POLITIK HUKUM PERADILAN TINGKAT BANDING SEBAGAI PUTUSAN TERAKHIR DALAM TINDAK PIDANA PEMILU
(Skripsi)
Oleh :
FEBRI FERNANDO
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
ABSTRAK
POLITIK HUKUM PERADILAN TINGKAT BANDING SEBAGAI PUTUSAN TERAKHIR DALAM TINDAK PIDANA PEMILU
Oleh
FEBRI FERNANDO
Pemillihan Umum merupakan sarana pelaksana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai amanat reformasi kualitas penyelenggaraan pemilu harus ditingkatkan agar lebih menjamin kompetisi yang sehat, partisipasif yang dinamis, derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan mekanisme serta pertanggungjawaban yang jelas. Sebagaimana dalam Pasal 22E UUD 1945 yang kemudian diimplementasikan lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dinamika Pemilu juga berkaitan juga dengan tindak pidana, yaitu serangkaian tindak pidana yang diatur secara khusus dalam UU Pemilu. Karena kekhususannya tersebut juga membuat penerapan hukumnya juga dilakukan secara khusus mulai dari jangka waktu yang relatif cepat dan upaya hukum banding sebagai putusan terakhir dalam tindak pidana pemilu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Upaya Hukum Banding Sebagai Upaya Hukum Terakhir Dalam Tindak Pidana Pemilu dan Kebijakan Formulasi Peradilan Tingkat Banding Sebagai Putusan Terakhir Dalam Tindak Pidana Pemilu.
Hukum Banding menjadi kekhususan dalam penanganan tindak pidana pemilu itu sendiri sehingga tidak mempengaruhi penyelenggaraan pemilu yang sudah ditetapkan maupun perolehan suara dari peserta pemilu. Mengingat waktu yang diberikan kepada Sentra Gakkumdu yang terkait dengan Kepolisian, Bawaslu, dan Kejaksaan terhadap kasus tindak pidana khusus atau lex specialis sudah ditentukan dan waktu yang minim, berbeda dengan lex generalis atau pidana umum.
Waktu dalam proses penegakan hukumnya lebih luas.Formulasi kebijakan dalam upaya hukum banding sebagai putusan terakhir dalam tindak pidana pemilu agar prinsip penyelenggaraan pemilu dalam hal pertanggungjawaban tindak pidana pemilu yang harus memenuhi demokratis, efektif dan efisien, serta transparan. Penanganan tindak pidana pemilu juga perlu penyelesaian yang cepat dan hanya sampai tingkat upaya hukum banding agar tidak mempengaruhi penyelenggaraan pemilu maupun perolehan suara dari peserta pemilu.
POLITIK HUKUM PERADILAN TINGKAT BANDING SEBAGAI PUTUSAN TERAKHIR DALAM TINDAK PIDANA PEMILU
OLEH
FEBRI FERNANDO
Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM
Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
TINGKAT BANDING SEBAGAI PUTUSAN TERAKHIR DALAM TINDAK PIDANA PEMILU
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
MENYETUJUI 1. KomisiPembimbing
Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H Damanhuri Warganegara, S.H., M.H NIP 196109121986031003 NIP 195911021986031001
2. Ketua Bagian Hukum Pidana
Eko Raharjo, S.H.,M.,H. NIP. 196104061989031003
Judul Skripsi : POLITIK HUKUM HUKUM PERADILAN
MENGESAHKAN
1. Tim Penguji
Ketua Penguji : Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H. ___________
Sekretaris /Anggota : Damanhuri Warganegara, S.H.,M.H ___________
Penguji Utama : Diah Gustiniati M, S.H.,M.H. ___________
2. Dekan Fakultas Hukum
Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. NIP 196003101987031002
LEMBAR PERNYATAAN
Nama : Febri Fernando No. Pokok Mahasiswa : 1512011178 Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya:
Bahwa skripsi dengan Judul "Politik Hukum Peradilan Tingkat Banding Sebagai Putusan Terakhir Dalam Tindak Pidana Pemilu" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran, maka saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan akademik hukum yang berlaku.
Bandar Lampung, 4 Februari 2020 Pembuat Pernyataan
RIWAYAT HIDUP
Nama lengkap penulis adalah Febri Fernando, penulis di lahirkan di Kotabumi, 24 februari 1996, penulis anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Rustam Efendi dan Ibu Hadijah.
MOTTO
“Musuh yang paling berbahaya diatas dunia ini adalah penakutdan bimbang, dan teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan teguh”
( Andrew Jackson )
Sesungguh nya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri sendiri mereka sendiri.
( Q.S Ar-Rad:11)
PERSEMBAHAN
Alhamdulillah
Puji syukur Kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat Hidayah-Nya dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada:
Kedua Orang Tercinta,
Ayahanda Rustam Efendi dan Ibunda Hadijah
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan selalu medukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang yang tulus dan
cinta luar biasa.
Kakakku danAdikku Tersayang
Seluruh Keluarga Besar
Terima kasih sudah memberikan motivasi, doa dan perhatian sehingga diriku menjadi lebih yakin untuk melangkah.
Teman-temantercintaku semua
Almamaterku Tercinta Universitas Lampung
SANWACANA
Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat-Nya dan karunia Nya karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya ilmiah berjudul “Politik Hukum Peradilan Tingkat Banding Sebagai Putusan Terakhir Dalam Tindak Pidana Pemilu” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Karomani, S.H., M.si. selaku Rektor Universitas Lampung. 2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
memberikan arahan dan bimbingan serta masukan dalam menyeselaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta masukan dalam menyeselaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran dan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Ibu Aswati, kak Ijal, bude, dan mba tika terima kasih banyak atas bantuannya. 11. Bapak Syamsi, S.H. Hakim selaku Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan
Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Unila yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan pendapat dalam pada saat penulis melakukan penelitian, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuan nya.
kebaikan dan kebahagiaan untuk bapak dana ibu di dunia maupun di akhirat kelak.
13. Kepada kakakku tercinta Resti Maya Sari dan Adikku Rio Apriansyah, terima kasih atas segala canda tawa, motivasi, kasih sayang dan semangat kalian. Semoga kelak kita dapat menjadi orang yang bernilai sehingga berhasil dan akan membanggakan ke dua orang tua.
14. Terima Kasih kepada keluarga besar ku, biksu, paksu, ibuleha, sidiraja, ecek, papi, lita, holi, pakmuda, mami, ambi, umi, ibu mirul, papah tuan, abang aan, gusti yuni, ayah atu, bunda ,engah, ecu, titah fefi, hadopan dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa di sebutkan satuper-satu, terima kasih atas bantuan kalian semua baik berupa tenaga, pikiran, doa, maupun materi. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan.
15. Terima kasih kepada sepupu-sepupuku, Adek seli, Adek vita, Adek rian, Adek Dafa, Adek selvi Adek bila, Adek Amara, Adek frakas, Adek Darma, Adek afghan, Adek dita, Adek erwin, Adek revi, Anjeng denti, Titah marsita, Ahun andre, semua sepupu-sepupuku yang tidak bisa disebut satu-persatu. Terima kasih atas semua semangat, motivasi, serta dukungan kalian. Semoga kita semua menjadi orang yang berhasil dan dapat membanggakan kedua orang tua.
S.H., Engky Wibowo, S.H., Dauri, S.H., Khalimatus Saqdiah, S.H., Laila Nurlatifah, S.H., Lela Setia Ningsih, S.H., Ayu Kusuma Wardani, S.H. Dona Sopia, S.H., Kausar Jumahir Lesen, Aziz Ramadhani, Adi Falamy, Haris Januar, dan Sintya Eka di perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan nya, saling bertukar pikiran, ide dan gagasan. Semoga kita menjadi orang yang berhasil .
18. Teman-teman seperjuangan ku skripsi yang penuh dengan drama Devilia Nindi Safitri, S.H., Marta Wardana, S.H., Mia Aprilianita, S.H., Christian Tarihoran, S.H., Ananda Carerina Kahfi, S.H., Isnaini Nur latifah, S.H., Muhammad Mujib, S.H., Vera Monica, S.H., Nurul Safitri, S.H., Annisa Soleha, Lolyta Kristina Simanullang, Yhobani Arfiansyah Turaya, Dedi Pratama, Rizky Pradana Panjaitan, Fuad dwiyasa, Andri, Affan, Bayu, Erwin, Adi, Badar dan andika seluruh mahasiswa hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang telah menemaniku dari awal perkuliahan hingga sekarang. Terima kasih kebersamaan nya telah meluangkan waktu, saling bertukar pikiran, semangat serta dukungan selama ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang berhasil dan akan membahagiakan kedua orang-orang tua.
20. Kepada teman-teman seperjuangan KKN Desa Pampangan, Kabupaten Tanggamus; Rere Ravita, S.I.Kom., Dian Ekawati, S.E., Khairani Priscilia, S.P., Panji Hirawan S.P., Angie Subagyo, S.Ked., Bagus Danang Jaya. terima kasih atas pengalaman pengabdian yang luar biasa selama 40 hari dalam kesedihan maupun kebahagiaan.
21. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis.
22. Untuk Alamamaterku Tercinta Universitas Lampung . Terima kasih yang telah menjadi saksi bisu dalam perjalanan di masa perkuliahan dan memeberikan segudang ilmu serta pengalaman dan teman. Semoga bisa membawa dan mengaharumkan nama Almamater Universirtas Lampung. 23. Terima kasih untuk seluruh pihak yang telah berperan di dalam kehidupan
penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.
