kasus Narkoba... 8
Tabel 2 Data Desa ... 10
Tabel 3 Data Informan ... 54
Tabel 4 Profil Informan ... 73
DAFTAR GAMBAR
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Masalah narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) bukan lagi hal yang tabu bagi masayarakat Indonesia saat ini. Narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. (Jurnal : Makarao. Muh. Taufik. Tindak Pidana Narkotika. 2003).
Penyelundupan narkoba bukan saja dikategorikan sebagai isu domestik. Saat ini, pemberantasan narkoba ilegal sudah menjadi bagian penting dalam agenda internasional. (Jurnal: Kartaatmaja. Menuju ASEAN Bebas Narkoba 2015. 2014).
Narkoba berperan besar dalam proses penghancuran sebuah negara. Efeknya sangat buruk sehingga pecandu narkoba sering disebut sebagai just generation. Biasanya mereka yang sudah mengkonsumsi narkoba sangat
sedikit yang bisa melepaskan diri dari narkoba atau sangat tergantung pada barang haram tersebut. Pada saat krisis seperti sekarang ini narkoba menjadi obat penenang sehingga bisa menjadi sarana orang untuk melupakan kesusahan yang dirasakan. Barang terlarang itu seringkali muncul dalam obat yang mengandung zat adiktif. Maraknya peredaran narkoba membuat Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia Darurat Narkoba. Pernyataan ini bermakna sangat dalam. Menggambarkan keseriusan permasalahan yang dihadapi Bangsa Indonesia. Makna darurat bisa diartikan harus segera ditangani, dan akan mengakibatkan masalah yang serius apabila tidak segera diatasi. (sumber:http://jogja.tribunnews.com/2017/09/24/indonesia-darurat-narkoba).
merusak moral para pelajar dan generasi muda (sumber:
https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/08/22/ocayad384-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia-mengerikan).
Hasil survei yang dilakukan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) UI tahun 2008 diperoleh angka prevalensi mencapai 1,9% dan pada tahun 2011 meningkat hingga 2,2% atau lebih kurang 4 juta penduduk Indonesia usia 10 sampai dengan 60 tahun sebagai penyalahguna narkotika. Pada tahun 2011 data dari United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) diperkirakan bahwa antara 167 juta sampai 315
juta atau3,6% sampai dengan 6,9%penduduk dunia usia 15-64 tahun menggunakan narkotika minimal sekali dalam setahun. Perlu kita waspadai meningkatnya narkotika jenis baru atau New Psychoactive Substances (NPS) di dunia, dimana saat ini terdapat 354 jenis NPS dan di Indonesia ditemukan 29 NPS. Tahun 2017 juga terdapat narkotika jenis baru yaitu Gorila danflakka (sumber:
https://www.merdeka.com/peristiwa/budi-waseso-penyalahgunaan-narkoba-sudah-menjalar-ke-sd-sampai-sma.html).
penyalahgunaan Narkotika pada kelompok pekerja. (Mastufa. Rizka. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Pesawaran. 2017).
Dalam dunia medis, penggunaan narkoba dalam proses pengobatan bukan merupakan pelanggaran hukum. Tetapi ketika digunakan tanpa pengawasan yang tepat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan atau kecanduan, merusak organ tubuh, mengganggu kemampuan berpikir seseorang dan mengakibatkan kerusakan mental. Penyalahgunaan narkoba juga dapat menyebabkan kematian. Dampak yang lebih luas akibat penggunaan narkoba ilegal adalah berkurangnya produktivitas masyarakat dan meningkatnya jumlah kejahatan. (Kartaatmaja : 2014).
http://mediaindonesia.com/read/detail/144732-indonesia-darurat-narkotika-2018-ini-faktanya).
Peredaran narkoba di Indonesia menjadi ancaman yang serius bagi masyarakat. Hal tersebut terekam dalam hasil survei Litbang Kompas pada 2-4 Agustus 2017 lalu. Sebanyak 88,2-4 persen responden menganggap peredaran narkoba sudah pada tahap sangat mengancam ketahanan bangsa. Sementara itu, sebanyak 7,5 persen responden menjawab bahwa peredaran narkoba mengancam, namun masih tahap awal. Sebanyak 2,8 persen responden lainnya menyatakan tidak mengancam, dan 1,3 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Selain itu, pada survei, sebanyak 51,5 responden mengaku memiliki kerabat atau anggota keluarga yang pernah menyalahgunakan narkoba. Data BNN menyebutkan, dua dari 100 pelajar dan mahasiswa di Indonesia menggunakan narkoba. Terpaparnya pecandu narkoba berusia muda ini jadi ancaman yang serius dan berpotensi merusak semangat dan mental generasi muda membangun bangsa, Generasi muda yang mengonsumsi psikotropika tak akanbisa produktif karenasistem saraf otaknya rusak. (sumber: https://kompas.id/baca/utama/2018/03/01/rp-64-triliun-hasil-narkoba/).
aparat hukum belum maksimal. Selebihnya berpendapat bahwa hal ini karena minimnya pendidikan bahaya narkoba (6,4 persen), peredaran narkoba masih bebas (6,4 persen), aturan hukum kurang mendukung (5,8 persen), hukuman tidak memberi efek jera (4,9), serta alasan lainnya (11,3 persen). Peredaran narkoba berkembang dengan di dukung oleh lokasi tempat yang strategis sebagai jalur lalu lintas seperti halnya kota Medan yang merupakan jalur masuk lalu lintas yang dekat dengan Malaysia maupun Singapura. (sumber:
https://kompas.id/baca/utama/2018/03/01/rp-64-triliun-hasil-narkoba/).
Pada tahun 2012 lalu, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten menangkap empat orang yang sedang mengonsumsi sabu dan ganja di sebuah apartemen di Tangerang. Mereka adalah seorang pilot, pramugara, pramugari, dan seorang ibu rumah tangga. Pada pertengahan 2011, Muhammad Nasri pilot Lion Air, membuat pengakuan yang mengagetkan. Nasri mengaku sering mengonsumsi narkotika saat melaksanakan tugas di udara. Nasri tertangkap basah tengah berpesta sabu bersama rekannya yang merupakan kopilot, Husni Thamrin dan Imron. Ketiganya dibekuk di Apartemen The Colour, Modernland, Kota Tangerang atas kepemilikan dan penggunaan narkotika jenis sabu dan 4 butir ekstasi (Britagar.id : 2015)
kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi”, oleh karena itu, segala kegiatan penggunaan narkotika, baik itu
menanam, memelihara, menyediakan, memiliki, atau menyimpan, dalam penggunaannya bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dengan jelas hal tersebut dilarang. Bagi yang terbukti menyalahgunakan narkotika untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain maka akan dikenakan hukuman pidana maupun denda.
Sudah menjadi tugas bagi pihak kepolisian dalam menangani kasus ini. Namun sayangnya, pada saat ini tak jarang lagi terjadi kasus oknum polisi terlibat dalam kasus narkoba tersebut. Pada tanggal 09 April, 2016 lalu, seorang Brigpol, Supardi tertangkap menyembunyikan sabu seberat 3,4 kilogram di rumahya, di kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Tak hanya itu saja beberapa rekannya pun masuk dalam daftar pencarian orang oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat. Menurut Barung, Kepala Bidang Humas Polda Sulselbar, mengatakan bahwa Brigpol Edi Candra menjadi DPO karena masuk dalam sindikat narkoba. Ia berkata bahwa hal tersebut terungkap setelah mereka melakukan pengembangan sindikat narkoba dari Supardi yang membuka mulut terkait adanya beberapa sindikat narkoba (Harmawati : 2016).
Tabel 1. Data Kasus Narkoba
NO Tahun2015 Tahun2016 Tahun2017
1 1.251 Orang 1.682 Orang 1.966 Orang Sumber : Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung
Peredaran narkotika saat ini sudah sangat meluas dan terjadi di seluruh lapisan masyarakat. Kondisi seperti ini semakin parah dikarenakan banyak sekali ditemukannya kasus penyalahgunaan narkotika khususnya pada golongan remaja, pelajar, pengusaha, bahkan pejabat-pejabat negara serta aparat penegakhukum pun saat ini banyak yang ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkoba.
Salah satu kota di Indonesia yang kasus penyalahgunaan narkotika terbanyak adalah Lampung. Provinsi Lampung menempati peringkat 10 besar dari 34 provinsi di Indonesia dalam penyalahgunaan narkoba. Bedasar kancatatan Narkoba Polda Lampung pada Bulan Desember 2017 sebanyak 89.046 orang yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Provinsi Lampung juga merupakan salah satu provinsi yang berada di zona merah tingkat peredaran narkoba, hal ini dibuktikan dengan banyaknya berita tentang penangkapan pengguna narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung berhasil mengamankan dua tersangka bandar narkoba asal jaringan Medan, Sumatera Utara. Salah satu tersangka terpaksa ditembak mati lantaran melawan petugas. Keduanya diamankan di SPBU Jalan Soekarno-Hatta (by pass), Bandar Lampung, Kamis (25/1/2018), dinihari sekitar pukul 00.20 WIB
dengan penyalahgunaan narkoba terdapat di Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.
“Pemerintah Provinsi Lampung dan Polda Lampung bersama stakeholder terkait gencar mencegah dan memberantas narkoba secara masif dan komprehensif. Deklarasi Zona Bebas Narkoba di Desa Kejadian, Tegineneng, Pesawaran merupakan salah satu bentuk pencegahan dan pemberantasan narkoba. Salah satu bentuk zona tersebut dilakukan pemetaan dan pendataan warga di Desa Kejadian, Kecamatan Tegineneng, pada 6–20 Oktober 2017, melibatkan 37 personel gabungan Polda Lampung dan Polres Pesawaran. Selain itu, digelar sosialisasi dan penyuluhan. Sebanyak 59 warga yang terdiri dari 42 warga Desa Kejadian dan 17 wargaNegararatu, terdata untuk dibina” (sumber:http://www.taktiklampung.com/2017/10/tegineneng-pesawaran-dideklarasi-jadi.html, diakses pada tanggal 10 febuari 2018)
Deklarasi ini dapat menjadi momentum mewujudkan Desa Kejadian menjadi Zona Bebas Narkoba yang diharapkan dapat diikuti daerah lain. Pada akhirnya, seluruh daerah di Lampung terbebas dari narkoba.Kapolda Lampung menargetkan tahun depan angka kriminal di Lampung lebih rendah dari tahun ini. "Penandatanganan Zona Bebas Narkoba barangkali yang pertama di Republik ini. Ini bagian kontemplasi bagaimana dapat bermanfaat bagi Provinsi Lampung. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum pencegahan dan pemberantasan narkoba. Atas dasar permasalahan diatas, saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ”Peran Pemerintah dalam mewujudkan zona anti narkoba”.
masih belum dapat untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sampai saat ini.
Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dinyatakan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan serta penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional (BNN). Ayat (2) menyatakan bahwa BNN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. BNN mempunyai perwakilan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
[image:27.595.135.503.521.726.2]Sebagai komitmen dalam upaya pemberantasan narkoba ini, polda Lampung mencanangkan deklarasi zona bebas narkoba diwilayah bumi ruwai jurai. Deklarasi ini serentak dilakukan di 12 Kabupaten Provinsi Lampung yaitu: Tabel 2. Data Desa
No Kabupaten
1 Desa Ampai Kabupaten Bandar Lampung
2 Desa Sakau Kabupaten Lampung Barat
3 Desa Tanah Miring Kabupaten Lampung Utara
4 Desa Negri Subing Kabupaten Lampung Tengah
5 Desa Talang Padang Kabupaten Tanggamus
6 Menggala Kabupaten Tulang Bawang
7 Jabung Kabupaten Lampung Timur
8 Kedaton Kabupaten Lampung Selatan
9 Mulya Jati Kota Metro
10 Desa Kejadian Kabupaten Pesawaran 11 Sri Tanjung Kabupaten Way Kanan 12 Tanjung Raya Kabupaten Mesuji
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 no 12 menyatakan pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Menurut UU NO 06 Pasal 26 Kepala Desa Bertugas Menyelenggarakan Pemerintah Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakat Desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa. Serta Membina ketentraman dan ketertiban masyaraka.
Deklarasi Zona Anti narkoba di Desa Kejadian, Tegineneng Pesawaran merupakan salah satu bentuk pencegahan dan pemberantasan narkoba. Salah satu bentuk zona tersebut dilakukan pemetaan dan pendataan warga di Desa Kejadian, Kecamata Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, pada 6-20 Oktober 2017, melibatkan 37 personil gabungan Polda Lampung dan polres pesawaran. Selain itu, digelar sosialisasi dan penyuluhan.Sebanyak 42 warga Desa Kejadian terdata untuk dibina. (sumber: http://www.taktiklampung.com//2017/10/tegineneng-pesawaran -dideklarasi-jadi.html).
memfasilitasi keinginan warga zona bebas narkoba dalam penigkatan ekonomi keluarga termasuk pendanaan dan pembinaan. Akan ada pos anggaran untuk membuka lapangan kerja, sentra industri niaga, dan usaha, sehingga dapat meningkatkan status perekenomian dalam kehidupan masyarakat. (sumber:http://www.taktiklampung.com/2017//10/tegineneng-pesawaran-dideklarasi-jadi.html).
daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran juga sudah melakukan berbagai upaya dalam bentuk himbauan kepada masyarakat setempat dan juga memasang spanduk-spanduk disepanjang jalan desa yang bertujuan agar masyarakat setempat dapat mengerti bahwa pentingnya peran pemerintah desa dalam mewujudkan desa zona anti narkoba. Jaya Sakti selaku Kepala Desa Kejadian menjelaskan bahwa Desa Kejadian terbagi menjadi dua wilayah yaitu dusun satu dan dusun dua, dari dua dusun tersebut memiliki sepuluh rukun tetangga (RT) yang rata-rata jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 40-60 kepala keluarga jumlah keseluruhan warga desa kejadian 448 kepala keluarga (KK). Dua dusun tersebut memiliki etnis yang berbeda yaitu dusun satu masyarakat peribumi sedangkan dusun dua masyarakat pendatang yang menurut Kepala Desa Kejadian penyebaran narkoba lebih banyak di dusun 1. Mengenai pendidikan desa ini rata-rata lulusan SMA. Dilihat dari letak geografisnya Desa Kejadian Perbatasan langsung dengan Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Tengah. Pekerjaan masyarakatnya kebanyakan wiraswasta.
otonomi desa yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten, menuntut masyarakat untuk lebih aktif dalam memajukan kesejahteraan dan menciptakan keamanan serta kenyamanan masyarkat serta lingkungan terutama dalam penanggulangan kasus narkoba yang marak terjadi.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pentingnya peran pemerintah dalam mewujudkan desa zona anti narkoba. Hal ini masih banyaknya desa-desa yang terancam masyarakatnya masih memakai narkoba karena dari beberapa faktor yaitu kurangnya latar pendidikan yang baik, dari segi ekonomi yang rendah sehingga mereka menjual narkoba tersebut sebagai mata pencahaian mereka, dan dilihat dari segi letak geografisnya Desa Kejadian terletak pada perbatasan antara Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Tengah sehingga perbatasan tersebut mempermudah masuk dan keluarnya barang narkoba tersebut.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat disimpulkan masalahnya sebagai berikut:
“Bagaimana Peran Pemerintah Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng
C. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Dalam Pemetaan dan Pendataan Desa Rawan Narkoba di Desa Kejadian.
D. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikirian, informasi, dan pengetahuan bagi studi Ilmu Pemerintahan, masyarakat, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, mengenai peran pemerintah dalam mewujudkan desa zona anti narkoba.
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Tentang Peran
Peran adalah suatu system kaidah-kaidah yang berisikan patokan–patokan perilaku, pada kedudukan–kedudukan tertentu dalam masyarakat, kedudukan dimana dapat dipunyai pribadi atau kelompok-kelompok. Peran itu bersifat sosiologis, pribadi yang mempunyai peran dinamakan pemegang peranan (role occupant) dan perilakunya adalah berperannya pemegang peranan, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan didalam kaidah-kaidah. Dikatakan juga bahwa pemegang peranan adalah subjek hukum (Soekanto, 2006: 60).
Suatu peran dapat diuraikan dalam unsur-unsur sebagai berikut : 1. Peran yang Ideal (ideal role)
2. Peran Yang Seharusnya (expected role)
Peranan yang seharusnya adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.
3. Peran yang Sebenarnya Dilakukan (Actual Role).
Peranan yang sebenarnya dilakukan adalah seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau di masyarakat sosial yang terjadi secara nyata
Peran adalah kegiatan organisasi yang berkaitan dengan menjalankan tujuan untuk mencapai hasil yang diharapakan. Peran ditujukan pada hal yang bersifat kolektif dalam masyarakat seperti himpunan atau organisasi, berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan dalam sebuah masyarakat (Taneko, 1986: 23).
sesuatu atau peristiwa. Peran merupakan yang memegang pimpinan utama apabila akan terjadinya sesuatu atau peristiwa (Poerwadarminta, 2003: 735)
Lima aspek penting dari peran, yaitu:
a. Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
b. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (task behavior): yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
c. Peran itu sulit dikendalikan (role clarity dan role ambiguity)
d. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
e. Peran dan pekerjaan (jobs) itu tidaklah sama: seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran (Scott et al. 1981 dalam Kanfer, 1987: 197)
Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi ( ketentuan ) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut, (Hermansyah dalam jurnal Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah. 2015).
seseorang yang menduduki posisi tertentu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem sosial.
Subjek hukum pembahasan ini adalah pemegang peranan yaitu Pemerintah Desa Kejadian , yang berperan Mewujudkan Zona Anti Narkoba.
B. Tijauan Tentang Pemerintah Desa
1. Pemerintah desa
Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Pemerintahan Desa menurut HAW. Widjaja (2003: 3) dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintahan Desa
diartikan sebagai :
“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem
penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati”.
Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pemerintahan desa adalah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepela desa dan perangkat desa.
meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Kepala Desa Bertugas Menyelenggarakan Pemerintah Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakat Desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa. Serta Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa UU Pasal 26.
2. Pengertian Desa
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Ini tercermin dalam undang-undang nomor 32 Tahun 2004.
Menurut HAW. Widjaja (2003: 3) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.
Desa menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan desa sebagai berikut :
“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12).
pemerintahan desa seperti pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, semacam DPRD desa, dan kemandirian pembuatan peraturan desa semacam perda, menyebabkan daerah otonomi NKRI menjadi provinsi, kabupaten atau kota, dan desa. Reformasi telah mencapai akarnya, kesadaran konstitusi desa dan dusun diramalkan akan mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki.
Pengertian Desa menurut HAW. Widjaja (2003: 3) dan UU nomor 32 tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri, Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.
3. Tinjauan Tentang Otonomi Desa
pembangunan maupun kegiatan-kegiatan lain yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat desa sendiri.
Keberadaan otonomi desa mengacu pada konsep komunitas, yang tidak hanya dipandang sebagai suatu unit wilayah, tetapi juga sebagai sebuah kelompok sosial, sebagai suatu sistem sosial, maupun sebagai suatu kerangka kerja interaksi. Akhir-akhir ini, tuntutan daerah untuk diberi otonomi yang seluas-luasnya makin menonjol. Kondisi seperti ini sebagian orang dinilai sebagai benih-benih terjadinya disintegrasi bangsa dan disisi lain sebagian orang menilai bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya ini merupakan satu-satunya jalan keluar untuk mempertahankan integrasi nasional. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, fenomena tentang daerah yang memiliki otonomi seluas-luasnya tadi sesungguhnya bukan hal yang baru bahkan bukan lagi sesuatu yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Demikian pula, keberadaan desa-desa adat yang memiliki susunan asli ternyata tidak menimbulkan gagasan pemisah diri dari unit pemerintahan yang begitu luas, oleh karena itu, otonomi luas sesungguhnya bukan paradoksi bagi integrasi bangsa dan sebaliknya. Artinya cita-cita memberdayakan daerah melalui kebijakan otonomi luas tidak perlu disertai dengan sikap “buruk sangka” yang berlebihan tentang kemungkinan perpecahan
Kekhawatiran ini justru akan menunjukkan bahwa pemerintahan pusat memang kurang memiliki Kekuatan poltik yang kuat untuk memberdayakan daerah. Ide untuk kembali menyeragamkan sistem pemerintahan daerah dengan alasan untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa antara lain melalui penghapusan “daerah istimewa” dan
penyeragaman pemerintahan desa adalah sangat tidak kontekstual dan tidak konseptual. Perubahan kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah (termasuk pemerintahan desa) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menjadi UU Nomor 22 Tahun 1999, UU No 32 tahun 2004 serta yang terbaru dengan adanya perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah melalui penetapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, membawa implikasi yang sangat besar. Salah satu implikasi tersebut adalah bahwa desa tidak sekedar merupakan wilayah administratif sebagai kepanjangan tangan pemerintahan pusat di daerah (pelaksana asas dekonsentrasi), tetapi memiliki lebih merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi luas.
Berdasarkan kerangka waktunya, perkembangan otonomi pada kesatuan hukum masyarakat terkecil (desa) mengalami pergeseran yang sangat fluktuatif, pada satu desa memiliki otonomi yang sangat luas (most desentralized), sedang disaat lain desa tidak memiliki otonomi sama
oleh alasan-alasan yang mereka anggap sebagai kepentingan bersama. Alasan-alasan untuk membentuk masyarakat yang masih bersifat sederhana atau tradisional ini adalah pertama untuk hidup, kedua untuk mempertahankan hidupnya terhadap ancaman dari luar, dan ketiga untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya.
Kumpulan individu-individu yang membentuk desa dan merupakan sebuah daerah hukum ini, secara alami memiliki otonomi yang sangat luas, lebih luas daripada otonomi daerah-daerah hukum di atasnya yang lahir di kemudian hari, baik yang terbentuk oleh bergabungnya desa-desa dengan sukarela atau yang dipaksakan oleh pihak-pihak yang lebih kuat. Otonomi atau kewenangan desa itu antara lain meliputi hak untuk menentukan sendiri hidup matinya desa itu, dan hak untuk menentukan batas daerahnya sendiri. Selanjutnya disebutkan juga bahwa masyarakat sebagai daerah hukum, menurut hukum adat mempunyai norma-norma sebagai berikut : berhak mempunyai wilayah sendiri yang ditentukan oleh batas-batas yang sah, berhak mengurus dan mengatur pemerintahan dan rumah tangganya sendiri, berhak memilih dan mengangkat kepala daerahnya atau majelis pemerintahan sendiri, berhak mempunyai harta benda dan sumber keuangan sendiri, berhak atas tanah sendiri, dan berhak memungut pajak sendiri.
proklamasi kemerdekaan, di Indonesia sudah terdapat daerah-daerah Swapraja yang memiliki berbagai hak dan wewenang dalam penyelenggaraan berbagai urusan di wilayahnya. Ini berarti, desa secara teoritis juga memiliki hak yang bersifat telah dimiliki sejak sebelum daerah itu merupakan bagian dari Negara Indonesia. Namun dalam penyusunan peraturan tentang pemerintahan desa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, kenyataannya desa bukan lagi dianggap sebagai kesatuan masyarakat hukum yang otonom, khususnya dalam masalah administrasi pemerintahan secara umum. Terlebih lagi dengan pembentukan kelurahan, maka kesatuan masyarakat desa ini hanya berstatus wilayah administratif yang ditempatkan sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat (pelaksana asas dekonsentrasi).
C. Tinjauan Tentang Narkoba
Narkoba disebut juga NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya.) adalah obat, bahan, atau zat bukan makanan yang jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan, dapat berpengaruh pada kerja otak (susunan saraf pusat) dan sering kali menimbulkan ketergantungan serta dapat menyebabkan gangguan pada fisik, psikis dan fungsi sosial. (sumber: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
disalahgunakan dan dapat menimbulkan adiksi (ketagihan) (Rizali & Putra, 2000: 46).
Narkoba atau Napza adalah obat, bahan, dan zat bukan makanan, yang jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan berpengaruh pada kerja otak (susunan saraf pusat) dan sering menyebabkan ketergantungan.Akibatnya, kerja otak berubah (meningkat atau menurun); demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernafasan, dan lain-lain) (Martono & Joewana. 2008: 5).
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (UU No.35/2009 tentang Narkotika).
Psikotropika merupakan zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal dan perilaku.
(Erythroxyion coca) dan ganja (Cannabis sativa). Sekarang narkoba jenis narkotika adalah Opium atau Opioid atau Opiat atau Candu, Codein, Methadone (MTD), LSD, PC, mescalin, barbiturat, demerol, petidin, dan lainnya (Partodiharjo, 2000: 11).
Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu: narkotika alami, narkotika semi sintetis, dan narkotika sintetis. Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) seperti :
a. Ganja, adalah tanaman dengan daun yang menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus dengan jumlah jari yang selalu ganjil (5,7 dan 9), bisa tumbuh di daerah tropis. Di Indonesia tanaman ini banyak tumbuh di beberapa daerah, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, dan lain-lain. Cara penyalahgunaanya adalah dengan dikeringkan dan dijadikan rokok yang dibakar dan dihisap. Nama jalanan yang sering digunakan ialah: grass, cimeng, ganja dan gelek.
b. Hasis, adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa yang biasanya digunakan para pemadat kelas tinggi. Penyalahgunaannya adalah dengan menyuling daun hasis/ganja untuk diambil sarinya dan digunakan dengan cara dibakar.
dicampur dengan zat kimia tertentu untuk menjadi kokain yang memiliki daya adiktif yang lebih kuat.
d. Opium, adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah, dimana getahnya dapat menghasilkan candu (opiat). Opium tumbuh didaerah yang disebut dengan Segitiga Emas (Burma-Laos, Thailand). Opium pada masa lalu digunakan oleh masyarakat Mesir dan Cina untuk mengobati penyakit, memberikan kekuatan, dan menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu.
Narkoba semi-sintetis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Beberapa jenis semi-sintetis yang disalahgunakan adalah sebagai berikut :
a. Kodein, adalah alkaloida yang terkandung dalam opium dan banyak dipergunakan untuk keperluan medis. Dengan khasiat analgesic yang lemah, kodein dipakai untuk obat penghilang (peredam) batu.
b. Morfin, adalah getah opium yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu yang memiliki daya analgesic yang berbentuk kristal, berwarna putih dan berubah menjadi kecoklatan serta tidak berbau. Biasa dipakai di dunia kedokteran sebagai penghilang rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).
bagian berbaris lurus diatas permukaan kaca atau benda-benda yang mempunyai permukaan datar kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot seperti sedotan.
Narkoba sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkoba. Narkotika sintetis berfungsi sebagai pengganti sementara untuk mencegah relapse sehingga penyalahguna dapat menghentikan ketergantungannya. Adapun contoh dari narkotika sintetis adalah :
a. Petidin, obat yang digunakan untuk pengobatan rasa sakit tingkat menengah hingga kuat. Petidin adalah obat yang aman untuk digunakan karena memiliki resiko ketergantungan yang rendah.
b. Methadone, adalah opioida sintetis yang digunakan secara medis sebagai analgesic. Methadone juga dapat digunakan untuk terapi rasa sakit yang kronis dalam jangka panjang dengan biaya yang sangat rendah. Kegunaan methadone dalam pengobatan ketergantungan memberikan hasil yang dapat menstabilisasi para pasien dengan menghentikan gejala putus obat (withdrawal syndrome) dan juga pada akhirnya menghentikan ketergantungan mereka terhadap opioida.
1. Jenis-Jenis Narkoba
Dalam penggolongannya terdapat beberapa jenis-jenis narkoba yaitu: a. Narkotika
berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 22/1997 Tentang Narkotika) atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 disebutkan bahwa narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu:
1) Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Heroin, Kokain, Ganja, Putaw (Heroin tidak murni berupa bubuk)
2) Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin dan turunannya.
b. Psikotropika
Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku, digunakan untuk mengobati gangguan jiwa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997). Menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1997, narkoba jenis psikotropika dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu:
1. Golongan I sangat tinggi menimbulkan ketergantungan dan selain untuk ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai barang terlarang, sehingga dilarang keras digunakan atau diedarkan di luar ketentuan hukum. Contoh ekstasi (MDMA) dan (LSD) yang banyak disalahgunakan.
2. Golongan II berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan dengan cara selektif dan digunakkan pada pengobatan. Contoh Ritalin amfetamin dan metamfetamin
3. Golongan III mempunyai potensi sedang dalam menyebabkan ketergantungan, dapat digunakan untuk pengobatan tetapi harus dengan resep dokter. Contoh: amorbarbital, brupronorfina, dan mogadon (sering disalahgunakan).
(sering disalahgunakan), pil koplo (sering disalahgunakan), obat penenang (sedativa), dan obat tidur (hipnotika).
c. Zat Adiktif Lain
Zat Adiktif adalah zat yang dapat menimbulkan adiksi (addiction) yaitu ketagihan sampai pada dependensi (dependency) yaitu ketergantungan, misalnya zat atau bahan yang tergolong amphetamine, sedativa/hipnotika, termasuk tembakau atau rokok. Bahan Adiktif merupakan zat-zat yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika, tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan. Biasanya ketergantungan seseorang terhadap zat atau bahan adiktif ini merupakan pintu gerbang kemungkinan adiksi mereka terhadap narkotika dan psikotropika. Zat psikoaktif lain adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh terhadap kerja otak, yang sering disalahgunakan adalah sebagai berikut :
1) Alkohol pada minuman keras, terdiri dari golongan A dengan kadar etanol 1-5%, contoh bir golongan B dengan kadar etanol 5-20%, contoh sebagai jenis minuman anggur golongan C dengan kadar etanol 20-45%, contoh Whiskey, Vodka, TKW, Mansion House, Johny Walker, dan Kamput.
disalahgunakan dengan cara dihirup, terutama pada anak usia 9-14 tahun.
3) Nikotin terdapat pada tembakau. Rokok mengandung 4.000 zat. Yang paling berbahaya adalah nikotin merupakan bahan penyebab ketergantungan.
2. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba
Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkoba dapat bersifat bahaya pribadi bagi pemakainya dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada keadaan fisik, psikis maupun keadaan sosial seseorang, adapun bahaya tersebut yaitu:
a. Secara Fisik :
1) Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi. 2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler)
seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah. 3) Gangguan pada kulit (dermatologi) seperti : penanahan (abses),
alergi.
4) Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru. 5) Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, suhu tubuh
6) Akan berakibat fatal apabila terjadi over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. over dosis dapat menyebabkan kematian
7) Dampak kesehatan reproduksi pada remaja laki-laki dapat mengakibatka terjadinya penurunan kadar hormon testosteron, penurunan dorongan seks, disfungsi ereksi, hambatan ejakulasi, pengecilan ukuran penis dan gangguan sperma.
8) Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan terjadi penurunan dorongan seks, gangguan pada hormon estrogen dan progesteron, kegagalan orgasme, hambatan menstruasi, pengecilan payudara, gangguan sel telur, serta pada wanita hamil dapat menyebabkan kekurangan gizi sehingga bayi yang dilahirkan juga dapat kekurangan gizi, berat badan bayi rendah, bayi cacat serta dapat menyebabkan bayi keguguran. 9) Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya
pemakaian jarum suntik secara bergantian, resikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.
b. Secara Psikologi
5) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.
c. Secara Sosial
1) Gangguan mental 2) Anti-sosial dan asusila 3) Dikucilkan oleh lingkungan
4) Merepotkan dan menjadi beban keluarga
5) Pendidikan menjadi terganggu dan masa depan suram.
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Narkoba
Menurut Alatas Husein.H (2001:23) ada beberapa faktor yang menyebabkan individu mengkonsumsi narkoba. Pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar. Pertama, sebab-sebab yang berasal dari faktor individu dan kedua sebab-sebab yang berasal dari lingkungannya. Faktor individual yaitu meliputi:
a. Faktor Internal
2) Intelegensi. Dalam konseling sering dijumpai bahwa kecerdasan pemakai narkoba lebih banyak berada pada taraf rat-rata dan dibawah rata-rata kelompok seusianya.
3) Usia mayoritas pemakai narkoba adalah kaum remaja. Hal ini disebabkan karena kondisi sosial psikologis yang butuh pengakuan, identitas dan kelabilan emosi sementara individu yang berada pada usia yang lebih tua menggunakan narkoba sebagai penenang.
4) Dorongan kenikmatan narkoba dapat memberikan kenikmatan yang unik dan tersendiri. Perasaan enak mulanya diperoleh dari mulai coba-coba lalu lama-lama akan menjadi suatu kebutuhan. 5) Perasaan ingin tahu adalah kebutuhan setiap orang. Proses awal
terbentuknya seorang pemakai diawali dengan coba-coba karena rasa ingin tahu, kemudian menjadi iseng, menjadi pemakai tetap dan pada akhirnya akan menjadi seorang pemakai yang tergantung.
6) Memecahkan persoalan kebanyakan para pemakai menggunakan narkoba untuk menyelesaikan persoalan. Pengaruh narkoba dapat menurunkan tingkat kesadaran pemakai dan membuatnya lupa pada persoalan yang dialaminya.
b. Faktor Eksternal
1) Faktor lingkungan meliputi:
maka pemakai terdorong untuk mencari dunianya yang lain yaitu menggunakan narkoba sebagai pelarian.
b) Pekerjaan pada umumnya pemakai menggunakan narkoba karena mereka lebih mudah untuk memperoleh narkoba tersebut menggunakan uang yang mereka peroleh dari hasil mereka bekerja.
2) Faktor masyarakat meliputi :
a) Kelas sosial ekonomi pada umumnya pemakai berasal dari
sosial ekomoni menengah keatas. Hal inimungkin terjadi karena mereka mudah mendapatkan informasi dan relatif memiliki uang yang cukup untuk membeli narkoba.
b) Tekanan kelompok kebanyakan pemakai mulai mengenal narkoba dari teman sekelompoknya. Bila kelompok pemakai narkoba menekankan anggotanya berbuat hal yang sama maka penolakan terhadap tekanan tersebut dapat mengakibatkan anggota yang menolak akan dikucilkan dan akan dikeluarkan dari kelompok.
4. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
dalam pengaruh dampak negatif penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang ini yang membahayakan kesehatan pada nantinya. Berikut beberapa cara menghindari narkoba yang dilansir dalam website Badan Narkotika Nasional (BNN) antara lain adalah sebagai berikut : a. Jangan pernah untuk mencoba-coba menggunakan narkotika, kecuali
atas dasar pertimbangan medis atau dokter.
b. Mengetahui akan berbagai macam dampak buruk narkoba.
c. Memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang bisa mengantarkan kita pada penyalahgunaan narkotika.
d. Memiliki kegiatan-kegiatan yang positif, berolahraga atau pun mengikuti kegiatan kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif baik kepada kita.
e. Selalu ingatkan bahwawasannya ancaman hukuman untuk penyalah guna Narkoba, apalagi bagi pengedar Narkoba adalah Lembaga Pemasyarakatan.
f. Gunakan waktu dan tempat yang aman, jangan keluyuran malam-malam. Bersantailah dengan keluarga, berkaraoke, piknik, makan bersama, masak bersama, beres-beres bersama nonton bersama keluarga.
serta NAPZA Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif menurut BNN antara lain :
1) Menanamkan Sejak Dini Akan Arti Makna Hidup Sehat
Bila seseorang telah terjerumus pada penggunaan narkoba maka akan sulit untuk melepas dari jeratan narkotika ini. Membutuhkan waktu kesabaran ketekunan dan rehabilitasi yang baik dan tepat pada korban-korban narkotika. Contoh perilaku orang tua dalam kehidupan sehari-hari dalam mempraktekkan hidup sehat juga perlu dilakukan. Orang tua seyogyanya menjadi role-model bagi anak-anak mereka, harus memberikan contoh yang baik bila ingin anaknya berperilaku baik. Sering kali kita sebagai orang tua lupa bahwa anak kita belajar dari tingkah laku dan perilaku kita yang mereka lihat dan perhatikan setiap harinya dari bayi sampai remaja. Anak-anak kita belajar, meniru, dari orang yang sehariannya berada paling dekat dengan mereka. Maka seharusnya kita tidak merokok atau minum minuman beralkohol bila kita tidak mau anak-anak kita meniru kita atau bahkan mencoba-coba dan menyalahgunakan narkoba. 2) Informasi Yang Benar Tentang Bahaya Narkoba
dan jelas harus juga diberikan oleh sekolah-sekolah sebagai salah satu sub-kurikulum yang wajib diikuti oleh setiap anak. Seperti informasi mengenai jenis-jenis narkoba, dampak bila menggunakannya, dampaknya bagi organ-organ tubuh kita serta dampak dari segi hukumnya bila tertangkap memiliki, menggunakan atau mengedarkan narkoba, dan penyakit yang dapat diderita sebagai akibat pemakaian narkoba.
3) Peduli Pada Lingkungan Sekitar
Orang tua selalu tanggap lingkunga di rumah mereka sendri, di mana anak-anak mereka tumbuh. Orang tua harus selalu sadar akan perubahan-perubahan kecil dari perilaku sang anak. Perubahan-perubahan masa puber dan peralihan anak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, tidak sama dengan perubahan perilaku seorang anak yang mulai terekspos pada narkoba, atau yang sudah terpengaruh akibat dampak kecanduan narkoba. Orangtua juga perlu waspada dan mengetahui akan ciri tanda anak mulai menggunakan narkoba sehingga bisa secara lebih dini diobati dan direhabilitasi secepatnya.
4) Bekerjasama Dengan Lingkungan Rumah
membuat sistem pemantauan keamanan bersama tetangga lainnya yang juga melibatkan ketua RT untuk memantau keamanan umum dan memantau bila ada anak-anak di RT kita yang disinyalir menggunkan narkoba. Bila sistem yang dibangun bersama para tetangga itu kuat, dijamin gejala-gejala penyalahgunaan narkoba di pemukiman kita akan terdeteksi dan dapat tertanggulangi dengan cepat dan baik
5) Menjalin Hubungan Interpersonal Yang Baik
menanamkan arti hidup sehat serta bahaya penggunaan narkoba sedini mungkin, dan kitapun harus pandai-pandai dalam memilih teman dalam bergaul, karena teman dan lingkungan dapat membawa pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan kita.
Kebanyakan zat dalam narkoba sebenarnya digunakan untuk pengobatan dan penefitian. Tetapi karena berbagai alasan mulai dari keinginan untuk coba-coba, ikut gaya, lambang status sosial, ingin melupakan persoalan. Maka narkoba kemudian disalahgunakan. Penggunaan terus menerus dan berlanjut akan menyebabkan ketergantungan atau dependensi, disebut juga kecanduan. Tingkatan penyalahgunaan biasanya sebagai berikut: a. Coba-coba.
b. Senang-senang.
c. Menggunakan pada saat atau keadaan tertentu. d. Penyalahgunaan.
e. Ketergantungan.
5. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba
Bahaya penggunaan narkoba dapat menyebar keseluruh lapisan masyarakat apabila dibiarkan begitu saja, pencegahan merupakan upaya yang sangat penting untuk melindungi remaja dari bahaya narkoba untuk itu diperlukan beberapa cara untuk menanggulangi masalah tersebut, berikut merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba:
D. Kerangka Pikir
Pemerintah berperan penting dalam mewujudkan desa zona anti narkoba seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 no 12 menyatakan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemeandirian dan Kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
Namun dalam kenyataan nya masyarakat di Desa Kejadian belum merasakan adanya pemberdayaan atau pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat maka dari itu masih banyaknya masyarakat desa setempat yang masih belum mengerti arti pentingnya dalam mewujudkan desa zona anti narkoba.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori (Soekanto, 2006: 60). Suatu peran dapat diuraikan dalam unsur-unsur sebagai berikut :
1. Peran yang Ideal (ideal role)
Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas sosial sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.
2. Peran Yang Seharusnya (expected role)
Peranan yang seharusnya adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.
3. Peran yang Sebenarnya Dilakukan (Actual Role).
Peranan yang sebenarnya dilakukan adalah seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau di masyarakat sosial yang terjadi secara nyata.
Gambar 1. Kerangka Fikir Peran Pemerintah
Peran yang ideal (ideal role)
Peran yang seharusanya (expected role)
Peran yang sebenarnya (actual
role)
III.METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian
Adapun dalam penelitian ini,peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2009:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskanpada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualiatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2009:5) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.
dan bahasa, pada sutu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
Menurut Sugiyono (2009:29) metode deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Sedangkan, Sukmadinata (2006:72) menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah sebuah metode yang berusaha mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang sedang berlangsung.
Moleong (2009:8) mengemukakan terdapat 11 karakteristik dari penelitian kualitatif, salah satunya yakni deskriptif. Deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Oleh karna itu, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.
B. Fokus Penelitian
Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian.
Fokus penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam membimbing dan mengarahkan jalannya penelitian Melalui fokus penelitian ini suatu informasi dilapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah fokus penelitian ini saling berkaitan.
Penelitian ini memfokuskan pada peran Pemerintah dalam mewujudkan zona anti narkoba menggunakan teori Soekanto yaitu:
1. Peran yang ideal (ideal role)
Dengan indikator Peran yang Ideal Pemerintah Desa Kejadian telah melakukan berbagai upaya dengan cara memberikan pengarahan atau sosialisasi kepada msyarakat dalam bentuk arahan maupun spanduk, dengan demikia artinya Peran yang Ideal tersebut Peran yang diharapkan oleh masyarakat di Desa Kejadian
Mengetahui tentang :
Pengarahan anggota kepolisian kepada mantan narkoba
2. Peran yang seharusnya (expected role)
perubahan. Mengacu pada UU No 06 Pasal 1 nomor 12 dan Pasal 26 mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kepala Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakat Des, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
3. Peran yang sebenarnya (actual role)
Dengan indikator Peran yang Sebenarnya adalah dimana Pemerintah Desa Kejadian melakukan berbagai upaya diantaranya sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk spanduk, arahan, dan juga sudah membentuk suatu Organisasi Kelompok para mantan pengedar narkoba.
C. Lokasi Penelitian
D. Jenis Data
Menurut Lofland dalam Moleong (2009:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal ini, jenis data dibagi ke dalam kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto, dan lainnya.Data adalah bahan keterangan dalam suatu objek penelitian yang diperoleh. Oleh karna itu, sumber data dalam penelitian ini dapat digolongkan kedalam dua jenis data, yaitu:
1. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan di lapangan melalui wawancara mendalam (indept interview) dan observasi partisipasi. Data primer dalam penelitian ini terdiri dari:
a. Peran yang ideal (ideal role)
Dengan indikator Peran yang Ideal Pemerintah Desa Kejadian telah melakukan berbagai upaya dengan cara memberikan pengarahan atau sosialisasi kepada msyarakat dalam bentuk arahan maupun spanduk, dengan demikia artinya Peran yang Ideal tersebut Peran yang diharapkan oleh masyarakat di Desa Kejadian
Mengetahui tentang :
Pengarahan anggota kepolisian kepada mantan narkoba
b. Peran yang seharusnya (expected role)
menggambarkan para pengedar narkoba menjadi satu kesatuan untuk membuat suatu perubahan. Mengacu pada UU No 06 Pasal 1 nomor 12 dan Pasal 26 mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kepala Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakat Des, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
c. Peran yang sebenarnya (actual role)
Dengan indikator Peran yang Sebenarnya adalah dimana Pemerintah Desa Kejadian melakukan berbagai upaya diantaranya sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk spanduk, arahan, dan juga sudah membentuk suatu Organisasi Kelompok para mantan pengedar narkoba
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan dilapangan, seperti dokumen dan sebagainya.Dokumen tersebut dapat berupa buku-buku dan literature lainnya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 2.
3. http://www.taktiklampung.com/2017/10/tegineneng-pesawaran-dideklarasi-jadi.html
4. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa
E. Teknik Pengumpulan Data
Menurut Abdurrahmat Fathoni (2011:104) secara metodologis dikenal beberapa macam teknik pengumpulan data diantaranya :
a. Observasi
Peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung dengan cara peneliti secara langsung berkunjung di lokasi penelitian yaitu di Pemerintah Desa Kejadian. Melalui observasi peneliti mencari informasi lebih banyak.
b. Wawancara
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dokumen yang digunakan dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku harian, laporan kegiatan, panduan pelaksanaan kegiatan, arsip-arsip, foto-foto, dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Teknik dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang tidak didapatkan dari proses wawancara agar data yang diperoleh peneliti dapat teruji kebenarannya, dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan peran pemerintah desa kejadian dalam mewujudkan zona anti narkoba.
F. Informan
[image:71.595.137.516.560.692.2]Informan adalah orang-orang atau pihak yang terkait dan dinilai memiliki informasi.Informan yang telah dipilih tersebut adalah:
Tabel 3. Data informan
No Nama Jabatan
1. Jaya Sakti Kepala Desa Kejadian
2. Sholic Saadi. M Seketaris Desa Kejadian
3. Rizky
Pujiantho. SH
Kasubbag Minipos Reserse
Narkoba Polda Lampung
