Text ABSTRAK pdf

(Skripsi)

Oleh

YOLANDA MARGARETHA SILAEN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG 2018

ABSTRACT

FISCAL DESENTRALIZATION BEFORE AND AFTER THE REGIONAL AUTONOMY

(Study in Central Lampung Regency and North Lampung Regency) By

Yolanda Margaretha Silaen

Fiscal Decentralization wants to reduce dependence on the central government, so as to achieve regional independence. Although at the initial stage the central government did not directly release the regions, the central government still provided assistance in the form of very large balancing funds to the regions to meet various regional expenditure needs. This study aims to find out the causes that have not been included in Central Lampung Regency and North Lampung Regency in the independent category before and after regional autonomy from fiscal decentralization. In this study the focus is on regional financial capacity.

This research is in the form of a survey of secondary data that takes place in Central Lampung Regency and North Lampung Regency using data from the calculation of Regional Budget (APBD) of Central Lampung Regency and North Lampung Regency before and after regional autonomy. The analytical method used in this study is descriptive and quantitative analysis methods which are then analyzed using several ratios namely, independence ratio, fiscal decentralization degree ratio and growth ratio. The results of the descriptive analysis generally show the inability of Central Lampung Regency and North Lampung Regency to manage local revenue (PAD) due to the lack of efficiency in realizing income sectors as a source of PAD and high dependence on government assistance.

ABSTRAK

DESENTRALISASI FISKAL SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH

(Studi di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara) Oleh

Yolanda Margaretha Silaen

Desentralisasi Fiskal menginginkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang, sehingga mampu mencapai kemandirian daerah. Meskipun pada tahap awal pemerintah pusat tidak langsung melepaskan daerah, pemerintah pusat masih memberikan bantuan berupa dana perimbangan yang sangat besar kepada daerah untuk memenuhi berbagai kebutuhan belanjan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui penyebab belum masuk ny Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara dalam kategori mandiri sebelum dan sesudah otonomi daerah dari desentralisasi fiskal, dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah kemampuan keuangan daerah.

Penelitian ini berbentuk survey atas data sekunder yang mengambil lokasi di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan data perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara sebelum dan sesudah otonomi daerah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan kuantitatif yang selanjutnya dianalisis menggunakan beberapa rasio yaitu, rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio pertumbuhan. Hasil analisis deskriptif secara umum menunjukkan ketidakmampuan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD) disebabkan masih kurangnya kurangnya efisiensi dalam merealisasikan sector-sektor pendapatan sebagai sumber PAD dan tingginya ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.

(Studi di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara)

Oleh

YOLANDA MARGARETHA SILAEN

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG 2018

RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Yolanda Margaretha Silaen.

Lahir di Medan pada Tanggal 7 N

ovember

kedua dari pasangan Bapak J. B. Silaen dan Ibu N. Sihite. Penulis merupakan anak kedua dari 5 bersaudara, memiliki seorang kakak perempuan bernama Yohana Putri Maria Silaem dan tiga orang

adik laki-laki bernama Josepino Frans Saputra Silaen, Junedos Steven Imanuel Silaen dan Junior David Germany Silaen.

Penulis mengawali pendidikan pada SDN 1 Permata Baru, kemudian melanjutkan

ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Indralaya Utara lulus pada tahun 2010 kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas PGRI Indralaya lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswi Jurusan Ilmu

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN.

Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sekaligus sebagai kewajiban studi,

pada bulan Januari tahun 2016 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 60 hari di Desa Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten

Sebuah hadiah sederhana

kupersembahkan untuk

kedua orang tuaku

terkasih,

Keempat saudaraku,

Keluarga Besar J. Silaen

Kepada kedua

orangtuaku:

Maaf karena aku belum bisa mengukir

bahagia

di wajahmu,

Maaf karena belum bisa menanam

bangga

di hatimu,

Maaf untuk semua air mata yang engkau tumpahkan

karena aku,

Maaf karena belum mampu menghapus

beban

dari tubuh lelahmu,

Terimakasih

MOTTO

Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau

perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus,

Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita.

SANWACANA

Segala puji syukur hanya bagi Tuhan sebab hanya Dia yang layak di Puja, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “DESENTRALISASI FISKAL SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH (Studi di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai akibat dari keterbatasan yang ada pada diri penulis. Pada kesempatan ini, penulis sampaikan

ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi maupun dalam masa perkuliaahan ini antara lain, yaitu:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Lampung.

2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P. selaku Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

3. Alm. Bapak Drs. Yana Ekana, P.S, M.S selaku Pembimbing yang telah

sabar membimbing dan memberikan masukan serta saran dalam proses perjalanan skripsi penulis sampai akhir hayat beliau . Terima kasih atas semangat dan motivasi, Terimakasih atas ilmu, waktu nasihat yang telah

Terima kasih atas waktu ditengah kesibukan dan banyak nya mahasiswa

bimbingan telah bersedia membimbing penulis sampai akhir

5. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si selaku Pembahas dan Penguji

yang telah memberikan kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Staff Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terimakasih

atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama k u l i a h di Jurusan Ilmu Pemerintahan.

7. Informan BPKAD dan Dispenda Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara terimakasih atas informasi serta waktu yang diberikan.

8. Kedua orang tua yang telah menjadi inspirasi dan motivasi terbesar penulis, N. Sihite (mamak) dan J. Silaen (Bapak) yang telah menjadi orang tua dunia. Terimakasih banyak atas segala dukungannya selama ini.

Maaf masih menjadi beban kalian, tapi percayalah selalu ada bagian diri ini yang tidak pernah berhenti berjuang untuk membahagiakan kalian.

Didikan dan semangat yang kalian berikan telah mengantar penulis hingga mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Unila. Gelar ini untuk kalian. Semoga mamak dan bapak selalu sehat sehingga kebanggan untuk

menjadi alasan di balik senyuman kalian akan terus ada. Aamiin.

9. Kakakku satu dan satu-satunya Yohana Putri Maria Silaen ibu keduaku.

untuk kami adik-adikmu, terimakasih buat semua tamparan nasihat dan motivasi. Aku beruntung memiliki mu

10. Adik-adikku Josepino Frans Saputra Silaen, Junedos Steven Imanuel

Silaen dan Junior David Germany Silaen tetaplah menjadi kebanggaan keluarga. Terimakasih untuk semua pertanyan-pertanyan, semangat dan

keceriaan yang kalian berikan. Salah satu hal yang paling dinanti ketika pulang dan dirindukan ketika merantau adalah kehangatan dan senda gurau bersama kalian.

