NEW PUBLIC SERVICE(NPS) PERSPEKTIF MUTAKHIR DALAM PELAYANAN PUBLIK

12 

Full text

(1)

NEW PUBLI

NEW PUBLI C SC SERVICE ERVICE (NPS(NPS )  ) 

PERSPEKTIF MUTAKHIR DALAM PELAYANAN PUBLIK PERSPEKTIF MUTAKHIR DALAM PELAYANAN PUBLIK

Oleh : Oleh :

Arman Razak, S.AP Arman Razak, S.AP (Widyaiswara Balai Diklat

(Widyaiswara Balai Diklat KeagamaaKeagamaan Manado)n Manado)

Abs

Abstrtr ak : ak :  Artikel  Artikel ini ini membahas membahas tentang tentang konsep konsep dan dan teori teori tentang tentang new new publicpublic  service

 service (NPS), (NPS), New New Publik Publik Service Service menawarkan menawarkan standar standar pelayanan pelayanan yangyang  partisipatif,

 partisipatif, transparan transparan dan dan akuntabel. akuntabel. Ada Ada sepuluh sepuluh dimensi dimensi untuk untuk mengukurmengukur keberhasilan NPS yaitu :Tangable, Reability, Responsiveness, Competence, keberhasilan NPS yaitu :Tangable, Reability, Responsiveness, Competence, Courtessy, Credibility, Security, Acces, Communication, Understanding the Courtessy, Credibility, Security, Acces, Communication, Understanding the customer.

customer.

Abstr

Abstract act : : This article discusses the concept and theory of the new Public ServiceThis article discusses the concept and theory of the new Public Service (NPS), New Public Service offers a standard of service that is participatory, (NPS), New Public Service offers a standard of service that is participatory, transparent and accountable. There are ten dimensions to measure the success of transparent and accountable. There are ten dimensions to measure the success of the NPS are: Tangable, Reability, Responsiveness, Competence, Courtesy, the NPS are: Tangable, Reability, Responsiveness, Competence, Courtesy, Credibility, Security, Access, Communication, Understanding the customer

Credibility, Security, Access, Communication, Understanding the customer PENDAHULUAN

PENDAHULUAN A.

A. Latar BelakangLatar Belakang

Seiring menguatnya liberalisme mulai tahun 1980, model administrasi Seiring menguatnya liberalisme mulai tahun 1980, model administrasi  publik

 publik pro-bisnis pro-bisnis bangkit bangkit kembali kembali dalam dalam nama nama barubaru The New PublicThe New Public  Managemen

 Management.t. Di AS, Di AS, paradigma ini dipelopori oleh tulisan David Osbornparadigma ini dipelopori oleh tulisan David Osbornee dan Ted

dan Ted Gaebler “Gaebler “ Rei Reinvenventntining Goveg Governmrnment ent “ dan di Inggris oleh Ewan Ferlie“ dan di Inggris oleh Ewan Ferlie dan kawan-kawan . Paradigma

dan kawan-kawan . Paradigma The New Public ManagementThe New Public Management pad pada a dasadasarnyarnya mengkritisi peran Negara yang gagal dalam menggerakkan roda mengkritisi peran Negara yang gagal dalam menggerakkan roda  pembangunan. Negara

 pembangunan. Negara yang korup dan yang korup dan birokratis diabirokratis dia ngganggap p sebasebagai gai salsalahah satu sumber penyebab kegagalan pembangunan.Untuk menyembuhkan satu sumber penyebab kegagalan pembangunan.Untuk menyembuhkan  peny

 penyakit akit sektsektor or publpublik ik ini ini solusolusinysinya a dengdengan an menymenyuntuntikkikkan an semansemangatgat wirausaha ke sektor publik.

wirausaha ke sektor publik. Di Indonesia

Di Indonesia  beberapa  beberapa permasalahan permasalahan tentang tentang ketidakpuasan ketidakpuasan kinerjakinerja  pemerintah,

 pemerintah, keinginan keinginan dan dan harapan-harapannya harapan-harapannya tidak tidak didengar, didengar, hak-haknyahak-haknya dipasung, aspek dan peluang publiknya dihambat, adanya dominasi hak dipasung, aspek dan peluang publiknya dihambat, adanya dominasi hak rakyat, berisi keras kepada rakyat, bertindak represif dan lupa bahwa rakyat, berisi keras kepada rakyat, bertindak represif dan lupa bahwa kedaulatan ini adalah milik rakyat, bahkan pilihan untuk kedaulatan ini adalah milik rakyat, bahkan pilihan untuk kebutuhan-kebutuhan publik dan suara demokrasi yang substantif telah ditinggalkan atau kebutuhan publik dan suara demokrasi yang substantif telah ditinggalkan atau diabaikan begitu

