Issuance of Certificates of Land Knowingly or not, the certificate of

land rights to be the desire of every holder of land rights. It was still none the less when ownership or control of land rights was not accompanied by valid proof of ownership certificate. This was true and it is fitting everyone see to it that he obtained a certificate for the Basic Agrarian Law (UUPA) Number 5 in 1960 that guarantees it is the right of every holder of land rights to obtain a certificate (Article 4 paragraph 1).

In that regard, the issuance of a certificate by the Regional Office of the National Land Agency (BPN) of Bali Province are classified into property rights, right to build, the right to cultivate, and use rights. Based on UUPA Number 5 in 1960 stated that the property is hereditary rights, the strongest and fullest that could belong to someone on the

http://bali.bps.go.id

PEMERINTAHAN

|

dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 UUPA Nomor 5 tahun 1960, bahwa “semua hak tanah mempunyai fungsi sosial”. Sifat-sifat hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya adalah hak yang

“terkuat dan terpenuh”, maksudnya untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dipunyai orang, hak-hak miliklah yang paling kuat dan penuh.

Masih didasari pada UUPA Nomor 5 tahun 1960, hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempuyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Tidak mengenai tanah pertanian. Karena itu, dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun tanah milik seseorang. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. Hak guna usaha juga merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan, pertanian, perikanan, dan peternakan.

Sementara itu, hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat

ground, keeping in mind the provisions in Article 6 UUPA Number 5 in 1960, that "all rights to the land has a social function."

The properties that distinguish the property with other rights is the right of the "strongest and fullest", he meant to indicate that among the rights of land belonging to people, the personal right is the most powerful and full.

Still based on UUPA Number 5, 1960, right to build is the right to establish and have buildings on land not his own, with a maximum period of 30 years. Not on agricultural land. Therefore, may be granted on land directly controlled by the state as well as land owned by someone. Lease rights is the right to till the land directly controlled by the state in a period of not exceeding 25 years. Right of exploitation is also a special right to till the ground that was not hers alone to enterprise, agriculture, fisheries, and animal husbandry.

Meanwhile, use rights is the right to use and/or collect the produce of land that is directly controlled by the state or land owned by others, which gives authority and obligations specified in the decision delivered by the competent authority to give or in agreement with the

http://bali.bps.go.id

yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UUPA Nomor 5 tahun 1960.

Hak pakai diberikan selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu.

Hak pakai dapat diberikan dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.

Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Sesuai data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, seperti tercermin pada Tabel 2.9, penerbitan sertifikat, yaitu sertifikat hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai selama tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penerbitan sertifikat hak milik mengalami penurunan 23,88 persen dari 74.654 buah di tahun 2014 menjadi 56.494 buah di tahun 2015.

Penerbitan sertifikat hak guna bangunan mengalami penurunan menjadi 944 buah di tahun 2015, sementara penerbitan sertifikat hak pakai mengalami kenaikan sebesar 17,20 persen.

Kemungkinan besar adanya program Larasita (Layanan Rakyat untuk

owner of the land, which not a rental agreement or treaty land preparation, the origin of all things not contrary to the spirit and provisions of the 1960 Agrarian Law Number 5. Use rights granted for a definite period or for the land used for certain purposes. Use rights can be given freely, with payment or any form of service delivery. Granting use rights should not be accompanied by the terms that contain the elements of extortion.

According to data obtained from the Regional Office of the National Land Agency (BPN) of Bali Province, as reflected in Table 2.9, the issuance of certificates, which is certificates of good property rights, right to build, and right of use experienced an decrease from the previous year. Issuance of certificate of ownership has decreased 23.88 percent of the 74,654 units in 2014 to 56,494 units in 2015. Issuance of certificate of right to build decrease to 944 units in 2015.

Meanwhile, issue certificates of use rights are increased 17.20 percent.

Most likely the program Larasita (People's Service for Certification of Land)

http://bali.bps.go.id

PEMERINTAHAN

|

Sertifikasi Tanah) yang dikembangkan BPN cukup memberi andil kepada masyarakat dalam sertifikasi tanah mereka. Larasita yang memadukan teknologi informasi dan pelayanan petugas BPN dalam bentuk pelayanan bergerak itu diharapkan mampu menghilangkan praktik percaloan tanah.

Larasita diharapkan mampu memfasilitasi percepatan program-program pertanahan, diantaranya adalah legalisasi pertanahan, reformasi agraria, pengurusan tanah terlantar, dan penyelesaian sengketa serta konflik pertanahan.

Hingga akhir tahun 2008, Larasita dikembangkan di 124 kabupaten/kota atau seperempat wilayah Indonesia. Pada tahun 2009, BPN menambah jangkauan program Larasita di 134 kabupaten/kota, sehingga pada akhir tahun 2009 diharapkan sekitar 60 persen wilayah Indonesia telah terjangkau program tersebut.

2.4. Struktur Pegawai Negeri Sipil Pegawai negeri sipil (PNS) adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan

which is developed by BPN, was contributed enough to society in the certification of their land. This program combines information technology and services of BPN staff moving service that expected to eliminate the practice of land broker. Larasita expected to facilitate the acceleration of land programs, including the legalization of land, agrarian reform, land administration abandoned, and settlement of disputes and conflict over Larasita program in 134 regencies/city, so that at the end of the 2009 is expected around 60 percent of Indonesia has an affordable program.