11.J. Sihite dan Nurlela br. Purba (Tulang dan nantulang) orang tua ku di tanah rantau. Terima kasih tulang buat segala perhatian dan kasih sayang

yang telah diberikan sepanjang kakak ada di kota ini.

12.Sahabat sabahat terbaik sepermainan dan sepergaulan Vania,terimakasih untuk semua kenangan dan momen berharga selama berjuang di tanah

Lampung. Kalian para perempuan luar biasa. Semoga kelak kita akan di pertemukan ditempat yang terbaik.

13.Teman-teman terbaik selama perkuliahan Bobby K. Barasa, S.IP.,

Amanda Sicilia NS, S.IP., Eka Purnama Sari S.IP dan Raindi Zikri S.IP., tidak tahu kapan kita deket tapi yang pasti terima kasih.

Terimakasih untuk kebersamaannya melewati suka duka dan menjadi pundak pundak yang begitu nyaman untuk disandarkan ketika beban dirasa tak tertahankan selama hamper 5 tahun ini. Tidak banyak kata

yang terucap dari bibir ini, namun yang pasti aku bersyukur mengenal kalian.

15.Pejuang akhir 2013 jurusan Ilmu pemerintahan saudara seperjuanganku

Dormatio Manik, S.IP., Ocha Pawalin, S.IP., Rini Setiawati, S.IP., Defa Septia, S.IP. Aditya S . I P , Ariestantia, S . I P . , Fina S . I P . , Ina

Wijaya, S.IP., Kenn Sindy Kirana Julia, S.IP., Tri arista S.IP, Citra Ayu S.IP dan kawan-kawan seperjuangan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih untuk waktu dan kebersamaan

selama ini semoga silaturahmi kita akan terus terjaga.

16.Adik-adik ku di Universitas Lampung Mesta, Cindy, Febri, Chrisan,

Frisil, Bangkit , Wenny, Desi, Laura Silaen, Derick dan Emes. Terimakasih buat pertanyaan „kapan lulus ka‟.

17.Para Gadis Penghuni Asrama Menara Biru : Lusy, Astry, Deborah, Elisa,

Nia, Dian, Eva, Erna, Vani, Purnama dan seluruh jajaran lainnya. Terimakasih untuk canda tawa dan keceriaannya, berkat kalian setidaknya kosan berisik.

18.Ito-ito dan piri terkasih ku selama di Universitas Lampung Rico S.A.N, Bul-bul S.IP, Alex S.A.N dan Vania S.A.N. Terima kasih berkat kalian

saya mampu keluar dari zona nyaman dan mencoba hal-hal yang baru. 19.Gadis-gadis yang pertama kali penulis kenal di Universitas Lampung

Juliana Marbun, Dorlan Evi, Martha Ulina terima kasih buat kisah kasih

yang telah kalian berikan di apartemen tercinta.

20.Keluarga besar UKM-Kristen Universita Lampung terutama pengurus

selama berkuliah di Universitas Lampung. Kiranya semakin memberkati dan menjadi berkat bagi sekitar terutama mahasiswa Kristen Universitas lampung.

21.Serta semua pihak yang terlibat yang tidak dapat dituliskan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas do‟a dan dukungannya dalam

menyelesaikan skripsi ini. Semoga Kasih Karunia Allah yang melampaui segala akal, memberkati kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Agustus 2018

Yolanda Margaretha Silaen

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR TABEL ... iii

DAFTAR GAMBAR ... v

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... 1

B. Rumusan Masalah ... 5

C. Tujuan Penelitian ... 5

D. Manfaat Penelitian ... 6

II. TINJAUAN PUSTAKA A. Teori Desentralisasi Fiskal ... 7

1. Definisi Desentralisasi ... .... 7

2. Definisi Desentralisasi Fiskal 10

B. Tinjauan tentang Kemampuan Keuagan Daerah 21

1. Rasio Derajat Desentralisasi 24

2. Rasio Kemandirian Keuangan 26

3. Rasio Pertumbuhan 28

C. Tinjauan tentang Otonomi Daerah ... 28

D. Kerangka Pikir ... 33

III. METODE PENELITIAN A. Tipe Penelitian ... 37

B. Lokasi Penelitian ... 38

C. Definisi Konseptual ... 38

D. Definisi Operasional ... 39

E. Sumber Data... 40

F. Teknik Pengumpulan Data ... 41

G. Teknik Pengolahan Data ... 45

H. Teknik Analisis Data... 46

I. Teknik Penyajian Data ... 49

J. Teknik Keabsahan Data ... 50

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Tengah ... 51

1. Gambaran Geografi ... 54

2. Gambaran Demografi... 57

ii

4. Gambaran Keuangan ... 61

B. Gambaran Umun Kabupaten Lampung Utara ... 63

1. Gambaran Geografi ... 64

2. Gambaran Demografi... 66

3. Gambaran Pendidikan ... 68

4. Gambaran Keuangan ... 70

V. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian ... 72

1. Hasil Perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal ... 72

2. Hasil perhitungan Rasio Kemampuan Keuangan ... 78

3. Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuha ... 84

B. Pembahasan ... 89

A. SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan ... 96

B. Saran ... 97

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Skala Derajat Desentralisasi Fiskal... ... 25

2. Pola Hubungan Dan Tingkat Kemampuan Daerah i ... 28

3. Sumber Data Primer Penelitian... ... 40

4. Sumber Data Sekunder Penelitian... ... 41

5. Pelaksanaan Penelitian melalui Dokumentasi... ... 42

6. Pelaksanaan Penelitiaan Melalui Wawancara... ... 43

7. Tabel Pedoman Pengumpulan Data ... ... 44

8. Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal... ... 48

9. PolaHubungan Dan Tingkat Kemampuan Daerah... ... 48

10.Nama kecamatan, Ibu Kota Kecamatan dan Luas Wilayah di Kabupaten Lampung Tengah ... 56

11.Nama kecamatan, Ibu Kota Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Jiwa di Kabupaten Lampung Tengah ... 57

12.Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Lampung Tengah ... 58

13.Jumlah sekolah, guru, murid di Kabupaten Lampung Tengah ... 60

14.Angkatan kerja menurut tingkat pendidikan Kabupaten Lampung Tengah ... 61

15.Pendapatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012-2016 (dalam juta rupiah) ... 62

16.Nama kecamatan, Ibu Kota Kecamatan dan Luas Wilayah di Kabupaten Lampung Utara ... 65