(2)

karena adanya rakyat yang memiliki hak suara sebagai instrumen penting dalam memulai wacana pemerintah ke depan. Selain itu birokrasi di Negara kita jauh dari kata milik rakyat ini terbukti dengan banyaknya harapan dari warga negara berakhir di kekuasaan birokrasi yang birokratis mengandalkan hirarki, tidak efisien, tidak efektif, tidak transparan, bahkan berujung pada  praktek-praktek patrimonial yang melindungi (memberikan hak-hak istimewa

kepada seseorang) dan memihak pada afiliasi ras, suku, etnis, partai politik.  NPS lahir sebagai anti thesa dan berusaha mengkritik NPM, yang dianggap gagal di banyak negara. NPM memang sukses diterapkan di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Selandia Baru dan beberapa negara maju lainnya, tetapi bagaimana penerapannya di negara-negara berkembang? Kenyataannya, banyak negara berkembang, termasuk Indonesia dan negara miskin, seperti negara-negara di kawasan benua Afrika yang gagal menerapkan konsep NPM karena tidak sesuai dengan landasan ideologi,  politik, ekonomi dan sosial-budaya negara yang bersangkutan. Akhirnya, negara tersebut tetap miskin dan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kemajuan.

Secara praksis pemerintah dalam pelayanan publik harus memperhatikan ide brilian yang digagas oleh paradigma “the new public services” karena membawa pesan moral sebagaimana tuntutan masyarakat kontemporer dewasa ini.

Paradigma OPA dan NPM kurang relevan dalam menempatkan persoalan- persoalan publik karena memiliki landasan filosofis dan ideologis yang kurang sesuai (inappropriate) dengan administrasi Negara, sehingga perlu  paradigma baru yang kemudian disebut sebagai NPS. Dimaksudkan dengan

adanya NPS akan menjadikan persoalan-persoalan publik semakin sedikit. Adapun menurut Denhardt dan Denhardt mengapa paradigma lama seperti  NPM bisa gagal dalam mengatasi masalah publik karena dalam pandangan  NPM, organisasi pemerintah diibaratkan sebagai sebuah kapal.Menurut Osborne dan Gaebler, peran pemerintah di atas kapal tersebut hanya sebagai nahkoda yang mengarahkan (steer) lajunya kapal bukan mengayuh (row) kapal tersebut.Urusan kayuh-mengayuh diserahkan kepada organisasi di luar

(3)

 pemerintah, yaitu organisasi privat dan organisasi masyarakat sipil sehingga mereduksi fungsi domestikasi pemerintah.Tugas pemerintah yang hanya sebagai pengarah memberikan pemerintah energi ekstra untuk mengurus  persoalan-persoalan domestik dan internasional yang lebih strategis, misal nya  persoalan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan luar negeri. Paradigma steering rather than rowing ala NPM dikritik oleh Denhardt dan Denhardt sebagai paradigma yang melupakan siapa sebenarnya pemilik kapal (who owned the boat). Seharusnya pemerintah memfokuskan usahanya untuk melayani dan memberdayakan warga negara karena merekalah pemilik “kapal” (organisasi pemerintah).Untuk meningkatkan suatu pelayanan publik yang demokratis,maka pilihan terhadap “the New Public Service (NPS)” dapat menjanjikan suatu perubahan realitas dan kondisi birokrasi  pemerintahan. Aplikasi dari konsep ini agak menantang dan membutuhkan keberanian bagi aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan  publik, karena mengorbankan waktu, tenaga untuk mempengaruhi semua sistem yang berlaku.Alternatif yang ditawarkan adalah pemerintah harus mendengar suara publik dalam berpartisipasi bagi pengelolaan tata  pemerintahan.Memang tidak gampang meninggalkan kebiasaan memerintah atau mengatur pada konsep administrasi lama, dari pada mengarahkan, menghargai pendapat sebagaimana yang disarankan konsep NPS .

