Text ABSTRACT pdf

A. Gambaran Umum Dinas Sosial Provinsi Lampung 1. Pofil Dinas Sosial Provinsi Lampung

Dinas Sosial Provinsi Lampung terletak di Jalan Basuki Rahmat No.72 Bandar

Lampung. Dinas Sosial Provinsi Lampung merupakan Satuan Kerja (Satker)

Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung yang mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan provinsi di bidang sosial berdasarkan asas

otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan

yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan

kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dinas Sosial Provinsi Lampung dari awal

pembentukannya telah banyak mengalami perubahan, baik kelembagaan maupun

namanya. Berdasarkan Perda Provinsi Lampung No.13 Tahun 2009 Dinas Sosial

Provinsi Lampung mempunyai Unit Kerja Sekretariat dan 4 Bidang dengan

jumlah Pegawai 118 orang yaitu:

Tabel 5. Unit Kerja Sekretariat, Bidang dan Jumlah Pegawai

No Bidang Jumlah Pegawai

1 Sekretariat 33 orang

2 Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial 25 orang

3 Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 21 orang

4 Bidang Pemberdayaan Sosial 19 orang

5 Bidang Pengembangan Sosial 19 orang

Berdasarkan Pergub No. 27 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Sosia Provinsi Lampung

mempunyai 5 UPTD dengan jumlah pegawai 96 Orang yaitu:

Tabel 6. Jumlah UPTD dan Pegawai

No UPTD Jumlah Pegawai

1 UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Netra (PRSPCTN)

24 orang.

2 UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PSLU) Tresna Werda

20 orang.

3 UPTD Pelayanan Sosial Anak Bina Remaja (PSABR)

21 orang.

4 UPTD Pelayanan Sosial Anak Asuh (PSAA) Budi Asih

16 orang

5 UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna

13 orang.

6 Satlak Harapan Bangsa 7 orang

Sumber: data Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2012

2. Visi dan Misi Dinas Sosial Povinsi Lampung

Visi Dinas Sosial Provinsi Lampung adalah “Terwujudnya Kesejahteraan dan

Ketahanan Sosial Dari Semua dan Untuk Semua”, sedangkan misi Dinas Sosial

Provinsi Lampung yaitu:

1. Meningkatkan aksebilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan

kebutuhan dasar, pelayanan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi

PMKS;

2. Mengembangkan Perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS;

3. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perlindungan dalam bentuk

bantuan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan dan jaminan sosial sebagai

4. Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial dalam perlindungan, jaminan,

pemberdayaan, rehabilitasi dan penanggulangan kemiskinan;

5. Reinventing dan pelestarian nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan kejuangan

dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta

masyarakat dan potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

6. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial secara baik

dan memadai;

7. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial;

8. Menigkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, antar satuan kerja perangkat

daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung maupun dengan Pemerintah

Kab/Kota se-Provinsi Lampung.

3. Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Sosial Provinsi Lampung a. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Sosial Provinsi Lampung adalah melaksanakan urusan

pemerintahan provinsi di bidang sosial berdasarkan asas otonomi yang menjadi

kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan

pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

b. Fungsi Pokok

Fungsi pokok Dinas Sosial Provinsi Lampung adalah:

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang sosial;

4. Pelaksanaan identifikasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan

sosial.

5. Pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber

kesejahteraan sosial;

6. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi kesejahteraan sosial;

7. Pengusulan dan pemberian rekomendasi serta penganugerahan tanda

kehormatan;

8. Pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan

serta nilai-nilai kestiakawanan sosial skala provinsi;

9. Pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, Taman Makam Pahlawan

di Provinsi;

10. Penanggulangan korban bencana skala provinsi;

11. Pemberian rekomendasi izin undian dan pengumpulan uang atau barang;

12. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik,

dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar dari masyarakat rentan dan

tidak mampu;

13. Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin pengangkatan anak antar warga

negara Indonesia;

14. Pelayanan administratif;

15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan

4. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Sosial Provinsi Lampung terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1) Bagian Umum, membawahi:.

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b) Sub Bagian Keuangan.

2) Bagian Perencanaan, membawahi:

a) Sub Bagian Data dan Penyusun Program;

b) Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan.

c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi: 1) Seksi Pelayanan Sosial Anak, Remaja dan Lanjut Usia

2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal, Korban Napza dan

Tuna Sosial;

3). Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.

d. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi :

1) Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;

2) Seksi Penanggulangan Korban Bencana;

3) Seksi Jaminan dan Perlindungan Sosial.

e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi : 1) Seksi Pemberdayaan Keluarga;

2) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;

f. Bidang Pengembangan Sosial, membawahi : 1) Seksi Penyuluhan Sosial dan Pendataan;

2) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Sosial;

3) Seksi Pembinaan Potensi Sosial Kemasyarakatan.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan

keterampilannya.

B. Gambaran Umum LKS Amanah Pendididk Insan Kamil(APIK) Lampung 1. Profil LKS APIK Lampung

LKS APIK Lampung adalah sebuah lembaga sosial yang menangani anak anak

yang bekerja di jalanan. Yayasan ini berdiri sejak tahun 2003. Dalam upaya

memberikan pelayanan kepada anak-anak yang beraktifitas ekonomi di jalan dan

anak-anak yang mengalami keterlantaran. Selter pertama LKS APIK Berada di

Jalan Raden Intan Gg. Pelita No. 10. Berada di pusat jantung Kota Bandar

Lampung. Sedangkan alamat sekretarian LKS APIK berada di Jl. Mayjend

Sutiyoso No.5 Kota Baru, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Konsep

Pemberdayaan dan Pelayanan yang di berikan adalah memastikan anak-anak

memperoleh perlindungan, pengasuhan, pendidikan dan pemenuhan

hak-hak anak serta pemberdayaan bagi keluarga.

a. Visi, Misi, Maksud dan Tujuan LKS APIK Lampung

Visi LKS APIK Lampung adalah “Menjadi organisasi sosial yang mandiri,

kesejahteraan sosial bagi anak Indonesia guna membuka harapan dan masa depan

mereka sebagai generasi penerus bangsa”, sedangkan Misi LKS APIK Lampung

adalah “Memberikan santunan, pendidikan serta pelajaran berdasarkan ajaran

agama Islam secara cuma-cuma kepada anak jalanan, anak terlantar, anak yatim

piatu, anak-anak dalam perlindungan khusus, dan anak-anak marginal lainnnya

agar mereka dikemudian hari dapat berdiri sendiri, serta dapat mencari mata

pencaharian dan penghidupan sendiri sehingga dapat menjadi manusia yang

berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara”. Maksud dari LKS APIK adalah

memberikan pelayanan sosial terhadap anak jalanan, anak terlantar, anak yatim

piatu, anak-anak dalam perlindungan khusus, dan anak-anak marginal lainnnya

melindungi dan mengembalikan anak-anak tersebut kepada kehidupan yang

normatif baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun dalam kehidupan di

masyarakat. Sedangkan tujuan dari LKS APIK adalah :

a) Membentuk kembali sikap dan perilaku anak jalanan, anak terlantar, anak

dalam perlindungan khusus, dan anak-anak marginal lainnya yang sesuai

dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

b) Mengupayakan anak-anak yang bermasalah untuk kembali ke rumah jika

memungkinkan atau ke panti dan lembaga pengganti lainnya jika

diperlukan.

c) Memberikan berbagai alternatif pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan

anak-anak yang bermasalah tersebut dan menyiapkan masa depannya

sehingga menjadi warga masyarakat yang produktif.

d) Menginformasikan keberadaan anak-anak tersebut dan keluarganya pada

membantu kesulitan hidup agar dapat menata masa depan dengan

meningkatkan kualitas kesehatan dan kualitas hidup anak, keluarga, serta

masyarakat dilingkungan tempat tinggal mereka.

e) Mendorong kepedulian masyarakat terhadap usaha pelayanan dan

pemberdayaan masyarakat, baik mental spiritual, pendidikan, kesehatan,

dan ekonomi.

b. Struktur Organisasi

LKS APIK di dukung 10 orang (2 sarjana ekonomi, 2 sarjana pemerintahan, 2

orang IT, 4 sarjana pendidikan). Berikut adalah kepengurusan LKS APIK:

a) Dewan Penasehat : DR Netty Yuliana S.P., M.Si

b) Drs. Samsudin M.Si : (Pendiri Yaysan YAPIM)

c) Dewan Pendiri : 1. Asri Djali (Purnawiraan POLRI)

2. Ir. Patriot Yuliansyah, M.M (PNS)

3.Ferry Desmawan, S.T.P (PNS)

4.Agus Purnomo, S.Si. (Guru SMPAl Azhar)

5. Abrar Adzka, S.Pd (Guru SMP Pringsewu)

d) Ketua Yayasan : Ferry Desmawan, S.T.P.

e) Ketua Harian : Dian Eka Darma W, A.Md

f) Nama Pengurus : 1. Penny Oktavianty, S.P

2.Titin Andriyani, S.T.P.

3. Vitri Widiastuti, S.P

4. Maria Ulfa. A.Md

6. Rini, S.Pdi.

7. Hidayatulloh, S.Pdi.

Gambar 4. Struktur organisasi LKS APIK

Sumber: www.apiklampung.org

LKS APIK memiliki wilayah binaan di 18 Kecamatan yakni Kecamatan Kedaton,

Kemiling, Panjang, Rajabasa, Sukabumi, Sukarame, Tanjung Karang Barat,

Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Timur, Teluk Betung Barat, Teluk

Betung Selatan, Wayhalim, Tanjung Senang, Labuhan Ratu, Bumi Waras,

Lampung Timur, dan Lampung Selatan. Wilayah binaan LKS APIK untuk

program gepeng yakni Kecamatan Sukarame, Teluk Betung Barat dan Selatan

serta Kecamatan Bumi Waras. Sedangkan Program kerja LKS APIK adalah

Asuransi kesejahteraan Sosial (ASKESOS), Bekas Warga Binaan Lembaga

Pemasyarakatan (BWBLP), Corporate Social Responsibility (CSR), Exceed yakni

Anak (PKSA), Skill To Succeed yakni program untuk memberikan keterampilan

bagi anak muda untuk memudahkan mereka mencari kerja.

Gambar 5. Wilayah binaan dan program kerja LKS APIK Lampung