17.Persebaran Penduduk di Kabupaten Lampung Utara ... 67

18.Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Lampung Utara ... 68

19.Jumlah sekolah, guru, murid di Kabupaten Lampung Utara ... 69

20.Pendapatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012-2016 (dalam juta rupiah) ... 70

21.Derajat Desentralisasi Fiskal Sebelum Otonomi Daerah Kabupaten Lampung Tengah ... 72

22.Derajat Desentralisasi Fiskal Sebelum Otonomi Daerah Kabupaten Lampung Utara ... ... 73

23.Derajat Desentralisasi Fiskal Sesudah Otonomi Daerah Kabupaten Lampung Tengah ... 75

iv

daerah Kabupaten Lampung Tengah ... 79 26.Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan sebelum otonomi

daerah Kabupaten Lampung Utara ... 80 27.Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan sesudah otonomi

daerah Kabupaten Lampung Tengah ... 82 28.Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan sesudah otonomi

daerah Kabupaten Lampung Utara ... 82 29.Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Sebelum

Otonomi daerah Kabupaten Lampung Tengah ... 85 30.Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Sebelum

Otonomi daerah) Kabupaten Lampung Utara ... 86 31.Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Sesudah

Otonomi daerah Kabupaten Lampung Tengah ... 87 32.Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Sesudah

DAFTAR GAMBAR

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman dan persebaran yang sangat luas. Perjalanan dari ujung paling barat Indonesia

(Sabang yang terletak di Aceh) sampai ke ujung paling timur (Merauke di Papua) akan memakan waktu selama lebih dari 10 jam dengan pesawat

terbang, dan karena keterbatasan infrastruktur disebagian wilayah menyebabkan perjalanan tersebut tidak bisa ditempuh dalam waktu satu hari. Keanekaragaman dan perbedaan geografis tercermin dalam

perbedaan kondisi sosial ekonomi dan politik yang cukup signifikan

Beberapa bagian wilayah Indonesia memiliki pendapatan seperti negara

sangat maju, di bagian lain masih menunjukkan adanya kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah. Contohnya kualitas pendidikan di Jakarta dan sejumlah kota besar di Indonesia sama dengan

fasilitas di negara-negara berkembang lainnya, sementara tingkat pendidikan dan kesehatan, terutama di kawasan Indonesia Timur, setara

Perbedaan yang sangat ekstrim ini telah berpengaruh pada penerapan desentralisasi pada tahun 2001, terutama terkait dengan kerangka fiskal. Pelaksanaan sistem desentralisasi telah memberikan tanggung jawab yang

lebih besar kepada pemerintah daerah dalam bentuk wewenang daripada fungsi pemerintah. Peranan pemerintah daerah sangat menentukan dalam

berhasil tidaknya menciptakan pemerataan antar daerah yang selalu didambakan disetiap pemerintah daerah

Daerah diberikan kewenangan dalam menggali sumber-sumber

penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Kebijakan desentralisasi memberikan peluang bagi daerah untuk lebih maju, mengurangi kesenjangan antar daerah (horizontal fiscal imbalance)..

Bagi daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, kebijakan

ini disambut baik, karena memberikan kesempatan yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Bagi daerah yang tidak memilki potensi

yang memadai,kebijakan tersebut sangat memberatkan karena akan kesulitan dalam membiayai belanja mereka. Kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan akan sangat tergantung pada

kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Dalam tahun pertama desentralisasi fiskal (APBD TA 2001), total dana

3

meningkat cukup tajam, karena apabila dibandingkan dengan realisasi dana yang didaerahkan TA 2000 hanya sebesar 3,3% dari PDB atau Rp 32,9 triliun. Apabila dibandingkan dengan Penerimaan Dalam Negeri

(PDN), persentase realisasi dana yang didaerahkan pada TA 2000 hanya berkisar 16% dari PDN, sementara bila dibandingkan dengan Belanja

Negara, realisasi dana yang didaerahkan pada TA 2000 adalah sebesar 14,9% dari total Belanja Negara, sedangkan pada TA 2001 mencapai sekitar 23,2% dari Belanja Negara

Implementasi desentralisasi di Indonesia diikuti juga dengan euforia pemekaran wilayah. Daerah berlomba-lomba memandirikan dirinya dari

pemeritah pusat. Provinsi Lampung contohnya merupakan salah satu provinsi yang melakukan pemekaran wilayah dalam jumlah yang relatif cukup signifikan, dimana hampir seluruh Kabupaten di Provinsi Lampung

dilakukan pemekaran wilayah. Sehingga kabupaten/kota yang sebelumnya berjumlah 3 Kabupaten telah beranak pinak, dan sampai sejauh ini,

Provinsi Lampung terdiri atas 2 Kota Madya dan 13 Kabupaten yang secara resmi telah berdiri. Bahkan akan menyusul 2 Kabupaten Lainnya seiring akan dibentuknya daerah otonom baru pecahan Lampung Tengah.

Pada prinsipnya desentralisasi menginginkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang, sehingga mampu mencapai kemandirian

berbagai kebutuhan belanjanya, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Bagi Hasil (DBH).

Pada kajian ini, peneliti akan mencoba menelitii desentralisasi fiskal

sebelum dan sesudah otonomi daerah di daerah Lampung, khususnya Kabupeten Lampung Tengah dengan Kabupaten Lampung Utara. Kedua

kabupaten ini terbentuk sebelum kebijakan otonomi daerah,maka sangat tepatlah jika melihat desentralisasi fiskal kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Utara sebelum dan sesudah otonomi daerah

Peneliti akan mencoba meneliti desentralisasi fiska Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Utara sebelum dan sesudah otonomi daerah dengan

data lima tahun sebelum periode otonomi daerah dan lima tahun sesudah periode otonomi daerah ditetapkan.

Alasan yang mendasari peneliti untuk meneliti desentralisasi fiskal

Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara karena Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara merupakan

kabupaten yang sudah berdiri lama jauh sebelum adanya kebijakan desentralisasi fiskal sehinggga memudahkan untuk meneliti desentralisasi

fiskal pada kedua kabupaten ini baik sebelum maupun sesudah otonomi daerah.

Terdapat fenomena menarik dari sisi keuangan daerah dan hubungannya

5

sebelum dan sesudah otonomi daerah yan menunjuka gejala yang relatif baik tapi tidak teralu signifikan baik sebelum dan sesudah otonomi daerah. Terdapat beberapa indikator untuk melihat keuangan daerah sebelum dan

sesudah otonomi daerah yaitu derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian dan rasio pertumbuhan daerah tersebut.

Oleh karena hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perbandingan kemampuan keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah, dalam skrpsi yang berjudul “Desentralisasi Fiskal

Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas,

maka permasalahan dalam penelitian ini adalah “ Mengapa derajat Desentralisasi Fiskal (Tingkat Kemampuan Daerah) Sebelum dan Sesudah

Kebijakan Otonomi Daerah di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara meski mengalami perubahan belum masuk dalam kategori mandiri?

C. Tujuan Penelitian

kategori mandiri sebelum dan sesudah otonomi daerah dari desentralisasi fiskal, dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah kemampuan keuangan daerah”

D. Manfaat Penelitian

Menurut Umar Husaini dan Purnomo Setiady Akbar (2009), berdasarkan tujuan penelitian, maka kegunaan atau manfaat penelitian hasil penelitian dapat dibagi atau diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai referensi atau bahan

acuan dan dapat menjadi bahan pembanding, pertimbangan, dan pengembangan bagi penelitian di masa yang akan datang di bidang dan permasalahan sejenisnya atau yang bersangkutan terutama dalam

bidang Keuangan daerah. 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini memberikan sebuah gambaran perbandingan

desentralisasi fiskal sebelum dan sesudah otonomi daerah di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara.

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan masukan dan informasi bagi BPKAD Kabupaten Lampung Tengah dan BPKA Kabupaten Lampung Utara sebagai pelaksana desentralisasi fiskal

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Desentralisasi Fiskal 1. Definisi Desentralisasi

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah

pasal 1 ayat 8 desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Menurut International Encyclopedia of Sosial Science (1968:370), desentralisasi adalah sebuah terminologi yang merefer kepada transfer kekuasaan-kekuasaan dari sebuah pemerintah pusat kepada otoritas yang

berfungsi secara spesial dan legal personal berbeda. Sebagai contoh yaitu peningkatan tingkat otonomi dari sebuah pemerintah daerah atau sebuah perusahaan publik atau BUMN.

Bank Dunia/World Bank mendefinisikan desentralisasi sebagai penugasan dan responsibilitas dari aspek keuangan, politik dan administrasi yang

diberikan kepada tingkatan-tingkatan pemerintahan yang lebih rendah. Berdasarkan definisi dari beberapa konsep di atas, desentralisasi

Desentralisasi juga berhubungan dengan delagasi yang berarti transfer pembuatan keputusan pemerintah dan kewenangan administratif atau kewajiban untuk secara hati-hati menjabarkan tugas untuk institusi dan

organisasi dibawah kontrol tidak langsung pemerintah atau semi independen.

Tujuan desentralisasi secara umum oleh Smith dibedakan atas 2 (dua) tujuan utama, yakni tujuan politik dan ekonomis. Secara politis, tujuan desentralisasi antara lain untuk memperkuat pemerintah daerah, untuk

meningkatkan keterampilan dan kemampuan politik para penyelenggara pemerintah dan masyarakat, dan untuk mempertahankan integritas

nasional. Sedangkan secara ekonomi, tujuan desentralisasi, antara lain adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan public good and service, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan ekonomi di daerah.

Menurut Rondinelli (1981) banyak manfaat yang diperoleh dari

desentralisasi antara lain sebagai berikut :

1. Desentralisasi merupakan sarana untuk memangkas sejumlah ‘red tape’ dan prosedur yang terlalu kaku yang biasanya merupakan ciri

perencanaan dan manajerial di negara sedang berkembang, sebagai akibat dari terlalu menumpukkan kekuasaan, kewenangan dan

sumber-sumber pada pemerintah pusat.

9

pelosok/terpencil, dimana rencana pemerintah pusat sering tidak diketahui dan diabaikan oleh orang-orang desa atau digerogoti oleh elite-elite lokal dan dukungan terhadap rencana pembangunan nasional

sering amat buruk.

3. Desentralisasi memungkinkan terwakilinya berbagai kelompok politik,

keagamaan, kesukuan/etnis dalam proses pembuatan keputusan pembangunan, sehingga memberikan peluang terciptanya keadilan dari alokasi sumber-sumber dan investasi pemerintah.

Hal yang paling penting dari desentralisasi pada dasarnya adalah apakah implementasi desentralisasi itu sendiri berhasil atau gagal untuk

meningkatkan efisiensi dan kadar responsifikasi kebijakan publik pemerintah terhadap kepentingan politis, ekonomi dan sosial masyarakatnya. Kegagalan implementasi desentralisasi ditunjukkan dari

kemunduran ekonomi, ketidakstabilan politik, dan merosotnya kualitas pelayanan publik di Negara yang bersangkutan.

Salah satu komponen utama dari desentralisasi itu sendiri adalah desentralisasi fiskal, karena pemberiaan kewenangan dibidang politik maupun administrasi tanpa dibarengi dengan desentralisasi fiskal

merupakan desentralisasi yang sia-sia, sebab untuk dapat melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab serta tugas-tugas pelayanan publik tanpa

2. Definisi Desentralisasi Fiskal

Menurut Saragih (2003:83) desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat

pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintaang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai

dengan banyaknya kewenangan di bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

Menurut Prawirosetoto (dikutip Amin Pujiati, 2006: 5), desentralisasi

fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi

aspek penerimaan (tax assigment) maupun aspek pengeluaran (expenditure assigment). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (public goods / public service).

Menurut Robert Simanjuntak sasaran desentralisasi fiskal secara umum

adalah:

1. Memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber-sumber keuangan daerah

2. Mendorong akuntabilitas, dan transparansi pemerintah daerah

3. Meningkatkan prestasi masyarakat dalam proses pembangunan

daerah.

11

Untuk meneliti desentralisasi fiskal sebelum dan sesudah otonomi daerah maka harus mengetahui terlebih dahulu sejarah sistem transfer yang ada di Indonesia. Berikut ini sejarah sistem transfer di Indonesia :

1. Masa Sebelum Otonomi Daerah

Keuangan daerah berdasarkan UU No. 5 tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa wewenang pengelolaan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan tiga asas, yaitu dekonsentrasi, pembantuan (medebewind) dan desentralisasi (Piliang,

2003). Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut, berdasarkan pasal 55 UU No. 5 tahun 1974, pemerintah daerah dibekali dengan beberapa

sumber pendapatan, yaitu:

 Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari hasil pajak

daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah (BUMD), dan lain-lain hasil usaha daerah yang sah.

 Pendapatan yang berasal dari pusat, yang terdiri dari

sumbangan dan sumbangan-sumbangan lain yang diatur

dengan pengaturan perundang-undangan.  Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Di masa lalu, bantuan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terbagi dalam dua kelompok. Pertama, subsidi/ perimbangan keuangan daerah otonom. Subsidi Daerah Otonom

tersebut kepada daerah dilakukan berdasarkan kebijakan Menteri Dalam Negeri yang diperhitungkan dari data pegawai daerah di masing-masing daerah.

SDO terdiri dari belanja pegawai, belanja non pegawai yang diarahkan dan belanja non pegawai yang diarahkan dan ditetapkan. Belanja

non-pegawai yang ditetapkan terdiri dari dua kategori, yaitu, pertama subsidi/bantuan dan ganjaran. Kedua, bantuan yang dialokasikan untuk keperluan investasi di daerah. Di Indonesia, jenis investasi yang

kedua ini dijalankan di bawah instruksi yang diberikan oleh presiden. Oleh karena itu sering disebut dengan Bantuan Inpres (Instruksi

Presiden).

Bantuan Inpres terbagi dalam dua bentuk, yaitu bantuan khusus (spesific grant) dan bantuan umum (block grant). Bantuan khusus

dialokasikan berdasarkan tujuan khusus yang ditentukan oleh pemerintah pusat, seperti bantuan penunjang jalan dan jembatan

kabupaten, bantuan pembangunan sekolah dasar, bantuan pembangunan sarana kesehatan, dan reboisasi. Oleh karenanya, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengubah

penggunaan bantuan ini untuk tujuan lain.

Bantuan tersebut terdiri dari bantuan pembangunan Daerah Tingkat I,

13

pemerintah daerah didominasi bentuk bentuan yan bersifat khusus. Hal itu terbukti misalnya dari studi yang dilakukan oleh Mahi (2001). Transfer dana dari pemerintah pusat yang tergolong bantuan umum

diperkirakan hanya sebesar 20% dari keseluruhan transfer, sementara kebanyakan dari transfer tersebut digolongkan sebagai bantuan

khusus.

Selain SDO dan Bantuan Inpres, terdapat juga bantuan yang berasal dari alokasi Daftar Isian Proyek (DIP) yang merupakan pengeluaran

investasi langsung oleh pemerintah pusat. Di antara berbagai jenis bantuan tersebut, DIP merupakan sumber pendanaan terbesar, diikuti

oleh SDO dan Inpres. Dengan demikian, secara umum kondisi penerimaan pemerintah daerah pada umumnya didominasi oleh penerimaan yang berasal dari subsidi dan bantuan yang diperoleh dari

pemerintah pusat.

Penerimaan Pandapatan Asli Daerah (PAD) dan bagi hasil pajak dan

bukan pajak meningkat dan penerimaan subsidi/bantuan menurun, sementara pinjaman daerah tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa tingkat ketergantungan

propinsi-propinsi terhadap sumbangan/bantuan masih cukup besar. Dalam penggunaan berbagai sumber penerimaan yang diperoleh

Sedangkan pelaksanaan asas desentralisasi umumnya dibiayai melalui PAD. Dalam UU No. 5 tahun 1974 sebenarnya hanya disebutkan bahwa pengelolaan dana dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip

tersebut tanpa menyebutkan berapa besar persentase alokasi untuk masing-masing asas. Tetapi, dalam kenyataannya alokasi dana APBD

untk melaksanakan asas dekonsentrasi mencapai rata-rata 70% dari jumlah keseluruhan alokasi pembangunan setiap tahun. Sedangkan alokasi dana untuk melaksanakan asas perbantuan dan desentralisasi

hanya berkisar 30%.

2. Masa Setelah Otonomi Daerah

Prinsip dasar yang sering dipergunakan dalam menentukan besarnya keuangan yang dibutuhkan oleh suatu daerah otonom adalah prinsip di mana fungsi-fungsi (urusan-urusan) ditentukan terlebih dahulu, baru

kemudian ditetapkan besarnya kebutuhan keuangan bagi pelaksana urusan bersangkutan (money follows function).

Konsep money follows function tidak mudah untuk diaplikasikan terbukti dengan belum tuntasnya rumusan pembagian kewenangan antar pemerintah daerah di Indonesia. Dalam lingkup UU No. 22 tahun

1999 inti otonomi daerah meliputi dua hal. Pertama, pemberian kewenangan, dan bukan sekedar pendistribusian otoritas seperti pada

15

Indonesia adalah kecepatan dan besaran dari perubahan yang dilakukan.

Dalam UU No. 22 tahun 1999, seluruh fungsi pelayanan publik – kecuali pertahanan, hubungan luar negeri, kebijakan moneter dan

perdagangan, serta sistem hukum - akan didesentralisasikan pada tingkat kabupaten. Propinsi sebagai tingkat pemerintahan yang lebih tinggi tidak diberikan tanggung jawab yang besar, kecuali melakukan

kebijakan yang lebih bersifat koordinasi dari kebijakan pemerintah di tingkat kabupaten

Untuk mendukung tanggung jawab yang dilimpahkan, pemerintah daerah memerlukan sumber fiskal. UU No. 25 tahun 1999 menyatakan bahwa untuk tujuan tersebut pemerintah daerah harus memiliki

kekuatan untuk menarik pungutan dan pajak, dan pemerintah pusat harus mentransfer sebagian pendapatan dan atau membagi sebagian

pendapatan pajaknya dengan pemerintah daerah. Struktur pajak, setelah diterapkannya UU No. 25 tahun 1999, beserta basis pajaknya untuk pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten/kota.

Sumber pajak utama pemerintah propinsi berasal dari pajak kendaraan bermotor dan pajak balik nama kendaraan bermotor, yang dapat

atas bahan bangunan, pajak penggunaan air, pajak hiburan, pajak IMB, dan retribusi lain-lain. Pemerintah daerah tidak akan diperkenankan untuk meningkatkan pendapatan daerah lewat pajak selain pajak yang

disebutkan di atas. Jenis-jenis pendanaan untuk membiayai pembangunan dan aktivitas rutin. Jenis-jenis pendanaan tersebut yaitu.

(a) Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU No. 25 tahun 1999 pasal 6, Dana Perimbangan Terdiri

dari:

 Bagian Daerah (Dana Bagi Hasil) dari PBB, BPHTB, PPh

orang pribadi dan SDA (Sumber Daya Alam).

Untuk mengatasi kurangnya sumber pajak tersebut, UU No. 25 tahun 1999 menyediakan dana bagi hasil yang dibagi

berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pendapatan pemerintah pusat dari

ekploitasi sumber daya alam, sperti minyak dan gas, pertambangan, dan kehutanan dibagi dalam proporsi yang

bervariasi antara pemerintah pusat, povinsi, kota dan kabupaten.

 Dana Alokasi Umum (DAU)

17

pusat ke kabupaten dan kota, yang disebut dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Diperkenalkannya DAU dan DAK berarti menghapus Subsidi

Daerah Otonom dan Dana Inpres yang diperkenalkan era Soeharto. DAU merupakan block grant yang diberikan kepada

semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas yang kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang

secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah

kaya.dengan kata lain,tujuan penting alokasi DAU adalah kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia. Undang-undang No. 25 tahun

1999 pasal 7 menggariskan bahwa pemerintah pusat berkewajiban menyangkut paling sedikit 25% dari Penerimaan Dalam Negerinya dari bentuk DAU. Secara definisi, Dana

Alokasi Umum dapat diartikan sebagai berikut (Sidik, 2003): · i satu komponen dari Dana Perimbangan pada APBN, yang

pengalokasiannya didasarkan atas konsep Kesenjangan Fiskal atau Celah Fiskal (Fiscal Gap), yaitu selisih antara Kebutuhan Fiskal dengan Kapasitas Fiskal.

keuangan antar daerah di mana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.

iii Equalization grant, yaitu berfungsi untuk menetralisasi

ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA yang diperoleh

daerah

 Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Karena itu, alokasi yang didistribusikan oleh

pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasionalkhusus. Kebutuhan khusus dalam DAK

meliputi:

i Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain;

ii Kebutuhan prasarana dan sarana fisik didaerah yang menampung transmigrasi;

iii Kebutuhan prasaran dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan

sarana yang memadai;

19

(b) Pinjaman Daerah

Pemerintah daerah diberikan kewenangan berdasarkan UU No. 22

tahun 1999 untuk mencari pinjaman baik domestik maupun dari luar negeri, dari institusi keuangan multilateral dan agen pemberi

bantuan dan pemerintah pusat seperti juga dari institusi keuangan swasta. Walaupun demikian, terdapat pembatasan tertentu yang dirancang dengan tujuan untuk menjamin manajemen keuangan

yang berhatihati pada pemerintah daerah.

Utang jangka panjang terbatas untuk pembangunan infrastruktur yang dapat menghasilkan pendapatan, sedangkan utang jangka pendek hanya dapat digunakan untuk operasi keuangan untuk

penyesuaian aliran kas musiman. Utang jangka panjang tidak boleh melebihi 75% pendapatan umum, rasio bunga dari utang jangka panjang tidka boleh lebih dari 2,5 kali, dan utang jangka pendek

tidak boleh melebihi 1/6 total anggaran belanja. Pinjaman internasional harus melalui pemerintah pusat.

Awalnya pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Sebagai konsekuensinya,

daerah kemudian menerima pelimpahan kewenangan di segala bidang, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, ustisi, moneter dan fiska serta keagamaan pelimpahan

pendanaan berupa penyerahan basis-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan melalu mekanisme transfer ke daerah didasarkan kepada pertimbangan mengurangi ketimpangan yang mungkin terjadi baik antara

daerah (horisontal imbalances) maupun antara pemerintah pusat dan daerah (vertical imbalances).

Desentralisasi fiskal akan memberi keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi daerah dan memperoleh transfer dari pusat dalam kerangka keseimbangan fiskal. Untuk mengukur desentralisasi fiskal di

suatu wilayah, terdapat dua variabel yang umum digunakan, yaitu pengeluaran dan penerimaan daerah.

Esensi dari kebijakan desentralisasi fiskal adalah dicapainya suatu keseimbangan (perimbangan) keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk dana perimbangan. Dalam pelaksanaan otonomi atau

desentralisasi, pemerintah daerah tentu tidak dapat hanya bergantung kepada transfer dana dari pusat melalui dana perimbangan. Di era

otonomi, daerah mempunyai kesempatan atau keleluasaan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sendiri. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah (Saragih, 2003: 132).

Pada prinsipnya kebijakan desentralisasi fiskal mengharapkan ketergantungan daerah terhadap pusat berkurang, sehingga mampu

21

harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sejalan dengan Waluyo, (2007)

yang mengatakan bahwa idealnya semua pengeluaran daerah dapat dipenuhi dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga

daerah dapat benar- benar otonom, tidak lagi tergantung ke pemerintah pusat.

Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang

sangat sentral dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat

Daerah disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi

B. Tinjauan Tentang Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan-urusan rumah tangganya, khususnya yang berasal dari

pendapatan asli daerah. Kemampuan keuangan daerah merupakan kriteria penting untuk mengetahuai secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya ( kemampuan keuangan dalam

bidang ekonomi).

Suatu daerah yang otonom, harus mempunyai kemampuan keuangan

ditandai dengan berkurang ketergantungan keuangan terhadap pusat. Dalam menjamin penyelenggaraan otonomi daerah, diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkaan kemampuan keuangan sendiri dengan

mengupayakan peningkatan penerimaan PAD. Peningkatan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada

maupun dengan menggali sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada maupun dengan menggali sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatika kondisi dan potensi ekonomi

masyarakat (Halim,2004:91).

Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan

bertanggungjawab memerlukan dana yang cukup dan terus meningkat sesuai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat, kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dana tersebut diperoleh melalui kemampuan menggali

sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai sumber pembiayaan. Oleh karena itu, keuangan daerah merupakan tolak ukur bagi penentuan kapasitas dalam

menyelenggarakan tugas-tugas otonomi, di samping tolak ukur lain seperti kemampuan sumber daya alam, kondisi demografi, potensi daerah, serta

partisipasi masyarakat.

Kondisi keuangan suatu daerah merupakan salah satu faktor yang sangat

menentukan kemampuan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Keuangan daerah mempunyai arti yang penting dalam rangka pelaksanaan pemerintah kemasyarakatan di daerah.

23

merencanakan, melaksanakan, mengawasi mengevaluasi berbagai sumber keuangan dengan kewenangan dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan di daerah yang

diwujudkan dalam bentuk APBN. Masalah dasar keuangan daerah terkait erat dengan ekonomi daerah, terutama menyangkut tentang pengelolaan

keuangan suatu daerah, tentang bagaimana sumber penerimaan digali dan didistribusikan oleh pemerintah daerah (Devas, 1995: 179).

Menurut Kaho (2005) kriteria penting untuk mengetahui secara nyata

kemampuan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya adalah kemampuan self supporting dalam bidang keuangan. Penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya faktor keuangan

merupakan faktor yang sangat penting dalam mengukur tingkat kemandirian daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Dapat dikatakan bahwa keuangan daerah merupakan sentral dari adanya penyelenggaraan

pemerintah daerah, oleh karena itu kemajuan daerah sangatlah bergantung pada besar kecilnya keuangan daerah yang bersangkutan.

Menurut Halim (2004) ada beberapa ciri utama suatu daerah dapat dikatakan mampu melaksanakan otonomi daerah, ciri-ciri daerah tersebut

antara lain yakni:

a) Adanya kemampuan keuangan daerah

Kemampuan keuangan daerah berarti daerah tersebut memiliki

daerah, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; dan

b) Minimnya ketergantungan kepada pemerintah pusat

Ketergantungan kepada bantuan pusat haruslah seminimal mungkin, oleh sebab itu, pendapatan asli daerah (PAD) haruslah menjadi sumber

keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka kemampuan daerah dapat digunakan

untuk mengukur kemampuan daerah dalam praktik pelaksanaan otonomi daerah. Pengukuran kemampuan daerah tersebut dapat dilakukan dengan

menggunakan rasio kemandirian keuangan. Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya bisa diukur melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah. Analisis kinerja keuangan

diukur melalui perhitungan rasio-rasio keuanga yang merupakan alat ukur kinerja keuangan.

Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah bisa dilakukan dengan menghitung rasio-rasio keuangan. Rasio-rasio yang di pakai pada penelitian ini yaitu ; rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian

keuangan, rasio pertumbuhan.

1. Rasio Derajat Desentralisasi

25

pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah.

Menurut Bisma (2010 : 78) tingkat desentralisasi fiskal adalah ukuran

untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan”.

Derajat desentralisasi dilihat dari perbandingan PAD dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Menurut Mahmudi (2010: 142) Derajat

desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan

derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan aspek yang

dangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan

keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Tabel 1 Skala Derajat Desentralisasi Fiskal

% Kemampuan Keuangan Daerah

00,00-10 Sangat Kurang

10,01-20,00 Kurang

20,01-30,00 Cukup

30,01-40,00 Sedang

40,01-50,00 Baik

>50,00 Sangat Baik

2. Rasio Kemandirian Keuangan

Keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi

daerah salah satunya dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Suatu daerah yang sudah mandiri dalam aspek keuangan diharapkan bisa melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa

mengharapkan transfer dana dari pemerintah pusat.

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara

membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta

pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2010 : 142).

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap

sumber dana pusat eksternal. Semakin tinggi resiko kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan

pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri

27

Secara konsepsional, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard memperkenalkan empat macam pola hubungan hubungan situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan

otonomi daerah (Halim, 2004:188) yaitu:

a. Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. (Daerah yang

tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

b. Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat

sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin

berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.

d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah dari sisi keuangan dapat dilihat sebagaimana ditampilkan pada

Tabel 2. Pola Hubungan Dan Tingkat Kemampuan Daerah Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan

Rendah Sekali 0 – 25 Instruktif

Rendah 25 – 50 Konsultatif

Sedang 50 – 75 Partisipatif

Tinggi 75 – 100 Delegatif

Sumber: Halim, 2004: 189

3. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan berguna untuk menunjukkan kemampuan daerah mempertahankan posisi PAD. Rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam

mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan

untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

C. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004, diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Gita (2013) menjelaskan otonomi daerah merupakan hak,wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini diwujudkan dengan pengaturan, pembagian danpemanfaatan sumber daya

29

peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah.

Menurut Wirawan dan Priyo (2007) tujuan pemberian kewenangan dalam

penyelenggaraan otonomi daerah adalah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat,pemerataan dan keadilan sosial. Pengelolaan keuangan daerah

sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola

keuangannya. Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis,efisien, dan efektif atau memenuhi value for money serta partisipasi, transparansi,akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan.

Pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu

anggaran pemerintah daerah.otonomi daerah membawa dua implikasi khusus bagi pemerintah daerah yaitu semakin meningkatnya biaya ekonomi (high cost economy), dan yang kedua adalah efisiensi dan efektifitas. Desentralisasi membutuhkan dana yang memadai bagi pelaksanaannya (Gita, 2013). Halim (2001) menjelaskan bahwa ciri utama

suatu Daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu

keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2). Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar

pendapatan asli daerah dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah aerah menjadi lebih besar.

Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal kemandirian daerah. Asas

yang menjadi prinsip dasar otonomi adalah otonomi luas,nyata dan beranggung jawab. otonomi daerah telah mnegalami berbagai upaya

perbaikan yang ditunjukkan dengan berbagai perubahan dasar hukum yang melandasinya, mulai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-UndangNomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui melalui

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah sekarang menjadi Undang-Undang

Nomor 23 tahun 20014

Diberlakukannya kedua perundang-undangan diatas telah menempatkan

Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama dalam implementasi kebijakan. Penyelenggraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian

sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah,dengan mengacu pada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pemerintah Daerah yang mana besarnya disesuaikan dan

31

Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah,

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara

lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan

mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan

mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut pada dasarnya

pemerintah menerapkan prinsip money follow function/uang mengikuti fungsi.

Ada 5 strategi yang harus diperhatikan agar implementasi otonomi daerah

dapat berhasil dengan baik, yaitu (Rasyid dan Paragon dalam Eko W. Suwardyono, dkk dalam Mulyanto, 2001):

(i) Self Reguler Power, dalam arti kemampuan mengatur dan melaksanakan otonomi daerah demi kepentingan masyarakat didaerahnya;

(ii) Self Modifiying Power, berupa kemampuan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah ditetapkan secara nasional sesuai

(iii) Creating Local Political Support, dalam arti penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai legitimasi kuat dari masyarakatnya, baik pada posisi kepala daerah sebagai eksekutif

maupun DPRD sebagai pemegang kekuasaan legislatif;

(iv) Managing Finansial Resources, dalam arti mampu mengembangkan kompetensi dalam mengelola secara optimal sumber penghasilan dan keuangan guna pembiayaan aktivitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat; serta

(v) Developing Brain Power, dalam arti membangun SDM (Sumber Daya Manusia) yang handal dan selalu bertumpu pada kapablitas

menyelesaikan masalah.