B. Identifikasi Masalah

Pola pelayanan lama dalam dunia birokrasi yang berciri mengandalkan hirarki, tidak efisien, tidak efektif, tidak transparan, bahkan berujung pada  praktek-praktek patrimonial yang melindungi (memberikan hak-hak istimewa kepada seseorang) dan memihak pada afiliasi ras, suku, etnis, partai politik akan tetap terjadi kalau paradigma berpikir.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana memperkenalkan baru dalam pelayanan di dunia birokrasi sehingga birokrasi menjadi efisien, efektif, transparan, dan adil kepada semua masyarakat?

(4)

D. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui paradigma dan konsep baru dalam pelayanan kepada masyarakat.

KONSEP DAN PEMBAHASAN A. Konsep

Tulisan Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt yang berjudul The New Public Service: Serving, not Steering dapat digunakan untuk mengetahui  perkembangan paradigma administrasi negara klasik sampai administrasi

negara kontemporer. Tulisan tersebut diterbitkan pertama kali dalam bentuk  buku pada tahun 2003 di New York.Sejak kemunculannya buku ini mendapat respon yang positif dari kalangan cendikiawan administrasi negara karena dianggap mampu memberikan perspektif alternatif dalam memandang administrasi negara.Dari buku inilah konsep New Public Service mulai dikenal. Buku ini diawali dengan kalimat “ Government shouldn’t be run like a business ; it should be run like a democracy”.

Pemerintahan (administrasi negara) tidak seharusnya digerakkan seperti  bisnis. Menjalankan pemerintahan sama dengan menggerakkan tatanan demokrasi. Perdebatan tentang acuan nilai administrasi Negara atau adminisrasi publik, apakah berorientasi pada nilai-nilai ekonomi (efisiensi dan efektivitas) ataukah nilai-nilai politik (keadilan, demokrasi, penghargaan HAM dan sebagainya) telah menjadi isu klasik dalam studi administrasi  publik. Perdebatan ini telah dimulai sejak awal lahirnya ilmu administrasi  publik yang dibidani oleh lahirnya tulisan Woodrow Wilson pada tahun 1887

dengan judul “The Study of Administration” .

Sebelum terbit berbentuk buku, pada tahun 2000 Denhardt dan Denhardt sudah pernah mempublikasikan tulisan yang sama, namun dengan judul yang  berbeda yaitu The New Public Service: Serving Rather than Steering dalam  jurnal Public Administration Review. Kemudian disusul dengan tulisan yang lain tetapi kurang lebih dengan ide yang sama dalam International Review of Public Administration pada tahun 2003, dengan judul The New Public Service: An Approach to Reform. Buku yang diterbitkan pada tahun 2003

(5)

adalah repetisi dan modifikasi dari dua tulisan yang pernah muncul sebelumnya. Denhardt dan Denhardt mencoba membagi paradigma Administrasi Negara atas tiga kelompok besar, yaitu paradigma The Old Public Administration (OPA), The New Public Management (NPM) dan The  New Public Service (NPS).

Menurut Denhardt dan Denhardt paradigma OPA dan NPM kurang relevan dalam menempatkan persoalan-persoalan publik karena memiliki landasan filosofis dan ideologis yang kurang sesuai (inappropriate) dengan administrasi Negara, sehingga perlu paradigma baru yang kemudian disebut sebagai NPS. Dimaksudkan dengan adanya NPS akan menjadikan persoalan- persoalan publik semakin sedikit.

Adapun menurut Denhardt dan Denhardt mengapa paradigma lama seperti NPM bisa gagal dalam mengatasi masalah publik karena dalam  pandangan NPM, organisasi pemerintah diibaratkan sebagai sebuah kapal.Menurut Osborne dan Gaebler, peran pemerintah di atas kapal tersebut hanya sebagai nahkoda yang mengarahkan (steer) lajunya kapal bukan mengayuh (row) kapal tersebut.Urusan kayuh-mengayuh diserahkan kepada organisasi di luar pemerintah, yaitu organisasi privat dan organisasi masyarakat sipil sehingga mereduksi fungsi domestikasi pemerintah.Tugas  pemerintah yang hanya sebagai pengarah memberikan pemerintah energi ekstra untuk mengurus persoalan-persoalan domestik dan internasional yang lebih strategis, misalnya persoalan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan  perdagangan luar negeri. Paradigma steering rather than rowing ala NPM

dikritik oleh Denhardt dan Denhardt sebagai paradigma yang melupakan siapa sebenarnya pemilik kapal (who owned the boat). Seharusnya  pemerintah memfokuskan usahanya untuk melayani dan memberdayakan

warga negara karena merekalah pemilik “kapal” (organisasi pemerintah) tersebut.

