Text ABSTRAK pdf

POLA BAGI HASIL PERIKANAN TANGKAP DI KOTA KARANG BANDAR LAMPUNG

(Skripsi)

Oleh

YUNITA ANDRIANI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

ABSTRAK

POLA BAGI HASIL PERIKANAN TANGKAP DI KOTA KARANG BANDAR LAMPUNG

Oleh

YUNITA ANDRIANI

Usaha perikanan tangkap merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Kota Karang Bandar Lampung. Usaha perikanan tangkap di Kota Karang Bandar Lampung saat ini masih bersifat tradisional dimana usaha kegiatan penangkapan ikan merupakan warisan turun temurun dengan memperhatikan gelombang dan gelap atau terangnya bulan sehingga hasilnya kurang efisien. Selain itu, biaya operasional yang dikeluarkan juga tinggi. Praktek bagi hasil nelayan di Kota Karang Bandar lampung terjadi berdasarkan kebiasaan setempat tanpa adanya perjanjian tertulis. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Pola Bagi Hasil Perikanan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap serta menghilangkan unsur-unsur yang bersifat pemerasan dan setiap pihak yang berpartisipasi memperoleh bagian yang adil dari usaha tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana pola bagi hasil perikanan tangkap di Kota Karang Bandar Lampung (2) bagaimana pengawasan Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap pola bagi hasil perikanan tangkap.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan empiris berdasarkan fakta-fakta hukum yang bersumber dari substansi peraturan perundang-undangan, serta penelitian hukum empiris dengan berdasarkan hasil riset pada TPI Lempasing dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, pola bagi hasil yang diterapkan oleh nelayan Kota Karang Bandar Lampung terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bagi hasil 60% untuk nelayan pemilik dan 40% untuk nelayan penggarap purse siene, serta bagi hasil 50% untuk nelayan pemilik dan 50% untuk nelayan penggarap gillnet atau jaring insang, bagan berperahu, boat siene atau payang, cantrang dan arad, yang sudah sesuai dengan pembagian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964. Namun, dari pola bagi hasil yang terjadi pada masyarakat nelayan Kota Karang Bandar Lampung tidak adanya pengawasan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung seperti apa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakadilan jika timbul permasalahan dalam pola bagi hasil perikanan. Pengawasan pemerintah diperlukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan.

ABSTRACT

FISHERMEN’S PROFIT SHARING PATTERN OF CAPTURE FISHERIES IN KOTA KARANG BANDAR LAMPUNG

By

YUNITA ANDRIANI

Capture fishery business is one of the livelihoods of the people in Kota Karang Bandar Lampung. The capture fishery business in Kota Karang Bandar Lampung is still traditional where fishing business activities are hereditary and by paying attention to the waves and phases of the moon so the result is less efficient. In addition, the operational costs incurred are also high. Fishermen practice profit sharing in Kota Karang Bandar Lampung happens with local customs without any written agreement. With the enactment of Act No. 16 of 1964 regarding Fishery Sharing Pattern, this is expected to improve the lives of the fishermen, eliminate the elements of extortion and ensuring each participating party gets a fair share of the business. The problems in this research are (1) how the pattern of the fishermen’s profit sharing in Kota Karang Bandar Lampung, and (2) how the supervision of the local government of Bandar Lampung City to the fishermen’s profit sharing pattern. This research method uses normative and empirical research based on legal facts derived from the substance of legislation, as well as research into empirical law based on the results of research at TPI Lempasing and Department of Marine and Fisheries of Bandar Lampung City.

The result of the research shows that, profit sharing pattern that are applied by the Kota Karang Bandar Lampung fishermen is divided into two forms, where the owner receives 60% and the fish workers receive 40% with purse siene, and where the owner and fish workerseach receive 50% for gillnet or jaring insang, bagan berperahu, boat siene or payang, cantrang and arad in accordance with the apportionment contained in Act Number 16 of 1964. However, from the profit sharing pattern that happened to the fishermen of Kota Karang Bandar Karang, there is no supervision from the Government of Bandar Lampung as what has been mandated in Act No. 16 of 1964. It is feared to cause injustice if problems arise in the pattern of profit sharing in the fishing industry. Government supervision is needed in order to improve the welfare of fishermen.

POLA BAGI HASIL PERIKANAN TANGKAP DI KOTA KARANG BANDAR LAMPUNG

Oleh

YUNITA ANDRIANI Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Yunita Andriani, lahir di Bandar Lampung, 3 Juni 1996. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Anthony dan Siti Maryam.

Penulis mulai mengenyam pendidikan pada tahun 2001 di TK Melati Puspa, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 2 Tanjung Senang, SMP Negeri 19 Bandar Lampung, SMA Al-Azhar Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Tidak sama antara dua buah lautan. Ini tawar, segar dan mudah diminum, sedangkan

yang itu asin lagi pahit. Dan dari masing-masing itu kamu dapat memakan daging

yang segar dan mengeluarkan perhiasan untuk kamu pakai serta melihat bahtera yang membelahnya agar kamu mencari karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu

bersyukur”

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya Skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku:

Ibunda Tersayang Siti Maryam Ayahanda Tersayang Anthony

Terimakasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap doa’nya yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju pintu keberhasilan

Kakak kandungku Dr. Widya Astriyani Abang kandungku, Hendra Wijaya, S.T.

Adik kandungku, Rizky Indrawan

Kepada Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, Terima kasih atas kebaikan, bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pola Bagi Hasil Perikanan Tangkap di Kota

Karang Bandar Lampung” sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas

Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, penulis telah banyak menerima bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak dalam sehari-hari perkuliahan maupun dalam

penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, sebagai wujud rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak berikut ini:

1. Bapak Dr. FX. Sumarja, S.H., M.H. selaku pembimbing I yang telah memberikan semangat keteladanan, meluangkan waktu disela-sela kesibukan, member motivasi dan memberikan masukan untuk

terselesainya penulisan skripsi ini;

2. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang dengan sabar

mengarahkan dan memberikan ide-ide untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini;

3. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M. Hum. sebagai pembahas I sekaligus Ketua

4. Ibu Marlia Eka Putri, S.H.,M.H. sebagai pembahas II yang telah memberikan masukan dan saran terkait penulisan skripsi ini;

5. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lampung;

6. Bapak Fathoni, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis;

7. Seluruh Dosen maupun Karyawan Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas ilmu dan bantuan yang berikan selama penulis kuliah;

8. Nelayan- nelayan TPI Lempasing, terimakasih telah memberi banyak ilmu baru kepada penulis, membantu penulis selama melakukan penelitian dan

untuk pengalaman baru yang tidak pernah penulis lupakan;

9. Bapak Drs. Akmal Amran selaku kepada Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung;

10. Sahabat-sahabatku, Nabila Rosa, Nurul Fadillah Putri, Zulfa Aulia dan Zaika Rara Sakti. Thankyou for always being here through hard times, for

never leaving, for the support, for the laugh. I’m out words to describe

how much I love you guys and how blessed I am for having you in my life.

You guys are such an incredible friends;

11. Sahabat-sahabatku, Dinda Puspa Antika, Ovilia Harisma Putri, Nadya Putri Utami dan Oti Dwi Magistya. Terima kasih atas kebersamaan dan keceriaan, atas tawa dan canda yang selalu kalian ciptakan selama di

kampus;

12. Teman-teman Fakultas Hukum, Ayi Melisa Cendiqia, M. Rizky Rizkullah,

Dimas Putra Pamungkas untuk semangat dan bantuan yang telah diberikan selama mengerjakan penulisan skripsi ini;

13. Mahasiswa Hukum Administrasi Negara. Nadia Setyasari, Ratu Marina

Pratiwi, Nabila Firstia, Nabila Zatadini, Hani Regina, Nadya Dwi Putri, Karina Gita, Ika Chania Maldeva, Selly Permata Bunda, Irvan Maulana,

M. Iqbal Saputra, Dea Fanawa, terima kasih atas kerjasama selama kuliah di jurusan Hukum Administrasi Negara;

14. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata periode I Januari-Februari 2017, Desa

Sendang Mulyo, Sendang Kabupaten Lampung Tengah. Iman Nur Ichsan Essra, Ni Wayan Ayung, Chindy Yulianti Putri, Ukhtiya Firda,

Meryantika Eka Fithri, Yuniana Putri dan Purnama Simbolon;

15. Sahabat-sahabat LIA, Aprilolita dan Orida Novanissa yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan

penulisan ini;

16. Sahabat-sahabat terkasih seperjuangan sejak SMP hingga sekarang, Misliani, Isabella, Atika yang telah menemaniku dengan kesetiaan serta

ketulusan. Dan banyak sekali bantuan, perhatian, keceriaan, semangat dan doa;

17. Sahabat-sahabat SMAku, Zulia Riska, Witri Mardiana Pratiwi, Wildan Beny, Refinanda Maulana Hanif, Zani Damara, Rizky Ramadhanu, Tryando Gustama yang tetap setia menemani dalam suka duka saat penulis

18. Semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas do’a, dukungan dan semangatnya;

Penulis berharap Allah SWT membalas kebaikan dan pengorbanan mereka. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Amin ya rabbalalamin... Billahi Taufiq Walhidayah.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Bandar Lampung, 12 Februari 2018 Penulis

DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK PERSETUJUAN PENGESAHAN PERNYATAAN RIWAYAT HIDUP MOTTO PERSEMBAHAN SANWANCANA DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 6

1.3 Tujuan dan Kegunaan ... 6

1.3.1 Tujuan penelitian... 6

1.3.2 Kegunaan Penelitian... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Perikanan... 8

2.1.1 Definisi Perikanan ... 8

2.1.2 Perikanan Tangkap... 9

2.1.3 Perikanan Budidaya ... 10

2.2 Alat Penangkapan Ikan ... 10

2.2.1 Jaring Lingkar ... 11

2.2.2 Pukat Tarik ... 12

2.2.3 Pukat Hela ... 12

2.2.4 Penggaruk ... 13

2.2.5 Jaring Angkat ... 14

2.2.6 Alat yang Dijatuhkan ... 14

2.2.7 Jaring Insang ... 15

2.2.8 Perangkap ... 16

2.2.9 Pancing... 17

2.2.10 Alat Menjepit dan Melukai ... 18

2.3 Patron-Klien Perikanan Tangkap ... 18

2.4 Model Bagi Hasil Perikanan Tangkap di Beberapa Daerah... 20

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah... 40

3.2 Data dan Sumber Data ... 41

3.3 Pengumpulan Data ... 43

3.4 Pengolahan Data... 44

3.5 Analisis Data ... 45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian ... 46

4.1.1 TPI Lempasing ... 46

4.1.2 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung... 50

4.1.3 Usaha Perikanan Tangkap di TPI Lempasing ... 58

4.2 Pola Bagi Hasil Nelayan di TPI Lempasing Kota Karang Bandar Lampung 4.2.1 Gillnet atau Jaring Insang... 66

4.2.2 Bagan Berperahu ... 69

4.2.3 Purse Siene ... 73

4.2.4 Boat Siene atau Payang ... 76

4.2.5 Cantrang ... 79

4.2.6 Arad... 82

4.3 Pengawasan Pemerintah Kota Bandar Lampung Terhadap Pola Bagi Hasil Perikanan Tangkap ... 89

BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan ... 96

5.2 Saran... 97

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Pola Bagi Hasil Perikanan Tangkap di Labuan Pandeglang Banten ... 20

2. Pola Bagi Hasil Perikanan Tangkap di Muara Angke Jakarta ... 25

3. Pola Bagi Hasil Perikanan Tangkap antara Nelayan Pemilik dan Nelayan Pelanggap di Sentolokawat Cilacap Jawa Tengah ... 29

4. Pola Bagi Hasil Perikanan Tangkap Antar Nelayan Penggarap di Sentolokawat Cilacap Jawa Tengah ... 30

5. Pembagian Urusan Perikanan Tangkap ... 39

6. Jumlah alat tangkap dan jumlah nelayan pada TPI Lempasing ... 59

7. Lama Trip per Jenis Kapal ... 59

8. Pola bagi hasil perikanan tangkap di Kota Karang Bandar Lampung ... 66

9. Pembagian hasil nelayan gillnet atau jaring insang ... 67

10. Pendapatan nelayan gillnet atau jaring insang bagi hasil 50%:50% per trip pada setiap musim penangkapan ... 68

11. Pendapatan nelayan penggarap gillnet atau jaring insang bagi hasil 50% : 50% per trip per orang pada setiap musim penangkapan ... 69

12. Pendapatan nelayan penggarap gillnet atau jaring insang bagi hasil 50%:50% per bulan per orang pada setiap musim penangkapan... 69

13. Pembagian hasil nelayan bagan berperahu ... 70

14. Pendapatan nelayan bagan berperahu bagi hasil 50%:50% per trip pada setiap musim penangkapan ... 71

15. Pendapatan nelayan penggarap bagan berperahu bagi hasil 50% : 50% per trip per orang pada setiap musim penangkapan ... 72

16. Pendapatan nelayan penggarap bagan berperahu bagi hasil 50%:50% per bulan per orang pada setiap musim penangkapan... 72

17. Pembagian hasil nelayan purse siene... 73

19. Pendapatan nelayan penggarap purse siene bagi hasil 60% : 40%

per trip per orang pada setiap musim penangkapan ... 75 20. Pendapatan nelayan penggarap purse siene bagi hasil 60%:40%

per bulan per orang pada setiap musim penangkapan... 76 21. Pembagian hasil nelayan boat siene atau payang ... 76 22. Pendapatan nelayan boat siene atau payang bagi hasil 50%:50%

per trip pada setiap musim penangkapan ... 78 23. Pendapatan nelayan penggarap boat siene atau payang bagi hasil

50% : 50% per trip per orang pada setiap musim penangkapan ... 78 24. Pendapatan nelayan penggarap boat siene atau payang bagi hasil

50%:50% per bulan per orang pada setiap musim penangkapan... 79 25. Pembagian hasil nelayan cantrang ... 79 26. Pendapatan nelayan cantrang bagi hasil 50%:50%

per trip pada setiap musim penangkapan ... 80 27. Pendapatan nelayan penggarap cantrang bagi hasil

50% : 50% per trip per orang pada setiap musim penangkapan ... 81 28. Pendapatan nelayan penggarap cantrang bagi hasil

50%:50% per bulan per orang pada setiap musim penangkapan... 82 29. Pembagian hasil nelayan arad ... 82 30. Pendapatan nelayan arad bagi hasil 50%:50%

per trip pada setiap musim penangkapan ... 83 31. Pendapatan nelayan penggarap arad bagi hasil

50% : 50% per trip per orang pada setiap musim penangkapan ... 84 32. Pendapatan nelayan penggarap arad bagi hasil

50%:50% per bulan per orang pada setiap musim penangkapan... 84 33. Bagi Hasil Perikanan Tangkap pada tahun 1991 di

Kota Bandar Lampung Bagi Hasil Perikanan Tangkap pada tahun 1991 di Kota Bandar Lampung... 85 34. Pendapatan nahkoda per bulan dibanding Upah Minimum

Kabupaten/Kota Bandar Lampung tahun 2017... 86 35. Pendapatan juru mesin per bulan dibanding Upah Minimum

36. Pendapatan ABK per bulan per orang dibanding

Upah Minimum Kabupaten/Kota Bandar Lampung tahun 2017 ... 87 37. Pembagian biaya retribusi sebesar 2,6% untuk Pemerintah Provinsi ... 94 38. Pembagian biaya retribusi sebesar 2,5% untuk Pemerintah

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Struktur organisasi TPI Lempasing ... 49 2. Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau kurang lebih 17.504 dan garis pantai sepanjang 81.000 km, luas wilayah laut 5,8 juta

km2 (terdiri dari perairan nusantara, perairan laut teritorial seluas 3,1 juta km2 ditambah dengan perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) seluas 2,7 km2). Bentangan garis pantai yang 81.000 km tersebut memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya

alam hayati laut yang sangat bervariasi, misalnya ikan, terumbu karang, hutan mangrove serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui, misalnya minyak bumi dan bahan tambang lainnya.1 Dengan demikian Indonesia memiliki potensi sumber

daya alam pesisir dan lautan yang sangat besar. Diperkirakan potensi sumber daya laut secara nasional menghasilkan ikan mencapai 6,5 juta ton pertahun dan 22%

jumlah penduduk indonesia atau sekitar 41 juta jiwa tinggal dan hidup di daerah pesisir. Nelayan dan petani ikan sangat potensial dan memegang peran sebagai pemasok ikan karena sebagian besar (90%) produksi ikan dihasilkan dari usaha

1

2

mereka untuk memenuhi kebutuhan penduduk.2 Potensi inilah yang mendasari usaha perikanan yang dikelola rakyat yang banyak melibatkan nelayan. Usaha perikanan tangkap merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan

sebagai salah satu mata pencahariannya. Usaha perikanan tangkap berkaitan dengan upaya penangkapan ikan salah satunya ikan laut.3 Ikan merupakan salah satu

kekayaan alam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Pengertian agraria dalam UUPA mencakup bumi, air, dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya. Bahkan jika merujuk Pasal 48 UUPA, masih dapat ditambahkan dengan ruang angkasa. Ruang angkasa adalah ruang yang dapat

digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu.4 Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah dalam

rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk:

1) keperluan negara;

2) keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar

Ketuhanan Yang Maha Esa;

2 _{Zarmawis Ismail, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wilayah Pesisir Indonesia, Jakarta:}

IPSK-LIPI. 2000. Hlm. 196.