Bandar Lampung, 4 Februari 2020 Penulis
DAFTAR ISI
Halaman I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ... 1
B. Permasalahan ... 9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ... 10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual ... 10
E. Sistematika Penulisan ... 18
II. TINJAUAN PUSTAKA A. Kebijakan Formulasi ... 20
B. Pemilihan Umum ... 22
C. Tindak Pidana ... 28
D. Unsur-Unsur Tindak Pidana ... 31
E. Teori Pemidanaan III. METODE PENELITIAN A. Pendekatan Masalah ... 46
B. Penentuan Narasumber ... 47
C. Sumber dan Jenis Data ... 47
D. Metode Pengumpulan Data ... 48
E. Metode Pengelolaan Data ... 48
F. Analisis Data ... 49
... 32
F. Tindak Pidana Pemilihan Umum ... 35
DalamTindak Pidana Pemilu ... 50 B. Kebijakan Formulasi Peradilan Tingkat Banding
Sebagai Putusan Terakhir Dalam Tindak Pidana Pemilu ... 63 C. Politik Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum ... 73
V. PENUTUP
A. Simpulan ... 78 B. Saran ... 79
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Rumusan pembukaan dan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 amandemen, menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi dengan konsep kedaulatan rakyat di identikkan pada konsep demokrasi. Sebagai negara demokrasi maka setiap warga negara dapat menggunakan hak politik untuk turut serta menentukan berjalannya negara.Hal ini disebabkan karena demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.Oleh karena itu dalam negara demokrasi diharuskan adanya keikutsertaan rakyat dalam pembuatan dan pengambilan keputusan.
Agar kedaulatan rakyat atau demokrasi dapat terjamin, dan pemerintahan yang sungguh-sungguh mengabdi kepada kepentingan seluruh rakyat dapat benar-benar efektif dan efisien, maka untuk menjamin siklus kekuasaan yang bersifat teratur itu diperlukan mekanisme pemilihan umum (pemilu) yang diselenggarakan secara berkala.Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya dalam kedaulatan rakyat, dimana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan Pemilu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.
keterwakilan, akuntabilitas dan legitimasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan sarana pelaksana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai amanat reformasi kualitas penyelenggaraan pemilu harus ditingkatkan agar lebih menjamin kompetisi yang sehat, partisipasif yang dinamis, derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan mekanisme serta pertanggungjawaban yang jelas.Sebagaimana dalam Pasal 22E UUD 1945.
Bahwa dalam peraturan perundang-undangan telah dijamin pelaksanaan Pemilu dilakukan dengan Jujur dan adil, namun faktanya masih ditemukan praktek-praktek sengketa hukum dan pelanggaran dalam pemilu yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Walaupun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah jelas dijelaskan macam-macam perilaku yang boleh untuk dilakukan dan perilaku yang disertai dengan sanksi-sanksi bagi siapa saja yang melanggar, akan tetapi kejahatan masih terus mewarnai kehidupan manusia. Hal ini sangatlah wajar karena dalam diri manusia ada 2 (dua) unsur yang saling bertentangan, yakni manusia memiliki akal yang lebih cenderung pada kebaikan, serta nafsu yang lebih berat kepada kejahatan.
Akan tetapi tidak jarang manusia tidak kuat menahan kehendak syahwatnya, sehingga akal dapat dikalahkan oleh hawa nafsunya, kemudian lahirlah apa yang dinamakan tindak pidana.1Sengketa hukum dan pelanggaran dalam Pemilu dapat
terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian.Pelanggaran pemilu dapat dilakukan oleh banyak pihak, bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran pemilu. Potensi pelaku pelanggaran pemilu dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu antara lain:
1. Penyelenggara Pemilu yang meliputi anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, jajaran sekretariat dan petugas pelaksana lapangan lainnya;
2. Peserta pemilu yaitu pengurus partai politik, calon anggota Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, tim kampanye;
3. Pejabat tertentu seperti PNS, anggota TNI, anggota Polri, pengurus BUMN/BUMD, Gubernur/pimpinan Bank Indonesia, Kepala Desa maupun Perangkat Desa, dan badan lain lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
4. Profesi Media cetak/elektronik, pelaksana pengadaan barang, distributor; 5. Pemantau dalam negeri maupun asing;
6. Masyarakat pemilih, pelaksana survey/hitungan cepat, dan umum yang disebut sebagai “setiap orang”.
Secara umum, istilah tindak pidana pemilu merupakan terminologis yang sama atau menjadi bagian dari tindak pidana dalam rezim hukum pidana. Istilah lain untuk “tindak pidana” adalah “perbuatan pidana” atau “delik” yang dalam bahasa Belanda disebut dengan strafbaar feit.2Kemudian secara formil dalam tindak pidana digunakanlah mekanisme hukum acara pidana untuk menentukan atau vonis perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana.
