Peranan Pemerintah Dan Masyarakan Dalam Pelayanan Publik

Full text

(1)Spirit Publik Volume 2, Nomor 2 Halaman: 81 - 90. ISSN. 1907 - 0489 Oktober 2006. PERANAN PEMERINTAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK Government Role and Society Participation In Public Service Oleh: Priyanto Susiloadi Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNS (Diterima tanggal 26 Mei 2006, disetujui tanggal 30 Juni 2006) ABSTRACT The provision of public service in Indonesia has not able to meet and satisfy the citizens demand and expectation. This condition implies that the government capacity public service in this country is poor. The Central Government has made variety of efforts in various sector to improve its service to the society but they are insuficient to satisfiy them. For improving the poor public service, new approach that provide a space and chance to empower citizens is necessary. The citizen capacity may be empowered to strengthen the poor government capacity through its involvement in making decision together with the government so that they are not the user or implementers but the producers of decision on the way the public service should be performed. Thus, the provision of public service in the current Indonesia democratic society, requires the collaboration between the government and the citizens. Key words: citizens, government capacity, participation, policy decisions, public service. PENDAHULUAN. Kebijakan UGM pada tahun 2002 membuktikan bahwa praktik penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik di Indonesia dewasa ini. di kabupaten/kota di Indonesia masih penuh. masih belum memenuhi tuntutan dan harapan. dengan ketidakpastian biaya, waktu dan cara. masyarakat. Kondisi faktual memperlihatkan. pelayanan. Waktu dan biaya pelayanan tidak. masih buruknya pelayanan publik di berbagai. pernah jelas bagi pengguna pelayanan. Ini terjadi. sektor dan bidang. Pelayanan publik masih. karena prosedur pelayanan tidak pernah menga-. sering tidak efektif, tidak efisien, berbelit, kurang. tur kewajiban dari penyelenggara pelayanan dan. profesional, prosedurnya tidak jelas, tidak ada. hak dari warga sebagai pengguna. Prosedur. kepastian waktu dan biaya, belum optimal. cenderung hanya mengatur kewajiban warga. memanfaatkan teknologi informasi, sektoral,. ketika berhadapan dengan rezim pelayanan.. pangkalan datanya lemah, rentan KKN (korupsi,. Ketidakpastian ini mendorong warga untuk. kolusi dan nepotisme), partisipasi masyarakat. membayar suap dan pungli kepada petugas agar. kurang, sikap aparat yang tidak menyenangkan,. pelayanan bisa segera diperoleh. Akibatnya suap. tidak adanya reward and punishment, diwarnai. dan pungli menjadi fenomena yang semakin. budaya. dalam. diterima dan dianggap wajar. Disamping ketidak-. pemberian pelayanan lemah. Dari survei yang. pastian, masalah lain yang dengan mudah di-. dilakukan. jumpai di hampir setiap pelayanan publik adalah. paternalisme, Pusat. Studi. dan. diskresi. Kependudukan. dan. 81.

(2) Spirit Publik Vol. 2, No. 2, Oktober 2006 Hal. 81 - 90. masih adanya diskriminasi pelayanan baik atas. merupakan istilah yang menggambarkan bentuk. dasar hubungan pertemanan, afiliasi politik, etnis. dan jenis pelayanan pemerintah kepada rakyat. bahkan agama. Diskriminasi menurut etnis dan. atas. agama cenderung lebih buruk di luar Jawa-Bali. pelayanan publik menurut Keputusan Menteri. daripada yang di Jawa-Bali. Ciri lain yang. Pendayagunaan. menggambarkan wajah buruk pelayanan publik. 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah segala kegiatan. yakni orientasi pelayanan yang lebih kepada. pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara. kepentingan pemerintah dan pejabatnya bukan. pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan. pada kepentingan pelanggan, budaya yang. kebutuhan penerima pelayanan maupun pelak-. berkembang bukan budaya pelayanan melainkan. sanaan ketentuan perundang-undangan. Adapun. budaya kekuasaan, prinsip distrust lebih men-. yang dimaksud penyelenggara pelayanan publik. dasari sistem pelayanan bukan prinsip trust. adalah Instansi Pemerintah. Pada Bab I Pasal 1. sehingga prosedur yang ditetapkan bukan untuk. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11. menfasilitasi namun untuk mengontrol perilaku,. Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi. dan masih adanya tumpang tindih kewenangan. Jawa Timur dijelaskan yang dimaksud pelayanan. pelayanan pada banyak satuan birokrasi. Kondisi. publik adalah segala kegiatan dalam rangka. tadi menginsyarakatkan perlunya solusi yang. pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-. implementatif sebagai upaya perbaikan kualitas. hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas. dan kinerja pelayanan, disamping perlunya. suatu. komitmen yang tinggi dari semua stakeholders. administrasi yang disediakan penye-lenggara. dalam penyelenggaraan pelayanan publik.. pelayanan yang terkait dengan kepen-tingan. dasar. kepentingan. barang,. umum.. Aparatur. jasa. dan. Pengertian. Negara. atau. Nomor. pelayanan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh. publik. Pengertian pelayanan itu sendiri menurut. Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pe-. kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu usaha. layanan publik namun sejauh ini masih dirasakan. membantu menyiapkan (mengurus) apa yang. belum memberikan hasil sebagaimana yang. diperlukan orang lain. Ivancevich, Lorenzi,. diharapkan. Ada beberapa faktor yang dinilai. Skinner. sebagai kendala diantaranya, kurangnya SDM. dikemukakan oleh Ratminto & Atik Septi. aparatur, belum adanya parameter yang valid. Winarsih (2005) menyatakan bahwa pelayanan. terhadap indikator kinerja institusi pelayanan,. adalah produk-produk yang tidak kasat mata. disamping kendala eksternal birokrasi seperti. (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-. kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan. usaha manusia dan menggunakan peralatan.. prosedur yang telah ditetapkan, dan hambatan lainnya.. &. Menurut. Crosby. (1997). Keputusan. sebagaimana. Menteri. Penda-. yagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/ M.PAN/7/2003 pelayanan publik dikelompokkan. PERAN PEMERINTAH DALAM. berdasarkan ciri-ciri dan sifat-sifat kegiatan. PELAYANAN PUBLIK. dalam proses pelayanan serta produk pelayanan yang dihasilkan. Pengelompokan pelayanan pu-. Menurut Lay (2002) sebagaimana dike-. blik tersebut adalah sebagai berikut. Pertama. mukakan oleh Ratminto & Atik Septi Winarsih. adalah kelompok pelayanan administratif yaitu. (2005), dalam ilmu politik dan administrasi. pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk. publik, pelayanan umum atau pelayanan publik. dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik,. 2.

(3) SUSILOADI – Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik. misalnya. status. kewarganegaraan,. sertifikat. e.. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. kompetensi, kepemilikan atau penguasaan ter-. tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi. hadap suatu barang dan sebagainya. Contoh. Pemerintah.. kelompok pelayanan ini adalah pelayanan ser-. f.. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004. tifikat tanah, pelayanan IMB, pelayanan adminis-. tentang. trasi kependudukan (KTP, akta kelahiran/kema-. Korupsi.. tian). Kedua, kelompok pelayanan barang, yaitu. g.. Keputusan. Percepatan. Pemberantasan. Menteri. Pendayagunaan. pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/. Aparatur. jenis barang yang digunakan oleh publik,. 63/KEP/M.PAN/7/2003. misalnya jaringan listrik, penyediaan air bersih,. Pedoman. jaringan telepon, dan sebagainya. Ketiga adalah. Pelayanan Publik.. kelompok pelayanan jasa yaitu pelayanan yang. h.. Negara Umum. Keputusan. Nomor tentang. Penyelenggaraan. Menteri. Pendayagunaan. menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibu-. Aparatur. tuhkan oleh publik, misalnya pelayanan ang-. 25/KEP/M.PAN/2/2004. kutan darat, laut dan udara, pelayanan kese-. Pedoman Umum Penyusunan Indeks. hatan, pelayanan perbankan, pelayanan pos,. Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan. pendidikan,. Instansi Pemerintah.. dan. pelayanan. pemadaman. kebakaran.. i.. Peraturan perundang-undangan di bidang. Negara. Keputusan. Menteri. Aparatur. Nomor tentang. Pendayagunaan. Negara. Nomor. pelayanan publik saat ini masih terfragmentasi,. 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk. belum cukup mengatur aspek pelayanan publik. Teknis Transparansi dan Akuntabilitas. yang diperlukan. Akibatnya, potensi penyim-. Dalam. pangan terhadap kewajiban pelayanan publik. Publik.. relatif besar. Sejumlah peraturan yang berkaitan. j.. Penyelenggaraan. Keputusan. Menteri. Pelayanan. Pendayagunaan. dengan pelayanan publik antara lain:. Aparatur. Negara. Nomor. a.. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999. 118/KEP/M.PAN/8/2004. tentang. tentang Penyelenggaraan Negara yang. Pedoman Umum Penanganan Pengaduan. Bersih. Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah. dari. Korupsi,. Kolusi. dan. k.. Nepotisme. b.. c.. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun. Aparatur Negara Nomor 04/SE/M.PAN/. 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan. 2/2005 tentang Peningkatan Kualitas. Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pela-yanan Publik yang Bebas Korupsi,. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995. Kolusi, dan Nepotisme Dalam Rangka. tentang. Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor. Perbaikan. Aparatur. Mutu. Pemerintah. Pelayanan Kepada. 5. Masyarakat. d.. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan. Negara.. Pendayagunaan. 2004. tentang. Percepatan. Pemberantasan Korupsi.. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang. Tahun. Aparatur. l.. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur. Negara. Nomor. 10/SE/M.PAN/07/ 2005 tentang Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 3.

(4) Spirit Publik Vol. 2, No. 2, Oktober 2006 Hal. 81 - 90. m.. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur. Negara. 15/SE/M.PAN/9/ Peningkatan Dalam. 2005. Intensitas. Upaya. Kesamaan hak: tidak diskriminatif dalam. Nomor. arti tidak membedakan suku, ras, agama,. tentang. golo-ngan, gender, dan status ekonomi.. Penga-wasan. Perbaikan. 5.. 6.. Keseimbangan. Pelayanan. hak. &. kewajiban:. pemberi dan penerima pelayanan publik. Publik.. harus meme-nuhi hak dan kewajiban. Beberapa produk hukum diatas memberi. masing-masing pihak.. dasar hukum legal-formal guna memperbaiki. Dedy Mulyadi sebagaimana dikemukakan. kinerja organisasi publik dalam penyelenggaraan. oleh Sugeng Pujileksono (dalam Hesti Puspi-. pelayanan publik. Dalam UU Nomor 28 Tahun. tosari (penyunting), 2006) menjelaskan bahwa. 1999 pasal 3 dinyatakan 7 asas umum penye-. asas akuntabilitas atau tanggung gugat meru-. lenggaraan Negara, yaitu: (1) kepastian hukum,. pakan tanggung jawab dalam pelayanan publik.. (2) tertib penyelenggaraan Negara; (3)asas. Asas ini memiliki dua dimensi, yaitu berupa. kepentingan umum; (4) keterbukaan; (5) propor-. pemberian kewenangan pada aparat birokrasi. sionalitas; (6) profesionalitas; dan (7) akun-. untuk melaksanakan kekuasaannya dan pem-. tabilitas. Pada pasal 9 ayat 1 huruf b undang-. berian kekuasaan pada masyarakat untuk me-. undang tersebut juga disebutkan hak dasar mas-. ngontrol. yarakat dalam penyelenggaraan Negara, antara. demikian pelayanan publik yang berasaskan. lain hak untuk memperoleh pelayanan yang sama. tanggung gugat memiliki tiga aspek yang. dan adil dari Penyelenggara Negara.. menonjol, yaitu: (1) setiap pejabat di masing-. Asas Pelayanan Publik menurut Keputusan. masing. kinerja. tingkat. aparat. birokrasi.. manajerial. harus. Dengan. memiliki. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. tanggung jawab yang lebih besar; (2) setiap. 63/KEP/M.PAN/7/2003 yaitu:. aparat. 1.. Transparansi: Bersifat terbuka, mudah. responsif terhadap segala permasalahan yang. dan dapat diakses oleh semua pihak,. terjadi di masyarakat, khususnya kelompok. disediakan secara memadai serta mudah. masyarakat. dimengerti.. prioritas; (3) setiap aparatur harus memiliki. 2.. Akuntabilitas:. 4.. mempunyai. membutuhkan. sikap. pelayanan. komiten besar pada nilai dan standar moralitas. dipertanggungjawabkan sesuai dengan. yang tinggi dalam menjalankan kekuasaan. ketentuan. pemerintahan.. peraturan. perundang-. Upaya perbaikan kualitas pelayanan publik. Kondisional: sesuai dengan kondisi dan. harus dilakukan melalui pembenahan sistem. kemampuan pemberi dan penerima pela-. pelayanan publik secara menyeluruh dan ter-. yanan dengan tetap berpegang pada. integrasi yang dituangkan dalam peraturan. prinsip-prinsip efisiensi & efektivitas.. perundang-undangan dalam bentuk undang-. Partisipasi: mendorong peran serta mas-. undang yang diharapkan menjadi payung hukum. yarakat. penyelenggaraan. bagi pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dan. pelayanan publik dengan memperhatikan. yang memiliki sanksi sehingga memiliki daya. aspirasi,. paksa terhadap pemenuhan standar tertentu. dalam kebutuhan,. masyarakat.. 4. yang. harus. dapat. undangan.. 3.. birokrasi. dan. harapan. dalam pelayanan publik..

(5) SUSILOADI – Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik. Kementerian. Pendayagunaan. Aparatur. meja, tidak operasional di lapangan (Sidik. Negara telah menyusun RUU tentang Pelayanan. Pramono.. www.Google.com.. 16. Desember. Publik. Rancangan tersebut diserahkan kepada. 2005). Menurut A. Patra M. Zein (dalam Hesti. Presiden pada tanggal 7 September 2005.. Puspitosari (penyunting), 2006) problematik. Kemudian Presiden pada tanggal 12 Oktober. yang perlu diatur secara jelas dalam peraturan. 2005 menyerahkan RUU tersebut kepada DPR. perundang-undangan maupun peraturan kebi-. RI. DPR memasukkan RUU dalam Program. jakan (beleidsregel) tentang pelayanan publik,. Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas. antara lain:. Tahun 2006 – salah satu dari 43 RUU Priortitas.. 1.. Standar minimum, apa-apa yang mesti. Dalam draft RUU Pelayanan Publik yang. menjadi standar pelayanan yang bersifat. disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Apa-. umum;. ratur Negara yang saat ini sedang dibahas di. 2.. Akuntabilitas. penanggungjawab. dan. Komisi II DPR termuat ketentuan dasar bahwa. pelak-sana pelayanan publik. Hal ini. pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian. perlu di-rumuskan, jangan sampai beban. kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan. dan tang-gungjawab hanya diemban oleh. dasar sesuai dengan hak sipil setiap warga negara. pegawai. dan penduduk atas suatu barang, jasa, atau. mengatur para pejabat di eselon yang. pelayanan administrasi yang disediakan pe-. tinggi;. nyelenggara pelayanan publik. Yang dimaksud. 3.. lapangan,. Mekanisme. melainkan. pengaduan,. keluhan,. sebagai penyelenggara adalah penyelenggara. komunikasi. negara, penyelenggara ekonomi negara dan. terhadap pejabat atau institusi yang. korporasi penyelenggara pelayanan publik, dan. diklaim tidak melakukan tugas dan. lembaga independen yang dibentuk pemerintah.. pelayanan kepada publik sebagaimana. Aparat penyelenggara pelayanan publik adalah. mestinya. Selanjutnya, juga perlu diatur. pejabat, pegawai, dan setiap orang yang bekerja. penerapan sanksi baik administratif dan. di dalam organisasi penyelenggara.. sanksi pidana kepada pihak yang telah. Kewajiban negara melayani setiap warga. lalai. atupun. atau. juga. gugatan. dengan. sengaja. hukum. tidak. negara dan penduduk dalam kerangka pelayanan. melakukan fungsinya. Tentu saja perlu. publik. ditindaklanjuti. merupakan. amanat. Undang-Undang. bukan. sanksi. pemerintah untuk memperbaiki pelayanan publik. peningkatan. dengan mengusulkan RUU Pelayanan Publik. menyelesaikan masalah yang muncul; 4.. perbaikan. sebatas. Dasar 1945. Oleh karena itu adanya keinginan. kepada DPR mencerminkan keinginan peme-. melainkan. hanya. pelayanan. dan serta. Keterlibatan optimum dari masyarakat. rintah sebagai representasi negara untuk meme-. dalam bentuk pengawasan, dan jika. nuhi amanat konstitusi.. diperlukan. Perdebatan atas RUU ini diprediksi relatif. kelompok. keterlibatan masyarakat. kelompokdalam. dinamis. Jika merujuk pada keinginan men-. perencanaan pelayanan publik yang akan. jadikan ketentuan menjadi payung, dinamika. dilakukan aparat.. pembahasan memang harus senantiasa dicermati.. Pelayanan publik merupakan suatu sistem. Setiap pasal harus dicermati untuk menghindar-. yang di dalamnya terdapat komponen yang. kannya menjadi ketentuan yang beku di atas. bergerak mulai dari perumusan kebijakan hingga. 5.

(6) Spirit Publik Vol. 2, No. 2, Oktober 2006 Hal. 81 - 90. tehnis pelaksanaannya. Berkaitan dengan hal. pintu masuk untuk mengenalkan good gover-. tersebut, perlu kiranya dilakukan pembenahan. nance maka tolok ukur dan indikator yang jelas. terhadap sistem manajemen pelayanan agar. dari pengembangan good governance menjadi. dalam pelaksanaannya dapat lebih efektif dan. relatif mudah dikembangkan. Nilai-nilai yang. efisien. Pembenahan sistem manajemen ini. selama ini mencirikan praktik good governance. hendaknya juga diarahkan kedalam kerangka. seperti. penciptaan manajemen pemerintahan yang tertib,. keadilan, berdaya tanggap tinggi, dan memiliki. demokratis, transparan dan kompetitif. Sejalan. akuntabilitas tinggi dapat dengan mudah dikem-. dengan gencarnya tuntutan masyarakat kepada. bangkan parameternya di dalam ranah pelayanan. pemerintah untukmelaksanakan kepemerintahan. publik. Ketiga, pelayanan publik melibatkan. yang baik (good governance), maka organisasi. kepentingan semua unsur governance. Peme-. birokrasi diharapkan dapat memperbarui diri. rintah sebagai representasi Negara, masyarakat. dengan membuang image bahwa birokrasi selalu. sipil, dan mekanisme pasar memiliki kepentingan. diasosiasikan dengan pelayanan yang lambat,. dan keterlibatan yang tinggi dalam ranah ini.. tidak ramah, kurang memuaskan, mahal, kolutif,. Pelayanan publik memiliki high stake dan. korup dan sebagainya.. menjadi pertaruhan yang penting bagi ketiga. Agus Dwiyanto mengemukakan beberapa. efisien,. non-diskriminatif. dan. ber-. unsur governance tersebut karena baik dan. pertimbangan mengapa pelayanan publik men-. buruknya. praktik. pelayanan. publik. sangat. jadi titik strategis untuk memulai pengem-. berpengaruh terhadap ketiganya (Agus Dwiyanto. bangan good governance di Indonesia. Pertama,. dalam Saparto Wijoyo (editor), 2006).. pelayanan publik selama ini menjadi ranah. Paling tidak terdapat dua hal pokok dalam. dimana Negara yang diwakili oleh pemerintah. upaya peningkatan kualitas pelayanan yaitu. berinteraksi. non-. unsur sumber daya manusia aparaturnya serta. pemerintah. Dalam ranah ini terjadi pergumulan. sistem manajemen pelayanannya. Pelayanan. yang sangat intensif antara pemerintah dengan. publik dapat lebih berkualitas apabila petugas. warganya. Buruknya praktik good governance. pelayanan dapat diandalkan, responsif, meya-. dalam penyelenggaraan pelayanan publik sangat. kinkan dan empati. Dapat diandalkan artinya. dirasakan oleh warga dan masyarakat luas. Ini. dapat dipercaya, teliti dan konsisten. Responsif. berarti jika terjadi perubahan yang signifikan. berarti tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. pada ranah pelayanan publik dengan sendirinya. serta. sangat dirasakan manfaatnya secara langsung. Meyakinkan dalam arti percaya diri, profesional,. oleh warga Negara dan masyarakat luas.. berkompeten, sehingga memberikan rasa aman. Keberhasilan dalam mewujudkan praktik good. bagi yang dilayani, sedangkan empati adalah. governance dalam ranah pelayanan publik dapat. perhatian, sopan, sabar, dan mau mendengarkan. menumbuhkan kepercayaan masyarakat luas. keluhan penerima layanan. W. Riawan Tjandra. bahwa membangun good governance bukan. dkk, (2005) berpendapat bahwa peningkatan. hanya sebuah mitos tetapi dapat menjadi. kualitas SDM untuk meningkatkan kualitas. kenyataan. Kedua, pelayanan publik adalah. pelayanan publik merupakan kebutuhan yang. ranah dimana berbagai aspek good governance. mendesak. Untuk dapat menciptakan SDM yang. bisa diartikulasikan secara relatif lebih mudah.. berkualitas dalam memberikan pelayanan publik. Dengan menjadikan pelayanan publik sebagai. juga harus diperkuat oleh mekanisme kerja yang. 6. dengan. lembaga-lembaga. cepat. dalam. memberikan. pelayanan..

(7) SUSILOADI – Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik. adil. dan. memberikan. kesempatan. kepada. berbagai arti, sehingga banyak para penulis. masing-masing pihak untuk berkompetisi dalam. menggunakan beberapa pandangannya tentang. memberikan pelayanan yang baik kepada mas-. partisipasi.. yarakat. Mekanisme reward dan punishment bisa. sebuah konsep partisipasi sangat terpengaruh. menjadi alternatif sehingga aparat yang ber-. oleh. prestasi baik dan penuh inisiatif dalam mem-. partisipasi lebih dapat dilihat sebagai proses,. berikan pelayanan mendapat reward yang lebih. metode, dan sebuah sistem.. baik dibanding aparat yang tidak berprestasi.. Meletakkan. beberapa. hal,. dan. menggunakan. sehingga. pemaknaan. Secara filosofis yang melatarbelakangi terbentuknya partisipasi adalah sistem penye-. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK. lenggaraan negara dan pemerintahan. yang. demokratis. Sistem pemerintahan yang demokratis memiliki makna pemerintahan berasal dari. Praktek pelayanan publik di Indonesia. rakyat yang dilaksanakan oleh pejabat peme-. yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. rintah yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu. disebabkan oleh kuatnya dominasi negara dan. untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi rakyat.. terabaikannya pengawasan publik atas kinerja. Dalam sistem pemerintahan tersebut rakyat. pemerintah. Dalam konteks ini konsep good. dituntut untuk berperan aktif dalam proses politik. governance yang dipromosikan oleh beberapa. dan penyelenggaraan negara. Pemerintahan yang. agensi multilateral dan bilateral seperti JICA,. demokratis dalam pelaksanaannya dilaksanakan. OECD, dan GTZ sejak tahun 1991 dapat. secara transparan dan akuntabel. Partisipasi. dijadikan sebagai instrumen untuk meniadakan. rakyat disini akan berdampak pada proses. komponen yang dominan dalam kepemerintahan. evaluasi maupun monitoring kinerja pemerintah. (governance). Tuntutan untuk mewujudkan good. sehingga meminimalisir penyalahgunaan we-. governance. seiring. wenang (Abdul Salam (editor), 2006). Dalam. dengan perkembangan demokrasi dan reformasi.. proses demokratisasi, good gevernance sering. Good governance mensyaratkan adanya kesi-. mengilhami para aktivis untuk mewujudkan. nergisan interaksi yang positif diantara domain. pemerintahan yang memberikan ruang partisipasi. negara, sektor swasta, dan masyarakat. Metode. yang luas bagi aktor dan lembaga di luar. pembuatan keputusan dan kebijakan harus. pemerintah sehingga ada pembagian peran dan. transparan. kekuasaan. merupakan. agar. keniscayaan. memungkinkan. terjadinya. yang. seimbang. antara. Negara,. partisipasi efektif dari para stakeholders (Agung. masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Adanya. Kurniawan, 2005).. pembagian peran yang seimbang dan saling. Partisipasi merupakan kata yang berasal. melengkapi antar ketiga unsur tersebut bukan. dari bahasa Inggris participate yang berarti. hanya memungkinkan adanya check and balance. mengikutsertakan; mengambil bagian. Dalam. tetapi juga menghasilkan sinergi yang baik antar. kamus ilmiah populer, batasan arti partisipasi. ketiganya dalam mewujudkan kesejahteraan. adalah pengambilan bagian (didalamnya); ke-. bersama (Agus Dwiyanto dalam Suparto Wijoyo. ikutsertaan; peranserta; penggabungan diri (men-. (editor), 2006).. jadi peserta). Definisi baku dari partisipasi. Salah satu makna penting dari good. sampai saat ini belum ada, barangkali karena. governance. adalah keterlibatan aktor-aktor di. terlalu banyaknya konsepsi yang mengandung. luar Negara dalam merespon masalah-masalah. 7.

(8) Spirit Publik Vol. 2, No. 2, Oktober 2006 Hal. 81 - 90. publik. Dalam pelayanan publik keterlibatan. dan bagimana pelayanan tersebut seharusnya. masyarakat sipil dan mekanisme pasar. dilakukan.. sudah. banyak terjadi, sehingga praktik good gover-. Untuk. memperbarui. penyelenggaraan. nance sebenarnya sudah bukan hal yang baru. pelayanan publik diperlukan pendekatan baru. lagi. Namun Forum Kajian Ambtenaar Provinsi. yakni dengan memberdayakan potensi. Jawa Timur (dalam Suparto Wijoyo (editor),. masyarakat. Potensi warga masyarakat harus di-. 2006) menyebutkan ciri yang menggambarkan. berdayakan sehingga mereka tidak hanya sebagai. praktik penyelenggaraan pelayanan publik se-. pengguna pasif tetapi juga bisa ikut menentukan. karang ini adalah rendahnya peran masyarakat. bagaimana proses penyelenggaraan pelayanan. dan stakeholders dalam penyelenggaraan pe-. publik tersebut seharusnya diselenggarakan.. layanan publik. Pelayanan publik masih di-. Dengan pendekatan ini diharapkan akan men-. konsepsikan. pemerintah,. dorong perbaikan kualitas pelayanan melalui. dimana pemerintah memonopoli pengaturan,. perubahan sikap dan perilaku penyelenggara dan. penyelenggaraan, distribusi, dan pemantauan dan. sekaligus juga meningkatkan pemberdayaan. warga pengguna ditempatkan sebagai pengguna. masyarakat, sehingga peran mereka dalam. yang pasif. Dalam konsep ini, peran warga yang. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pe-. utama hanyalah menggunakan pelayanan publik,. layanan publik dapat ditingkatkan. Hal yang. yang telah diberikan oleh pemerintah, apapun. paling penting adalah terjadinya sense of. jenis dan kualitasnya. Mereka tidak memiliki. citizenship dikalangan warga dan empati warga. pilihan mengenai jenis pelayanan, kualitas,. terhadap berbagai macam kesulitan yang di-. kuantitas, dan cara memperolehnya karena. hadapi oleh penyelenggara pelayanan. semuanya telah ditentukan oleh pemerintah.. Kajian Ambtenaar Provinsi Jawa Timur dalam. Masyarakat dan warga pengguna tidak memiliki. Suparto Wijoyo (editor), 2006).. sebagai. pelayanan. warga. (Forum. hak untuk ikut terlibat dalam proses kreasi,. Sebagaimana telah dipahami, pelayanan. pengaturan, dan penyelenggaraan. Akibatnya,. publik adalah pelayanan yang wajib diseleng-. warga dan stakeholders bukan hanya merasa. garakan negara untuk pemenuhan kebutuhan. teralineasi dalam proses penyelenggaraan pe-. dasar atau hak-hak warga negara (publik). Agar. layanan publik tetapi juga pelayanan tersebut. kondisi pelayanan publik yang buruk tidak terus. sering tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh. berlarut-larut, diperlukan sebuah ruang bagi. masyarakat luas.. publik (masyarakat) untuk dapat menyampaikan. Selama. ini. proses. penyelenggaraan. partisipasinya dan keluhan atas ketidakpuasan. pelayanan publik yang diselenggarakan oleh. terhadap pelayanan yang diterimanya. Dengan. pemerintah masih sangat tertutup bagi partisipasi. penyediaan ruang partisipasi dan mekanisme. warga negara. Warga ditempatkan sepenuhnya. komplain dalam pelayanan publik bisa menjadi. hanya sebagai pengguna yang pasif dan harus. salah satu pintu besar bagi pembuka perubahan. menerima. dan. pelayanan. publik. sebagaimana. perbaikan. birokrasi. dalam. pemberian. adanya. Mereka tidak memiliki hak untuk. pelayanan publik. Iklim ini bisa tercipta jika ada. berbicara, kesulitan mengajukan komplain, apa-. informasi dan sosialisasi yang kontinyu tentang. lagi ikut memutuskan mengenai apa pelayanan. penyediaan ruang bagi publik untuk me-. yang diselenggarakan, bagaimana kualitasnya,. nyalurkan aspirasinya.. 8.

(9) SUSILOADI – Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik. PENUTUP Isu pelayanan publik semakin penting untuk. mendapat. perhatian. yang. sungguh-. sungguh karena adanya realitas bahwa rakyat sering mengeluh dan merasa tidak puas atas berbagai layanan yang diberikan oleh birokrasi. Rakyat tidak puas karena buruknya kinerja berbagai jenis dan bentuk pelayanan publik. Membenahi pelayanan publik memang tidak mudah karena begitu kompleks permasalahannya termasuk banyaknya tumpang tindih peraturan. (penyunting). Pelayanan Publik Bukan Untuk Publik, Jakarta: YAPPIKA dan Malang Corruption Watch (MCW). W. Riawan Tjandra, dkk, 2005, Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik, Yogyakarta: Pembaruan. Sumber lain: Forum Kajian Ambtenaar Provinsi Jawa Timur, 2006, ”Implementasi Citizen’s Charter (Kontrak Masyarakat) dalam Pelayanan Publik” dalam Suparto Wijoyo (editor), Pelayanan Publik dari Dominasi ke Partisipasi, Surabaya: Airlangga University Press. Sidik Pramono, 2005, “Penting dan Rumit Demi Kepuasan Rakyat”: www.Google.com, 16 Desember 2005.. perundang-undangan yang menyertainya, sedangkan masyarakat sudah tidak sabar menanti adanya perbaikan pelayanan publik. Relasi antara birokrasi sebagai organ pemerintah dan masyarakat dalam kerangka pelayanan. publik. perlu. diperbarui. dengan. pendekatan yang memposisikan masyarakat tidak hanya sebagai service customer yang pasif, lemah dan termarjinalisasi tetapi masyarakat ikut berpartisipasi serta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan. pelayanan. publik. yang. dikehendaki. DAFTAR PUSTAKA Abdul Salam (editor), 2006, Marginalisasi Rakyat Dalam Anggaran Publik, Malang: Kerjasama Malang Corruption Watch (MCW) dan YAPPIKA. Agung Kurniawan, 2005, Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta: Pembaruan. Agus Dwiyanto, 2006, ”Mewujudkan Good Governance Melalui Reformasi Pelayanan Publik” dalam Suparto Wijoyo (editor), Pelayanan Publik dari Dominasi ke Partisipasi, Surabaya: Airlangga University Press. A. Patra M. Zein, 2006, ”Pelayanan Publik dan Pemenuhan Hak Ekosob” dalam Hesti Puspitosari (penyunting), Pelayanan Publik Bukan Untuk Publik, Malang: Kerjasama Malang Corruption Watch (MCW) dan YAPPIKA. Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2005, Manajemen Pelayanan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugeng Pujileksono, 2006, ”Menuju Pelayanan Berpihak Pada Publik” dalam Hesti Puspitosari. 9.

(10) Spirit Publik Vol. 2, No. 2, Oktober 2006 Hal. 81 - 90. 10.

(11)

No results found