3

Ifan Noor Adham, Hukum Agraria: Pengantar Hukum Bagi Hasil Perikanan di Indonesia, Jakarta: Tatanusa, 2011. hlm. 3.

4_{Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria,}

3

3) keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;

4) keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan

perikanan serta sejalan dengan itu;

5) keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.5

Merujuk pada pengertian agraria diatas maka hukum agraria dalam pengertian UUPA bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum. Hukum agraria merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur

hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu. Kelompok ini terdiri atas:

1) Hukum Tanah, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam arti permukaan bumi;

2) Hukum Air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air;

3) Hukum Pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian;

4) Hukum Perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam

yang terkandung dalam air; dan

5) Hukum Penguasaan atas Tenaga dan Unsur-Unsur dalam Ruang Angkasa,

yang mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa.6

5 _{FX Sumarja, Problematika Kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing. Bandar Lampung: Indepth}

Publishing. 2012. hlm. 5

4

Terkait dengan hak-hak atas air dan ruang angkasa disebutkan dalam Pasal 16 ayat (2) UUPA mencakup:

1) hak guna air,

2) hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, 3) hak guna ruang angkasa.

Selain diatur dalam UUPA, sumber daya ikan mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Perikanan diartikan sebagai semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan

dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengeloaan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.7Usaha perikanan tangkap melibatkan nelayan pemilik dan nelayan penggarap. Imbang bagi hasil dalam

usaha perikanan tangkap diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Pola Bagi Hasil Perikanan.

Bagi hasil perikanan adalah sebagai perjanjian yang diadakan dalam usaha

penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap, mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbangan

yang telah disetujui sebelumnya.8Peraturan ini diadakan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan pendapatan nelayan pemilik dan nelayan penggarap. Namun pada kenyataannya, nelayan masih hidup dalam kondisi yang termarjinalkan. Salah satu

7_{Indonesia, Undang-Undang Perikanan, UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No.}

45 tahun 2009, pasal 1 angka 4.

5

faktor penyebabnya adalah hubungan patron-klien (nelayan pemilik-nelayan penggarap) dalam kegiatan penangkapan ikan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan penggarap.

Hubungan patron-klien ini umumnya terjadi karena kehidupan nelayan yang sangat bergantung pada alam, seperti kondisi cuaca dan perubahan iklim.

Permasalahan semakin kompleks ketika musim paceklik, padahal kebutuhan rumah tangga harus terpenuhi dari hasil menangkap ikan. Kondisi sulit inilah mengakibatkan nelayan penggarap menambah jumlah pinjaman kepada nelayan pemilik sehingga

sistem bagi hasil berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak yang terus menerus dilakukan kurang tepat pada corak kegiatan penangkapan yang tidak menentu.

Sistem pola bagi hasil dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 adalah nelayan penggarap dalam perikanan laut mendapatkan 75% dari hasil bersih jika yang digunakan adalah perahu layar dan 40% jika menggunakan kapal motor. Pembagian

hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima diatur oleh mereka sendiri dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) yang bersangkutan untuk menghindari terjadinya pemerasan dengan ketentuan bahwa

perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).

Usaha perikanan tangkap di Kota Karang Bandar Lampung saat ini masih bersifat tradisional dimana usaha kegiatan penangkapan ikan merupakan warisan turun temurun dengan memperhatikan gelombang dan gelap atau terangnya bulan.

6

bagi hasil yang terjadi di lingkungan Nelayan Kota Karang Bandar Lampung sendiri terjadi berdasarkan kebiasaan setempat tanpa adanya perjanjian tertulis sehingga belum diketahui secara pasti bagaimana praktek bagi hasil nelayan yang berlangsung

di lapangan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu penelitian untuk mengkaji pola bagi hasil usaha perikanan tangkap yang berlaku dalam

masyarakat nelayan Kota Karang Bandar Lampung saat ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum terhadap “Pola Bagi Hasil Perikanan Tangkap di Kota Karang Bandar

Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, penulis merumuskan beberapa hal yang menjadi titik permasalahan dalam penulisan ini, yaitu:

1) Bagaimanakah pola bagi hasil perikanan tangkap di Kota Karang Bandar

Lampung?

2) Bagaimanakah pengawasan Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap pola bagi hasil perikanan tangkap?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan diatas, tujuan dari penelitian adalah memperoleh gambaran tentang:

7

2) Pengawasan pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap pola bagi hasil perikanan tangkap.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini, menurut penulis adalah:

1) Kegunaan Teoritis, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat

memberikan bantuan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai pola bagi hasil perikanan tangkap.

2) Kegunaan Praktis dari penelitian ini antara lain;

a. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pola bagi hasil perikanan tangkap.

8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perikanan

2.1.1 Definisi Perikanan

Secara umum, Merriam-Webster Dicionary mendefinisikan perikanan sebagai kegiatan, industi atau musim pemanenan ikan atau hewan laut lainnya. Dalam artian

yang lebih luas, perikanan tidak saja diartikan aktivitas menangkap ikan namun juga termasuk kegiatan mengumpulkan kerang-kerangan, rumput laut dan sumber daya hayati lainnya dalam suatu wilayah geografis tertentu.9

Perikanan merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan ikan, termasuk memproduksi ikan, baik melalui penangkapan (perikanan tangkap) maupun budidaya (perikanan budidaya) atau mengolahnya untuk memenuhi kebutuhan manusia akan

pangan sebagai sumber protein dan non pangan (pariwisata dan ikan hias). Ruang lingkup kegiatan usaha perikanan tidak hanya memproduksi ikan saja (on farm),

tetapi juga mencakup kegiatan off farm, seperti pengadaan sarana dan prasarana

9

9

produksi, pengolahan, pemasaran, pemodalan, riset dan pengembangan, perundang-undangan, serta faktor usaha pendukung lainnya. Jenis usaha perikanan dibagi menjadi tiga antara lain usaha melalui penangkapan, usaha melalui budidaya, dan

usaha pengolahan ikan.10

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal (1) ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun

2009, perikanan dikatakan sebagai semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan, mulai dari pra-produksi, pra-produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam

suatu sistem bisnis perikanan. Aktifitas perikanan sangat beragam dan berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Sebagai aktifitas primer, perikanan dibedakan ke dalam aktifitas penangkapan (capture fisheries) dan budidaya (culture fisheries atau

aquaculture).

2.1.2 Perikanan Tangkap

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan

definisi penangkapan ikan ialah kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun, melainkan kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,

mendinginkan, menangani, mengolah, dan mengawetkan. Perikanan tangkap merupakan kegiatan ekonomi dalam penangkapan atau pengumpulan binatang dan

tanaman air, baik di laut maupun perairan umum secara bebas.

10

10

Perikanan tangkap mempunyai peranan yang cukup penting, terutama dikaitkan dengan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan, menghasilkan

protein hewani dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, meningkatkan ekspor, menyediakan bahan baku industri, memperluas lapangan kerja dan

kesempatan berusaha.

2.1.3 Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi biota (organisme)

akuatik di lingkungan terkontrol dalam rangka mendapat keuntungan (profit). Organisme akuatik yang diproduksi mencakup kelompok ikan, udang, hewan

bercangkang (moluska), ekinodermata, dan alga. Perikanan budidaya juga dapat didefinisikan sebagai campur tangan (upaya-upaya) manusia untuk meningkatkan produktivitas perairan melalui kegiatan budidaya. Kegiatan budidaya yang dimaksud

adalah kegiatan pemeliharaan untuk memperbanyak (produksi), menumbuhkan (perbesaran), dan meningkatkan mutu biota akuatik sehingga diperoleh keuntungan.

2.2 Alat Penangkapan Ikan

Usaha penangkapan ikan dilakukan di perairan bebas, dalam artian tidak sedang dalam pembudidayaan yaitu ikan laut dan perairan umum (sungai, danau, waduk,

rawa dan sejenisnya) dengan menggunakan alat tangkap ikan.11Menurut jenisnya alat penangkapan ikan terdiri dari 10 kelompok yaitu: jaring lingkar (surrounding nets), pukat tarik (seine nets), pukat hela (trawls), penggaruk (dredges), jaring angkat (lift

11_{Ir.H. Djoko Tribawono, MSi.,Hukum Perikanan Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.}

11

nets), alat yang dijatuhkan (falling gears), jaring insang (gillnets and entangling

nets), perangkap (traps), pancing (hooks and lines) dan alat penjepit dan melukai

(grappling and wounding).12

2.2.1 Jaring Lingkar (Surroundings Nets)

Pengoperasian alat penangkapan ikan jaring lingkar dilakukan dengan cara melingkari gerombolan ikan yang menjadi sasaran tangkap untuk menghadang arah

renang ikan sehingga terkurung di dalam lingkaran jaring. Pengoperasiannya dilakukan pada permukaan sampai dengan kolom perairan yang mempunyai

kedalaman cukup (kedalaman jaring ≤ 0,75 kedalaman perairan), umumnya untuk menangkap ikan pelagis.

Jenis alat penangkapan ikan jaring lingkar (Surrounding Nets):

1) Jaring Lingkar Bertali Kerut (With Purse Lines/Purse Seine)

a) Pukat Cincin Dengan Satu Kapal (One Boat Operated Purse Seines)

(1) Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal

(2) Pukat Cincin Pelagis Besar Dengan Satu Kapal

b) Pukat Cincin Dengan Dua Kapal (Two Boat Operated Purse Seines)

(1) Pukat Cincin Grup Pelagis Kecil (2) Pukat Cincin Grup Pelagis Besar

(3) Jaring Lingkar Tanpa Tali Kerut(Without Purse Lines/Lampara)13

12_{Lihat pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. PER.02/MEN/2011}

Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

13

12

2.2.2 Pukat Tarik (Seine Nets)

Kelompok jenis alat penangkapan ikan pukat tarik adalah kelompok alat penangkapan ikan berkantong (cod-end) tanpa alat pembuka mulut jaring,

pengoperasiannya dengan cara melingkari gerombolan (schooling) ikan dan menariknya ke kapal yang sedang berhenti/berlabuh jangkar atau ke darat/pantai

melalui kedua bagian sayap dan tali selambar.

Jenis alat penangkapan ikan Pukat Tarik (Seine Nets): 1) Pukat Tarik Pantai (Beach Seines)

2) Pukat Tarik Berkapal (Boat or Vessel Seines) a) Dogol (Danish Seines)

b) Scottish Seines

c) Pair Seines

d) Payang

e) Cantrang

f) Lampara Dasar14

2.2.3 Pukat Hela (Trawls)

Kelompok jenis alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) adalah kelompok alat penangkapan ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau

tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju. Alat pembuka mulut jaring dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya.

14

13

Jenis alat penangkapan ikan pukat hela: 1) Pukat Hela Dasar (Bottom Tawls)

a) Pukat Hela Dasar Berpalang (Beam Trawl)

b) Pukat Hela Dasar Berpapan (Otter Trawls) c) Pukat Hela Dasar Dua Kapal (Pair Trawls)

d) Nephrops Trawl (Nephrops Trawl)

e) Pukat Hela Dasar Udang (Shrimp Trawls ) 2) Pukat Hela Pertengahan (Midwate Trawls)

a) Pukat Hela Pertengahan Berpapan (Otter Trawls) b) Pukat Hela Pertengahan Dua Kapal (Pair Trawls)

c) Pukat Hela Pertengahan Udang (Shrimp Trawls) 3) Pukat Hela Kembar Berpapan (Otter Twin Trawls)

4) Pukat Dorong15

2.2.4 Penggaruk (Dredges)

Kelompok jenis alat penangkapan ikan Penggaruk (dredges) adalah kelompok alat penangkapan ikan berbingkai kayu atau besi yang bergerigi atau bergancu di

bagian bawahnya, dilengkapi atau tanpa jaring/bahan lainnya, dioperasikan dengan cara menggaruk di dasar perairan dengan atau tanpa perahu untuk menangkap

kekerangan dan biota menetap.

Jenis alat penangkapan ikan Penggaruk (Dredges):

15_{Lihat pasal 9 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. PER.02/MEN/2011}

14

1) Penggaruk Berkapal (Boat Dredges) 2) Penggaruk Tanpa Kapal (Hand Dredges)16

2.2.5 Jaring Angkat (Lift Nets)

Kelompok jenis alat penangkapan ikan jaring angkat adalah kelompok alat penangkapan ikan terbuat dari bahan jaring berbentuk segi empat dilengkapi bingkai

bambu atau bahan lainnya sebagai rangka yang dioperasikan dengan cara dibenamkan pada kolom perairan saat setting dan diangkat ke permukaan saat hauling yang dilengkapi dengan atau tanpa lampu pengumpul ikan, untuk menangkap ikan pelagis.

Jenis alat penangkapan ikan jaring angkat (Lift Nets):

1) Anco (Portable Lift Nets)

2) Jaring Angkat Berperahu (Boa-operated Lift Nets)

a) Bagan Berperahu b) Bouke Ami

3) Bagan Tancap (Shore-operated Stationary Lift Nets)17

2.2.6 Alat Penangkapan Ikan yang Dijatuhkan (Falling Gear)

Kelompok jenis alat penangkapan ikan yang dijatuhkan atau ditebarkan adalah

kelompok alat penangkapan ikan yang terbuat dari jaring, besi, kayu, dan/atau bambu yang cara pengoperasiannya dijatuhkan/ditebarkan untuk mengurung ikan pada

sasaran yang terlihat maupun tidak terlihat.

16_{Lihat pasal 10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.}

PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

17

15

Jenis alat penangkapan ikan yang dijatuhkan(Falling Gear): 1) Jala Jatuh Berkapal (Cast Nets)

2) Jala Tebar (Falling Gear Not Specified)18

2.2.7 Jaring Insang (Gillnets and Entanglig Nets)

Kelompok jenis alat penangkapan ikan jaring insang adalah kelompok jaring

yang berbentuk empat persegi panjang dilengkapi dengan pelampung, pemberat, tali ris atas dan tali ris bawah atau tanpa tali ris bawah untuk menghadang ikan sehingga ikan tertangkap dengan cara terjerat dan/atau terpuntal dioperasikan di permukaan,

pertengahan dan dasar secara menetap, hanyut dan melingkar dengan tujuan menangkap ikan pelagis dan demersal.

Jenis alat penangkapan ikan Jaring Insang (Gillnets and Entangling Nets): 1) Jaring Insang Tetap (Set Gillnets)

2) Jaring Insang Hanyut (Driftnets)

3) Jaring Insang Lingkar (Encircling Gillnets)

4) Jaring Insang Berpancang (Fixed Gillnets (on Stakes )) 5) JaringInsang Berlapis (Trammel Nets)

6) Combined Gillnets-Trammel Nets19

18

Lihat pasal 12 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

19

16

2.2.8 Perangkap (Traps)

Kelompok jenis alat penangkapan ikan perangkap adalah kelompok alat penangkapan ikan yang terbuat dari jaring, dan/ataubesi, kayu, bambu, berbentuk

silinder, trapesium dan bentuk lainnya dioperasikan secara pasif pada dasar atau permukaan perairan, dilengkapi atau tanpa umpan.

