1.1 Latar Belakang
Pembangunan daerah pada dasarnya adalah upaya untuk mengembangkan
kemampuan ekonomi daerah untuk menciptakan kesejahteraan dan memperbaiki
kehidupan material secara adil dan merata; meningkatkan kondisi kesehatan,
pendidikan, perumahan, dan kesempatan kerja; mendorong penegakan hak-hak
asasi manusia, kebebasan politik dan demokrasi; mengembangkan peradaban dan
meningkatkan kesadaran perlunya pembangunan berkelanjutan.
Otonomi Daerah merupakan salah satu strategi dalam suatu proses pembangunan
guna menghadapi berbagai hambatan baik institusi maupun administrasi, yang
dengan kata lain otonomi adalah upaya untuk mendorong proses demokratisasi.
Otonomi Daerah mampu menggali potensi yang ada di daerah guna mencapai
tujuan yang positif berupa percepatan pembangunan dan peningkatan kuantitas
dan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan serta pemberdayaan masyarakat.
Titik berat Otonomi Daerah pada daerah kabupaten/kota dimaksudkan untuk
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mendewasakan politik rakyat dan
memberikan keleluasaan bagi daerah kabupaten/kota untuk mengatur rumah
tangganya sendiri sesuai dengan kondisi, potensi dan keanekaragaman
pembagian kekuasaan (sharing of power), ditribusi pendapatan (distribution of
income) dan pemberdayan administrasi lokal (empowering local administration).
Ketiga hal inilah yang diharapkan oleh daerah agar pelaksanaan Otonomi Daerah
dapat berjalan dengan baik. Di samping itu, diharapkan dengan Otonomi Daerah
akan mampu memacu pembangunan daerah, sehingga kesenjangan pertumbuhan
antar daerah secara perlahan dapat dikurangi (Warsito, 2002: 14)
Keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah tidak terlepas pada kemampuan
keuangan daerah. Artinya daerah memiliki kemampuan dan kewenangan untuk
menggali sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakannya dalam
membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Maknanya adalah pemerintah
daerah tidak selalu bergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat, dan
menunjukkan kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi. Salah satu kriteria
penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri adalah kemampuan self supporting di bidang
keuangan.
Keuangan menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, di
mana sumber pendapatan daerah menurut Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan
Daerah sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil
retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
lainnya yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.
Terkaita dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan,
daerah, PAD dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk
mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat. PAD merupakan sumber
penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah
sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah,
namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi
derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.
Peranan finansial sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah
disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan SDM dalam
mengelolanya. Peranan dana saja tidak cukup untuk menilai suatu daerah mampu
atau tidak dalam melaksanakan Otonomi Daerah, karena ada beberapa hal lain
yang dapat dijadikan indikator seperti kelembagaan, kepegawaian, peralatan,
partisipasi masyarakat, organisasi dan administrasi, ekonomi daerah serta
demografi, tetapi bagi daerah ketercukupan dana akan sangat menentukan
keberhasilan pembangunan daerah.
Daerah otonom memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali
sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang
cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.
Ketergantungan daerah kepada pusat tidak lagi dapat diandalkan, sehingga
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang
didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat
Kewenangan untuk mendayagunakan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam
wadah PAD yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan
Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah, sebagaimana diatur Undang-Undang
Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 1 angka
(10) menyebutkan bahwa pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan kewenangannya dalam kerangka
Otonomi Daerah telah menempuh strategis dalam mengoptimalkan penerimaan
pajak daerah adalah dengan memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
Peraturan daerah merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tujuan
pemerintahan dan pembangunan daerah, menjadikan peraturan sebagai sarana
yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur pemerintahan daerah dan
masyarakat, melalui penggunaan peraturan daerah yang dibuat dengan baik. Hal
ini juga disertai dengan perhatian terhadap perkembangan yang terjadi dalam
kehidupan masyarakat. Peraturan daerah menjadi suatu kebutuhan yang melekat
pada kehidupan sosial dalam suatu masyarakat di era Otonomi Daerah, peraturan
daerah akan melayani masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan,
pendistribusian sumber-sumber daya, serta melindungi kepentingan anggota
peranannya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaan
pemerintah.
Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan
merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Saat
ini di era Otonomi Daerah Peraturan Daerah memiliki peranan yang sangat
strategis karena memiliki landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur
dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka tertib
administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, diperlukan suatu
proses atau prosedur penyusunan Perda agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal
ini disebabkan dalam pembentukan Perda perlu adanya persiapan yang matang
dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur
dalam Perda, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut
ke dalam Perda secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah
dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai
dengan kaidah Bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya.
Peraturan Daerah menjadi sebuah dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan
di daerah, karena itu perancangan Perda dapat mempertimbangkan
masukan-masukan dari publik. Keterlibatan publik dalam perancangan Perda sampai
dengan sejauh mana usulan publik tersebut diimplementasikan, dapat dijadikan
salah satu ukuran partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Regulasi
merupakan instrumen yang paling murah dan relatif paling efektif mempengaruhi
tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Regulasi di tingkat
masyarakat dapat tertampung dan penerapannya tidak menimbulkan penolakan
dari masyarakat.
Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa: Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama
Bupati/Walikota. Hal ini sesuai dengan pengertian Perda dalam Pasal 136 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Perda ditetapkan
oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Pasal 136 ayat
(2) menyatakan Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah
provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Selanjutnya Pasal 136 ayat (3)
menjelaskan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
Komponen pajak yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah pajak kendaraan
bermotor, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang menyatakan bahwa
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau
penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah.
Hubungan peraturan perundang-undangan dan peraturan dengan kajian penelitian
ini adalah pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan
masyarakat yang menjadi wajib pajak kendaraan bermotor. Terkait dengan
pemungutan pajak pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan
bermotor, maka Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Bandar
Lampung berupaya untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada
wajib pajak dalam konteks pelayanan publik. Pelayanan publik dalam konteks ini
merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang
dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu
dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Tujuan
pelayanan publik adalah mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang
dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan
tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang
direncanakan dan disediakan oleh pemerintah.
Pentingnya kajian mengenai pelayanan publik ini didasarkan pada fenomena
bahwa seiring dengan semangat reformasi dan Otonomi Daerah, Pemerintah
Daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada
masyarakat. Tugas pelayanan masyarakat lebih menekankan kepada kepentingan
publik, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu proses pelaksanaan
urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik. Urgensi pelayanan publik
semakin meningkat di era reformasi dan Otonomi Daerah ini, bahwa masyarakat
telah mengalami peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan, terlebih lagi
dengan adanya sistem keterbukaan (transparansi) dan demokratisasi sehingga
rakyat telah dapat membandingkan pelayanan antara organisasi publik
(pemerintah) dan organisasi privat (swasta) sebagai konsekuensinya adalah
Tanpa peningkatan kualitas publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,
maka kebijakan desentralisasi atau Otonomi Daerah yang lebih luas tidak akan
terlaksana sesuai dengan harapan.
Upaya pelayanan publik kepada masyarakat dilaksanakan oleh kepala daerah,
sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dan dibantu oleh perangkat daerah
yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi,
diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk
inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur
pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur
pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah. Dasar utama
penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib
dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan
pemerintahan dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.
Pemerintah sebagai instansi pelayanan publik wajib menyusun Standar Pelayanan
masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan dipublikasikan pada
masyarakat sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar
pelayanan merupakan ukuran kualitas kinerja yang dibakukan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik. Standar pelayanan yang ditetapkan hendaknya
realistis, karena merupakan jaminan bahwa janji/komitmen yang dibuat dapat
Hal di atas sesuai dengan pendapat Rasyid (1998: 139), bahwa pemerintahan pada
hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kondisi yang
memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan
kreatifitasnya demi mecapai tujuan bersama. Pemerintah daerah mampu
mendefinisikan kembali fungsi, peranan dan kewenangannya agar memberi
pelayanan optimal sesuai dengan paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan.
Kualitas pelayanan publik dapat dioptimalkan dalam rangka memenuhi kepuasan
masyarakat penerima layanan. Kualitas pelayanan dalam penelitian ini mengacu
pada pendapat Pasuraman sebagaimana dikutip Lupiyoadi (2001: 182), bahwa
kualitas pelayanan jasa terdiri dari responsivness (daya tanggap), assurance
(jaminan), tangibles (kemampuan fisik), emphaty (perhatian) dan reliability
(kehandalan). Oleh karena itu kepuasan masyarakat terhadap pelayan publik
merupakan hal yang dapat dipenuhi oleh setiap penyelenggara pelayanan publik,
termasuk Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Bandar Lampung
yang menyelenggarakan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Samsat Bandar Lampung
mengacu pada bagan alur yang meliputi tahapan cek fisik kendaraan, pendaftaran
berkas di loket, pembayaran pajak kendaran bermotor dan pengambilan berkas
akhir (Sumber: Samsat Bandar Lampung Tahun 2013)
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka penulis akan melakukan
penelitian dalam rangka menyusun Tesis yang berjudul: Pengaruh Kualitas
Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepuasan Wajib
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah: ”Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan pembayaran
pajak kendaraan bermotor terhadap kepuasan wajib pajak pada Sistem
Administrasi Manunggal Satu Atap Bandar Lampung?”
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh kualitas
pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor terhadap kepuasan wajib pajak
pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Bandar Lampung
1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk
pengembangan bidang ilmu manajemen pemerintah, khususnya kajian
kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan pajak kendaraaan bermotor
2. Manfaat Praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Sistem
Administrasi Manunggal Satu Atap Bandar Lampung dalam rangka
mengoptimalkan pelayanan pajak kepada masyarakat atau wajib pajak. Selain
itu diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi
