Text ABSTRAK pdf

ANALISIS KEKALAHAN PETAHANA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2015

(Skripsi)

Oleh INTAN BARIZA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

ABSTRAK

ANALISIS KEKALAHAN PETAHANA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2015

Oleh INTAN BARIZA

Kekalahan dari pasangan Bustami Zainudin-Adinata pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Way Kanan tahun 2015. Hal ini tidak semestinya terjadi, karena mengingat pasangan ini memiliki latar belakang pengalaman dan keunggulan diberbagai bidang. Namun nyatanya belum mampu membawa pasangan ini memenangkan Pilkada Way Kanan tahun 2015 dengan perolehan suara yang hanya sebesar 40,24%.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekalahan dari petahana Bustami-Adinata pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 di Kabupaten Way Kanan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan teknik pengolahan data dilakukan dengan menggunakan tahap editing dan interprestasi data. Teknik analisis data terdiri dari pengumpulan, penyederhanaan, penyajian dan verifikasi akhir data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, perilaku pemilih menjadi faktor kekalahan pasangan petahana Bustami-Adinata kalah dalam Pilkada di Way Kanan tahun 2015. Faktor kekalahan yang dapat dilihat dari penilaian kinerja petahana, pencitraan dan isu, serta dilihat dari pekerjaan, usia, agama dan atau latar belakang pendidikan dari pemilih. Selain itu meski memiliki pendukung dari partai yang kuat, dana anggaran kampanye yang besar, serta kedudukannya sebagai bupati yang masih menjabat tidak menjamin kemenangannya pada Pilkada Way Kanan 2015. Hal ini karena adanya tim pemenangan yang tidak loyal/setia yang ada dalam tim kampanye Bustami di Kabupaten Way Kanan.

ABSTRACT

ANALYSIS THE DEFEAT OF INCUMBENT IN LOCAL ELECTION OF WAY KANAN REGENCY IN 2015

By

INTAN BARIZA

The defeat that happen to the incumbent Bustami-Adinata at the local elections of Way Kanan Region in 2015. Where it is not suppose to be happen, because they have more background experience and they excellence in various fields. But in fact all that yet to makes them win in the local elections of Way Kanan Region in 2015 with only have 40,24% votes.

This research purpose is to reveal and analyzing the deafeat that happen to the incumbent Bustami-Adinata at the local elections of Way Kanan Region in 2015. Method used in this is qualitative research methods with the type of descriptive reasearch.The technique for this data collection is done by interview, observation and documentation, while technique for processing this data is done by using editing and interpretation of data. Data analysis techniques consist of collection, simplification, presentation and final verification of data.

The results of this study indicate that the voter behavior is the defeat factors of imcumbent pairs Bustami-Adinata lose in the local elections of Way Kanan Region in 2015. The defeat factors that can be seen from the performance appraisal incumbent, image and issues, also seen from the work, age or eduation backgroung of the voter. Even with the backing from big political parties, budget funds for the campaign, as well as the position of the regent who is still served can’t ensure the victory at the local elections of Way Kanan Region in 2015. Other reason is because there are team of winners that unloyal in the campaign teams of Bustami at the Way Kanan District local elections..

ANALISIS KEKALAHAN PETAHANA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2015

Oleh INTAN BARIZA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Rawabening, pada tanggal 9 Juli 1994.

Nama lengkap Intan Bariza, merupakan anak bungsu dari

empat bersaudara dari pasangan Bapak Herman dan Ibu

Warnati Zen. Jenjang akademik penulis dimulai dengan

menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1

Suka Bumi, lulus pada tahun 2005, dilanjutkan menempuh pendidikan di Sekolah

Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Buay Bahuga, yang diselesaikan pada tahun

2008, dan dilanjutkan menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA)

Perintis 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2011.

Tahun 2011 penulis terdaftar menjadi mahasiswa Universitas Lampung melalui

jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), diterima

sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

MOTTO

Kata menyerah adalah untuk mereka yang telah berjuang sampai akhir.

Jika kau tidak mengambil resiko, kau tidak bisa menciptakan masa depan.

-One Piece-

No one is born hating another person because of his skin or his

background or his religion.

-Barack Obama-

I may fall down and get hurt, but I still run endlessly towards my dreams. Dreams, Hope, Forward, Forward.

-BTS-

Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, selama kita percaya pada diri kita sendiri, akan ada cara untuk mewujudkan keinginan kita.

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah ku ucapkan kehadirat Allah S.W.T

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada orang-orang yang kucintai dan

mencintaiku....

 Untuk Ayah dan Ibuku tercinta atas kasih sayang dan do’a yang tulus

 Untuk kakak-kakakku yang selalu sabar dan selalu memberiku dukungan

Dan

SANWACANA

Puji dan syukur Penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan

hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Kekalahan Petahana Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Way

Kanan Tahun 2015”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu

Politik Universitas Lampung.

Penyusunan skripsi ini disadari penulis akan adanya keterbatasan kemampuan dan

pengetahuan yang dimiliki, dimana tanpa bantuan berbagai pihak skripsi ini tidak

mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Kritik dan saran yang sifatnya

membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan skripsi ini sangat diharapkan.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua

pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, dimana

antara lain :

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Lampung

2. Bapak Drs. R Sigit Krisbintoro, M.IP, selaku Dosen Pembimbing dan

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

3. Bapak Budi Harjo, S.Sos, M.IP, selaku penguji yang telah banyak

memberi masukan dan saran untuk dalam menyelesaikan skripsi ini

4. Bapak Syafarudin, S.Sos, M.A, selaku Pembimbing Akademik yang telah

banyak memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi selama penulis

menjadi mahasiswa.

5. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung,

yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis

selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Pemerintahan

6. Seluruh staf jurusan dan karyawan Fisip Unila yang telah banyak

membantu proses administrasi penulis selama menjadi mahasiswa

7. Pegawai Dinas Catatan Sipil, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

Kabupaten Way Kanan dan pegawai Kesbangpol Kabupaten Way Kanan,

serta Camat atau staf-stafkecamatan yang mewakili,dan juga para

informan yang membantu selama saya melakukan penelitiandi Kabupaten

Way Kanan,yang tidak dapat disebutkan satu-persatu

8. Orang tuaku dan Kakak-kakakku tercinta yang telah sabar dan selalu memberiku semangat untuk keberhasilanku dengan do’a, perhatian,

motivasi, dan dukungan yang diberikan selama ini

9. Sahabat-sahabatku yang selalu memberi semangat dan selalu

membantuku, Gita Aprilia, Siti Robi’ah, Wiwik Zubaidah, Neti Ariani

yang telah banyak meluangkan waktunya selama ini untuk membantuku.

10.Teman-teman jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2011 yang tidak bisa

kusebutkan satu-persatu dan para mahasiswa juniorku yang telah

Serta semua pihak yang membantu, namun tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama ini mendapat balasan

dari Allah SWT.

Bandar Lampung, Oktober 2017

Penulis,

i DAFTAR ISI

Halaman ABSTRAK

SURAT PERNYATAAN RIWAYAT HIDUP MOTTO

PERSEMBAHAN SANWACANA

DAFTAR ISI ... i

DAFTAR TABEL ... iii

DAFTAR GAMBAR ... iv

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... 1

B. Rumusan Masalah ... 13

C. Tujuan Penelitian ... 13

D. Kegunaan Penelitian ... 13

II. TINJAUAN PUSTAKA A. Perilaku Politik ... 14

1. Pengertian Perilaku Politik ... 14

2. Perilaku Pemilih ... 17

3. Konsepsi pemilihan Umum ... 20

B. Partisipasi Politik ... 22

1. Definisi Partisipasi Politik ... 22

2. Tipologi Partisipasi Politik ... 24

C. Masyarakat... 29

1. Definisi Masyarakat... 29

2. Unsur-Unsur Masyarakat... 30

ii

D. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah ... 31

1. Definisi Pemilihan Kepala Daerah ... 31

2. Kreativitas Tim Sukses ... 35

E. Kerangka Pikir ... 37

III. METODE PENELITIAN A. Tipe Penelitian ... 42

B. Definisi Konseptual ... 44

C. Definisi Operasional ... 45

D. Lokasi Penelitian ... 46

E. Jenis Data ... 46

F. Teknik Pengumpulan Data ... 48

G. Teknik Pengolahan Data ... 50

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Gambaran Ummum Pemilihan Kepala Daerah ... 51

B. Gambaran Umum Kabupaten Way Kanan ... 52

C. Profil Calon dan Ikatannya Dengan Lokasi Penelitian ... 60

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian ... 64

B. Pembahasan ... 84

VI. SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan ... 88

B. Saran ... 89

iii

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Hasil perolehan suara Pilkada Way Kanan Tahun 2015 ... 7

2. Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2015... 7

3. Penelitian Terdahulu ... 10

4. Bentuk-bentuk Partisipasi Kolektif ... 25

5. Tabel Usia Poduktif dan Non-produktif ... 55

6. Jumlah Penduduk per-Kecamatan ... 56

7. Jumlah Penduduk menurut pendidikan ... 57

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memakai sistem demokrasi sehingga rakyat diberikan kebebasan

dan hak dalam menjalankan kehidupan juga diberikan jaminan hukum agar

warga negara dapat mengeluarkan aspirasinya secara terbuka. Proses

demokratisasi di tingkat lokal juga sedang giat dicanangkan oleh pemerintah,

salah satunya dengan adanya kebijakan otonomi daerah. Pemilu adalah

mekanisme untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna membentuk

pemerintahan perwakilan atau gambaran ideal bagi sebuah pemerintahan

demokrasi di zaman modern (Dahl dalam Eka Suaib, 2010:2).

Pemilu adalah salah satu barometer yang dipakai untuk mengukur seberapa

besar partisipasi masyarakat. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan

suatu kegiatan yang dilakukan di negara Indonesia setiap lima tahun sekali,

untuk memilih kepala daerah yang akan menjadi pemimpin pada suatu daerah

tertentu, yang dilakukan dengan cara demokratis. Pemimpin yang sanggup

2

Pemilu sendiri dilaksanakan selain untuk tujuan pemilihan kepala

pemerintahan juga memiliki fungsi-fungsi penting yang mendasari

keberadaannya secara sistematis, Syamsuddin Haris (dalam Eka Suaib,

2010:2) mengemukakan fungsi-fungsi pemilu sebagai berikut:

1. Legitimasi politik

Artinya, melalui pemilu, keabsahan pemerintah yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula dengan programdan kegiatan yang dihasilkan. Pentingnya fungsi ini karena melalui pemilu, pemerintah sebenarnya bisa menyakinkan atau setidaknya bisa mempengaruhi kesepakatan politik dengan rakyat. Semua program dan kegiatan yang dihasilkan dan yang akan dilaksanakan memiliki legitimasi kuat karena di antara penguasa dan rakyat terdapat kesepakatan melalui kampanye dan kontrak politik.

2. Perwakilan politik

Baik dalam rangka mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintah, program kerja maupun kebijakan yang dihasilkan, dalaam kaitan ini pemilu merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang akan duduk di lembaga pemerintahan maupun di lembaga legislatif.

3. Pergantian atau sirkulasi elite penguasa

Keterkaitan pemilu dengan sirkulasi elite didasarkan pada asumsi bahwa elite berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas.

4. Sarana pendidikan politik

Pemilu merupakan pendidikan politik bagi rakyat, terbuka dan massal, yang diharapkan dapat mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Kaitan ini menunjukkan struktur, proses dan fungsi pemilu diharapkan bisa mencerdaskan dan mencerahkan wawasan masyarakat sehingga kehidupan politik dapat dipulihkan ke arah yang lebih demokratis.

Eka Suaib (2010:2) berpendapat bahwa ada beberapa alasan mengapa pemilu

menjadi penting bagi sebuah negara, yaitu sebagai berikut :

3

2. “Pemilu melegitimasi sistem politik”. Maksudnya ialah dengan adanya pemilu nantinya pergerakan calon yang terpilih akan lebih mudah melaksanakan sistem karena telah memperoleh kekuatan dukungan dari para pemilihnya.

3. “Pemilu mengabsahkan kepemimpinan politik”. Maksudnya ialah setelah selesai proses pemilu maka regenerasi tangkup kepemimpinan telah resmi berganti dan dapat menjalankan kepemimpinan yang baru.

4. “Pemilu sebagai unsur pokok partisipasi politik di negara yang berdemokrasi”. Maksudnya ialah nilai tertinggi pada partisipasi politik warga negara ditunjukan atas perhatiannya dan sikap kongkrit masyarakat dalam menyikapi kegiatan politik ini, yang dimaksud adalah ikut memberikan suaranya pada hari H pemilihan, tanpa adanya partisipasi maka negara tersebut belum bisa menyandang gelar negara dengan sistem yang demokratis.

Merujuk pada penjabaran fungsi-fungsi dan pentingnya pelaksanaan pemilu

di atas menjadikan empat dimensi sarana yang bermanfaat bagi masyarakat

agar memandang pemilu adalah proses penting bagi transformasi perubahan

baik itu ditinjau dari input, process, dan output pelaksanaan pemilu itu sendiri. Pelaksanaan itu pun merupakan implementasi kepatuhan masyarakat

terhadap peraturan perundang-undangan, dan juga partisipasi aktif adalah

harga mati bagi identitas negara yang demokratis. Sehingga garis proses yang

dibuat tidak terputus dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Partisipasi politik warga negara dalam perpolitikan sangatlah penting, karena

setiap keputusan yang diambil penguasa di negara atau wilayah yang

menganut demokrasi harus dipatuhi oleh masyarakat atau warga negara.

4

dan bertanggung jawab atas pemimpin yang telah dipilihnya dan juga untuk mengurangi kekeliruan pemimpin dalam menjalankan tugasnya karena ikut diawasi oleh konstituen yang memilihnya.”

Partisipasi politik yang dipahami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia

adalah dengan ikut ambil bagian pada proses pemungutan suara, dan salah

satu bentuk kongkritnya ialah turut memberikan suara (memilih) dalam

pilkada yang berlangsung disetiap kabupaten. Partisiapasi politik sangat erat

kaitannya dengan gejala-gejala sosial politik dalam masyarakat, seperti

perubahan-perubahan struktur sosial, pengaruh kaum intelektual, konflik

kepentingan antar kelompok-kelompok politik, dan keterlibatan pemerintah

yang meluas dalam urusan sosial.

Gerakan partisipasi politik adalah gerakan yang dinamis dan selalu

berkembang menyesuaikan dengan gejala dan fenomena yang terjadi pada

masyarakat. Pada konsep partisipasi politik kesadaran politik menjadi hal

yang sangat penting, karena masyarakat yang sadar politik akan paham bahwa

setiap keputusan yang diambil oleh penguasa atau pemimpin harus dipatuhi

oleh warga negara baik yang aktif, pasif maupun yang apatis terhadap politik.

Masyarakat yang sadar politik akan menuntut haknya untuk mempengaruhi

kebijakan pemimpin yang nantinya akan ia laksanakan pula, begitupun halnya

dengan penentuan kepala daerah yang nantinya akan memimpin.

Tinggi dan rendahnya partisipasi masyarakat akan menentukan seberapa

besar tingkat kesadaran yang dimiliki masyarakat untuk berpolitik. Pada

dasarnya, keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum yang

5

diungkapkan oleh Surbakti (2010:185) yaitu memilih atau tidak memilih

dalam pemilu. Sehingga, keputusan untuk tidak memilih ini juga merupakan

suatu pilihan yang memungkinkan untuk diambil.

Persentase pemilih menjadi sangat penting karena itu berarti menunjukan

tingkat penerimaan rakyat terhadap pemerintah. Begitu pentingnya partisipasi

masyarakat dalam pemilu, maka menjadi suatu fenomena tersendiri yang

sangat disayangkan apabila dalam suatu pemilihan terdapat masyarakat yang

memilih untuk tidak menyampaikan aspirasi/hak suara/pilihan yang

dimilikinya dalam pemilu, meskipun sudah menjadi hak masing-masing

individu untuk secara bebas berpendapat/mengeluarkan atau tidak

mengeluarkan suara sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945.

Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu Daerah Otonom Baru (DOB)

yang ada di Provinsi Lampung. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran

dari kabupaten induk yaitu Tulang Bawang. Pada pelaksanaan Pilkada

serentak oleh Komisi Pemilihan Umum di Lampung tahun 2015 lalu, ada 8

Daerah melaksanakan pemilihan umum kepala daerah yaitu Kota Bandar

Lampung, Kota Metro, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran,

Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung

Tengah dan Kabupaten Lampung Timur.

Pasangan petahana atau dikenal dengan istilah incumbent sering kali ikut serta dalam pemilihan kepala daerah dan munculnya calon petahana dalam

pelaksanaan pemilihan kepala daerah memberi peluang untuk memenangkan

6

langsung maupun tidak langsung. Tidak jarang pula calon petahana gagal

dalam pemilihan umum tersebut. Hal ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor,

yaitu pada saat menjadi pemimpin tidak dapat menjalankan perintahnya

dengan benar atau masyarakat yang tidak memperoleh apa yang di inginkan

seperti peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kesehatan mereka serta

pembangunan di daerah mereka. Kegagalan dari calon petahana tersebut

merupakan tolak-balik karena tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan

seperti yang diharapkan masyarakat.

Berdasarkan pilkada yang dilakukan di Lampung peneliti telah merangkum

calon petahana yang ikut serta kembali dalam pilkada pada tahun 2015, hanya

Walikota Petahana Bandar Lampung, Herman HN, yang menang dengan

suara signifikan.Herman HN - Yusuf Kohar yang merupakan Calon

Incumbent di usung oleh partai Demokrat, PDI-P, Nasdem, PKS, PKB dan

Gerindra. Calon Bupati incumbent atau petahana dari Kabupaten Way Kanan

dengan pasangan calon (Paslon) H. Bustami Zainudin - Adinata, Lampung

Selatan dengan Paslon Rycko Menoza SZP - Eki Setyanto dan Pesawaran

dengan Paslon Aris Sandi DP - Mahmud Yunus kalah dari kompetitornya.

Hasil pemungutan suara dari KPU Way Kanan diumumkan menghasilkan

pemenang pasangan Adipati Surya- Edward Antony meraih total suara paling

besar, mengalahkan pasangan petahana Bustami Zaenudin- Adinata. Berikut

ini adalah tabel hasil penghitungan suara dari masing-masing kecamatan di

7

Tabel 1. Hasil Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Way Kanan 2015

Sumber : Diolah oleh penulis 2017

Berdasarkan data tabel di atas, Bustami Zainudin yang menjabat sebagai

Kepala Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2010, dari 14 kecamatan hanya

memenangkan suara tertinggi di 2 kecamatan dan mengakibatkan Bustami

Zainudin kalah pada pilkada langsung tahun 2015. Berikut ini adalah hasil

rekapitulasi dari penghitungan suara pada Pilkada Way Kanan Tahun 2015.

Tabel 2. Rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Way Kanan tahun 2015

No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara 1 Bustami Zainudin - Adinata 91.849 (40,24 %)

2 Raden Adipati Surya – Edward Antoni 136.387 (59,76 %)

Jumlah 281.246

Sumber : Data olahan atas KPUD Kabupaten Way Kanan 2015 No Kecamatan

Nama Calon

Jumlah Bustami

Zainudin - Adinata

Raden Adipati Surya - Edward Anthony

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Bahuga 3.160 3.014 6.236

2 Banjit 7.816 15.957 24.079

3 Baradatu 8.730 12.331 21.157

4 Blambangan Umpu 11.260 21.096 32.606

5 Buay Bahuga 3.712 7.790 11.650

6 Bumi Agung 4.370 10.030 14.596

7 Gunung Labuhan 5.739 8. 662 14.628

8 Kasui 9.893 6.647 16.477

9 Negara Batin 7.709 8.148 16.051

10 Negeri Agung 8.424 10.550 19.179

11 Negeri Besar 3.808 5.906 9.888

12 Pakuan Ratu 8.615 12.019 20.841

13 Rebang Tangkas 4.660 6.352 11.162

14 Way Tuba 3.953 7.885 11.804

8

Berdasarkan kekalahan petahana Bustami Zainudin pada pemilihan kepala

daerah di Kabupaten Way Kanan tersebut, penulis tertarik untuk dicermati

lebih lanjut mengapa Bustami Zainudin sebagai calon incumbentyang memiliki keuntungan langsung dari segi popularitas sebagai kepala daerah

kalah dalam pemilu tahun 2015 di Kabupaten Way Kanan.Bustami Zainudin

menjabat sebagai Bupati Kabupaten Way Kanan 2010-2015mengadakan

program yang bernama Mulang Tiyuh yang artinya Pulang Kampung. Program dimana Bustami memiliki tujuan agar masyarakat Kabupaten Way

Kanan kembali kekampung halaman untuk dapat ikut serta dalam memajukan

daerah mereka bersama.

Berdasarkan artikel yang dimuat dalam My Blog LampungX.com, seorang pengamat politik dari Universitas Lampung yaitu Yusdianto memberikan

pendapatnya terhadap calon incumbent yang maju dalam pilkada serentak di lampung, sebagai berikut :

“Ya, bakal ada enam sampai tujuh incumbent yang bakal maju Pilkada 2015. Mereka punya kelebihan, tapi bukan tanpa kelemahan. Jika tak berbenah dalam waktu singkat, bisa saja mereka tumbang. Semua hampir sama kelemahannya. Belum mampu meyakinkan masyarakat akan programnya. Sebab, periode pertama tentu belum bisa mewujudkan janji kampanye. Tapi, calon incumbent belum bisa menyajikan pelayanan publik yang maksimal dan bisa menyentuh langsung kepentingan masyarakat,” katanya. (https://bukancinta.wordpress.com/2014/09/24/ inilah-enam-kartu-truf-incumbent/diakses pada tanggal 4 Maret 2017).

Yusdianto menerangkan, dari sekitar tujuh incumbent itu hampir punya

kelemahan serupa. Di antaranya, mulai dari kegagalan menangani potensi

konflik, pemberantasan korupsi, hingga buruknya komunikasi politik, baik

9

Bustami Zainudin yang menjabat sebagai Bupati Way Kanan Periode

2010-2015. Yusdianto menyebutkan sebagai berikut :

“Di Waykanan, lanjut dia, Bustami dinilai punya kelebihan mampu membentuk disiplin aparatur. Tapi, kelemahannya di antaranya soal infrastruktur yang masih buruk. Seperti jalan dan listrik. Program Bustami yang melarang PNS merokok membuktikan keberhasilannya dalam menegakkan disiplin. Tapi, ada kekurangan di bidang infrastruktur dan percepatan pembangunan lantaran kurang mampu mendatangkan investor,” bebernya. (https://bukancinta.wordpress.com/2014/09/24/ inilah-enam-kartu-truf-incumbent/diakses pada tanggal 4 Maret 2017).

Fenomena kekalahan petahana dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia

bukanlah hal yang baru. Terdapat beberapa petahana yang mengalami

kegagalan ketika ikut berpartisipasi kembali dalam pemilihan kepala daerah.

Gagalnya petahana dalam pemilihan kepala daerah biasanya disebabkan oleh

beberapa faktor, seperti buruknya kinerja petahana ketika masih memegang

jabatan. Penyampaian pesan oleh tim kampanye yang tidak menarik. Adapun

penelitian terdahulu yang telah membuktikan kebenaran dari faktor tersebut

10

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No Nama

Peneliti

Judul Teori Metodologi Hasil/Kesimpulan

1 M. Dias Al Kaisya “Faktor-faktor penyebab kekalahan Incumbent Edy Sutrisno pada Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2010”. Skripsi (2012) a. Kegagalan kampanye b. Popularitas dan ketokohan calon c. Loyalitas pemilih terhadap partainya d. Pengaruh strategi perekrutan calon oleh partai politik

Survey dengan pendekatan kuantitatif

1. Penyampaian pesan yang tidak tepat sasaran

2. Penyampaian pesan oleh tim kampanye yang tidak menarik 3. Kegagalan masyarakat

dalam memahami pesan kampanye 4. Program-program

kampanye yang tidak menetapkan khalayak sasaran secara tepat 5. Pesan-pesan kampanye

tidak memiliki arahan tepat bagaimana khalayak untuk menerima dan menerapkan gagasan yang diberikan dan diterima, serta bagaimana mengambil tindakan yang di perlukan.

2 Monicha Anggraini “Faktor Penyebab Kekalahan Zainal Abidin (Incumbent) dan Anshori Djausal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara 2013” Perilaku Pemilih Deskriptif Kualitatif 1.

Kepemimpinan yang buruk dari incumbent 2. Pemilih memberikan

11

3 Saiful Zuhri “Analisis SWOT Terhadap kekalahan Petahana (Mustafa) di Daerah Pemilihan kecamatan Terbanggi Besar Pada Pemilihan Kepala Daerah di kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015”. Skripsi (2016) Faktor internal dan eksternal dari teori SWOT, lalu dikaji dari modal politik, sosial dan ekonomi. Survey dari teknik pusposive sampling, dengan Metode Kualitatif dalam bentuk tipe deskriptif.

1. Tim pemenangan kurang loyal sehingga adanya Penyelewengan dana kampanye oleh tim pemenangan 2. Tidak mampu menjaga

kepercayaan dari masyarakat yang menimbulkan isu negatif calon petahana 3. Kinerja yang tidak

memuaskan dimasa pemerintahannya 4. Pelayanan masyarakat

yang dilakukan aparatur pemerintah masih berjalan, seperti pembangunan

infrastruktur 5. Masyarakat yang

menentukan pilihan berdasarkan kedekatan sosial

Sumber : Diolah oleh penulis 2017

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah

pada penelitian ini lebih menekankan pada analisis terhadap kekalahan

petahana di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung pada Pilkada 2015

dengan calon Incumbent Bustami Zaenudin yang saat itu masih berstatus

sebagai kepala daerah, sehingga diketahui faktor penyebab kekalahan

petahana dengan besar peluang bagi calon petahana Bupati Kabupaten Way

Kanan untuk terpilih kembali pada pilkada 2015.

Menggunakan sudut pandang dari kinerja selama menjabat sebagai Bupati

atau Kepala Daerah serta faktor yang mempengaruhi perilaku politik kandidat

dan perilaku politik dari pemilih dalam menentukan calon bupati atau kepala

12

hal ini dapat dilihat dari segi penilaian masyarakat terhadapcalon petahana

selama menjabat sebagai bupati, dengan menggunakan teori perilaku politik.

Berdasarkan penjelasan di atas maka menurut peneliti, penelitian ini penting

untuk dilakukan karena dalam penelitian ini akan mengungkap bagaimana

perilaku politik kandidat petahana di Kabupaten Way Kanan Provinsi

Lampung. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan terhadap petahana yang

dapat dikatakan memiliki potensi terbesar memenangkan pemilihan baik

secara langsung maupun tidak langsung, terutama berdasarkan posisi dan

popularitas yang dimiliki pasangan petahana.

Penelitian ini akan membantu agar masyarakat dalam mengikuti Pilkada

selanjutnya mengetahui dan mempertimbangkan pilihan terhadap calon

petahana. Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan menilai kinerja calon

petahana selama menjabat dan faktor yang mempengaruhi kekalahan

petahana dalam pilihan di pilkada. Maka dari itu peneliti tertarik untuk

meneliti lebih jauh tentang kekalahan petahana dalam pemilihan kepala

daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2015.

13

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan

masalah pada penelitian ini adalah menganalisis apa yang menjadi penyebab

kekalahan petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Way Kanan

pada Tahun 2015 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis faktor atau penyebab kekalahan Petahana dalam Pemilihan

Kepala Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2015

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian

ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu pemerintahan

dan politik, serta lebih memperkuat teori penelitian yang ada.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan

yang menangani langsung masalah yang berkaitan tentang kekalahan

petahana (incumbent) dalam pemilihan kepala daerah serta perilaku politik calon petahana dan kecenderungan atau perilaku politik pemilih

dalam menentukan pilihan dalam Pilkada. Memberikan masukan bagi

calon petahana serta organisasi/lembaga yang berkaitan dengan

14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perilaku Politik

1. Pengertian Perilaku Politik

Pada hakikatnya segala kegiatan masyarakat,kelompok, dan pemerintah

yang berkenaan dengan proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan

keputusan politik adalah merupakan identifikasi dari teori perilaku politik.

Dalam buku Memahami Ilmu Politik yang ditulis oleh Surbakti (2010)

disebutkan bahwa terdapat empat faktor yang memengaruhi perilaku

politik seseorang atau aktor politik yaitu:

a) lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan media massa;

b) lingkungan sosial politik langsung yang memengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. Dari lingkungan sosial politik langsung seorang aktor mengalami sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat, termasuk nilai dan norma kehidupan bernegara, dan pengalaman-pengalaman hidup pada umumnya;

15

diri. Artinya, penilaian seseorang terhadap suatu objek dipengaruhi oleh keinginan untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan diri dan eksternalisasi diri, seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi, dan identifikasi dengan aggresor.

d) faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang memengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya.

Perilaku politik oleh Surbakti (2010:21) dibagi menjadi dua, yaitu perilaku

politik lembaga-lembaga dan pejabat pemerintah, dan juga perilaku politik

warga negara biasa, baik individu maupun kelompok. Perilaku politik

lembaga-lembaga dan pejabat pemerintah berkenaan dengan tanggung

jawab membuat, melaksanakan dan menegakkan keputusan politik,

sedangkan perilaku politik warga negara biasa, baik yang individu maupun

yang kelompok tidak memiliki kewenangan seperti yang pertama, tetapi

berhak memengaruhi pihak pertama menjalankan fungsinya, karena apa

yang dilakukan pihak pertama menyangkut juga kehidupan dari pihak

kedua.

2. Budaya Politik

Menurut Gabriel Almond dalam Roy C dan Bernard F (1996:249), teori

kebudayaan politik meletakkan beberapa arti penting pada sikap politik,

keyakinan politik, nilai, dan emosi-emosi dalam menjelaskan fenomena

politik, fenomena struktural, dan fenomena perilaku kohesi nasional,

pola-pola lapisan politik, cara-cara mengatasi konflik, serta ciri khas partisipasi

16

Menurut rumusan Parsons dan Shils dalam Gabriel Almond dan Verba

(1984:16), budaya politik mengandung tiga komponen objek politik

sebagai berikut :

1) Orientasi kognitif yaitu berupa pengetahuan tentang kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan output-nya. 2) Orientasi efektif yaitu sikap/perasaan terhadap sistem politik,

peranannya, para aktor dan penampilannya.

3) Orientasi evaluatif yaitu keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Menurut Almond dan Verba (1984:19-20), orientasi individual terhadap

pemerintahan dapat dijelaskan secara sistematis dengan memperhatikan

hal-hal berikut:

1) Pengetahuan apa yang dimiliki seseorang tentang negara dan sistem politiknya dalam pengertian umum, seperti sejarah, ukuran lokasi, kekuasaan, sifat-sifat konstitusionalnya dan lain-lain. Bagaimana perasaan-perasaannya terhadap karakteristik sistemik ini? Bagaimana pula pendapatnya tentang kelebihan dan kekurangan, serta penilaiannya terhadap karakteristik yang sistemik itu?

2) Bagaimana pemahaman seseorang tentang struktur dan peranan, kaum elit politik dan pengajuan-pengajuan kebijaksanaan yang diperkenalkan ke dalam arus pembuatan kebijaksanaan yang bersifat upward? Bagaimana perasaan dan pendapatnya tentang segala struktur, para pemimpin dan semua proposal kebijaksanaan ini?

3) Bagaimana pemahaman yang dimiliki tentang arus pengokohan kebijaksanaan yang downward, struktur-struktur, individu-individu, kepuasan-kepuasan yang dilibatkan dalam seluruh rangkaian proses ini? Bagaimana perasaan dan pendapatnyaterhadap hal-hal itu?

4) Bagaimana perasaan pribadinya sebagai anggota sistem politik tersebut? Bagaimana pemahamannya tentang haknya, dan strateginya untuk dapat memasuki kelompok orang-orang yang berpengaruh?

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat dapat diketahui bahwa

budaya politik erat kaitannya dengan aspek subjektif dan psikologi yaitu

berupa orientasi, nilai, kepercayaan, keyakinan politik, dan sikap politik

17

3. Perilaku Pemilih a. Perilaku Memilih

Perilaku memilih (votting behaviour) dalam pemilu merupakan salah satu turunan dari perilaku politik (political behaviour). Pemilih (voter) diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kandidat

untuk mereka pengaruhi agar dapat memberikan dukungan dan

memberikan hak suaranya kepada yang bersangkutan. Firmanzah

(2008: 87) mengemukakan bahwa yang dinyatakan sebagai pemilih

dalam pilkada, yaitu mereka yang telah terdaftar sebagai peserta

pemilih oleh petugas pendata peserta pemilu.

Pemilih dalam hal ini dapat diartikan masyarakat umum, pemilih ialah

masyarakat yang memiliki hak pilih dalam pemilu dan terdaftar sebagai

pemilih oleh panitia penyelenggara pemilu, seperti yang dijelaskan

dalam UU No.10 tahun 2008 Pasal 19 ayat1 bahwa “Warga Negara

Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17

(tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”. Dan ayat 2 bahwa “Warga Negara Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih”.

Almond, Gabriel A dan Sydney Verba. 1984) mengatakan bahwa,

perilaku pemilih terhadap partai politik tertentu dipengaruhi

18

bila seseorang menentukan pilihannya, baik terhadap calon Presiden

maupun anggota parlemen.

Pelaksanaan pemilihan umum suatu negara, baik itu pemilu tingkat

daerah maupun tingkat pusat, perilaku politik itu berupa perilaku

pemilih dalam menentukan sikap dan pilihan mereka dalam

melaksanakan pemilu tersebut. Perilaku pemilih tersebut pasti didasari oleh “bagaimana individu” tersebut atau perilaku pemilih dalam

memilih ini dapat saja dilatarbelakangi oleh beragam faktor yang

menyangkut dirinya.

b. Perilaku Tidak Memilih

Perilaku tidak memilih di Indonesia lebih dikenal dengan istilah golput

(golongan putih) atau non-voting. Susan Welch (dalam Efriza 2012: 534) mengemukakan bahwa:

“Golput (non-voting) adalah ketidakhadiran seseorang berkaitan dengan kepuasan atau ketidakpuasan pemilih. Kalau seseorang memperoleh kekuasaan dengan tidak menghadiri pemilu tentu ia tidak akan hadir dibilik suara, begitu pula sebaliknya. Disamping itu, ketidakhadiran juga berkaitan dengan kalkulasi untung rugi. Kalau seseorang merasa lebih beruntung secara finansial, dengan tidak hadir dalam pemilu, tentu ia akan lebih suka melakukan pekerjaan lain yang lebih menguntungkan.”

Mereka beranggapan bahwa kehadiran dan ketidakhadiran mereka pada

saat pemilihan harus memberikan manfaat tersendiri bagi diri mereka,

jadi jika mereka tidak mendapatkan manfaat dari suatu pemilihan

19

mementingkan urusan pekerjaanya.Arief Budiman dalam Joko

Prihatmoko (2003:150) mengatakan bahwa:

“Golput bukan organisasi, tanpa pengurus, dan hanya merupakan pertemuan solidaritas. Golput adalah sebuah identifikasi bagi mereka yang tidak puas dengan keadaan dan aturan main demokrasi yang diinjak-injak oleh partai politik dan pemerintah demi memenangkan pemilu dengan menggunakan aparat negara melalui cara di luar batas aturan main demokratis. Keberadaan golput mengindikasikan bahwa proses politik yang sedang berlangsung tidak benar. Kendati tidak memiliki kekuatan politik, golput melakukan gerakannya dengan diam.”

Kedua argument di atas memiliki beberapa perbedaan dalam substansi,

yaitu pada Arief Budiman golput terjadi dengan adanya kesadaran dan

pengetahuan dari pelakunya untuk tidak menggunakan hak pilih dengan

tujuan yang jelas, sementara dalam pandangan Susan Welch setiap

orang yang memiliki hak pilih namun tidak menggunakan hak pilih

pada saat pemilihan berlangsung dan itu dikatakan sebagai golput

dikarenakan perhitungan untung rugi mengikuti atau tidak mengikuti

pemilihan.

Ditinjau dari sudut apapun golput memiliki ruang pengaruh tersendiri

dalam proses transisi demokrasi, karena dalam demokratisasi partisipasi

masyarakat merupakan hal penting dalam pembentukan legitimasi

pemerintah. Perilaku tidak memilih (golput) bertujuan mendelegitimasi

pemilu yang diselenggarakan pemerintah, sehingga sangat rawan

keberlangsungan pemerintahan yang tidak mendapatkan legitimasi

20

4. Konsepsi Pemilihan Umum

Sejak bergulirnya reformasi di Indonesia, pemilihan umum merupakan

pesta demokrasi yang menentukan tonggak estafet kepemimpinan

selanjutnya. Masyarakat diberikan hak penuh untuk memilih satu pasang

dari beberapa pasang calon yang mengajukan diri. Namun pada

perjalanannya dari tahun ke-tahun angka masyarakat yang tidak

menggunakan hak pilihnya semakin meningkat, hal ini bisa jadi

dikarenakan beberapa faktor seperti faktor latarbelakang status

sosial-ekonomi dan faktor keperayaan politik.

Berkaitan dengan pemilihan kepala daerah yang telah dilaksanakan pada 9

Desember 2015, pemilihan umum merupakan bagian dari penyelenggaraan

pesta demokrasi tersebut. Pemilihan umum menurut pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan

pemilihan umum, menegaskan :

“Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat pemilu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum adalah

sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik

21

Pengertian lain mengenai pemilihan umum merupakan mekanisme

memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan

nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya

dalam pemilihan. Jadi pemilihan umum hanyalah ajang dimana memilih

seseorang penguasa yang hendak menduduki kursi jabatan (Abu Nashr,

2004:29).

Pendapat lain mengatakan bahwa pengertian lain dari pemilihan umum

adalah pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana

mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara

yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

(Ibramsyah Amirudin, 2008:42).

Disimpulkan bahwa proses berlangsungnya pemilihan umum terjadi dari

ketika para peserta pemilihan umum menawarkan janji-janji dan

program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama di waktu

yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah

pemungutan suara dilakukan, maka proses penghitungan suara dimulai.

Pemenang pemilihan umum ditentukan oleh aturan main atau sistem

penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan Komisi Pemilihan

Umum (KPU) dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para

22

B. Partisipasi politik

1. Definisi Partisipasi Politik

Peran serta atau partisipasi politik masyarakat sipil merupakan pilar utama

dari dinamika perubahan dan kebebasan dalam iklim demokrasi.

Partisipasi publik merupakan ciri khas modernisasi politik. Kemajuan

demokrasi dapat diukur dari seberapa besar partisipasi politik masyarakat.

Leo Agustino (2007:59) mengemukakan, sesuai dengan istilah partisipasi,

maka partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (tidak

memiliki kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan

pelaksanaan keputusan politik berupa kebijakan publik.

Miriam Budhiardjo (2008:367) mendefenisikan bahwa partisipasi politik

adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif

dalam kehidupan politik yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan negara

secara langsung atau tidak langsung, yang dapat memengaruhi kebijakan

pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara

dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu

partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat

pemerintah atau anggota parlemen.

Bentuk partisipasi bisa secara legal dan ilegai yang pengertiannya adalah

yang mana bisa dalam bentuk baik maupun dalam bentuk tidak baik yang

hilirnya adalah mencapai maksud dan tujuan yang akan dicapai oleh pihak

23

sukarela saja yaitu, kegiatan yang dilakukan tanpa paksaan atau tekanan

dari siapapun. (Gabriel Almond. 1984).

Menurut Mc Closky (dalam Budiharjo, 2008:367) “partisipasi politik

adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat, secara sukarela

mengambil bagian dari proses pemilihan pemimpin langsung atau tidak langsung dalam proses pengambilan kebijakan umum”.

“(The term political partisipation will refer those voluntary activities by wich members of asociety share in the selection of rules and directly, in the formation of public policy)”.

Samuel Hutington dan Joan Nelson (dalam Budiharjo, 2008:368) memberi

tafsiran yang lebih luas dengan memasukan secara eksplisit tindakan ilegal

dan kekerasan.

“(By political partisipationwe mean activity by private cityzens designed do influence governmentdecicion making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peacefull or violent, legal or illegal, effective or ineffective)”.

Diartikan sebagai, “Partisipasi politik adalah tindakan warga yang

bertindak sebagi pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi

pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual

atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai

atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif”.

Pengertian secara umum tentang partisipasi politik adalah sebagai kegiatan

warga negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan

pelaksanaan kebijakan umum dan pemimpin pemerintahan. Dengan

24

adalah tindakan warga negara yang ditujukan untuk memengaruhi

kebijakan yang akan diambil oleh Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif.

Surbakti (2010:185) berpendapat bahwa, berkenaan dengan partisipasi

politik, keikutsertaan warga negara dalam proses pemilihan merupakan

serangkaian kegiatan pembuatan keputusan untuk menentukan pemimpin

dari pemerintahan negara tersebut, apakah akan memilih untuk atau tidak memilih, jika memilih akankah memilih kandidat “A” atau kandidat “B”.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa partisipasi

politik merupakan suatu rangkaian yang melibatkan peran serta dari

masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan

untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan

masyarakat.

2. Tipologi Partisipasi Politik

Arti partisipasi politik seperti yang telah disebutkan sebelumnya,

partisispasi politik merupakan hal yang dapat di golongkan menjadi dua,

yakni partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Berdasarkan golongan tersebut

yang termasuk kedalam partisipasi aktif diantaranya adalah mengajukan

usul mengenai suatu kebijakan publik, mengajukan alternatif kebijakan

publik yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah,

mengajukan kritik dan solusi untuk meluruskan kebijakan yang dibuat

25

Sedangkan, kegiatan warga negara yang menerima/menaati begitu saja

segala kebijakan pemerintah adalah partisipasi pasif. Jadi, partisipasi pasif

cenderung tidak mempersoalkan apapun kebijakan politik yang dibuat

pemerintah atau dengan kata lain apabila kesadaran politik sangat rendah

tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, maka akan

melahirkan partisipasi yang pasif. (Gabriel Almond dan Verda, 1984).

Surbakti (2010:183) mengategorikan partisipasi politik berdasarkan jumlah

pelaku, yakni individual dan kolektif. Partisipasi individual berarti yang

dilakukan oleh seseorang atau per individu, sedang partisipasi kolektif

berarti secara serentak atau merupakan kelompok baik kecil maupun besar.

Partisipasi kolektif juga dibagi menjadi dua, partisipasi konvensional dan

partisipasi non konvensional, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel

berikut :

Tabel 4. Bentuk-bentuk Partisipasi Kolektif

Sumber : Gabriel Almond dalam Mas’oed dan Mac Andrews, (2000:47) Partisipasi Konvensional Partisipasi Non-Konvensional

Pemberian suara

Diskusi politik

Kampanye

Membentuk dan bergabung

dalam kelompok kepentingan

Komunikasi dengan pejabat

politik

Demonstrasi

Konfrontasi

Mogok

Tindakan kekerasan terhadap harta benda

Tindakan kekerasan terhadap manusia

Mengajukan petisi

Revolusi

26

Selain itu, Samuel P. Hutington dan Joan M. Nelson dalam Pahmi Sy

(2010:73) menyebutkan bahwa terdapat dua aspek partisipasi politik, yaitu

otonom dan yang dimobilisasi. Partisipasi otonom adalah partisipasi atas

kehendak dan kemauannya sendiri. Berdasarkan hal ini pelaku mengerti

apa yang dilakukan, untuk apa dan mengapa melakukan itu serta mengerti

dampak dari tindakannya. Sedangkan partisipasi politik yang dimobilisasi

adalah partisipasi politik yang dilakukan atas perintah, anjuran, saran,

petunjuk atas kehendak orang lain, dalam hal ini pelaku tidak mengetahui

mengapa, dan untuk apa melakukan semua itu.

Calon yang maju atau berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah

memerlukan dukungan politik yang diusung dari partai politik (koalisi

partai). Partai politik adalah organisasi yang mengajukan kandidat dalam

pemilihan kepala daearah dan wakil kepala daerah untuk mengisi jabatan

politik di pemerintahan dan kemudian dipilih oleh rakyat. Kandidat akan

berusaha sebanyak mungkin menggalang koalisi partai politik yang

mendapatkan kursi dan suara di DPRD hasil daripemilihan umum

legislatif, namun dukungan partai politik yang tidak memiliki kursi di

DPRD juga tetap digalang untuk menambah jumlah dukungan.

Perlu adanya dukungan politik, baik dari rakyat maupun dari

kekuatan-kekuatan politik yang dipandang sebagai representasi dari rakyat.

Merupakan modal sebagai partisipan untuk menjadi sentral bagi semua

orang yang bermaksud mengikuti kontestasi di dalam pemilihan kepala

27

tahap pemilihan. Jabatan politik, pengalaman mengorganisasi massa,

keturunan (bangsawan atau penguasa), kekuatan terhadap pengambilan

keputusan publik, reputasi dan legitimasi merupakan modal penting yang

harus dimiliki kandidat untuk memperoleh modal politik dengan maksimal

(kacung Marijan, 2010: 184-185).

Kandidat yang ingin memenangkan pemilihan kepala daerah harus

sebanyak mungkin memanfaatkan jaringan organisasi-organisasi politik

untuk memperoleh dukungan politik. Selain organisasi politik, kandidat

harus melakukan pendekatan dengan elit-elit politik, elit politik yang

menduduki jabatan politik dan jabatan strategis yang mempunyai peran

penting dan pengaruh terhadap kelompok dan masyarakat (Haryanto,

2005:72).

Pendekatan dengan elit politik juga perlu dilakukan sebagai modal politik

dalam konteks lokal. Elit politik lokal adalah mereka yang memiliki

jabatan politik tinggi di tingkat lokal yang membuat dan menjalankan

kebijakan politik. Elit politiknya seperti Gubernur, Bupati, Walikota,

Ketua DPRD, Anggota DPRD, maupun pemimpin-pemimpin partai yang

ada di tingkat daerah. Elit non politik lokal adalah seseorang yang

menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk

memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elit non politik ini

seperti elit keagamaan, elit organisasi masyarakat, kepemudaan, profesi

28

Kandidat memerlukan selain dukungan partai politik, juga dukungan

elit-elit politik lokal. Elit politik tersebut memiliki peran yang menonjol dalam

politik dan bidang lain serta memiliki pengaruh yang besar dengan

keunggulan-keunggulan yang dimiliki calon kepala daerah, dan kandidat

juga harus memiliki kapasitas pribadi yang berkualitas, seperti kedudukan

di partai politik dengan melihat posisi strategis dalam struktur jabatan di

partai politik dan pemerintahan.

Sehingga dari penjelasan di atas, dalam partisipasi poltik kandidat perlu

memiliki modal yang didapat dari partai politik dan koalisi partai. Semua

partai dibutuhkan untuk menarik dukungan, baik itu partai yang memiliki

kursi di DPRD ataaupun tidak. Modal ini juga berupa dukungan elit-elit

politik lokal dari organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, jabatan

politik, pengalaman mengorganisasi massa, kekuatan terhadap

pengambilan keputusan publik, reputasi dan juga legitimasi berpengaruh

untuk pemenangan pemilihan kepala daerah.

Pengaruh besar dalam memperoleh basis dukungan untuk menentukan

menang atau kalahnya calon petahana dalam pemilihan kepala daerah ialah

berasal dari modal politik yang dimiliki kandidat serta dalam kaitannya

dengan pemilihan umum, baik itu pemilihan kepala negara ataupun

pemilihan kepala daerah, masyarakat dalam setiap lapisannya memberikan

peran yang sangat penting dalam menentukan arah politik suatu bangsa

29

Oleh sebab itu, selai partisipasi dari masyarakat, dalam menganalisis

faktor kekalahan petahana di daerah pilihan Kabupaten Way Kanan pada

pemilihan kepala daerah tahun 2015 lalu, salah satu fokusnya ialah

mengkaji modal politik yang dimiliki calon petahana.

C. Masyarakat

1. Definisi Masyarakat

Menurut WJS. Poerwodarminto dalam Hartomo dan Arnicun Aziz (2004:

88) masyarakat adalah pergaulan hidup manusia, sehimpunan orang yang

hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan antara aturan

yang tertentu. Sedangkan menurut Linton yang dikutip oleh Hartomo dan

Arnicun Aziz (2004: 88), mengemukakan bahwa masyarakat adalah setiap

kelompok manusia, yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama,

sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang

dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

Menurut Paul B. Horton & C. Hunt dalam Hartomo dan Arnicun aziz

(2004: 89) masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri,

hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu

wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian

besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut.

Masyarakat dalam buku Ilmu Sosial Dasar (1998:63) karangan Munandar

Soelaeman berasal dari bahasa Arab, yaitu Syirk, yang artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini tentu adanya bentuk-bentuk aturan hidup yang

30

oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan

kesatuan.

Berdasarkan kumpulan beberapa definisi masyarakat di atas, maka peneliti

menyimpulkan definisi masyarakat sebagai objek penelitian ini merupakan

kumpulan manusia yang hidup bersama dalam satu wilayah tertentu

dengan memiliki aturan-aturan tertentu yang dimana di dalam

organisasinya mereka memiliki visi, misi maupun tujuan bersama.

2. Unsur-Unsur Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto (sumber http: //wartawarga. gunadarma.ac.id

/2010/05/ diakses pada 22 Februari 2017) dalam masyarakat setidaknya

memuat unsur sebagai berikut :

a. Beranggotakan minimal dua orang

b. Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan

c. Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan

manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan

hubungan antar anggota masyarakat.

d. Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta

keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.

Unsur-unsur masyarakat menurut peneliti berupa, masyarakat yang

memiliki lebih dari satu anggota yang memiliki visi, misi mapun tujuan

bersama yang saling berkomunikasi satu sama lain sehingga menciptakan

31

3. Ciri-Ciri Masyarakat

Menurut Marion Levy dalam Soerjono Soekanto (sumber

http://wartawarga. gunadarma.ac.id /2010/05/ diakses pada 22 Februari

2017) diperlukan empat kriteria yang harus dipenuhi agar sekumpulan

manusia bisa dikatakan/disebut sebagai masyarakat.

1) Ada sistem tindakan utama

2) Saling setia pada sistem tindakan utama

3) Mampu bertahan lebih dari masa hidup seorang anggota

4) Sebagian atau seluruh anggota baru didapat dari kelahiran atau

reproduksi manusia.

Menurut Koentjoroningrat (2009:118) masyarakat adalah kesatuan hidup

manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang

bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Sedang

pakar sosiolog Selo Sumardjan berpendapat bahwa masyarakat adalah

orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. (sumber :

http://organisasi.org/pengertian-masyarakat/, diakses pada 1 Maret 2017)

D. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah

1. Definisi Pemilihan Kepala Daerah

Setelah UUD 1945 dan Ketetapan MPR RI NomoR IV / MPR / 2000

tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah,

pemerintah bersama DPR membahas dan mengesahkan UU Nomor 32

Undang-32

Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Salah satu

tujuan dari pembentukan UU No 32 tahun 2004 dapat di baca pada bagian

konsideran menimbang (a), yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan kepala daerah merupakan suatu proses pemilihan langsung oleh

rakyat, rakyat menyeleksi secara langsung calon yang dianggap terbaik

dari daerah mereka. Calon pemimpin yang mampu memimpin dan

membawa daerah mereka menjadi lebih baik dan lebih maju, serta

menjamin terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pemilihan kepala daerah

merupakan sebuah tanggung jawab langsung oleh masyarakat demi

kemajuan daerah mereka.

Sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan UU No 32 tahun 2004

diselenggarakan pemilukada langsung, yang pertama kali dilaksanakan

pada tanggal 1 Juni 2005 di Kutai Kertanegara (Suharizal, 2011:4). Rozali

Abdullah (2011:53) mengungkapkan beberapa alasan pilkada secara

langsung, selain sinkronisasi antara pemilihan presiden dan pemilihan

kepala daerah, alasan lain ialah untuk mengembalikan kedaulatan ke

33

dan wakil kepala daerah dengan DPRD, dan mencegah terjadinya politik

uang.

Suharizal (2011: 34) mengatakan, pilkada merupakan perjalanan politik

panjang yang diwarnai tarik-menarik antara kepentingan elit politik dan

kehendak publik, kepentingan pusat dan daerah, atau bahkan antara

kepentingan nasional dan internasional. Mengingat esensi pilkada adalah

pemilu, dimana secara prosedural dan subtansial adalah manifestasi dari

prinsip demokrasi dan penegakan kedaulatan, maka pilkada sebagaimana

pemilu lainnya layak mendapatkan pengatura khusus sehingga derajat

akuntabilitas dan kualitas demokrasinya dapat terpenuhi dengan baik.

Apalagi pilkada merupakan instrumen penting bagi demokratisasi di level

lokal atau daerah yang menjadi pilar bagi demokratisasi di tingkat

nasional.

Sarundajang dalam bukunya Pilkada Langsung (2011:117) mengatakan bahwa:

“Pilkada sebagaimana pemilu nasional merupakan sarana untuk memilih dan mengganti pemerintahan secara damai dan teratur. Melalui pilkada, rakyat akan secara langsung memilih pemimpinnya di daerah sekaligus memberikan legitimasi kepada siapa yang berhak dan mampu untuk memerintah. Pilkada dengan kata lain merupakan seperangkat aturan atau metode bagi warga negara untuk menentukan masa depan pemerintahan yang absah (legitimate)”.

Berdasarkan dari berbagai macam pengertian ahli di atas, dapat diartikan

bahwa yang dimaksud dengan pemilu adalah pengembalian kedaulatan

penuh kepada rakyat, penyetaraan pemilu pusat dengan daerah agar

34

yang akan memerintah selanjutnya akan dapat dukungan dari masyarakat

sehingga akan memudahkan perjalananya saat memerintah, karena

mendapat legitimasi dari suara rakyat tersebut.

Pilkada langsung seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32

tahun 2004 pasal 56 yang telah direvisi melalui UU No 12 Tahun 2008

dalam ayatnya yang berbunyi :

1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menurut UU

No 32 Tahun 2004 pasal 65, yaitu masa persiapan, tahap pelaksanaan.

Masa persiapan meliputi:

a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan;

b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah;

c. Perencanaam penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;

d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS; e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau

Tahap pelaksanaan meliputi:

a) Penetapan daftar pemilih;

b) Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah; c) Kampanye;

d) Pemungutan suara; e) Penghitungan suara; dan

35

2. Kreativitas Tim Sukses

Kreativitas tim suskes dalam pemilihan umum maupun pemulihan kepala

daerah merupakan faktor yang sangat penting. Kreativitas tim sukses juga

menentukan menang dan kalahnya kandidat yang maju dalam pemilihan.

Kandidat hebat dengan tim sukses yang lemah, kegagalan yang didapat.

Kandidat lemah dengan tim sukses kuat, keberhasilan diraih. Dalam setiap

tindakan untuk merealisasikan renana menjadi hasil yang diharapkan,

pemimpin harus fokus untuk mempekerjakan orang-orang yang kreatif,

proaktif, strategis, disiplin dan optimis di dalam sebuah tim sukses.

Tim sukses harus menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, terdefinisi dan

konsisten dan setiap anggota tim sukses harus berkomitmen untuk

menunaikan tanggung jawab mereka secara total. Keberadaan tim sukses

disamping para kandidat yang maju dalam pemilihan kepala daerah,

membuat kegiatan kampanye lebih teratur, lebih tertib, terencana dan

efektif. Namun nampaknya, berbeda dengan tim sukses dari petahana

Bustami pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2015.

Beberapa tim sukses dari petahana Bustami pada pemilihan kepala daerah

di Kabupaten Way Kanan tahun 2015 lalu, dilaporkan ke Panwaslu Way

Kanan terkait dugaan melakukan Politik Uang. Salah satunya adalah Edi

Sucipto yang tercatat sebagai Koordinator Kecamatan Tim Sukses dari

nomor urut satu yaitu Bustami Zainudin yang pada Pilkada 2015 di

Kabupaten Way Kanan mencalonkan diri sebagai Cabup dengan

36

Berdasarkan lampiran pada situs online Nyokabar.com , Edi Sucipto pernah menandatangani Surat Hasil Rekapitulasi Pemuktahiran Data

Coklit Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Way Kanan 2015 dari PPK Bumi

Agung, Edi Sucipto tercatat sebagai Tim Sukses Paslon Bupati nomor urut

satu (Bustami-Adinata).

“Dia yang menandatangani berita acara PPK tersebut sebagai saksi tim paslon nomor 1”, ungkap Deny Ribowo sebagai juru bicara Paslon nomor urut 2 (Adipati-Edward). Selain Edy Sucipto, laporan juga ditujukan kepada Saefudin atau biasa disebut Ustadz Saefudin, didapati mendistribusikan uang dalam amplop, satu juta kemasing-masing saksi di TPS di Kecamatan Bumi Agung. “Mereka meminta mencarikan 50 orang untuk diberikan kupon paslon nomor urut 1, kemudian diberikan uang Rp. 20 ribu per orang. Setelah pencoblosan warga yang mendapatkan kupon diundang acara ke rumah Edy Sucipto, kupon tersebut akan ditukar uang Rp. 100 ribu,” beber Deny Ribowo. (www.nyokabar.com, diakses pada Mei 2017).

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat diketahui bahwa pada masa

kampanye keberadaan tim sukses saja tidaklah cukup, tetapi juga harus

beriringan dengan tujuan yang terukur. Kandidan dan parpol usungan

harus cerdas dalam memilih karakter dari pribadi-pribadi yang akan berada

dalam tim sukses. Tim sukses haruslah ditempatkan sesuai bakat dan

potensinya, dimana tim sukses harus dapat menyusun strategi pemenangan

dan pemantauan sekaligus memastikan bahwa strategi tersebut berjalan

sesuai track. Sedangkan, tim yang kurang jujur tapi memiliki keahlian

mempengaruhi massa jangan dipercaya, karena aturan dan kebijakan

haruslah ditetapkan sebagai fondasi dasar untuk membangun etos kerja tim