Jenis alat penangkapan ikan Perangkap (Traps): 1) Stationary Uncovered Pound Nets: Set Net 2) Bubu (Pots)

3) Bubu Bersayap 4) Stow Nets

a) Pukat Labuh (Long Bag Set Net) b) Togo

c) Ambai

d) Jermal e) Pengerih

5) Barriers, Fences, Weirs: Sero

6) Perangkap Ikan Peloncat (Aerial Traps) 7) Muro Ami

8) Seser20

20

17

2.2.9 Pancing (Hooks and Lines)

Kelompok jenis alat penangkapan ikan pancing adalahkelompok alat penangkapan ikan yang terdiri dari tali dan mata pancing dan atau

sejenisnya.Dilengkapi dengan umpan alami, umpan buatan atau tanpa umpan. Jenis alat penangkapan ikan Pancing (Hooks and Lines):

1) Handlines and Pole-Lines/Hand Operated a) Pancing Ulur

b) Pancing Berjoran

c) Huhate

d) Squid Angling

2) Handlines and Pole-Lines/Mechanized a) Squid Jigging

b) Huhate Mekanis

3) Rawai Dasar (Set Long Lines) 4) Rawai Hanyut (Drifting Long Lines)

a) Rawai Tuna

b) Rawai Cucut 5) Tonda(Trolling Lines)

6) Pancing Layang-Layang21

21

18

2.2.10 Penjepit dan Melukai (Grappling and Wounding)

Kelompok jenis alat penangkapan ikan penjepit dan melukai adalah kelompok alat penangkapan ikan yang terbuat dari batang kayu, besi atau bahan lainnya yang

mempunyai satu atau lebih bagian runcing/tajam, yang pengoperasiannya dengan cara mencengkeram, mengait/menjepit, melukai dan/atau membunuh sasaran tangkap.

Jenis alat penangkapan ikan Penjepit dan Melukai (Grappling and Wounding): 1) Tombak (Harpoons)

2) Ladung

3) Panah22

2.3 Patron-Klien Perikanan Tangkap

Masyarakat pesisir yang tinggal di pesisir pantai rentan terhadap hubungan patron-klien yang akhirnya memerlukan hubungan yang sangat erat kepada patron

mereka sendiri. Struktur sosial dalam masyarakat nelayan umumnya dicirikan dengan kuatnya ikatan patron-klien. Kuatnya ikatan patron-klien tersebut merupakan konsekuensi dari sifat kegiatan penangkapan ikan yang penuh dengan resiko dan

ketidakpastian. Bagi nelayan, menjalin ikatan dengan patron merupakan langkah yang penting untuk menjaga kelangsungan kegiatannya karena pola patron-klien

merupakan insitusi jaminan sosial ekonomi.

Hubungan patron-klien terjadi pada orang-orang yang memiliki status sosial ekonomi yang berbeda, yang saling menukar antara barang dan jasa yang berbeda

22

19

pula. Patron oleh banyak ahli dianggap sebagai tempat perlindungan dari kesewenang-wenangan untuk mendapatkan bantuan secara ekonomis. Klien yang mengandalkan perlindungan dari seorang patron berkewajiban untuk menjadi anak

buahnya yang setia dan selalu siap melakukan pekerjaan apa saja yang diberikan kepadanya.

Dalam aktivitas ekonomi perikanan tangkap terdapat dua pihak yang berperan besar yaitu nelayan penggarap dan nelayan pemilik. Kedua pihak terikat oleh hubungan kerjasama ekonomi yang erat. Nelayan pemilik menyediakan bantuan dan

pinjaman ikatan kepada nelayan penggarap. Hubungan kerjasama ekonomi di antara mereka diikat oleh relasi patron-klien. Relasi patron-klien ini berlangsung intensif

dan dalam jangka waktu panjang. Relasi sosial ekonomi akan berakhir jika terjadi persoalan yang tidak bisa diatasi di antara mereka. Hubungan patron-klien sebagaimana dimaksud senantiasa menjadi fenomena perdebatan anatara hubungan

yang bersifat eksploitasi dan hubungan bersifat resiprositas.

Eksploitasi adalah bahwa ada sementara individu, kelompok atau kelas yang secara tidak adil atau secara tidak wajar menarik keuntungan dari kerja, atau atas

keinginan orang lain. Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam pengertian ini ada dua cara eksploitasi yaitu pertama, harus dilihat sebagai satu tata hubungan antara perorangan,

kelompok atau lembaga; adanya pihak yang dieksploitasi, mengimplikasikan adanya pihak yang mengeksploitasi. Kedua, merupakan distribusi tidak wajar dari usaha dan hasilnya.23

23

20

Sedangkan resiprositas mengandung prinsip bahwa orang harus membantu mereka yang pernah membantunya atau setidak-tidaknya jangan merugikannya. Artinya bahwa satu hadiah atau jasa yang diterima menciptakan, bagi si penerima,

suatu kewajiban timbal balik untuk membalas dengan hadiah atau jasa dengan nilai yang setidak-tidaknya jangan merugikannya. Resiprositas berfungsi sebagai landasan

bagi struktur persahabatan dan persekutuan dalam masyarakat.24

Awal mula nelayan menjadi terikat dengan patron pada umumnya disebabkan kekurangan modal untuk melakukan usaha sendiri. Patron bersedia membantu

memberikan modal dalam bentuk uang atau sarana produksi (perahu, alat tangkap dan mesin). Modal pinjaman dari patron yang diberikan tersebut merupakan ikan bagi

nelayan sebagai langkah awal melakukan hubungan patron-klien.

2.4 Model Bagi Hasil Perikanan di Beberapa Daerah

2.4.1 Pola Bagi Hasil Perikanan Tangkap di Pandeglang Banten

Sistem bagi hasil perikanan tangkap di Labuan Pandeglang Banten bervariasi tergantung dari jenis alat tangkap yang digunakan. Keberagaman pola bagi hasil ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Pola Bagi Hasil Perikanan Tangkap di Labuan Pandeglang Banten

Status Alat Tangkap Jaring Payang Pukat Cincin (Purse Seine) Drift Gillnet Jaring Klitik (Bottom Gilnet) Bagan Rakit Pancing (Bottom Longline)

Pemilik 50,00% 50,00% 66,67% (I)

50,00% (II) 60,00% (I) 50,00% 37,50% 25,00% 24

21 (II) Juragan Laut Merangkap Juru Mudi Merangkap

Juru Mudi - - -

-Juru

Mudi 10,00% 8,33%

16,67% (I) 25,00% (II) 20,00% (I) 25,00% (II) 25,00% 22,50% Juru

Mesin 6,25% 5,55%

Merangkap Juru Mudi Merangka p Juru Mudi Merangka p Juru Mudi Merangka p Juru Mudi

Pandega 2,50% 2,78% 8,33% (I)

12,50% (II) 10,00% (I) 12,50% (II) 12,50% 15,00% Pengura

s 3,75% 2,78% - - - 7,50%

Sumber: Adham, Noor Irfan. Hukum Agraria (Pengantar Hukum Bagi Hasil Perikanan di Indonesia. (Jakarta:Tatanusa, 2011.)

Namun dari beragam pola bagi hasil tersebut terdapat kesamaan aturan hasil

bersih yaitu hasil yang dibagikan adalah hasil tangkapan dikurangi lawuhan (bagian natura sekadarnya untuk setiap penyandang status terkait), biaya eksploitasi usaha

penangkapan, biaya perbekalan, biaya perbaikan atau perawatan kapal serta alat tangkap dan biaya retribusi sebesar 5%. Berikut ini adalah uraian rinci tentang pola bagi hasil untuk masing-masing alat tangkap dimaksud.

Untuk bagi hasil dengan alat tangkap jaring payang, nelayan penggarap yang bekerja dengan alat tangkap ini biasanya berjumlah 15 orang yang terdiri atas juru

mudi merangkap juragan laut 1 orang, juru mesin 1 orang, penguras 1 orang dan pandega (nelayan penggarap biasa) 12 orang. Disini cara bagi hasilnya adalah nelayan pemilik 50% dan nelayan penggarap 50% dengan rincian juru mudi

merangkap juragan laut 4 bagian (10%), juru mesin 2,5 bagian (6,25%), penguras 1,5 bagian (3,75%) dan pandega (nelayan penggarap biasa) masing-masing 1 bagian

22

10% menjadi 60%. Pembagian hasil dilakukan setelah pengeluaran lawuhan (bagian natura sekadarnya untuk setiap penyandang status terkait) dan biaya-biaya yang ditanggung bersama sesuai kesepakatan yaitu retribusi sebesar 5% hasil tangkapan,

biaya eksploitasi usaha penangkapan, biaya perbekalan, serta biaya perbaikan atau perawatan kapal dan alat tangkap sebesar 10% hasil bersih.

Untuk bagi hasil dengan alat tangkap pukat cincin (purse seine), nelayan penggarap yang bekerja dengan alat tangkap ini biasanya berjumlah 15 orang yang terdiri atas juru mudi merangkap juragan laut 1 orang, juru mesin 1 orang, penguras 1

orang dan pandega (nelayan penggarap biasa) 12 orang. Disini bagi hasilnya adalah nelayan pemilik 50% dan nelayan penggarap 50% dengan rincian juru mudi

merangkap juragan laut 3 bagian (8,33%), juru mesin 2 bagian (5,55%), penguras 1 bagian (2,78%), dan pandega (nelayan penggarap biasa) masing-masing 1 bagian (2,78%). Pada kasus ini biasanya nelayan pemilik tidak ikut melaut, namun sering

bagian juru mudi ditambahkan atas dasar kerelaan nelayan pemilik dengan mempertimbangkan tingkat keberhasilan operasi penangkapan ikan yang bersangkutan. Pembagian hasil dilakukan setelah pengeluaran lawuhan (bagian natura

sekadarnya untuk setiap penyandang status terkait) dan biaya-biaya yang ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yaitu retribusi sebesar 5% hasil tangkapan, biaya

eksploitasi usaha penangkapan, biaya perbekalan, serta biaya perbaikan atau perawatan kapal dan alat tangkap sebesar 10% hasil bersih.

Untuk bagi hasil dengan alat tangkap drift gillnet, nelayan penggarap yang

23

Disini terdapat dua cara bagi hasilnya. Cara pertama adalah nelayan pemilik 2/3 bagian (66,67%) dan nelayan penggarap 1/3 bagian (33,33%) dengan rincian juru mudi merangkap juru mesin 2 bagian (16,67%) serta pandega (nelayan penggarap

biasa) masing-masing 1 bagian (8,33%), sedangkan cara kedua adalah nelayan pemilik 1/2 bagian (50%) dan nelayan penggarap 1/2 bagian (50%) dengan rincian

juru mudi merangkap juru mesini 2 bagian (25%) serta pandega (nelayan penggarap biasa) masing-masing 1 bagian ( 12,5%).

Untuk bagi hasil dengan alat tangkap jaring klitik (bottom gillnet), nelayan

penggarap yang bekerja dengan alat tangkap ini biasanya berjumlah 3 orang yang terdiri atas juru mudi merangkap juru mesin 1 orang dan pandega (nelayan penggrap

biasa) 2 orang. Disini terdapat dua cara bagi hasilnya. Pertama adalah nelayan pemilik 60% dan nelayan penggarap 40% dengan rincian juru mudi merangkap juru mesin 2 bagian (20%) serta pandega (nelayan penggarap biasa) masing-masing 1

bagian (10%), sedangkan kedua adalah nelayan pemilik 1/2 bagian (50%) dan nelayan penggarap 1/2 bagian (50%) dengan rincian juru mudi merangkap juru mesin 2 bagian (25%) serta pandega (nelayan penggarap biasa) masing-masing 1 bagian

(12,5%). Pada cara terakhir ini nelayan pemilik biasanya ikut melaut sebagai juru mudi merangkap juru mesin. Pemabagian hasil untuk kedua cara ini dilakukan setelah

pengeluaran lawuhan (bagian natura sekadarnya untuk setiap penyandang status terkait) dan biaya-biaya yang ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yaitu retribusi sebesar 5% hasil tangkapan, biaya eksploitasi usaha penangkapan, biaya

24

Untuk bagi hasil dengan alat tangkap bagan rakit, nelayan penggarap yang bekerja dengan alat tangkap ini biasanya berjumlah 4 orang yang terdiri atas juru mudi merangkap juru mesin 1 orang dan pandega (nelayan penggarap biasa) 3 orang.

Disini cara bagi hasilnya adalah nelayan pemilik adalah 3 bagian (37,5%) dan nelayan penggarap 5 bagian (62,5%) dengan rincian juru mudi merangkap juru mesin

2 bagian (25%) dan pandega nelayan penggarap biasa) masing-masing 1 bagian (12,5%). Pembagian hasil dilakukan setelah pengeluaran lawuhan (bagian natura sekadarnya untuk setiap penyandang status terkait) dan biaya-biaya yang ditanggung

bersama sesuai dengan kesepakatan yaitu retribusi sebesar 5% hasil tangkapan, biaya eksploitasi usaha penangkapan, biaya perbekalan, serta biaya perbaikan atau

perawatan kapal dan alat tangkap sebesar 10% hasil bersih.

Untuk bagi hasil dengan alat tangkap pancing (bottom longline), nelayan penggarap yang bekerja dengan alat tangkap ini biasanya berjumlah 5 orang yang

terdiri atas juru mudi merangkap juru mesin 1 orang, penguras 1 orang dan pandega (nelayan penggarap biasa) 3 orang. Disini cara bagi hasilnya adalah nelayan pemilik 25% dan nelayan penggarap 75% dengan rincian juru mudi merangkap juru mesin 1,5

bagian (22,5%), penguras 0,5 bagian (7,5%) dan pandega nelayan penggarap biasa) masing-masing 1 bagian (,5%). Pembagian hasil dilakukan setelah pengeluaran

25

hasil tangkapan, biaya eksploitasi usaha penangkapan, biaya perbekalan, serta biaya perbaikan atau perawatan kapal dan alat tangkap sebesar 10% hasil bersih.25

2.4.2 Pola Bagi Hasil Perikanan Tangkap di Muara Angke Jakarta

Secara garis besar sistem bagi hasil perikanan tangkap di Muara Angke Jakarta bervariasi tergantung dari jenis alat tangkap yang digunakan. Keberagaman sistem

bagi hasil ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Pola Bagi Hasil Perikanan Tangkap di Muara Angke Jakarta

No.

Alat Tangkap Nelayan Pemilik

Nelayan Penggarap

1 Jaring Insang Kapal Motor 50% 50%

2 Jaring Insang Motot Tempel (Jaring Rampus) 50% 50%

3 Jaring Angkat Motor Tempel (Jaring Belanak) 25% 75%

4 Pancing (Bottom Longline) Kapal Motor 45% 55%

5 Pancing (Bottom Longline) Motor Tempel 27,5% 72,5%

6 Jaring Insang Lingkar Motor Tempel (Jaring Tembang) 45% 55%

7 Jaring Kembung Kapal Motor 50% 50%

8 Jaring Udang (Trammel Net) Motor Tempel 50% 50%

Sumber: Adham, Noor Irfan. Hukum Agraria (Pengantar Hukum Bagi Hasil Perikanan di Indonesia. (Jakarta:Tatanusa, 2011.)

Berikut ini adalah uraian rinci tentang sistem bagi hasil untuk masing-masing alat tangkap dimaksud:

Untuk bagi hasil dengan alat tangkap jaring insang kapal motor, nelayan penggarap yang bekerja dengan alat tangkap ini biasanya berjumlah 7 orang yang terdiri atas juru mudi 1 orang, juru mesin 1 orang dan bidak (nelayan penggarap

biasa) 5 orang. Disini cara bagi hasilnya adalah nelayan pemilik 50% dan nelayan penggarap 50% dengan rincian juru mudi 2 bagian (11,76%), juru mesin 1,5 bagian (8,82%) dan bidak (nelayan penggarap biasa) masing-masing 1 bagian (5,88%).

25

26

Dalam hal nelayan pemilik ikut melaut sebagai juru mudi maka bagiannya bertambah 11,76% menjadi 61,76%. Pembagian hasil dilakukan setelah pengeluaran lawuhan (bagian natura sekadarnya untuk setiap penyandang status terkait) dan biaya-biaya

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yaitu retribusi sebesar 3% hasil tangkapan, biayan eksploitasi usaha penangkapan dan biaya perbekalan.

Untuk bagi hasil dengan alat tangkap jaring insang motor tempel (jaring rampus), nelayan penggarap yang bekerja dengan alat tangkap ini biasanya berjumlah 5 orang yang terdiri atas juru mudi 1 orang, juru mesin 1 orang dan bidak (nelayan

penggarap biasa) 3 orang. Disini cara bagi hasilnya adalah nelayan pemilik 50% dan nelayan penggarap 50% dengan rincian juru mudi 16,67% serta juru mesin dan bidak

(nelayan penggarap biasa) masing-masing 8,33%. Dalam hal nelayan pemilik ikut melaut sebagai juru mudi maka bagiannya bertambah 16,67% menjadi 66,67%. Pembagian hasil dilakukan setelah pengeluaran lawuhan (bagian natura sekadarnya

untuk setiap penyandang status terkait) dan biaya-biaya ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yaitu retribusi sebesar 3% hasil tangkapan, biaya eksploitasi usaha penangkapan dan biaya perbekalan.

Untuk bagi hasil dengan alat tangkap jaring angkat motor tempel (jaring belanak), nelayan penggarap yang bekerja dengan alat tangkap yang khusus

menangkap ikan belanak ini biasanya berjumlah 9 orang. Disini cara bagi hasilnya adalah nelayan pemilik 3 bagian (25%) dan nelayan penggarap masing-masing 1 bagian (8,33%). Dalam hal ini nelayan pemilik ikut melaut sebagai juru mudi maka

27

Untuk bagi hasil dengan alat tangkap pancing (bottom longline) kapal motor, nelayan penggarap yang bekerja dengan alat tangkap ini biasanya berjumlah 5 orang yang terdiri atas juru mudi 1 orang dan bidak (nelayan penggarap biasa) 4 orang.

Disini cara bagi hasilnya adalah nelayan pemilik 45% dan nelayan penggarap 55% dengan rincian juru mudi 15% serta bidak (nelayan penggarap biasa) masing-masing

10%. Dalam hal nelayan pemilik ikut melaut sebagai juru mudi maka bagiannya bertambah 15% menjadi 60%. Pembagian hasil dilakukan setelah pengeluaran lawuhan (bagian natura sekadarnya untuk setiap penyandang status terkait) dan

biaya-biaya ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yaitu retribusi sebesar 3% hasil tangkapan, biaya eksploitasi usaha penangkapan, biaya perbekalan dan biaya

perbaikan atau perawatan kapal serta alat tangkap.

Untuk bagi hasil dengan alat tangkap pancing (bottom longline) motor tempel, nelayan penggarap yang bekerja dengan alat tangkap ini biasanya berjumlah 7 orang

yang terdiri atas juru mudi 1 orang dan bidak (nelayan penggarap biasa) 6 orang. Disini cara bagi hasilnya adalah nelayan pemilik 27,5% dan nelayan penggarap 72,5% dengan rincian juru mudi 12,5% serta bidak (nelayan penggarap biasa)

masing-masing 10%. Dalam hal nelayan pemilik ikut melaut sebagai juru mudi maka bagiannya bertambah 12,5% menjadi 40%. Pembagian hasil dilakukan setelah

pengeluaran lawuhan (bagian natura sekadarnya untuk setiap penyandang status terkait) dan biaya-biaya ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yaitu retribusi sebesar 3% hasil tangkapan, biayan eksploitasi usaha penangkapan, biaya

28

Untuk bagi hasil dengan alat tangkap jaring insang lingkar motor tempel (jaring tembang), nelayan penggarap yang bekerja dengan alat tangkap yang khusus menangkap ikan tembang ini biasanya berjumlah 5 orang yang terdiri atas juru mudi

1 orang, juru mesin 1 orang dan bidak (nelayan penggarap biasa) 3 orang. Disini cara bagi hasilnya adalah nelayan pemilik 45% dan nelayan penggarap 55% dengan

rincian juru mudi 1,5 bagian (15%) dan lain-lainnya masing-masing 1 bagian (10%). Dalam hal nelayan pemilik ikut melaut sebagai juru mudi maka bagiannya bertambah 15% menjadi 60%. Pembagian hasil dilakukan setelah pengeluaran biaya-biaya

tanggungan bersama sesuai dengan kesepakatan yaitu retribusi sebesar 5% hasil tangkapan, biaya eksploitasi usaha penangkapan dan biaya perbekalan.

Untuk bagi hasil dengan alat tangkap jaring kembung kapal motor, nelayan penggarap yang bekerja dengan alat tangkap yang khusus untuk menangkap ikan kembung ini biasanya berjumlah 6 orang yang terdiri atas juru mudi 1 orang dan

lainnya 5 orang. Disini cara bagi hasilnya adalah nelayan pemilik 50% dan nelayan penggarap 50% dengan rincian juru mudi 1,5 bagian (11,5%) dan lainnya masing-masing 1 bagian (7,7%). Dalam hal nelayan pemilik ikut melaut sebagai juru mudi

maka bagiannya bertambah 161,5% menjadi 61,5%. Pembagian hasil dilakukan setelah pengeluaran biaya-biaya tanggungan bersama sesuai dengan kesepakatan

yaitu retribusi sebesar 3% hasil tangkapan, biaya eksploitasi usaha penangkapan dan biaya perbekalan.

Untuk bagi hasil dengan alat tangkap jaring udang (trammel net) motor tempel,

29

Disini cara bagi hasilnya adalah nelayan pemilik 50% dan nelayan penggarap 50% dengan rincian juru mudi 1,5 bagian (21,4%) dan lainnya masing-masing 1 bagian (14,3%). Dalam hal nelayan pemilik ikut melaut sebagai juru mudi maka bagiannya

bertambah 21,4% menjadi 71,4%. Pembagian hasil dilakukan setelah pengeluaran lawuhan (bagian natura sekadarnya untuk setiap penyandang status terkait) dan

biaya-biaya ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yaitu retribusi sebesar 3% hasil tangkapan, biayan eksploitasi usaha penangkapan dan biaya perbekalan.26

2.4.3 Pola Bagi Hasil Perikanan Tangkap di Cilacap Jawa Tengah

Secara garis besarsistem bagi hasil perikanan tangkap di Sentolokawat Cilacap Jawa Tengah bervariasi tergantung dari jenis alat tangkap yang digunakan.

Keberagaman pola bagi hasil pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Pola Bagi Hasil Perikanan Tangkap antara Nelayan Pemilik dan Nelayan Penggarap di Sentolokawat Cilacap Jawa Tengah

No.

Alat Tangkap Nelayan Pemilik Nelayan Penggarap

1 Jaring Kantong dan Jaring Sirang 60%, jika ikut melaut

menjadi 71,42% 40%

2 Jaring Kantong 60%, jika ikut melaut

menjadi 68,88% 40%

3 Jaring Payang 47,5%, jika ikut melaut

menjadi 61,54% 50%

4 Jaring Sirang 50%, jika ikut melaut

menjadi 75% 50%

5 Pancing (Bottom Longline) 50%, jika ikut melaut

menjadi 75% 50%

Sumber: Adham, Noor Irfan. Hukum Agraria (Pengantar Hukum Bagi Hasil Perikanan di Indonesia. (Jakarta:Tatanusa, 2011.)

30

Tabel 4. Pola Bagi Hasil Perikanan Tangkap Antar Nelayan Penggarap di Sentolokawat Cilacap Jawa Tengah

No.

Alat Tangkap

Juru Mudi merangkap Juru

Mesin Pandaga

Orang Bagian % Orang Bagian %

1 Jaring Kantong dan Jaring

Sirang

1 2 11,42 5 1 5,71

2 Jaring Kantong 1 2 8,88 7 1 4,44

3

Jaring Payang 1

1,5 + tambahan 2,5% dari Nelayan

Pemilik

14,04 5 1 7,69

4

Jaring Sirang 1 1 25,00 1 1 25,0

0 5 Pancing (Bottom

Longline) 1 1 25,00 1 1

25,0 0

Sumber: Adham, Noor Irfan. Hukum Agraria (Pengantar Hukum Bagi Hasil Perikanan di Indonesia. (Jakarta:Tatanusa, 2011.)

Berikut ini adalah uraian rinci tentang sistem bagi hasil untuk masing-masing

alat tangkap dimaksud.

Untuk bagi hasil dengan alat tangkap jaring kantong dan jaring sirang, nelayan penggarap yang bekerja dengan alat tangkap ini biasanya berjumlah 6 orang yang

terdiri atas juru mudi merangkap juru mesin 1 orang dan pandega (nelayan penggarap biasa) 5 orang. Disini cara bagi hasilnya adalah nelayan pemilik 60% dan nelayan

penggarap 40% dengan rincian juru mudi merangkap juru mesin 2 bagian (11,42%) dan pandega (nelayan penggarap biasa) masing-masing 1 bagian (5,71%). Dalam hal nelayan pemilik ikut melaut sebagai juru mudi merangkap juru mesin maka

31

Untuk bagi hasil dengan alat tangkap jaring kantong, nelayan penggarap yang bekerja dengan alat tangkap ini biasanya berjumlah 8 orang yang terdiri atas juru mudi merangkap juru mesin 1 orang dan pandega (nelayan penggarap biasa) 7 orang.

Disini cara bagi hasilnya adalah nelayan pemilik 60% dan nelayan penggarap 40% dengan rincian juru mudi merangkap juru mesin 2 bagian (8,88%) dan pandega

(nelayan penggarap biasa) masing-masing 1 bagian (4,44%). Dalam hal nelayan pemilik ikut melaut sebagai juru mudi merangkap juru mesin maka bagiannya tertambah 2 bagian (8,88%) menjadi 68,88%.

Untuk bagi hasil dengan alat tangkap jaring payang, nelayan penggarap yang bekerja dengan alat tangkap ini biasanya berjumlah 6 orang. Disini cara bagi hasilnya

adalah nelayan pemilik 47,5% dan nelayan penggarap 50% dengan rincian juru mudi merangkap juru mesin 1,5 bagian plus tambahan 2,5% dari nelayan pemilik (14,04%) dan pandega (nelayan penggarap biasa) masing-masing 1 bagian (7,69%). Dalam hal

nelayan pemilik ikut melaut sebagai juru mudi merangkap juru mesin maka bagiannya tertambah 14,04% menjadi 61,54%.

Untuk bagi hasil dengan alat tangkap jaring sirang, nelayan penggarap yang

bekerja dengan alat tangkap ini biasanya berjumlah 2 orang yang terdiri atas juru mudi merangkap juru mesin 1 orang dan pandega (nelayan penggarap biasa) 1 orang.

Disini cara bagi hasilnya adalah nelayan pemilik 50% dan nelayan penggarap 50% dengan rincian juru mudi merangkap juru mesin 1 bagian (25%) dan pandega (nelayan penggarap biasa) masing-masing 1 bagian (25%). Dalam hal nelayan

32

Untuk bagi hasil dengan alat tangkap pancing (bottom longline), nelayan penggarap yang bekerja dengan alat tangkap ini biasanya berjumlah 2 orang yang terdiri atas juru mudi merangkap juru mesin 1 orang dan pandega (nelayan penggarap

biasa) 1 orang. Disini cara bagi hasilnya adalah nelayan pemilik 50% dan nelayan penggarap 50% dengan rincian juru mudi merangkap juru mesin 1 bagian (25%) dan

pandega (nelayan penggarap biasa) masing-masing 1 bagian (25%). Dalam hal nelayan pemilik ikut melaut sebagai juru mudi merangkap juru mesin maka

bagiannya tertambah 1 bagian (25%) menjadi 75%.27

2.5 Pengaturan Usaha Perikanan Tangkap

2.5.1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Pasal 1 ayat (1) dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa perikanan

adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelohan sampai

pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa diantaranya adalah bagi setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai jenis,

jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan; jenis, jumlah ukuran dan alat bantu penangkapan ikan; daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;

persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan; sistem pemantauan kapal perikanan; jenis ikan baru yang akan dibudidayakan; jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya; pembudidayaan ikan

33

dan perlindungannya; pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap; kawasan konservasi perairan; wabah dan wilayah wabah penyakit ikan; jenis ikan

yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan jenis ikan yang dilindungi.

Meski tidak diatur secara khusus mengenai sistem bagi hasil, UU No. 45 tahun 2009 mengamanatkan untuk menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Lebih lengkapnya tertuang pada Pasal 25C ayat (2) UU No. 45

Tahun 2009, yaitu “Pemerintah membina terselenggaranya kebersamaan dan

kemitraan yang sehat antara industri perikanan, nelayan dan/atau koperasi perikanan.”

2.5.2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Pada dasarnya ikan tidak dapat dilepaskan dari masalah air karena ikan hidupnya selalu berada di air. Oleh karena itu peraturan perikanan berkaitan erat

dengan peraturan perairan, terlebih lagi Indonesia wilayahnya lebih banyak perairan (lautan) daripada daratan. Penggunaan atau pemanfaatan perairan dilakukan sesuai dengan aturannya supaya tercipta keamanan dan ketertiban.

Wilayah perairan Indonesia sesuai dengan Pasal 3 undang-undang tersebut meliputi laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Laut teritorial

34

Dengan mengetahui Undang-Undang Perairan Indonesia tersebut, maka dalam melakukan pengelolaan perikanan akan mengetahui sejauh mana ruang lingkupnya yaitu sebatas wilayah perairan Indonesia.

2.5.3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Dengan ditandatanganinya UNCLOS 1982 menunjukkan bahwa telah diakui rezim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) selebar 200 mil laut sebagai bagian dari hukum laut internasional. Oleh karena itu, konsep ZEE secara keseluruhan telah mengubah

tatanan hukum dunia dan membentuk tatanan hukum laut baru dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati (yang dapat juga berarti sumber daya perikanan) dan

konservasinya. Diterimanya rezim Zona Ekonomi Eksklusif ini memberikan perluasan yuridiksi dan memberikan posisi yang kuat sekaligus memberikan keuntungan secara ekonomis terhadap negara-negara pantai untuk memperoleh hak

berdaulat guna memanfaatkan sumber daya alam hayati khususnya sumber daya alam perikanan yang ada di Zona Ekonomi Eksklusif. Apabila dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum perikanan, maka pasal-pasal dalam

Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang mempunyai kaitan dengan kegiatan perikanan, yaitu pada Pasal 4 Ayat (1) yang

menyebutkan bahwa “Di ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan:

1) hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan

35

eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin; dan

2) yurisdiksi yang berhubungan dengan:

a. pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya.

b. penelitian ilmiah mengenai kelautan; dan c. perlindungan danpelestarian lingkungan laut.

2.5.4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia Sebelum ditetapkannya Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 atau yang lebih dikenal dengan United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS),

Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Undang-undang Landas Kontinen Indonesia merupakan tindak lanjut Pengumuman Pemerintah tentang Landas Kontinen yang dikeluarkan tanggal

17 Februari 1969, yang memuat asas-asas dan dasar-dasar pokok kebijaksanaan Pemerintah Indonesia tentang Landas Kontinen Indonesia.Selain itu, Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia juga memberikan dasar pengaturan eksplorasi dan

eksploitasi serta penyelidikan ilmiah atas kekayaan dilandas kontinen dan masalah-masalah yang ditimbulkannya.

Dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1973, yaitu: “Dalam melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di landas kontinen harusdiindahkan dan dilindungi kepentingan-kepentingan:

36

3) telekomunikasi dan transmisi listrikdibawah laut; 4) perikanan;

5) penyelidikan oceanografi dan penyelidikanilmiah lainnya; dan

6) cagar alam.

2.5.5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan Perjanjian bagi hasil perikanan menurut UU No. 16 Tahun 1964 adalah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan penggarap dengan nelayan pemilik atau antara petani penggarap tambak

dengan petani pemilik tambak, menurut perjanjian, mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya.

Kegiatan bagi hasil diatur dalam Pasal 3 yaitu sebagai berikut:

Pasal 3 Undang-Undang No. 16 tahun 1964, menyebutkan bahwa:

Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi-hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut:

1. Perikanan laut

a. Jika dipergunakan perahu layar: minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih;

b. Jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih.

2. Perikanan Darat

a. mengenai hasil ikan pemeliharaan: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih;

b. mengenai hasil ikan liar: minimum 60% (enam puluh perseratus) dari hasil kotor.

Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa pembagian hasil diantara para