(6)

Tabel

Pergeseran Paradigma Model Pelayanan Publik

Aspek Old Public Adm. New Public Adm. New Public Service Dasar

Teoritis

Teori Politik Teori Ekonomi Teori Demokrasi

Konsep kepentingan  publik

Kepentingan publik adalah sesuatu yang didefiniskan secara  politis dan yang

tercantum dalam aturan

Kepentingan publik mewakili agregasi dari kepentingan individu

Kepentingan publik adalah hasil dari dialog tentang  berbagai nilai. Kepada siapa  birokrasi  publik harus  bertanggung  jawab

Clients dan pemilih Customers Warganegara (citizens)

Peranan  pemerintah

Rowing (pengayuh) Steering (mengarahkan) Negosiasi dan

mengelaborasi berbagai kepentingan di antara warga negara dan kelompok komunitas Akuntabilitas Menurut hirarki

administrative

Kehendak pasar yang merupakan hasil keinginan customers

Multi aspek: Akuntabel  pada hukum, nilai

komunitas, norma  politik, standar  profesional,

kepentingan warga negara

Sumber: Diadopsi dari Denhardt dan Denhardt, 2000: 28-29. B. Pembahasan

Akar dari NPS dapat ditelusuri dari berbagai ide tentang demokrasi. NPS  berakar dari beberapa teori, yang meliputi: 1. Teori tentang demokrasi

kewarganegaraan; perlunya pelibatan warganegara dalam pengambilan kebijakan dan pentingnya deliberasi untuk membangun solidaritas dan komitmen guna menghindari konflik. 2. Model komunitas dan masyarakat sipil; akomodatif terhadap peran masyarakat sipil dengan membangun social trust, kohesi sosial dan jaringan sosial dalam tata pemerintahan yang demokratis. 3. Teori organisasi humanis dan administrasi negara baru; administrasi negara harus fokus pada organisasi yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan (human beings) dan respon terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan isu-isu sosial lainnya. 4. Administrasi negara postmodern;

(7)

mengutamakan dialog (dirkursus) terhadap teori dalam memecahkan  persoalan publik daripada menggunakan one best way perspective

Paradigma yang berjalan dalam administrasi negara sangat mempengaruhi sistem prosedur dalam birokrasi. Dalam konteks ini administrasi negara memiliki tiga cara pandang yaitu Old Public Administration (OPA) , New Public Management (NPM), dan New Public Service (NPS). Cara pandang yang paling diharapkan pada masa sekarang ini yang dimana akan mewujudkan good governance dalam birokrasi adalah cara pandang New Public Service. New Public Service adalah paradigma yang berdasar atas konsep-konsep yang pada hakikatnya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakatPeran dari pemerintah adalah mengolaborasikan antara nilai-nilai yang ada sehingga kongruen dan sesuai kebutuhan masyarakat.Sistem nilai dalam masyarakat adalah dinamis sehingga membutuhkan pelayanan yang prima dari pemerintah.

Dengan adanya New Public Service yang dapat diterapkan dengan baik, diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada dalam lembaga pemerintahan serta juga dalam kehidupan masyarakat layaknya.

Paradigma baru administrasi publik, menyebabkan pola hubungan antara negara dengan masyarakat, yang lebih menekankan kepada kepentingan masyarakat.Akibatnya negara dituntut untuk memberikan  pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik dan lebih demokratis. Pemahaman yang senada diberikan oleh Denhardt bahwa paradigma baru  pelayanan publik ( New Public Services Paradigm) lebih diarahkan pada ”democracy, pride and citizen”. Lebih lanjut dikatakan bahwa ” Public  servants do not delever customer service, they delever democracy”. Oleh sebab itu nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan dan pelayanan untuk kepentingan publik harus dipandang sebagai norma mendasar dalam  penyelenggaraan administrasi publik.

Gagasan Denhardt & Denhardt tentang Pelayanan Publik Baru (PPB) menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak dijalankan seperti layaknya sebuah perusahaan tetapi melayani masyarakat secara demokratis, adil, merata, tidak diskriminatif, jujur dan akuntabel . Karena bagi par adigma ini;

(8)

1.  Nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan dan kepentingan publik adalah merupakan landasan utama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan; 2.  Nilai-nilai tersebut memberi energi kepada pegawai pemerintah atau

 pelayan publik dalam memberikan pelayanannya kepada publik secara lebih adil, merata, jujur, dan bertanggungjawab.

Oleh karenanya pegawai pemerintah atau aparat birokrat harus senantiasa melakukan rekonstruksi dan membangun jejaring yang erat dengan masyarakat atau warganya

Organisasi yang memiliki inovasi di dalam sebuah era yang tidak pernah  berhenti melakukan perubahan, mewujudkan bahwa perangkat dan teknik yang mereka kerjakan bermakna dalam memiliki batas akhir. Kerjasama kelompok merupakan elemen yang esensial .Mewujudkan standar pelayanan  publik yang partisipatif, kesamaan hak, keterbukaan dan akuntabel

sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang no 25 tahun 2009 memerlukan pernyataan kedua pihak baik lembaga pemeringtahan maupun warga negara. Artinya untuk dapat melaksanakan stándar pelayanan publik tersebut, para provider and user, harus membuat kesepakatan secara demokratis atau dengan sistem (citizen charter), yang berorientasi visi dan misi pelayanan, standar yang berlakukan (mulai dari jadwal, lamanya  pelayanan, ruang pelayanan, alur pelayanan, hak dan kewajiban provider and user, sanksi  – sanksi bagi provider and user, serta saran, kritik, dan metode keluhan yang disampaikan user kepada provider 

Dalam model new public service, pelayanan publik berlandaskan pada teori demokrasi yang mengajarkan adanya egaliter dan persamaan hak di antara warga negara, karena pada dasarnya rakyat (demos) itulah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi ( kratein),  berkonsekuensi logis pada konsep bahwa sejak dalam statusnya yang di alam kodrati, sampaipun ke statusnya sebagai warga negara, manusia-manusia itu memiliki hak-hak yang karena sifatnya yang asasi tidak akan mungkin diambil-alih, diingkari dan/atau dilanggar (inalienable, inderogable, inviolable) oleh siapapun yang tengah berkuasa. Bahkan,  para penguasa itulah yang harus dipandang sebagai pejabat -pejabat

(9)

yang memperoleh kekuasaannya yang sah karena mandat para warga negara melalui suatu kontrak publik, suatu perjanjian luhur bangsa yang seluruh substansi kontraktualnya akan diwujudkan dalambentuk konstitusi.

Untuk meningkatkan suatu pelayanan publik yang demokratis,maka pilihan terhadap “the New Public Service(NPS)” dapat menjanjikan suatu  perubahan realitas dan kondisi birokrasi pemerintahan. Aplikasi dari konsep

ini agak menantang dan membutuhkan keberanian bagi aparatur  pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, karena mengorbankan waktu, tenaga untuk mempengaruhi semua sistem yang  berlaku.Alternatif yang ditawarkan adalah pemerintah harus mendengar

suara publik dalam berpartisipasi bagi pengelolaan tata  pemerintahan.Memang tidak gampang meninggalkan kebiasaan memerintah atau mengatur pada konsep administrasi lama, dari pada mengarahkan, menghargai pendapat sebagaimana yang disarankan konsep NPS.

Standar Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel.Keberhasilan dalam penerapan konsep standar dan kualitas  pelayanan publik yang minimal memerlukan dimensi yang mampu mempertimbangkan realitas. Ada sepuluh dimensi untuk mengukur keberhasilan tersebut :

1. Tangable; yang menekankan pada penyediaan fasilitas, fisik, peralatan,  personil, dan komunikasi.

2. Reability; adalah kemampuan unit pelayanan untuk menciptakan yang dijanjikan dengan tepat.

3. Responsiveness; kemauan untuk membantu para provider untuk  bertanggungjawab terhadap mutu layanan yang diberikan.

4. Competence; tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan layanan.

5. Courtessy; sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan pelanggan serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi. 6. Credibility; sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan

(10)

7. Security; jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin dan bebas dari  bahaya dan resiko.

8. Acces; terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan. 9. Communication; kemaun pemberi layanan untuk mendengarkan suara,

keinginan, atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat.

10. Understanding the customer; melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan .

Sepuluh konsep ini mempertegas bagaimana model manajemen penyediaan standarisasi pelayanan publik dalam mengelola sektor-sektor publik yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel. Suksesnya sebuah  penyelengaaraan pelayanan publik secara ideal menetapkan(1) Tujuan; para  pejabat publik harus mengetahui apa yang menjadi gagasan pokok, tujuan tersebut harus mengakar secara mendalam dari tindakan sehari-hari dan  perencanaan jangka panjang organisasi yang bersangkutan, para  penyelenggara pelayanan publik sepanjang waktu harus mencontohi misi dan  para ”street level bureaucracy” dikendalikan untuk melakukann hal tersebut. (2) Karakter; para penyelenggara pelayanan memiliki perasaan yang kuat tentang siapa mereka dan apa yang terpenting. Karakter organisasi diturunkan dari kesepakatan kepercayaan yang kuat, dikomunikasikan secara internal dan eksternal melalui aktivitas terpusat secara prinsip. Aparat birokrat sebagai  pelayanan memancarkan integritas,kepercayaan, kepedulian, keterbukaan, dan secara krusial sebuah hasrat untuk belajar. (3) Keputusan; organisasi yang melakukan segala sesuatu, pencapaian atas tujuan dan mendemonstrasikan karakter melalui penggunaan aturan yang luas atas perangkat manajemen

Denhardt dan R.B. Denhardt (2003), menyarankan meninggalkan prinsip  paradigma OPA dan paradigma NPM, beralih ke prinsip paradigma NPS

dalam administrasi publik, yaitu para birokrat/administrator harus : 1. Melayani dari pada mengendalikan ( service rather than steer); 2. Mengutamakan kepentingan publik ( seek the public interest );

3. Lebih menghargai warga Negara dari pada kewirausahaan ( value citizenship over entrepreneurship);

(11)

4. Berpikir strategis, dan bertindak demokratis (think strategically, act democratically);

5. Melayani warga masyarakat, bukan pelanggan ( serve citizen not customer );

6. Menyadari akuntabilitas bukan merupakan hal mudah (recognize that accountability is not simple);

7. Menghargai orang, bukan hanya produktivitas (value people, not just  productivity).

KESIMPULAN

Dengan demikian dari paradigma the new public service  yang dipaparkan diatas, penulis berpendapat bahwa semua ini menekankan pada partisipasi warga negara dalam merumuskan program-program layanan publik yang  berpihak pada kebutuhan warga negara, memiliki hak yang sama, memberi

ruang bagi partisipasi publik dan transparansi para penyedia layanan dalam menghadapi warga negara, akuntabilitas sesuai dengan program, norma dan implementasi yang dijalankan lembaga birokrasi selama ini.Paradigma  pelayanan publik minimal yang harus diterapakan provider kepada user adalah akumulasi berbagai program yang berorientasi pada pilihan sekaligus suara publik sebagai cerminan dari perjuangan yang digalakkan pemerintah menuju paradigma pelayanan publik yang mau mendengar suara warga negara sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan setiap kebijakan  pelayanan publik, termasuk didalamnya pelayanan perijinan dan sejenisnya

DAFTAR PUSTAKA

Endang Larasati.Akuntablitas dalam  New Public Service Paradigm di Indonesia

Janet V. Denhardt and Robert B. Denhardt.2007NEW PUBLIC SERVICE EXPANDED EDITION SERVING, NOT STEERING by M.E. Sharpe, Inc.

Kariono, M. Si. Paradigma Baru Pelayanan Publik  –  BPPT Provinsi Sumatera Utara.http://bppt.sumutprov.go.id/media-pptprovsu/news/342- paradigma-baru-pelayananpublik

(12)

Khairul Muluk NEW PUBLIC SERVICE DAN PEMERINTAHAN LOKAL PARTISIPATIF Staf Pengajar Administrasi Publik Universitas Brawijaya Kandidat Doktor Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia

Sri Yuliani . New Public Service : Mewujudkan Birokrasi Yang Pro-Citizen. Artikel ini dimuat dalam SPIRIT PUBLIK  –   Jurnal Ilmu Administrasi Negara FISIPUNS. Vol. 3 No.1 Th.2007 -Program Studi Administrasi Negara FISIP UNS

Wayu Eko Yudiatmaja, The New Public Service:  Nalar Politik dalam Administrasi Negara. Mahasiswa Pascasarjana Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM.

http://slideshare.net/rhivanaxabams/sejarah-new-public-service https://ml.scribd.com/doc/172415287/New-Public-Service

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :