PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN MELALUI APLIKASI GO-MASSAGE OLEH LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)
(Skripsi)
Oleh
RAUDAH ROSALIA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN MELALUI APLIKASI GO-MASSAGE OLEH LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Oleh
RAUDAH ROSALIA
Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. terhadap korban perkosaan melalui aplikasi Go-Massage oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban perkosaan melalui aplikasi Go-Massage oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan apakah faktor yang menghambat perlindungan terhadap korban perkosaan melalui aplikasi Go-Massage oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Pendekatan masalah dalam penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Penyidik bagian Subdit Ditreskrimum Polrestabes Bandung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.
Raudah Rosalia hanya sebatas mitra kerja karena tidak ada unsur upah dan perintah berdasarkan perjanjian persyaratan kemitraan diawal. Dalam persyaratan dan kententuan Gojek menyatakan jika terjadi tindakan kriminal maka Gojek tidak akan bertanggung jawab karena penyedia layanan hanya merupakan mitra kerja. Sehingga pihak gojek tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum pada terapisnya yang menjadi korban perkosaan seperti memberikan bantuan hukum dan pemulihan.
Saran dalam penelitian ini adalah pihak LPSK sebaiknya lebih mengoptimalkan mengenai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga baik saksi maupun korban mendapatkan perlindungan hukum yang semaksimal mungkin, dan pihak LPSK sebaiknya membuat LPSK di setiap kabupaten/ kota agar mudah terjangkau oleh masyasarakat. Pihak Kepolisian disarankan bekerjasama dengan LPSK dalam melakukan penyuluhan mengenai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengingat permohonan perlindungan saksi dan korban dilakukan oleh korban kepada LSPK.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN MELALUI APLIKASI GO-MASSAGE OLEH LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)
Oleh
RAUDAH ROSALIA
Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum
Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
RIWAYAT HIDUP
Nama lengkap penulis adalah Raudah Rosalia. Penulis
dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 23 Februari
1999. Penulis adalah anak keempat dari lima bersaudara,
buah hati dari pasangan Bapak Mulyadi Usman dan Ibu
Marlaida.
Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar
(SD) Negeri 1 Labuhan Ratu Bandar Lampung lulus pada tahun 2010, Sekolah
Menengah Pertama Negeri (SMPN) 8 Bandar Lampung lulus pada tahun 2013,
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Bandar Lampung lulus pada tahun 2016.
Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada
tahun 2016. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada
masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Negeri Baru, Kecamatan
Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, selama 40 hari sejak bulan Januari
MOTTO
“Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku
urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti
perkataanku”
(Q.S Thaha: 25-28)
“Seseorang yang bertindak tanpa ilmu ibarat bepergian tanpa petunjuk. Dan
sudah banyak yang tahu kalau orang seperti itu sekiranya akan hancur, bukan
selamat”
(Hasan Al Basri)
“Doa tanpa usaha itu bohong dan usaha tanpa doa itu sombong “
PERSEMBAHAN
Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya Skripsi ini kepada:
Ibu dan Bapak
Ibunda Marlaida dan Ayahanda Mulyadi Usman yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, do’a, dukungan moral, spiritual yang tak pernah berhenti dan takkan mampu terbalas yang akan terus hadir melengkapi perjalanan hidup ini.
Kakak dan Adik yang ku banggakan
Ridho Kurnia Sari, S.Pd., Rizwin Miranti, S.Pd., Rossi Ramadhanti, A.Md.Keb., dan Rodiyansyah
Atas segala canda dan tawa
serta yang selalu memotivasi, melindungi, memberi bantuan, dan memberikan doa untuk keberhasilanku.
Sahabat-sahabatku, terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga Allah membalas segala budi yang kalian berikan di dunia maupun di akhirat.
Almamater tercinta Universitas Lampung
SAN WACANA
Alhamdulillahirabbil ‘alamin, Rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah Tuhan
Seluruh Alam karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan
penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Perkosaan Melalui Aplikasi Go-Massage oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi dengan
terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari
berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan
terima kasih sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas
Hukum Universitas Lampung, sekaligus selaku Dosen Pembahas I yang telah
memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana
II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan
skripsi ini;
5. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah
membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat
menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan
kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
7. Ibu Martha Riananda, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang
telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat
menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Ibu Sandra Anggita S.H., M.H., Ibu AIPDA Kania Dewi, dan Ibu Maya
Shafira, S.H., M.H., selaku narasumber yang telah memberikan pendapatnya
dalam penulisan skripsi ini;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah
berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama
menempuh studi;
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Ibu
Siti, Ibu Aswati, Mas Ijal, dan Bapak Rojali terima kasih banyak atas
bantuannya;
11. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Ayahanda Mulyadi Usman dan
Ibunda Marlaida yang telah mencintai, membesarkan, mendidik, dan
memberikan segala dukungan kepadaku semoga Allah selalu memberikan
kebaikan dan kebahagiaan untuk ibu dan bapak di dunia maupun di akhirat
12. Kepada kakak-kakakku dan adikku tersayang, Ridho Kurnia Sari, S.Pd.,
Rizwin Miranti, S.Pd., Rossi Ramadhanti, A.Md.Keb., dan Rodiyansyah,
terima kasih atas segala canda tawa, motivasi, kasih sayang dan juga untuk
selalu siaga melindungi adikmu serta kepada seluruh keluarga yang telah
mendo’akanku;
13. Kepada yang terkasih Fibrio Sidiq Bardiansyah, A.P.B.C, yang telah
menemaniku selama ini dan yang telah memberikan canda tawa, dukungan,
bantuan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi
ini dengan tepat waktu;
14. Teruntuk sahabat terbaik, seperjulidan, dan seperjuangan sejak SMA sampai
lulus kuliah, M. Reza Fachrian yang telah memberikan canda tawa dan
dukungan selama ini;
15. Teruntuk teman seperjulidan sejak SMA, Sangkun Talla Kisin, Rizal
Dwiyana, Elsy Fanessa, M. Panji, Revo Daffa, Ricky Ibramsyah yang telah
menghabiskan waktu bersamaku, canda tawa, perdebatan, pertikaian,
kebahagian, kesedihan dan segala hal yang terjadi selama ini, walaupun
masih banyak impian yang belum tercapai aku yakin kita bisa menggapainya
bersama;
16. Sahabat seperjuanganku di perkuliahan, GENGS PENGEN LULUS TAPI
MAGER; Fani, Caca, Fira, Danti, Yuftia yang sudah menemaniku semenjak
awal perkuliahan sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, terima kasih
atas kekompakan, canda tawa dan keseruan selama ini. Semoga kita semua
meraih kesuksesan dan masih bisa meluangkan waktu untuk berkumpul
17. Kepada teman-teman seperjuangan KKN Desa Negeri Baru, Kecamatan
Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan; Didi, Mba Indah, Chindy, Ellen,
Tiara, Della, Gwen, Bang Ridho, Bang Adil, Bang Juned, Bang Dodi, Bnag
Agung, Rama dan seluruh teman KKN dari Kabupaten Way Kanan, terima
kasih atas pengalaman pengabdian yang luar biasa selama 40 hari dalam
kesedihan maupun kebahagiaan, aku meminta maaf jika ada salah dan
kekurangan ketika bersama kalian, dan aku berharap kebahagiaan dan
kesuksesan adalah masa depan kita semua;
18. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Bagian Pidana Fakultas
Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, dukungan dan
doa untuk penulis;
19. Terima kasih untuk seluruh pihak yang telah berperan di dalam kehidupan
penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah
diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah
wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.
Bandar Lampung, 14 Januari 2020
Penulis
DAFTAR ISI
Halaman
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ………..………... 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup ………. 8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ……… 9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual ………. 10
E. Sistematika Penulisan ………. 14
II. TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Viktimologi ………. 16
B. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Perkosaan ….……….. 20
C. Pengertian Perlindungan Hukum ..………. 23
D. Pengertian Aplikasi Go-Massage ..………. 28
E. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ……….. 29
III. METODE PENELITIAN A. Pendekatan Masalah ……….. 33
B. Jenis dan Sumber Data ………. 33
C. Narasumber ……… 35
D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data ……… 36
E. Analisis Data ………. 37
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Melalui Aplikasi 38
B. Faktor Yang Menghambat Perlindungan Terhadap Korban 51 Perkosaan Melalui Aplikasi Go-Massage oleh LPSK
V. PENUTUP
A. Simpulan ………. 74
B. Saran ………... 75
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan zaman merupakan sebuah hegemoni yang memiliki daya tarik
tersendiri dalam setiap eksistensinya di mana dengan berkembang pesatnya ilmu
pengetahuan maupun teknologi di dunia ini dan khususnya di Indonesia sendiri
membuat SDM (Sumber Daya Manusia) di setiap bidang kewalahan untuk
mengimbangi pesatnya kemajuan tersebut, di satu sisi masyarakat dapat
merasakan dampak positif dari perkembangan tersebut namun disisi lain juga ada
dampak negatif yang timbul seperti, banyak terjadi tindak kriminal, dan
penyimpangan-penyimpangan seiring berjalannya waktu. Salah satunya ialah
kasus pemerkosaan yang dalam grafiknya semakin hari semakin meningkat. Bila
ditinjau dari sejarahnya kasus pemerkosaan ini termasuk salah satu kasus yang
klasik di mana akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri
dan bahkan tindak pidana pemerkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar
melainkan juga di daerah pedesaan yang realif masih sangat memegang teguh
nilai-nilai tradisi dan adat istiadat.
Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa tindak pidana pemerkosaan
adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang lelaki terhadap
2
melanggar1. Setiap tindak pidana di samping ada pelaku juga akan menimbulkan korban. Sebagai negara hukum, Indonesia dengan tegas memberikan hukuman yang
maksimal terhadap pelaku perkosaan, hal tersebut dapat dilihat dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap
Kesusilaan (Pasal 281 s.d. 303) dan Buku III Bab VI Pasal 532 sampai dengan
Pasal 547 KUHP yang mengatur bentuk-bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap
kesusilaan sebagai berikut:
1. Perzinahan (Pasal 284). 2. Perkosaan (Pasal 285).
3. Persetubuhan dengan wanita dibawah umur (Pasal 286 s.d. Pasal 288). 4. Pencabulan ( 289 s.d. 294).
5. Penghubungan percabulan (Pasal 295 s.d. Pasal 297, 298, 506). 6. Pencegahan dan pengguran kehamilan (Pasal 299, 534, 535).
7. Tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaan (Pasal 281 s.d. Pasal 283, 283 bis, 532 s.d. 533).
8. Mabuk dan penjualan minuman yang memabukkan (Pasal 300, 536, s.d. 539). 9. Eksploitasi anak untuk mengemis atau mengerjakan pekerjaan berbahaya
(Pasal 301).
10. Penganiayaan, dan perlakuan yang berlebihan terhadap binatang (Pasal 302, 540 s.d. 541).
11. Perjudiaan (Pasal 303, 542 s.d. 544). 12. Peramalan atau tafsiran mimpi (Pasal 545).
13. Menjual atau membagikan jimat-jimat atau memakai jimat saat memberikan kesaksian atau benda yang memiliki kekuatan ghaib atau mengajarkan kesaktian yang dipakai untuk melakukan perbuatan pidana (Pasal 546 s.d.
547).2
Khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 285 dan 289).
Pasal 285 yang menyatakan:
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang
wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena
melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
1 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan terhadap Kekerasan Seksual, Bandung: Refika Aditama, 2001, hlm. 40.
2 Eddy Rifai, Jurnal Justisia FH Unila Vol. 14 No. 1, Kajian Hukum Tentang Tindak Pidana
3
Pasal 289 KUHP
“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena
melakukan perbuatan yang meyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana
penjara paling lama 9 tahun.”
Korban tindak pidana merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu
peristiwa pidana. Begitu juga dengan korban pemerkosaan yang menderita akibat
tindak pidana yang dialaminya. Oleh sebab itu perlu kiranya diketahui sejauh
mana korban telah memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diharapkan.
Korban adalah mereka adalah yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah
sebagai akibat dari tindakan dari pihak lain, yang ingin mencari pemenuhan
kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang bertentangan dengan hak asasi yang
dirugikan.3 Korban dapat berupa perorangan maupun kelompok, korban dapat juga berupa suatu badan hukum. Dalam Undang-Undang No.13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sendiri terkait dengan
perlindungan yang diberikan kepada seorang korban sebagai orang yang paling
dirugikan dalam hal ini terutama dalam kasus perkosaan bahwa seorang korban
berhak atas:
1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan kemanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; 5. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; 6. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
4
7. Mendapatkan identitas baru; 8. Mendapatkan kediaman baru;
Berdasarkan Pasal di atas mengenai hak-hak apa saja yang akan diberikan oleh
negara terhadap para korban itu menunjukkan bahwa tingkat keamanan terhadap
korban, perlindungan atas dilanggarnya hak-hak seseorang, serta atas dasar
kesetaraan di mata hukum (equality before the law), sehingga memaksa negara
untuk menjadikan posisi korban pada tempat yang sangat sakral, di samping itu
keberadaan korban sendiri juga menjadi tokoh kunci dalam memperlancar
persidangan.
Dekalarasi HAM sedunia yang dikeluarkan oleh PBB pada 10 Desember 1984
merupakan suatu respon terhadap kebutuhan manusia yang menginginkan hak-
haknya dilindungi dan dijauhkan dari perbuatan yang melecehkan, merugikan,
dan merendahkan herkat kemanusiaan.4 Dalam menjamin terlindunginya hak-hak asasi tersebut, pada tahun 1984 PBB mengeluarkan sebuah dokumen penting yang
disebut Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (The Universal
Declaration Of Human Right). Dan deklarasi ini pada prinsipnya diterima oleh
seluruh anggota PBB.5 Namun dalam KUHP maupun KUHAP sendiri hanya mengatur sebagian kecil dari perlindungan terhadap perlindungan terhadap korban
tindak pidana perkosaan di mana dalam ketentuan Pasal 14c ayat 1 KUHP telah
memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan yaitu:
“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan
pidana denda, maka Bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang
4 Abdul Wahit dan Muhammad Irfan, Perlindungan terhadap Kekerasan Seksual, Bandung: Refika Aditama, 2001, hlm. 33.
5
dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan
syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang
terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan
ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu,”
Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bab III tentang
Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s.d. 101, dimana korban dapat
mengajukan gugatan mengenai kejahatan yang telah dialaminya sekaligus
kerugian yang dideritanya. Dalam hal ini dapat dilihat dengan jelas bahwa
perlindungan yang diberikan secara khusus terhadap korban tindak pidana
perkosaan belum ada yang jelas dan dikhususkan terhadap korban. Akan tetapi
menurut ketentuan hukum pidana di luar KUHP dan KUHAP perlindungan
korban kejahatan dapat dilihat pula pada Undang-Undang di luar KUHP dan
KUHAP. Hanya, orientasi perlindungan tersebut juga bersifat implisit dan abstrak.
Tegasnya, perlindungan itu bukan imperatif, nyata, dan langsung seperti Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala
Bentuk Disriminasi terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Hak dan kewajiban korban menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut:6 a. Hak korban, antara lain :
1) Mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku;
2) Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya;
6 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis
6
3) Korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk ahli warisnya, bila korban
meninggal dunia karena tindakan tersebut;
4) Mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
5) Mendapatkan kembali hak miliknya;
6) Menolak menjadi saksi, bila hal ini membahayakan dirinya;
7) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan/atau
menjadi saksi;
8) Mendapat bantuan penasihat hukum;
9) Mempergunakan upaya hukum (rechtsmiddelen).
b. Kewajiban Korban, antara lain :
1) Korban tidak main hakim sendiri;
2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah timbulnya korban lebih banyak lagi;
3) Mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri, maupun orang lain;
4) Ikut serta membina pembuat korban;
5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
6) Tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku;
7) Memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi restitusi kepada pihak
korban sesuai dengan kemampuannya; dan Menjadi saksi bila tidak
membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanannya.
Perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk
memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak ketiga yang
telah menjadi korban tindak pidana.7 Segala suatu yang dapat meringankan penderitaan yang dialami seseorang akibat menjadi korban itulah yang dimaksud
dengan perlindungan korban. Upaya untuk meringankan penderitaan tersebut
dapat dilakukan dengan cara mengurangi baik penderitaan fisik maupun psikis
atau penderitaan mental korban. Bila melihat di setiap kantor kepolisian di semua
7
kota yang ada daerah-daerah di Indonesia pasti terdapat aduan tentang kasus
perkosaan, hal tersebut membuktikan bahwa perkosaan ini merupakan kejahatan
yang serius dan harus ditindak lebih lanjut oleh negara ini, dalam hal ini penyusun
menjadikan kota Bandung sebagai daerah yang akan ditinjau dalam penanganan
kasus perkosaan yang melalui aplikasi Go-Massage. Go-Massage merupakan
salah satu layanan yang diberikan oleh gojek. Gojek sendiri adalah sebuah
aplikasi mobile yang dulu hanya dikenal sebagai aplikasi antar jemput online,
sekarang di dalam gojek tidak hanya terdapat layanan antar jemput, terdapat juga
layanan lain seperti, layanan pesan makanan atau Go-Food, layanan antar barang
atau Go-Send, layanan jasa bersih-bersih atau Go-Clean dan juga terdapat layanan
jasa pijat atau Go-Massage. Karena semakin banyaknya permintaan konsumen
atas layanan-layanan gojek tersebut, sejumlah oknum memanfaatkan hal tersebut
untuk melakukan tindak pidana. Salah satunya adalah kasus pemerkosaan atas
layanan jasa pijat Go-Massage yang terjadi kepada terapisnya.
Pada kasus tersebut awal mula terjadinya tidak pidana perkosaan adalah korban
menerima pesanan pada aplikasi gojek untuk melakukan layanan jasa pijat Go-
Massage, setelah korban datang ke rumah pelaku pemerkosaan korban melakukan
layanan jasa pijat sesuai dengan kategori layanan yang dipesan oleh pelaku. Pada
saat korban akan melakukan pijat pada badan pelaku, terjadilah tindak pidana
perkosaan.
Berdasarkan kasus di atas penyusun akan menjadikan UU No. 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai salah satu landasan yang
8
terhadap korban pidana perkosaan, serta peranan LPSK sendiri dalam menyikapi
seorang korban tindak pidana perkosaan. Oleh sebab itu dengan adanya Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), diharapkan mampu dalam memberikan
upaya yang maksimal dalam memberikan perlindungan saksi maupun korban
khususnya korban tindak pidana perkosaan yang telah mengalami banyak
kerugian baik dari segi fisik maupun psikis. Perhatian dan perlindungan terhadap
kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana
maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang
perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan
sosial, baik oleh Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif maupun lembaga-
lembaga sosial yang ada.
Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan kesejahteraan
umum, maka hak korban tindak pidana perkosaan untuk dilindungi serta dipenuhi
pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang jaminan sosial.
Uraian dari latar belakang di atas, merupakan faktor utama dan menjadi landasan
dan alasan bagi penyusun umtuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi yang
berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Melalui Aplikasi Go-
Massage oleh LPSK.
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup
1. Permasalahan
Berdsarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:
a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban perkosaan melalui
9
b. Apakah faktor yang menghambat perlindungan terhadap korban perkosaan
melalui aplikasi Go-Massage oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban?
2. Ruang Lingkup
Ruang lingkup kajian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan
dengan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan melalui aplikasi Go-
Massage oleh LPSK. Ruang lingkup lokasi peneilitian adalah pada wilayah
hukum Polrestabes Bandung dan ruang lingkup waktu penelitian pada tahun 2019.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban perkosaan melalui
aplikasi Go-Massage oleh LPSK.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat perlindungan terhadap
korban perkosaan melalui Go-Massage oleh LPSK.
2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitan ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara
praktis sebagai berikut:
b. Kegunaan Teoritis
Kegunaan dari penelitian ini yakni agar dapat memberikan sumbangan ilmiah
bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana serta
rujukan pada penelitian selanjutnya khususnya pemahaman terhadap
10
kepada masyarakat mengenai masalah-maslah perlindungan hukum terhadap
korban tindak pidana perkosaan.
c. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban
tindak pidana perkosaan ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan
sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit
bagi para legislator dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak
pidana perkosaan.
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual
1. Kerangka Teoritis
Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar
yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian, khusunya penelitian hukum.
Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah tindak pidana perkosaan merupakan salah satu kejahatan klasik
yang mengikuti perkembangan juga kebudayaan manusia, di mana selalu
menimbulkan dampak yang signifikan. Istilah negara hukum di Indonesia
merupakan hal yang sudah sangat popular, sehingga ornag-orang atau masyarakat
sendiri sudah tidak asing lagi dengan sebutan itu. Pada umumnya isitlah tersebut
dianggap sebagai terjemahan yang tepat dari dua istilah yaitu rechsstaat dan the rule
of law.
Korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu
11
akibat pengalamannya sebagai target atau sasaran kejahatan.8 Berdasarkan definsi tersebut maka kerangka teroritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Teori Perlindungan Hukum
Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam
atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa
hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta
antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini
memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal
dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan
moral. 9 Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban,
perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan
masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui
pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi,
dan sebagai pendekatan restorative justice.10
Perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah,
merehabilitasi dan memberdayakan anak-anak yang mengalami tindak
perlakuan salah, eksploitasi dan pelantaran agar dapat menjamin kelangsungan
hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun
sosialnya.11
8 Suryono Ekotama, et.al. Abortus Provovatus Bagi Korban Perkosaan, Yogyakarta: UAJ, 2000, hlm. 176.
12
b. Faktor Penghambat Hukum
Ada beberapa faktor yang dapat menghambat suatu proses penegakan hukum.
Menurut Soerjono Soekanto12, penegakan hukum tak hanya dalam pelaksanaan perundang-undangan saja, tapi ada faktor-faktor yang dapat
mempengaruhinya, yaitu:
1) Faktor Hukumnya Sendiri
Atau peraturan itu sendiri. Contohnya, asas-asas berlakunya suatu Undang-
Undang, belum adanya peraturan yang mengatur pelaksanaan yang sangat
dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang, serta ketidakjelasan arti
kata-kata didalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesalahpahaman
di dalam penafsiran serta penerapan Undang-Undang tersebut.
2) Faktor Penegak Hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah
mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka
penegakan hukum setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran
harus dinyatakan, terasa, terlihat, dan diaktualisasikan.
3) Faktor Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang mendukung mencakup tenaga manusia yang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang
memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai,
penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum
tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.
13
4) Faktor Masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan
penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan
bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting
dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.
Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin
memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat
kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk
melaksanakan penegakan hukum yang baik.
5) Faktor kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.
Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan
nila-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin
banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan
kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam
menegakannya. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak
sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan
semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.
2. Kerangka Konseptual
Kerangka Konseptional adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus
pengamatan dalam penelitian. Untuk mencegah salah pengertian atau perbedaan
pemahaman terhadap istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini, maka
14
a. Perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
b. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
c. Pemerkosaan adalah bentuk hubungan seksual yang di langsungkan bukan
berdasarkan kehendak bersama. Karena bukan berdasarkan kehendak
bersama, hubungan seksual didahului oleh ancaman dan kekerasan fisik atau
dilakukan terhadap korban yang tidak berdaya, di bawah umur, atau yang
mengalami keterbelakangan mental.
d. Aplikasi Go-Massage adalah sebuah layanan penyedia jasa pijat professional
yang berbasis aplikasi yang ditawarkan oleh kemitraan gojek yang dipesan
melalui aplikasi Go-Massage.
e. Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
terpeliharanya keamanan dalam negeri menurut Pasal 5 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002.
E. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan
dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara
keseluruhan, Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 5 (lima) bab
yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan ini adalah
15
I. PENDAHULUAN
Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang,
Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka
Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini merupakan pemahaman kedalam pengertian-penertian umum serta pokok
bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang akan digunakan sebagai
bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang
berlaku dalam praktek.
III. METODE PENELITIAN
Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah ,
Sumber Data, Penetuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan
Data serta Analisis Data yang didapat.
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian
mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang
ada.
V. PENUTUP
Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa
kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Viktimologi
1. Pengertian Viktimologi
Secara etimologi viktimologi berasal dari bahasa latin yaitu “victim” yang berarti
korban dan “logos” yang berarti ilmu. Kemudian secara terminologis viktimologi
berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban
dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai
suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi
yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan
manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.13
Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban (victim) termasuk
hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem
peradilan yaitu, polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait
serta di dalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok-
kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan
gerakan sosial. Viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam
suatu tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap
korban kejahatan. Proses di mana seseorang menjadi korban kejahatan
17
disebut dengan "viktimisasi".14 Dengan diperolehnya pemahaman yang luas tentang korban kejahatan, diharapkan dapat mempermudah dalam menemukan
upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada
menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan.
Mengenai pengertian viktimologi J.E.Sahetapy menyatakan bahwa:15
“viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam.”
Kemudian Arief Gosita, berpendapat bahwa:16
“viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan atau studi yang mengkaji suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.”
Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan di atas, penulis berkesimpulan bahwa
viktimologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban, penyebab
timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang mencakup semua
aspek mengenai korban dalam kehidupannya masing-masing.
2. Ruang Lingkup Kajian Viktimologi
Adapun mengenai ruang lingkup viktimologi, yaitu sebagai berikut:17 a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik;
b. Teori- teori etiologi vitmisasi kriminal;
c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya;
d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal;
14 http://www.id.wikipedia.org/ diakses pada tanggal 09 Mei 2019, pukul 19:47 WIB
15 Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara
Norma dan Realita, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007, hlm. 44.
18
e. Respon terhadap suatu viktimisasi criminal, argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian); dan
f. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.
Objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah
titik tolak pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu
viktimologi dari sudut pandang pihak korban, sedangkan kriminologi dari sudut
pandang pihak pelaku. Sebabnya, tidak ada/timbul criminal victimization
(viktimisasi) atau kejahatan (kriminalitas) tanpa adanya pihak korban dan pelaku.
Masing-masing merupakan komponen-komponen yang menciptakan suatu interaksi
(mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau
kriminalitas.18
Kemudian J. E. Sahetapy berpendapat bahwa ruang lingkup viktimologi yaitu
berbicara mengenai bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan
oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan,
termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan
dan penyalahgunaan kekuasaan.19
3. Manfaat dan Tujuan Viktimologi
Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi yaitu
sebagai berikut :20
18 Ibid, hlm. 39.
16 Rena Yulia, Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 45.
19
a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan
korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang
terlibat dalam suatu proses viktimisasi.
b. Viktimologi memberikan sumbangan pengertian yanglebih baik tentang
korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik,
dan sosial. Tujuannya ialah untuk memberikan penjelasan mengenai peran
korban dan hubungannya dengan pelaku.
c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak
dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya
berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang
penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural dan non-
struktural.
d. Viktimologi juga memberikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung.
Dengan demikian dimungkinkan menentukan asal mula viktimisasi, mencari
sarana menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus,
mengatasi akibat-akibat merusak dan mencegah pelanggaran kejahatan lebih
lanjut.
e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah
kompensasi korban. Pendapat-pendapat viktimologis digunakan dalam
keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap perilaku
kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal,
20
Adapun mengenai tujuan dari viktimologi menurut muladi yaitu :21 a. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban.
b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi. c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.
B. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Perkosaan
Perkosaan (rape) merupakan bagian dari tindakan kekerasan (violence),
sedangkan kekerasan dapat berupa kekerasan secara fisik, mental, emosional dan
hal-hal yang sangat menakutkan pada korban. Perkosaan adalah suatu penetrasi
penembusan penis ke vagina perempuan yang tidak dikehendaki, tanpa
persetujuan dan tindakan itu diikuti dengan pemaksaan baik fisik maupun mental.
Perbuatan pemerkosaan itu merupakan perbuatan yang tidak baik karena :
a. Bertentangan dengan moral dan nilai-nilai agama b. Membuat perempuan sakit
c. Melanggar hak asasi manusia
Perkosaan secara sosiologis adalah menggunakan paksaan terhadap perempuan
untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, selanjutnya mengatakan bahwa
kemaluan dari seorang wanita karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian
kelamin itu menimbulkan akibat luka pada wanita. Untuk persetubuhannya pada
umumnya tidak perlu terjadi pertumpahan air mani, berhubung ketentuan dalam
pasalnya tidak ditujukan kepada kehamilan, karena kehamilan tidak terletak dalam
kekuasaan manusia seutuhnya.22
Secara kriminologis, pengertian pemerkosaan didasarkan tidak adanya persetujuan
dari para pihak wanita. Pengertian penetrasi tidak hanya harus melalui vagina
tetapi pula dimasukkan anus. Dapat pula yang dimasukkan bukan penis si pelaku
21 Muladi & Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 2007, hlm.82.
21
tetapi jari, kayu, botol, atau apa saja, jadi perkosaan berarti hubungan seksual
yang dilakukan tanpa kehendak wanita. Biarpun tidak melawan kalau hubungan
seks itu dipaksakan berarti perkosaan. Perkosaan merupakan salah satu bentuk
dari tindak pidana seksual, jika ditinjau dari bentuk pemerkosaan dapat diuraikan
sebagai berikut :
a. Perkosaan oleh orang tak dikenal (stranger rape)
b. Perkosaan oleh orang teman kencan atau pacar (date rape) c. Perkosaan oleh orang yang dikenal (acquaintance rape) d. Perkosaan oleh pasangan perkawinan (marital rape) e. Pelecehan seksual (sexual harassment)
f. Perkosaan oleh atasan di tempat kerja (office rape)
g. Perkosaan dalam perkawinan atau hubungan seksual sedarah (incest).23
Pengertian perkosaan secara Yuridis menurut Pasal 285 KUHP barang siapa dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh
dengan perempuan yang bukan istrinya, diancam karena melakukan perkosaan
dengan hukuman penjara paling lama dua belas tahun. Dalam Pasal ini, menurut
Topo Santoso dapat ditarik kesimpulan antara lain :
1. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur.
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan, hal ini berarti tidak ada persetujuan korban mengenai niat dan tindakan pelaku.24
Ketika disimak ketentuan Pasal 285 KUHP tersebut ada unsur-unsur suatu
perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan yaitu adanya
persetubuhan, persetubuhan itu dilakukan dibawah ancaman (kekerasan) dan para
pelakunya tidak berada dalam status perkawinan. Adanya unsur kekerasan
tersebut merupakan unsur yang membedakan pemerkosaan dengan kejahatan
kesusilaan yang lain yang diatur dalam KUHP.
23 Jurnal Perempuan Edisi 50, Pengarusutamaan Gender, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2006.
22
Sejauh ini yang dimaksud kekerasan hanya diartikan sebagai kekerasan fisik belaka,
sedangkan kekerasan yang bersifat psikis tidak dianggap sebagai suatu kekerasan,
sehingga tidak jarang terjadi seseorang yang melecehkan anak perempuan dengan
menggunakan kekuasaan atau bujuk rayu tidak diklasifikasikan sebagai tindak
kejahatan perkosaan.
Dibawah ini beberapa Pasal dalam KUHP yang mengatur tentang perkosaan
antara lain :
a. Pasal 286: “Barang siapa seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahui wanita tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.
b. Pasal 287 Ayat (1): “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau bahwa umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawainkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.
c. Pasal 287 Ayat (2): “Penuntutan hanya dilaksanakan atas dasar pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau salah satu hal seperti tersebut dalam Pasal 291”.
d. Pasal 291 Ayat (1): “Bila salah satu kejahatan seperti yang disebut atau dalam Pasal 286, 287....mengakibatkan luka berat, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
e. Pasal 291 Ayat (2): “Bila salah satu kejahatan seperti yang tersebut dalam Pasal 285, 286, 287....mengakibatkan kematian, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
Pengertian pemerkosaan berdasarkan Pasal 381 RUU KUHP :
1. Seorang laki-laki dengan perempuan bersetubuh, bertentangan dengan kehendaknya, tanpa persetubuhan atau dengan persetubuhan yang dicapai melalui ancaman atau percaya ia suaminya atau wanita dibawah 14 tahun dianggap perkosaan.
2. Dalam keadaan Ayat (1), memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan, benda bukan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.
Unsur-unsur tindak pidana perkosaan yang terdapat dalam Pasal 381 RUU KUHP
23
a. Unsur paksaan, dimana paksaan ini dapat berupa paksaan fisik maupun psikis, b. Bentuk paksaan fisik dapat berupa pukulan pada tubuh korban yang dapat
menyebabkan tidak berdaya, sedangkan paksaan psikis dapat berupa ancaman dengan kata-kata atau senjata tajam untuk dibunuh atau dilukai sehingga korban menyetujuinya.
c. Korban adalah seorang perempuan, baik perempuan dewasa ataupun perempuan yang berusia dibawah 14 tahun.
d. Unsur persetubuhan, persetubuhan yang dimaksud adalah persetubuhan dalam arti sesungguhnya dan juga hubungan seks secara oral dan anal.
e. Perkosaan itu dapat terjadi di dalam maupun di luar perkawinan. Di dalam perkawinan dapat ditafsirkan bahwa seorang suami yang memaksa istrinya melakukan persetubuhan tanpa ada kerelaan dari si istri, maka dapat digolongkan termasuk perkosaan.
C. Pengertian Perlindungan Hukum
1. Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia
yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat
agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau
dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus
diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara
pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.25
Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum
agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak di cederai oleh aparat penegak hukum dan
juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu yang
juga menimbulkan keraguan. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan
pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus
memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya
karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap
24
aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya
aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan
perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam
kehidupan masyarakat yang diatur hukum itu sendiri. Perlindungan terhadap anak
merupakan suatu bidang pembangunan nasional, dimana anak merupakan masa
depan bagi kelangsungan dan suksesnya suatu pembangunan nasional.
2. Teori Perlindungan Hukum
Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan di masyarakat.
Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan di masyarakat.
cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.26 Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas
tertinggi untuk menetukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan
dilindungi.27 Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh
masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut
untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara
perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.
Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman
terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan
orang lain dan perlindungan. itu diberikan kepada masyarakat agar dapat
25
menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.28 Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-
tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan
hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai
dengan aturan hukum, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam
rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak
mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus
mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam
perlindungan hukum. Selama ini pengaturan perlindungan korban belum
menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada
saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau
“perlindungan tidak langsung”.
Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan
selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung
terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.29 Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan
perlindungan secara maksimal. Karena realita di Indonesia menunjukkan bahwa
hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa
keadilan.
28 Ibid , hlm. 54.
26
3. Prinsip Perlindungan Hukum
Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber
dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada
pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.
Aspek dominan dalam konsep barat tertang hak asasi manusia menekankan
eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya
sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi
politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini,
maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi
manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-
hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai
melunturnya sifat indivudualistik dari konsep Barat.
Berdasarkan rumusan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia,
landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi
perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep Rechtstaat
dan ”Rule of The Law”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka
berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia
adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat
manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap
tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan
27
sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi menusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan
peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.
4. Sarana Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek
hukumnya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan
pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua
macam yaitu:30
1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk
mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah
mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya
sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak
pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya
perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati
dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada
pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan
Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip
perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari
28
konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena
menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-
pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua
yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip
negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak
asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.
D. Pengertian Aplikasi Go-Massage
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipermudah
untuk menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat luas. Masyarakat
dapat dengan mudah untuk dapat berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan
waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi masyarakat pun
dipacu untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi.
Perkembangan teknologi komunikasi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan
menjalin komunikasi dan bersosialisasi saja, tetapi telah membuka mata dunia akan
sebuah dunia baru, interaksi baru, market place baru, dan sebuah jaringan bisnis
dunia yang tanpa batas.
Perkembangan teknologi yang disebut internet, telah mengubah pola interaksi
masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Internet telah
memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan/industri
maupun pemerintah. Hadirnya internet telah menunjang efektivitas dan efesiensi
29
publikasi serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan
oleh sebuah badan usaha dan bentuk badan usaha atau lainnya.
Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia online sudah digunakan
masyarakat sebagai alat untuk berbisnis bahkan untuk kepentingan politik.
Munculah aplikasi gojek. Gojek sendiri adalah sebuah aplikasi mobile yang dulu
hanya dikenal sebagai aplikasi antar jemput online, sekarang di dalam gojek tidak
hanya terdapat layanan antar jemput, terdapat juga layanan lain seperti, layanan
pesan makanan atau Go-Food, layanan antar barang atau Go-Send, layanan jasa
bersih-bersih atau Go-Clean dan juga terdapat layanan jasa pijat atau Go-
Massage. Aplikasi Go-Massage adalah sebuah layanan penyedia jasa pijat
professional yang berbasis aplikasi yang ditawarkan oleh kemitraan gojek yang
dipesan melalui aplikasi Go-Massage.
E. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
LPSK dewasa ini sekira memberikan sedikit solusi tentang perlindungan saksi
dan korban di Indonesia. UU PSK menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang
mandiri. Apa yang dimaksud mandiri dalam UU ini, lebih tepatnya adalah sebuah
lembaga yang independen (biasanya disebut sebagai komisi independen), yakni
organ negara (state organs) yang di idealkan independen dan karenanya berada di
luar cabang kekuasaan baik Eksekutif, Legislatif maupun Judikatif, namun memiliki
fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan tersebut. Dalam berbagai
kepustakaan, yang dimaksud dengan independen adalah: (1) berkaitan erat dengan
pemberhentian anggota komisi yang hanya dapat dilakukan berdasarkan
30
yang bersangkutan, tidak sebagaimana lazimnya komisi negara biasa yang dapat
sewaktu-waktu diberhentikan oleh presiden karena merupakan bagian dari eksekutif
(2) bila dinyatakan secara tegas oleh kongres dalam undang-undang komisi yang
bersangkutan atau bila Presiden dibatasi untuk tidak secara bebas memutuskan
(discretionary decesion) pemberhentian pimpinan komisi. (3) Sifat independen juga
tercermindari kepemimpinan yang kolektif, bukan hanya seorang pimpinan (4)
kepemimpinan tidak dikuasai/mayoritas berasal dari partai politik tertentu dan (5)
masa jabatan pemimpin komisi tidak habis secara berrsamaan, tetapi bergantian
(starggerd terms).
Pemberian perlindungan bagi saksi dan korban dari suatu tindak pidana adalah
bagian dari proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan posisi saksi dan korban
adalah kunci untuk mewujudkan peradilan yang adil. Beberapa kelemahan dalam
undang-undang perlindungan saksi karena undang-undang tersebut hanya
mencakup perlindungan bagi korban dan saksi dalam hal perkara pidana biasa
saja. Untuk perkara perdata, perkara pada pengadilan militer, Tata Usaha Negara,
perlindungan tidak dapat diberlakukan terhadap saksi maupun korban yang terkait
dengan perkara tersebut. Selain hal diatas juga LPSK memiliki peranan kami
menegaskan bahwa peran LPSK sangat penting untuk membantu mempermudah
pemulihan hak korban, sesuai dengan ketentuan undang – undang nomor 13 tahun
2006 tentang perlindungan saksi dan korban, lembaga ini memiliki fungsi dan peran
memberikan bantuan kepada korban pelanggaran HAM berat. LPSK dapat
memberikan bantuan medis dan psiko – sosial (Pasal 6) dan selanjutnya korban
melalui LPSK dapat mengajukan permohonan kompensasi dan restitusi ke
31
Selain itu, LPSK juga dilengkapi oleh sebuah peraturan pemerintah nomor 44 tahun
2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban.
Di harapkan LPSK mampu melakukan terobosan yang positif untuk mengatasi
kebuntuan hukum pemulihan hak korban sehingga pilihan ini dapat menutup
kelemahan aturan hukum yang ada. Perlindungan saksi bukan berarti tidak
bertanggung jawab jika memberikan kesaksian palsu yang dapat mencemarkan
kehormatan dan nama baik seseorang yang sebagaimana diatur dalam Pasal 317
KUHP tentang pengaduan fitnah dan sebagainya atau Pasal 242 tentang keterangan
palsu. Perlindungan korban dan saksi adalah perlindungan terhadap hak-hak
korban dan saksi. KUHAP mengatur tentang hak-hak terdakwa di atas hak-hak
saksi dan korban, Pasal 184 KUHAP :
1. Keterangan Saksi 2. Keterangan Ahli 3. Surat
4. Petujuk dan
5. Keterangan Terdakwa.
Ditempatkannya terdakwa pada posisi terakhir untuk membela diri membuat korban
dan saksi merasa terpinggirkan. Perlindungan saksi bersifat parsial maka korban
dan saksi dalam pelanggaran HAM berat. ”setiap korban dan saksi dalam
pelanggaran berhak mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum dan
keamanan dalam bentuk perlindungan atas menurut PP NO.2/2002 keamanan
pribadi korban dan saksi dari ancaman fisik dan mental, perlindungan terhadap
identitas korban dan saksi serta pemberian keterangan saat pemeriksaan di sidang
32
Bentuk-bentuk kerjasama LPSK :
(1) Untuk memenuhi potensi dan kemampuan kapasitas kelembagaan LPSK dalam proses maupun jalinan kerjasama, agar bentuk kerjasama LPSK dengan berbagai pihak ditentukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban, norma aturan yang berlaku, serta manfaat kerjasama kelembagaan (out sourching);
(2) Dalam upaya penataan dan penyertaan kapasitas kelembagaan LPSK, agar bentuk kerjasama ditentukan dengan memperhatikan norma, keberadaan, maupun aktivitas LPSK dalam perlindungan Saksi dan Korban, serta manfaat dan kepentingan para pihak yang bersangkutan (in sourching);
(3) Dalam mewujudkan kebersamaan dalam menentukan langkah sasaran, dan atau aktivitas strategi untuk melaksanakan upaya perlindungan kepada Saksi dan Korban dalam kasus-kasus tertentu, bentuk kerjasama diformat dalam wujud aliansi komunikasi;
(4) Dalam mewujudkan kerjasama untuk membentuk kapasitas kelembagaan kerja serta pemberlakuan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan program dan kegiatan strategi perlindungan dan atau bantuan kepada para Saksi dan Korban diformat dan dilakukan dengan wujud membentuk aliansi strategi yang berisikan hak dan kewajiban para pihak serta kewajiban yang harus dipenuhi LPSK.
Tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar dalam UU No 13 Tahun 2006, yaitu:
1. Menerima permohonan Saksi dan/atau Korban untuk perlindungan (Pasal 29). 2. Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal
29).
3. Memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 1). 4. Menghentikan program perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 32).
5. Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7).
6. Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33 dan 34).
7. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 34).
8. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan.(Pasal 39).31
