Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Top PDF Kebijakan Luar Negeri Indonesia:

Analisis Kausalitas dengan Pendekatan Error Correction Model: Studi Empiris Hutang Luar Negeri dengan Defisit Anggaran APBN di Indonesia (1990.1 – 2006.4)

Analisis Kausalitas dengan Pendekatan Error Correction Model: Studi Empiris Hutang Luar Negeri dengan Defisit Anggaran APBN di Indonesia (1990.1 – 2006.4)

Dengan kerangka two gap model di atas tersirat bahwa bila suatu negara berada dalam keadaan dimana neraca transaksi berjalannya mengalami ketidakseimbangan, maka dibutuhkan aliran modal masuk (capital inflows). Namun, jika suatu negara yang menghadapi masalah defisit neraca transaksi berjalan dan menggunakan aliran modal masuk sebagai jalan keluarnya, maka seharusnya negara tersebut juga menyiapkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk menurunkan defisit tersebut. Semakin banyak restriksi dan kontrol, akan semakin sulit bagi suatu negara untuk menurunkan defisit. Jika suatu negara sudah melakukan tight money policy, menerapkan kebijaksanaan fiskal dan melakukan kontrol atas tarif dan impor, tetapi masih mengalami defisit neraca pembayaran, maka akan semakin sulit mengatasinya (Sodersten, 1980).
Show more

12 Read more

Kebijakan Investasi Asing Di Indonesia Dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015

Kebijakan Investasi Asing Di Indonesia Dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015

Selain itu, pada periode ini pemerintah melaksanakan beberapa program baru yang dimaksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat kecil diantaranya PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Pada prakteknya, program-program ini berjalan sesuai dengan yang ditargetkan meskipun masih banyak kekurangan disana-sini. Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006.
Show more

16 Read more

Dampak Kebijakan Migrasi Terhadap Distribusi Pendapatan Di Indonesia (Impact of Migration Policy on Income Distribution in Indonesia)

Dampak Kebijakan Migrasi Terhadap Distribusi Pendapatan Di Indonesia (Impact of Migration Policy on Income Distribution in Indonesia)

Remitansi memainkan peran penting dalam pembangunan khususnya di negara-negara sedang berkembang. Jumlah arus masuk remitansi ke negara berkembang pada tahun 2012 diperkirakan mencapai $406 juta, meningkat 6,5% dari $381 juta pada tahun 2011. Jumlah sebenarnya dari arus remitansi diperkirakan lebih besar dari jumlah yang tercatat saat ini, mengingat adanya aliran pengiriman uang lewat jalur informal yang jumlahnya cukup besar. Remitansi juga merupakan sumber yang penting dalam dukungan keuangan yang secara langsung meningkatkan pendapatan rumahtangga pekerja migran. Remitansi mendukung investasi rumahtangga dalam kesehatan, pendidikan dan usaha kecil rumahtangga. Jadi migrasi internasional melalui remitansi akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan keluarga migran dan pembangunan di negara asal (World Bank, 2012). Migrasi telah menjadi strategi mata pencaharian penting bagi masyarakat Indonesia untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri (TKI) melakukan migrasi untuk beberapa alasan termasuk kurangnya peluang kerja, kemiskinan dan perbedaan gaji antara Indonesia dengan negara tujuan.
Show more

21 Read more

Kebijakan ASEAN Senior Officials On Drugs Matters (Asod) Menanggulangi Drugs Trafficking di Indonesia (2009-2013)

Kebijakan ASEAN Senior Officials On Drugs Matters (Asod) Menanggulangi Drugs Trafficking di Indonesia (2009-2013)

ASEAN Selanyang pandang Edisi 2008, Deirektorat jendral kerjasama ASEAN Departement Luar Negeri Republik Indonesia 2008, Hal. 79 narkoba pada tahun 2015, dimana misi ini diamanatkan dalam Joint Deklarasi ASEAN Bebas Narkoba diadopsi oleh menteri luar negeri ASEAN pada bulan Juli 1998. Hal ini selaras dengan visi ASEAN 2020 yaitu, untuk peningkatan kooperatif dari negara- negara anggota ASEAN dalam menciptakan kawasan ASEAN yang bebas dari bahaya narkotika.

10 Read more

Pengaruh Kebijakan Foreign Direct Investment (Fdi) Terhadap Bisnis Ritel Di Indonesia

Pengaruh Kebijakan Foreign Direct Investment (Fdi) Terhadap Bisnis Ritel Di Indonesia

mengeluarkan bisnis ritel dari negative list bagi Penanaman Modal Asing (PMA). Hal ini antara lain diwujudkan dalam bentuk Keputusan Presiden No 96/2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal dan Keputusan Presiden No 118/2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal. Kebijakan tersebut telah menyebabkan tidak adanya lagi pembatasan kepemilikan dalam industri ritel. Setiap pelaku usaha yang memiliki modal cukup untuk mendirikan perusahaan ritel di Indonesia, maka dapat segera melakukannya. Akibatnya, pelaku usaha di industri ini terus bermunculan baik dari dalam maupun luar negeri.
Show more

16 Read more

Pelaksanaan projek penempatan dalam kawasan luar bandar berkonsepkan projek Rancangan Perkampungan Tersusun di Negeri Perak

Pelaksanaan projek penempatan dalam kawasan luar bandar berkonsepkan projek Rancangan Perkampungan Tersusun di Negeri Perak

memperolehi keperluan moden, pekerjaan tidak tetap, dan pandangan yang sangat negatif ke atas norma kehidupan. Berdasarkan kepada definisi kemiskinan ini, jelas dapat dilihat bahawa isu pendapatan yang rendah dan perumahan yang tidak selamat adalah ditakrifkan sebagai salah satu daripada sindrom yang menjurus kepada kemiskinan. Dasar dan program yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan, terutamanya melalui penyelarasan di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah rata-ratanya menggariskan objektif ke arah peningkatan pendapatan dan ekonomi isirumah agar masalah kemiskinan ini dapat diatasi.
Show more

33 Read more

Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia 2016-2018 yang membagikan dividen secara berturut-turut pada periode tersebut mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Fenomena kebijakan dividen terjadi pada PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) yang merupakan produsen terbesar kedua di Indonesia yang mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) membagikan keuntungan (dividen) laba tahun buku 2016. Hal ini disetujui oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Adapun rencananya, dividen akan dibayarkan pada 22 Juni 2017. Bila dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah dividen yang dibagikan mengalami peningkatan signifikan. Padahal, pada tahun 2016, laba bersih perusahaan tercatat turun 11,0%. Sepanjang kuartal I tahun ini, perusahaan membukukan pendapatan sebesar Rp3,37 triliun atau turun 14,1 persen dari sebelumnya Rp3,92 triliun. Sementara, laba bersih perusahaan anjlok 48,7 persen menjadi hanya Rp491,56 miliar dari sebelumnya Rp958 miliar. Menurut Christian, penurunan kinerja ini terjadi karena turunnya harga semen yang cukup signifikan seiring masih ketatnya persaingan antar perusahaan semen. (Sumber: CNN. Indonesia). Persentase dividend payout ratio yang berfluktuasi setiap tahunnya dapat disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang ditentukan oleh perusahaan seperti profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
Show more

19 Read more

Department of Educational Administration, Faculty of Education, Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia *

Department of Educational Administration, Faculty of Education, Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia *

A descriptive quantitative approach is used in research. This research was conducted using a survey technique, where the researcher collected information from respondents by providing a list of written questions or a questionnaire. The research data collection instrument used a closed questionnaire, a questionnaire was developed based on the theory underlying the research variables [28] - [30]. Before data collection, the research instrument was carried out by expert testing. The population of this study is an Islamic-based elementary school in Kediri, Indonesia.
Show more

7 Read more

Madrasah Head Management In Creating Teacher Professionality In Madrasah Aliyah Negeri In Indonesia

Madrasah Head Management In Creating Teacher Professionality In Madrasah Aliyah Negeri In Indonesia

Aliyah Negeri in Indonesia-Palarch’s Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology 17(7), ISSN 1567-214x Abstract This research attempts to reveal: 1) management quality done in Madrasah Aliyah Negeri (MAN), 2) Creating teachers professionalism in MAN, and 3) Supporting and inhibiting factors in implementing madrasah head quality management. This study uses a qualitative approach by taking the subject of the principal of MAN in Medan and Pakan Baru. Data collection used observation, interviews, field notes, and documentation studies. The data validity technique used triangulation. Data analysis is using miles and Huberman models with the cycle of data reduction, data display, and conclusion drawing. Research results show that the implementation of madrasah head management in shaping the professionalism of teachers in MAN 2 Medan Model, 1) Involving teachers in courses and training in developing learning quality by applying comparative studies to MAN 2 Pekan Baru in Riau Province, 2) Involving teachers in Seminars, sending some teachers to attend the Seminar at the training activities of the central government, and the North Sumatra Ministry of Religion. Presenters were taken from the central Ministry of Religion management and the Ministry of Education and Culture. Apply the system credit semester basis, Lesson Planning 1 Sheet and Syllabus and apply the making of students’ workbooks by teachers, 3) Involve teachers in the MGMP team conducting face-to-face discussions and via WhatsApp. 4) Increasing discipline for teachers. Factors inhibiting the development of madrasa teacher professionalism MAN 2 Medan Model, including 1) Still lack mastery of technology science by teachers, 2) The loss of teacher creativity is expressed by the instability of input, 3) Lack of scientific work from teachers, So the role of the madrasah head and the government should pay more attention and contribute to building developments in the madrasah by frequently holding training and educational activities among madrasah teachers to establish teacher professionalism in MAN.
Show more

11 Read more

Species Composition Of The Mangrove In Lambur Luar Village, East Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Indonesia

Species Composition Of The Mangrove In Lambur Luar Village, East Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Indonesia

Mangrove forest is a typical forest type located along the coast or river estuary that is affected by tidal water. Types of vegetation growing in mangrove forest must be able to adapt to changing conditions (1). Mangrove forest ecosystem is a major ecosystem in supporting coastal life due to its productivity and complexity of the typical ecology environment, it leads to exceptionally complex functions of mangrove ecosystem in terms of physic, ecology, economy and socio- culture (2). The ecosystem of mangrove area on the coast of East Jambi Beach located in Lambur Luar Village of East Tanjung Jabung is a distinctive area as it is located in the coastal area and there is a surrounding traditional settlement. This area is demographically and geomorphology unique with original natural scenery, so it is potential to be built as a natural tourism and local culture of East Tanjung Jabung. However, the mangrove forest has been spoilt since local people take the woods (illegal logging). Therefore, it is necessary to maintain the function of mangrove forest for conservation in terms of maintaining and protecting the mangrove forest ecosystem. For the sake of more accurate data regarding types of mangrove, this study aims to identify the types of mangrove in East Tanjung Jabung Beach, Jambi. Result of the study can be used as an input for the stakeholders to manage mangrove ecosystem in East Tanjung Jabung Beach in an integred and sustainable manner.
Show more

6 Read more

Amalan organisasi pembelajaran di Sekolah Menengah Atas, Negeri Makassar, Indonesia

Amalan organisasi pembelajaran di Sekolah Menengah Atas, Negeri Makassar, Indonesia

Sejak semula sehingga belakangan ini, perbincangan mengenai isu organisasi pembelajaran selalu ramai dijumpai kerana perkara ini sangat penting bagi menjayakan sumber manusia (Dunphy, Tutner dan Crawford, 1997 dan Ghani et al., 2014). Terdapat pelbagai persoalan yang belum dapat dijawap. Perkara ini disebabkan oleh kerana ramai pengurus yang mempunyai pengetahuan yang sangat cetek mengenai organisasi pembelajaran. Garvin (1993) menyatakan, selain daripada tanda-tanda yang menggalakkan organisasi untuk belajar, ramai lagi perkara tentang organisasi pembelajaran ini belum dicungkil. Walaupun perubahan dalam organisasi adalah perkara pokok yang diperkatakan, masih tiada lagi satu garis panduan yang menyatakan bagaimana untuk menerapkan pembelajaran dalam organisasi dengan cara yang lebih berkesan (Ghani et al., 2014). Usaha berterusan memperoleh ilmu yang baru bagi meningkatkan keupayaan organisasi untuk 'to the right (effecient) and to do things right (effective)'. Organisasi di Indonesia juga tidak terkecuali daripada melaksanakan usaha-usaha pembangunan bagi meningkatkan keberkesanan serta keupayaan setiap organisasi.
Show more

89 Read more

Pelaksanaan kebenaran merancang di kawasan luar bandar kajian kes : Pihak Berkuasa Tempatan Utara Negeri Selangor

Pelaksanaan kebenaran merancang di kawasan luar bandar kajian kes : Pihak Berkuasa Tempatan Utara Negeri Selangor

Keadaan menjadi lebih kritikal apabila PBT mengambil tidakan meneruskan ‘amalan’ yang bercanggah dengan peruntukan perundangan ini seperti menyediakan kemudahan pendirian bangunan kediaman di atas tanah pertanian dengan hanya perlu mengemukakan pelan bangunan ke PBT. Sistem yang tidak akan melibatkan ulasan teknikal berkaitan seperti JKR, JPS dan PTD bukan sahaja berisiko malahan tidak ada rekod bagi menjamin keselamatan. Sehingga kini, masih terdapat beberapa PBT yang telah menerimapakai Akta 172 sepenuhnya, namun perlaksanaan penuh akta tersebut, yang turut melibatkan aspek kawalan pembangunan masih lemah di mana wujudnya beberapa PBT kecil bertaraf daerah yang bergantung sepenuhnya ke atas kawalan pembangunan dari JPBD Negeri (Hassan Basery Hamzah, 1999). Ianya bercanggah dengan fungsi sebenar JPBD Negeri yang bertindak sebagai penasihat teknikal sahaja bagi kawasan yang mempunyai PBPT (Ismail Ibrahim, 1999(1)).
Show more

26 Read more

Kebijakan Hedging dengan Instrumen Derivatif dalam Kaitan dengan Underinvestment Problem di Indonesia

Kebijakan Hedging dengan Instrumen Derivatif dalam Kaitan dengan Underinvestment Problem di Indonesia

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Hasil dari pengujian underinvestment hypothesis pada perusahaan sektor aneka industri tahun 2010-2013 menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang menyebutkan bahwa market to book value of equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan hedging, diterima. Sedangkan hipotesis kedua yang menyebutkan bahwa capital expenditure to book value of assets berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan hedging, tidak diterima. Berdasarkan hasil pengujian ini, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu motivasi perusahaan sektor aneka industri di Indonesia tidak terbukti melakukan hedging dengan instrumen derivatif untuk mengatasi permasalahan underinvestment.
Show more

15 Read more

POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DALAM MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DI TIMUR TENGAH (Studi Kasus Nuklir Iran)

POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DALAM MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DI TIMUR TENGAH (Studi Kasus Nuklir Iran)

Countries) yang mempunyai potensi minyak Khuzestan dan gas yang luar biasa di Pars Selatan. Maka tidak heran apabila negara-negara industri seperti Amerika mengincar Iran. Kepentingan negara tidaklah jauh berbeda dengan negara lain sehingga dalam kaitan ini Amerika mempunyai kepentingan negaranya sendiri dalam membuat satu hegemoni ke timur tengah, menyebarkan azas-azas demokrasi ke semua negara. Bukan hanya itu kepentingan yang lebih penting dari Amerika bahkan dapat bekerjasama dengan Iran yaitu kepentingan mengenai nuklir, bukan hanya mengenai nuklir akan tetapi potensi besar di timur tengah yaitu sumber daya minyak yang sangat berlimpah sehingga tersebarnya minyak di timur tengah menjadi sangat menggiurkan bagi Amerika untuk dapat menguasai timur tengah, 1957 awal mula kerjasama Amerika Serikat dengan Iran mengenai pembahasan nuklir berlangsung sehingga Iran menerima bantuan Amerika namun dengan alih-alih Amerika Serikat yang menginginkan
Show more

24 Read more

Uji Empiris Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter: Interest Rate Pass-through Sektor Perbankan Indonesia

Uji Empiris Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter: Interest Rate Pass-through Sektor Perbankan Indonesia

moneter di Indonesia. Penerapan ITF oleh BI dila- kukan secara forward-looking yang mana BI meng- umumkan secara eksplisit sasaran inflasi kepada publik. Instrumen operasional yang digunakan oleh BI adalah BI rate, yang dievaluasi secara berkala terhadap pencapaian sasaran inflasi yang telah diu- mumkan pada periode tersebut. BI rate diharapkan memberikan pengaruh terhadap suku bunga pasar uang, suku bunga deposito perbankan, dan suku bunga kredit melalui mekanisme transmisi kebijak- an moneter. Efektivitas BI rate sebagai instrumen moneter banyak diragukan oleh beberapa kalang- an. Pada tahun 2016, BI mengeluarkan instrumen moneter baru, yaitu reverse repo 7 days, untuk dapat memengaruhi suku bunga perbankan dengan cepat dan efektif.
Show more

18 Read more

Analisis Kebijakan Luar Negeri Australia di Era Pemerintahan PM Tony Abbott

Analisis Kebijakan Luar Negeri Australia di Era Pemerintahan PM Tony Abbott

48 ini dijalankan dengan mencegah kapal yang membawa orang-orang secara ilegal untuk masuk ke perairan Australia dan mengembalikannya ke tempat di mana mereka bertolak atau orang- orang tersebut akan ditempatkan di pusat pemrosesan di Papua Nugini atau Nauru. Imigran- imigran tersebut tidak akan dapat memilih untuk diproses atau bahkan diterima di Australia. Kebijakan tersebut pun berlaku bagi semua orang tanpa melihat usia, jenis kelamin, maupun keahlian yang dimilikinya. Penerapan OSB bertujuan untuk melindungi perbatasan Australia dan atas dasar penghematan biaya pengurusan imigran yang dianggap cukup tinggi. OSB dilakukan oleh militer dengan bantuan dari berbagai lembaga pemerintahan federal Australia, dengan dikepalai oleh seorang perwira militer senior berbintang 3. Untuk pelaksanaannya, dibentuk sebuah gugus tugas bernama Joint Agency Taskforce yang terdiri dari beberapa lembaga pemerintahan seperti Kepolisian Federal dan Border Force serta lembaga lain dengan tupoksinya masing-masing. Bagi imigran yang sudah telanjur masuk ke Australia akan diberikan visa perlindungan yang berlaku untuk sementara waktu. Visa tersebut membebaskan dia dari pemrosesan keimigrasian. Namun, pemilik visa tersebut tidak akan pernah bisa mendapatkan status residen tetap Australia
Show more

15 Read more

Hegemoni World Trade Organization (WTO) melalui Agreement on Agriculture (AOA) terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan di Indonesia

Hegemoni World Trade Organization (WTO) melalui Agreement on Agriculture (AOA) terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan di Indonesia

S.L. Magiera dalam Yuniarti (2015) Liberalisasi Sektor Pertanian di Indonesia Dalam Kerangka World Trade Organization Agreeent on Agiculture (WTO-AoA). Jurnal Tranasional Vol.6 No. 2. Saifullah, Agus (2001). Peran Bulog Dalam Kebijakan Perberasan Nasional. Dipubliskan oleh Perum Bulog., Jakarta.

5 Read more

Family Control, Institutional Ownership, Dan Kebijakan Dividen Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Family Control, Institutional Ownership, Dan Kebijakan Dividen Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Tabel 1 menunjukkan deskripsi hasil penelitian. Nilai DPR antara 0% hingga 77% mengindikasikan keragaman yang tinggi pada kebijakan dividen. Variabel kepemilikan keluarga (FAMOWN) terendah sebesar 26% merupakan kepemilikan pada PT Sekar Laut Tbk., sedangkan tertinggi tercatat oleh PT Eratex Djaya dengan kepemilikan sebesar 95,3%. Mean rata-rata kepemilikan keluarga menunjukkan secara rata-rata keluarga memegang kendali yang dominan pada perusahaan-perusahaan mereka. Variabel kepemilikan institusi (INSOWN) tertinggi tercatat oleh PT Sekar Laut Tbk pada tahun 2014 dengan kepemilikan sebesar 70%, meski demikian proporsi kepemilikan institusi secara rata-rata tidak terlalu tinggi (12,5%). Secara rata-rata tingkat profitabilitas perusahaan keluarga relatif rendah (4,8%), namun memiliki rentang yang lebar, yang menandakan variabilitas kemampulabaan perusahaan- perusahaan cukup tinggi. Variabel leverage menunjukkan terdapat satu perusahaan keluarga dengan ekuitas negatif. Rata-rata tingkat hutang perusahaan relatif tinggi. Meskipun demikian, bila perusahaan dengan ekuitas negatif tidak diperhitungkan, rata-rata tingkat hutang hanya mencapai 46,6%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan keluarga lebih cenderung menggunakan pendanaan ekuitas. Rerata rasio Q yang lebih dari satu dengan median 0,99 menunjukkan bahwa hanya sekitar 50% perusahaan keluarga memiliki peluang pertumbuhan (growth opportunity) yang cukup tinggi.
Show more

9 Read more

Penubuhan pusat transformasi luar bandar sebagai pemangkin ekonomi penduduk luar bandar kajian kes: Pusat Transformasi Luar Bandar, Kelantan

Penubuhan pusat transformasi luar bandar sebagai pemangkin ekonomi penduduk luar bandar kajian kes: Pusat Transformasi Luar Bandar, Kelantan

(2009) mengenai Keberkesanan dasar pusat pertumbuhan desa (PPD) dalam rancangan struktur negeri Terengganu (RSNT), kajian kes bagi kajian ini adalah Kampung Penarik, Setiu. Hasil kajian ini adalah untuk menilai sejauh mana keberkesanan dasar berkaitan Pusat Pertumbuhan Desa (PPD) dalam Rancangan Struktur Negeri Terengganu (RSNT). Manakala satu lagi kajian mengenai pembangunan luar bandar iaitu hasil kajian oleh Mohd Koharuddin bin Mohd Balwi mengenai Pembangunan Luar bandar Di Malaysia: Gerakan Desa Wawasan (GDW) sebagai mekanisme pembangunan masyarakat luar bandar. Kajian membincangkan mengenai usaha pembangunan masyarakat luar bandar sebagaimana digariskan dalam falsafah baru pembangunan luar bandar atau dikenali juga sebagai Transformasi Kedua Luar Bandar dimana Gerakan Desa Wawasan dilihat sebagai satu mekanisme untuk menimbulkan kesedaran bagi melakukan perubahan paradigma, sikap, amalan dan aspirasi di kalangan masyarakat di desa yang selari dengan matlamat transformasi kedua pembangunan luar bandar dan Wawasan 2020.
Show more

26 Read more

Text
COVER LUAR pdf

Text COVER LUAR pdf

Pada kenyataannya, suatu sumber bunyi adalah suatu sumber titik yang memancarkan bunyi secara isotropis, yaitu dengan intensitas yang sama ke semua arah.[24] Kita dapat mengilustrasikan [r]

39 Read more

Show all 10000 documents...