Sedangkan menurut Kaho (1997) dalam Mulyanto (2001), ada 4 (empat) faktor yang secara umum juga akan menentukan keberhasilan pelaksanaan

otonomi daerah di Indonesia , yaitu :

1. Faktor manusia sebagai subjek penggerak (faktor dinamis) dalam

penyelengaraan otonomi

2. Faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemeritah daerah

3. Faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintah daerah;

4. Faktor organisasi dan manajemen

33

kemampuan keuangan daerahnya. Ini berarti daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan optimal untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantugan pada bantuan

pemeritah pusat harus diupayakan seminimal mungkin.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan otonomidaerah

tidak terlepeas dari kemampuan suatu daerah dalam bidang keuangan. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemempuan keuangan daerahnya tanpa harus

menggantungkan diri pada bantuan dana dari pemerintah pusat/pemerintah daerah yang lebih tinggi.

Data keuangan daerah sangat diperlukan guna mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif

dan efesien. data keuangan daerah yang memberikan gambaran stastik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun

pengeluaran dan analisas terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

D. Keranga Pikir

Otonomi daerah pada dasarnya bukanlah tujuan, melainkan alat dalam rangka mewujudkan cita-cita keadilan,demokrasi,dan kesejahteraan rakyat.

fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan membuat daerah lebih mandiri dan berkembang. tanpa bergantung kepada pusat.

Namun yang menjadi tolak ukur adalah kemampuan keuangan daerah itu sendiri apakah lebih baik atau tidak setelah adanya desentralisasi fiskal.

Ciri utama status daerah yang mampu melaksanakan otonomi adalah: 1. Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut

memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali

sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan.

1. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang

didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kedua ciri di atas akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah

pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur

melalui kinerja keuangan daerah. dalam mengukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah

35

Tingkat derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Apabila dipadukan derajat fiskal yang

digunakan untuk melihat kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan maka akan terlihat kinerja keuangan daerah secara

utuh. Secara umum, semakin tinggi kontribusi PAD dan semakin tinggi kemampuan daerah dalam membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja

keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi

daerah pada daerah tersebut.

Untuk itu dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis perbandingan desentralisasi fiskal sebelum dan sesudah otonomi daerah di Lampung

pada dua Kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Utara. Instrumen yang penulis gunakan dalam mengkaji perbandingan

desentralisasi fiskal kedua Kabupaten tersebut penulis menggunakan kemampuan keuangan daerah. Berlandaskan instrumen di atas penulis akan menganalisis dua kabupaten yang berbeda dalam satu provinsi.

Berdasarkan instrumen Peneliti akan meneliti melalui Indikator PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan Dana Perimbangan sebelum dan sesudah

dan sesudah kebijakan otonomi.. Kerangka pikir penelitian ini, penulis gambarkan dalam bagan berikut:

Gambar 1 Kerangka Pikir Desentralisasi Fiskal Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung

Utara sebelum dan sesudah otonomi daerah

Instrumen Analisis Kemampuan Keuangan

Daerah

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Kemandirian

Keuangan Rasio Pertumbuhan

Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal

 Sangat Kurang  Kurang  Cukup  Sedang  baik  Sangat

baik

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Pendekatan kuantitatif adalah suatu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data angka yang diolah dengan metode statistika

tertentu (Azwar, 1998: 5). Dengan kata lain, penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif jika data yang digunakan bersifat angka. Selanjutnya, Menurut Azwar (1998: 7) penelitian deskriptif adalah suatu

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik, akurat, dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak

bermaksud untuk mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi atau pun mencari implikasi.

Sekaran (2000: 34) menyatakan bahwa penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik kelompok dalam situasi tertentu, berpikir

sistematis tentang aspek-aspek dalam situasi tertentu, memberikan ide untuk penelitian lebih lanjut, dan untuk mengambil keputusan sederhana. Dengan kata lain, penelitian deskriptif menekankan pada penyajian data

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Hal ini disebabkan penelitian ini ingin memberikan gambaran suatu data yang dianalisis secara statistik secara sistematis,

akurat dan jelas.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni pada Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung

Utara. Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara adalah dua Kabupaten otonom yang berdiri sebelum adanya Undang-Undang Otonomi daerah, oleh karena untuk melihat desentralisasi fiskal

sebelum dan sesudah otonomi daerah tepat jika peneliti memilih kabupaten ini. Peneliti mencoba melakukan pendekatan dari segi fiskal

untuk melihat kemampuan keuangan daerah kedua kabupaten tersebut sebelum dan sesudah otonomi daerah.

C. Definisi Konseptual

Menurut Sangarimbun dan Efendi (2008:43), definisi konsep adalah suatu

pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga dapat memudahkan penelitian untuk mengoperasikan konsep penelitian di lapangan. Pada

penelitian ini, definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian adalah: 1. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan

39

2. Desentralisasi fiskal daerah adalah penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerinta daerah.

D. Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2012:31), definisi operasional adalah penentuan kriteria atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang

dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan suatu cara tertentu yang digunakan untuk meneliti sehingga mudah dalam melakukan pengukuran

maupun perhitungan dalam penelitian. Dalam penelitian ini pengukuran tingkat kemampuan daerah dilakukan dengan tiga alat analisis yang meliputi :

1. Derajat desentralisasi fiskal

Dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan

Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah.

3. Rasio Pertumbuhan

Dihitung dengan cara membandingkan keberhasilan yang dicapai dari periode sebelumnya ke periode berikutnya. Keberhasilan yang

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian (field research). Sarwono (2006) mendefinisikan data primer sebagai data yang diperoleh langsung denga cara menggali dari

sumber informasi (informan) dan dari catatan di lapangan yang relavan dengan masalah yang diteliti. Informan-informan pada penelitian ini

dipilih dengan mendasarkan pada subyek yang mengusai permasalahan, memiliki data serta bersedia memberikan informasi data. Data primer diperoleh peneliti sebagai hasil dari proses

pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara. Data primer penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan sekretaris badan

pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lampung Tengah. Data primer dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel

Tabel 3. Sumber Data Primer Penelitian

No Teknik Pengambilan Data Primer

Responden dan informan Waktu Pelaksanaan 1 Wawancara Sekretaris Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah)

10 Agustus 2017 - 25 September 2017

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara)

10 Agustus 2017 - 25 September 2017

Kepala Badan Pengelolaan Pajak da Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Utara)

10 Agustus 2017 - 25 September 2017

Sumber: data diolah oleh peneliti tahun 2017

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang sudah diolah dan