2
Tujuan penyelenggaraan hukum acara pidana selain untuk menanggulangi kejahatan adalah untuk mencapai dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material (substantial truth) yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (KUHAP) menentukan bahwa apabila putusan hakim merupakan pemidanaan maka putusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disertai pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.3 Putusan pemidanaan berdasarkan Pasal 183 KUHAP baru dapat dijatuhkan hakim apabila terdapat: (i) dua alat bukti yang sah dan (ii) hakim memperoleh keyakinan.4
Ketentuan di atas menunjukkan bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.Sistem ini merupakan perpaduan antara sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (conviction intime) dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijke). Bahwa kemudian untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa berdasarkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, harus dipenuhi dua komponen: (1) pembuktian harus dilakukan atas ketentuan, cara-cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang; (2) keyakinan hakim juga harus didasarkan atas atas ketentuan, cara dan alat-alat bukti yang sah menurut
3
Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP 4
undang.5Pada umumnya, dalam suatu rumusan tindak pidana, setidaknya memuat rumusan tentang:
1. Subjek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (addressaat norm); 2. Perbuatan yang dilarang (strafbaar), baik dalam bentuk melakukan sesuatu
(commission), tidak melakukan sesuatu (omission) dan menimbulkan akibat
(kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan); dan
3. Ancaman pidana (strafmaat), sebagai sarana memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut.
Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang.Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal
norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan
Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana merupakan indikator apakah undang-undang-undang-undang pidana itu merupakan tindak pidana khusus atau bukan.Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri.
Jika dikaitkan dengan pemilu, maka dapat diistilahkan dengan delik pemilu atau tindak pidana pemilu.Dengan menggunakan istilah delik atau tindak pidana pemilu, ia akan menjadi lebih spesifik, yaitu hanya terkait perbuatan pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dalam arti, istilah tindak pidana pemilu diperuntukan bagi tindak pidana yang terjadi dalam atau berhubungan
5
dengan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu.Serta pengaturan mengenai tindak pidana pemilu juga telah spesifk diatur dalam UU Pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Menurut Eddy Rifai6, Tindak pidana pemilihan umum adalah serangkaian tindak pidana yang diatur secara khusus dalam perundang undangan yang mengatur tentang pemilihan umum. Tindak Pidana yang diatur dalam perundang-undangan pemilihan umum tidak selalu berupa tindak pidana baru yang belum pernah diatur dalam perundang-undangan lain. Beberapa tindak pidana pemilihan umum merupakan tindak pidana yang sebelumnya sudah diatur dalam KUHP, seperti memalsukan surat (Pasal 263), money politic (Pasal 149), dansebagainya. Di luar tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan umum masih terdapat berbagai tindak pidana yang dapat terjadi di dalam atau yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum.Tindak pidana tersebut bisa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya atau oleh peserta pemilu atau oleh penyelenggara pemilu.
Tindak Pidana Pemilihan Umum (Pemilu) menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:
“Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.”
“Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
6
tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.
Lembaga peradilan merupakan suatu lembaga yang bertugas menjalankan salah satu fungsi masyarakat, yaitu menegaskan pola tingkah laku yang diterima dalam masyarakat.Hakim salah satu bagian dari masyarakat yang menggerakkan roda pengadilan, bertujuan menyelesaikan konflik yang terdapat dalam masyarakat.Oleh karena itu, karakteristik latar belakang hakim, pendidikannya serta bahan-bahan konkret yang dihadapinya pada waktu membuat keputusan menampilkan persepsi hakim terhadap perkara yang ditanganinya.
Hakim sebagai pejabat yang diberikan wewenang untuk memeriksa serta memutuskan suatu perkara mempunyai kedudukan yang istimewa.Oleh karena itu untuk mewujudkan negara hukum dan demokrasi yang baik maka harus mempunyai sistem peradilan yang baik, untuk itu perlu dipenuhi syarat tidak ada campur tengan atau pengaruh oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun dalam sistem peradilan.7Terlebih jika mengadili perkara tindak pidana pemilihan umum yang banyak memuat anasir-anasir politik, sebagaimana yang dinyatakan oleh Mahfud MD, bahwa adanya determinasi politik terhadap hukum yang begitu kuat sehingga mempengaruhi penegakan hukum.Sehingga perlu indepensi yang lebih bagi hakim dalam mengadili tindak pidana pemilu.
Maka hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemilu sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 huruf b Perma 1/2018 mengatur bahwa pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak
7
pidana pemilu yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam), sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu.Pasal 481 UU Pemilu bahwa:
“Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam UU ini”.
Ketentuan tersebut merupakan klausul yang memberi kekhususan tertentu bagi proses pemeriksaan dugaan tindak pidana pemilu. Bahwa dalam hal putusan pengadilan negeri diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima. Putusan pengadilan tinggi yang memeriksa dan memutus perkara banding dalam tindak pidana pemilu merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Sebagaimana termuat dalam Pasal 482Ayat (5)
“Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.”
Jaksa Penutut Umum maupun Terdakwa atau Penasehat Hukum hanya pada tingkatan upaya hukum tingkat banding. Padahal menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia Upaya Hukum dibagi menjadi dua yaitu Upaya Hukum Biasa (Perlawanan Banding dan Kasasi) dan Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP.
“upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”
Maka hal tersebut menjadi kajian yang menarik untuk diteliti, apakah ketentuan pidana dalam UU Pemilu merupakan suatu terobosan hukum yang menjadikan tindak pidana pemilihan umum sebagai suatu tindak pidana khusus dan upaya hukum yang dapat dilakukan hanya sampai tingkat upaya hukum banding.Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul Politik Hukum Peradilan Tingkat Banding Sebagai Putusan Terakhir Dalam Tindak Pidana Pemilu.
B. Permasalahan
1. Mengapa Tindak Pidana Pemilu Putusannnya Hanya Sampai Tingkat Banding?
2. Bagaimanakah Kebijakan Formulasi Peradilan Tingkat Banding Sebagai Putusan Terakhir Dalam Tindak Pidana Pemilu?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian
a. Untuk Upaya Hukum Banding Sebagai Upaya Hukum Terakhir Dalam Tindak Pidana Pemilu
b. Untuk mengetahui serta memetakan perbedaan tindak pidana pemilu pemilihan umum dengan tindak pidana lainnya.
c. Politik Hukum Tindak Pidana Pemilu.
2. Kegunaan Penelitian
a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.
b. Dapat di jadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang Penulis teliti.
c. Diharapkan dapat di gunakan sebagai informasi masyarakat atau praktisi hukum dan instasi terkait tentang tindak pidana pemilu di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung
d. Penulisan ini di harapkan dapat memberikan memberikan cakrawala berpikir kepada berbagai pihak, khususnya KPU, BAWASLU, Kepolisian, dan Kejaksaan, dalam menanggulangi tindak pidana pemilihan umum.
D. Kerangka Teori dan Konseptual 1. Kerangka Teori
khususnya penelitian hukum. 8 Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Peradilan Pidana
Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan. atau dengan kata lain bekerjanya institusi kepolisian, institusi kejaksaan, institusi kehakiman, hingga diakhiri institusi lembaga pemasyarakatan. yang mempunyai tujuan dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan (Prevention Of Crime) baik jangka pendek, yaitu resosialisasi kejahatan, jangka panjang, yaitu pengadilan kejahatan serta jangka panjang, yaitu kesejahteraan sosial. Proses peradilan suatu perkara pidana melalui tahap-tahap sebagai berikut, pertama, Tahap penyidikan oleh aparat kepolisian,
kedua,Tahap penuntutan oleh jaksa (penuntut umum), dan ketiga,
Tahap pemeriksaan dipengadilan.
Bahwa dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hakim harus berpedoman pada ketentuan asas peradilan yang menyatakan cepat, murah, dan sederhana. Sehinggga dalam prakteknya ada beberapa perkara tindak pidana diaturoleh undang-undang tersendiri prosedur nya dharuskan lebih cepat, bahkan upaya hukum yang dapat dilakukan hanya sampai tingkat pengadilan tinggi atau banding.
b. Kebijakan Formulasi
Kebijakan Formulasi (formula policy) dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi garis besar dan dasar rencana atau arah tindakan yang memiliki maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh suatu lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan serta dalam mengatatasi suatu permasalahan atau suatu perubahan atau pembaharuan di suatu negara.9
Kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan peraturan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap
konkretisasi/operasinalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang
terdiri dari:
1. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum hukum pidana;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.
Kebijakan Formulasi ketentuan pidana adalah tahap menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang.
Jadi tahap kebijakan formulasi ketentuan pidana meliputi 3 (tiga) tahap yaitu kriminalisasi, formulasi pertanggungjawaban, dan perumusan sanksi.
Sasaran hukum pidana dilihat dari sapek kebijakan hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum.Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum namun juga menjadi tugas pembuat hukum (legislatif).
Menurut Barda Nawawi Arief,10 tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan dan penanggulangan kejahatan dalah tahap formulasi, karena itu kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.
Upaya yang dapat dilakukan untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, haruslah terlebih dahulu merumuskannya dalam peraturan perundang-undangan.Pada saat suatu perbuatan sudah dinyatakan sebagai tindak pidana, maka seketika itu pula masyarakat dianggap mengetahui dan sekaligus wajib menyesuaikan perilakunya sesuai dengan yang diatur
10
dalam aturan tersebut. Namun demikian, dalam hukum pidana tidaklah cukup hanya sebatas merumuskan tindak pidana dalam norma hukum sebagai bentuk kebijakan (policy).Namun dalam merumuskan suatu ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan harus bernafaskan Hak Asasi Manusia dan Tujuan Hukum yaitu Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum.
c. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus
Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya, bagi anggota-anggota Angkatan Bersenjata, atau merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja, misalnya, tindak pidana fiskal.
d. Politik Hukum
Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa: “Politik hukum adalah legal
policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan
diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 194511
2. Konseptual
Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.12Sumber konsep adalah undang-undang, buku, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus dan fakta peristiwa.Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka di bawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut:
1. Analisis Politik Hukum
2. Politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru
11
Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, cetakan kelima,(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 1
maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.
merupakan sebuah kegiatan untuk meneliti suatu objek tertentu secara sistematis, guna mendapatkan informasi mengenai objek tersebut, sebagai contoh dalam dunia bisnis, pihak manajemen dalam sebuah perusahaan melakukan analisis untuk mendapatkan informasi mengenai target pasar, produk yang akan dibuat, strategi pemasaran dan lain sebagainya.
3. Kebijakan
Kebijakan adalah prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat tau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejateraan atau kemakmuran masyarakat (welfare state).13
4. Kebijakan Formulasi
13
Kebijakan Formulasi adalah tahap menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang beriorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang.14
5. Pengadilan Tingkat Banding
Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dan merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengeketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dengan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
6. Putusan Terakhir
Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan. Sedangkan untuk putusan terakhir artinya putusan yang sudah ditetapkan oleh hakim berakibat hukum final and
binding, artinya bersifat terakhir dan tidak ada upaya hukum lain yang
dapat dilakukan untuk mempertanyakan putusan hakim tersebut.
7. Tindak Pidana Pemilihan Umum
Menurut Topo Santoso,Tindak Pidana dalam Pemilihan Umum adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaran pemilu yang diatur dalam Undang-Undang pemilu maupun di dalam undang-undang tindak pidana pemilu.15
E. Sistmetika Penulisan
Bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhanisi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:
I. PENDAHULUAN
Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang dari pokok masalah skripsi ini, permasalahan dan ruang lingkup. Selain itu di dalam bab ini memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini merupakan berisikan teori-teori tinjuan pustaka yang terkandung dari literatur-literatur dari berbagai pustaka buku.Pengertian-pengertian umum, serta pengertian teori tentang isi kandung pokok-pokok pembahasan.
III. METODE PENELITIAN
Dalam bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, mengenai pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data yang didapat.
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini merupakan hasil dari pembahasan dan penjelasan penelitian tentang politik hukum peradilan tingkat banding sebagai putusan terakhir dalam tindak pidana pemilihan umum.
V. PENUTUP
II.TINJAUAN PUSTAKA
A. Kebijakan Formulasi
Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh sekelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh lapisan masyarakat.16
Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defense) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utamanya ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu perundang- undangan yang baik, untuk itu setiap negara memiliki badan yang bertugas dan berwenang untuk membuat peraturan-peraturan yang dikehendaki untuk mengekpresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang telah dicita-citakan, yang disebut dengan badan pembuat undang-undang (badan legislatif). Perumusan suatu peraturan perundangan, dilihat sebagai bagian dari politik hukum pidana.Makna politik hukum pidana itu sendiri, mengandung arti bagaimana
mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik.17Kebijakan legislatif merupakan kebijakan (policy) dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam peraturan perundang-perundangan.Oleh karena itu, kebijakan legislatif sering juga disebut dengan istilah kebijakan formulatif.18
Kebijakan formulatif merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasional/fungsionalisasi dan konkretisasi hukum pidana. Kebijakan formulasi yang diberikan dalam suatu rancangan undang-undang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Melaksakan politik hukum pidana berarti mengusahakan mewujudkan peraturan perundangan-perundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang sekaligus melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya pembaharuan itu hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan.
Menurut Barda Nawawi Arief, 19Makna dan hakikat pembaharuan hukum dilihat dari sudut pendekatan kebijakan adalah:
1. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk menguasai masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional.
2. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat.
17
Ibid, hlm. 6
3. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan hukum.
B. Pemilihan Umum
Pemilihan Umum dilaksanakan di Indonesia untuk memilih anggota Lembaga Perwakilan, Presiden dan Wakil Presiden. Konstitusi dalam Pasal 22E UUD 1945 mengatur ketentuan tentang Pemilu secara jelas dan detail, sebagai berikut:
1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.
Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:
“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, bahwa dalam hal pemilihan anggota perwakilan dan Presiden dan Wakil Presiden menjadi satu-kesatuan karena dikeluarkannya regulasi tentang pemilihan umum secara serentak di Indonesia.
1. Pemilihan Umum Anggota Lembaga Perwakilan
Pemilu anggota lembaga perwakilan secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 8Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini merupakan elaborasi dari Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa:
Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di NKRI dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.
2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa:
1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara (1) langsung oleh rakyat.
2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh (2) partai politik atau gabungan paratai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
3. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan (3) suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia...”.
Berdasarkan ketentuan Pasal 6A UUD 1945 di atas, dalam hubungannya dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Presiden Dan Wakil Presiden, yang substansinya mengatur mengenai sistem electoral law,
electoral process, dan law enforcement. Sistem electoral law, yang meliputi
calon terpilih dengan aplikasi sistem pemilu yang digunakan.Electoral process, mengatur mengenai organisasi dan peserta pemilu, dan tahapan penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, law enforcement khusus mengenai pengawasan pemilu dan penegakan hukum, mencerminkan ke arah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan sistem Presidensil dengan dukungan suara mayoritas pilihan rakyat.20
Menurut Sulardi21, bahwa UUD 1945 bahwa salah satu tujuan perubahan UUD 1945 adalah memperkuat sistem pemerintahan presidensiil. Hal tersebut akan menjadi dasar penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensiil yang baik, efektif dan effisien. Adapun konsep sistem pemerintahan presidensiil murni itu memuat dua belas ciri, yaitu (a) Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan; (b) Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat; (c) Masa Jabatan Presiden yang pasti; (d) Kabinet atau dewan menteri dibentuk oleh Presiden; (e) Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislaif; (f) Presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif; (g) Menteri tidak boleh merangkap anggota badan legislatif; (h) Menteri bertanggung jawab kepada Presiden; (i) Masa jabatan menteri tergantung pada kepercayaan Presiden; (j) Peran eksekutif dan legislatif dibuat seimbang dengan sistem checks and balances; (k) Pembuatan undang-undang oleh badan legislatif tanpa melibatkan lembaga eksekutif; dan (l) Hak veto Presiden terhadap Undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif.
20 Abdul Latif, Pilpress dalam Perspektif Koalisi Multipartai, Jurnal Konstitusi Volume 6, Nomor 3, September 2009., hlm. 26.
21
3. Pemilihan Kepala Daerah
Undang-Undang Dasar (UUD 1945) Pasal 18 Ayat (4) menegaskan bahwa:
“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan Provinsi, kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”. Rumusan pasal tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa:22 a) UUD 1945 tidak mengharuskan Kepala Daerah dipilih secara langsung, dan calon Kepala Daerah juga tidak harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik; b) frasa “dipilih secara demokratis” tidaklah dapat ditafsirkan bahwa rekrutmen pasangan calon menjadi kewenangan mutlak partai politik sebagai salah satu lembaga yang berfungsi melakukan rekrutmen politik dalam pengisian jabatan publik melalui mekanisme yang demokratis; c) rumusan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 amandemen kedua 2000 dapat ditafsirkan sama dengan tata cara dan prosedural pemilu sebagaimana dinyatakan dalam beberapa pasal amendemen ketiga 2001. Artinya, pemilukada secara langsung, khususnya lembaga yang memiliki kewenangan melakukan rekrutmen calon Kepala daerah adalah lembaga yang juga menjadi penanggung jawab pelaksanaan pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum; d) Pasal 18 Ayat (4) hanya mengharuskan yang dipilih secara demokratis adalah Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota). Dengan kata lain Wakil Kepala Daerah (Wakil gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota) tidak harus dipilih satu paket dengan Kepala Daerah. Ketentuan ini juga dapat ditafsirkan bahwa posisi wakil kepala daerah sesungguhnya dapat dihilangkan dalam sistem pemerintahan daerah.
22
Menurut Taufiqurrahman Syahuri23, rumusan “dipilih secara demokratis” dalam ketentuan pemilukada juga mempertimbangkan pelaksanaan pemilukada di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana yang dimaksud Pasal 18B Ayat (1) UUD 1045 yang berbunyi:
“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.
Sesuai dengan 3 undang-undang payung hukum Pilkada yakni UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang, UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan UU No. 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka Pilkada serentak ketiga akan dilaksanakan pada tahun ini. Sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 201 Ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016, maka Pilkada akan dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Program Penyelenggaraan Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
23
Walikota Tahun 2018, pelaksanaan Pilkada 2018 itu akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2018.
Sejarah hukum tidak dapat diabaikan apabila masyarakat menghendaki kemampuan di bidang ilmu pengetahuan hukum.menurut sejarah, istilah pidana secara resmi dipergunakan oleh rumusan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk peresmian nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana.Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum.
Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. 24 Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.25Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari strafbaarfeit menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat,
24
Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. ke-2 , (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 219.
25
S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 204.
akantetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.
Seperti diketahui istilah strafbaarfeit telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan strafbarfeit itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”26
Sementara perumusan strafbarfeit menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.27
Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang
26
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 54.
27
konkrit.28Moeljatno29, menyatakan bahwa tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
Sementara Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi30, menyatakan Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.Pendapat diatas perbuatan pidana itu dilakukan berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya dimana jika melanggar aturan tersebut maka siapapun yang melakukan perbuata pidana akan dikenakan sanksi (hukuman) yang berupa pidana terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan.
Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat.Oleh karena itu, setelah melihat berbagai pengertian yang disebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain pebuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya
28
Wiryono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2003), hlm.79.
29
Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012), hlm. 25.
30
dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).
1. Unsur Objektif
Unsur objektif merupakan perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.Unsur ini juga yang terdapat diluar dari pelaku.Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.
Unsur objektif terdiri dari: 1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau kemisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 389 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungsn antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Berdasarkan hal tersebut maka tindak pidana harus memiliki unsur yang terdiri dari pelaku yang telah melanggar, dan unsur lainnya yang telah disebutkan, sehingga dapat terpenuhi unsur yang tedapat dalam diri dari pelaku pidana.31
2. Unsur Subjektif
Unsur sebjektif merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
2. Maksud pada suatu percobaan, speerti ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
31Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rajagrafindi Persada, 2014), hlm. 50.
3. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
4. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP. Unsur subjektif diatas harus terdapat dalam diri pelaku, diantaranya yang telah disebutkan diatas, sehingga dapat dilihat maksud dan tujuan dari perbuatan pidana yang pelaku lakukan.32
1. Teori Retributif
Menurut teori retributif yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri.Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (vergelding) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Ciri khas teori retributif ini adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, sekalipun sebenarnya pidana tidak berguna. Pandangan diarahkan pada masa lalu dan bukan ke masa depan dan kesalahan hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dalam teori retributif ini mempunyai sandaran pembenaran:
1. Dijatuhkannya pidana akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, maupun keluarganya. Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. tipe aliran retributif ini disebut vindicative; 2. Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai perirngatan kepada pelaku
kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, maka akan menerima ganjarannya. Tipe aliran retributif ini disebut fairness;
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe aliran retributif ini disebut proportionality.33
32Ibid, hlm. 51 33
Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, (Bandung: Mandar Maju, 1955), hlm. 83-84.
2. Teori Deterrence (Teori Pencegahan)/Teori Relatif
Tujuan kedua dari pemidanaan adalah deterrence prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberi deterrence effect kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuataanya kembali, dimana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan.Teori tujuan pemidanaan ini biasa disebut juga dnegan teori relatif.Adapun ciri-ciri teori relative sebagaimana dikatakan Marlina, sebagai berikut:
1. Tujuan pemidanaan adalah untuk pencegahan;
2. Pencegahan ini bukanlah tujuan akhir (final aim), tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi, yaitu kesejahteraan masyarakat (social welfare);
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku kejahatan, berupa kesengajaan atau kelalaian sebagai syarat untuk dijatuhkannya pidana.34
3. Teori Integratif (Teori Gabungan)
Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori retributif dan teori deterrence.Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si pelaku tindak pidana.
Menurut Adami Chazawi teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, menyatakan:
1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.35
4. TeoriTreatment (Teori Pembinaan/Perawatan)
Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang
berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya.Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan
(rehabilitation).Aliran positif melihat kejahatan secara empiris dengan
menggunakan metode ilmiah untuk menkonfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan.Aliran ini beralaskan paham determinsme yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya, karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan.Oleh karena itu, pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (treatment) untuk re-sosialisasi dan perbaikan si pelaku.
5. Teori Social Defence (Teori perlindungan Masyarakat)
Teori ini berkembang dari teori bio-sisiologis, dimana pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan, namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, pidana harus dipadukan
dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.Tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya.Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang merupakan kitab undang-undang warisan dari masa penjajahan Belanda terdapat lima pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala dan berkesinambungan melalui pemilihan umum. Sedangkan pengertian pemilihan umum menurut Paimin Napitupulu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintah.36Dedi Mulyadi, melakukan redefenisi tindak pidana pemilu terhadap pengertian tindak pidana pemilu menjadi dua kategori:37
1. Tindak pidana pemilu khusus adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahapan penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam Undang -Undang pemilu maupun dalam Undang-Undang tindak pidana pemilu.
36
Paimin Napitupulu, Peran dan Pertanggung jawaban DPR kajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta: Desertasi, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 71.
37
Dedi Mulyadi, Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia dalam Perspektif Indonesia, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 418.
2. Tindak pidana pemilu umum adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahap penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam Undang Pemilu maupun dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu dan penyelesaiannya di luar tahapan pemilu melalui Peradilan Umum.
Tindak Pidana Pemilihan Umum (Pemilu) menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:
“Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.”
1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemilu
Jenis-jenis tindak pidana pemilu diatur dalam Buku empat (4) Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 UU 7/2017, beberapa di antaranya yaitu:
a. Memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih, Pasal 488:
“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta”.
“Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta”.
c. Orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu, Pasal 491:
“Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidanadengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta”.
d. Orang yang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU,Pasal 492:
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (“KPU”), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 Ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.”
e. Pelaksana kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye,Pasal 493:
f. Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu, Pasal 496:
“Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 Ayat (1), Ayat (2), dan/atau Ayat (3) serta Pasal 335 Ayat (1), Ayat (2), dan/atau Ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.”
Pasal 497:
“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.”
g. Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, Pasal 510:
“Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.”
h. Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan, Pasal 514:
