Text ABSTRAK pdf

(1)

ANALISIS HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

(Skripsi)

Oleh

GALUH PUTRI LARASATI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

(2)

ABSTRAK

Oleh

Harta Bersama Dalam Perkawinan merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri apabila terjadi perceraian. Dan di masyarakat sering terjadi kesenjangan dengan ketidakadilan pembagian harta terutama yang diperoleh pihak istri. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang konsep pembagian harta bersama dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa konsep harta bersama dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Pasal 1 huruf (f) yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri dalam ikatan perkawinan berlangsung dengan tidak mempersoalkan terdaftar atas nama suami atau istri. Dan pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata masing-masing seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 membenarkan adanya harta dalam perkawinan yang terdiri dari harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan.

(3)

ii

Oleh

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

(4)

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM Nama Mahasiswa : Galuh Putri Larasati

Nomor Pokok Mahasiswa : 1612011212

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

HALAMAN PERSETUJUAN

MENYETUJUI 1. Komisi Pembimbing

Nilla Nargis, S.H.,M.Hum. Elly Nurlaili, S.H.,M.H.

NIP. 195701251985032002 NIP. 197001292006042001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

(5)

MENGESAHKAN

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua : Nilla Nargis, S.H., M.Hum. ...

Sekretaris/Anggota : Elly Nurlaili, S.H., M.H. ...

Penguji

Bukan Pembimbing : Dr. Nunung Radliyah, M.A. ...

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. NIP.1960 0310 198703 1 002

(6)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Galuh Putri Larasati NPM : 1612011212

Bagian : Hukum Keperdataan Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Hukum Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam ” benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Januari 2020

(7)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Galuh Putri Larasati, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 14 Maret 1998. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, pasangan Alm Bapak Hi. Ir. Enda Budianto dan Ibu Hj. Fatimah.

Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung pada tahun 2010, Pada tahun 2013 penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 29 Bandar Lampung, Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 15 Bandar Lampung pada tahun 2016. Penulis diterima sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2016 melalui jalur SBMPTN. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I tahun 2019 selama 40 hari di Pekon Kegeringan, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat.

(8)

MOTO

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan” - (QS. Asy Syarh ayat 6 )-

“Sesungguhnya Allah tidak manyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” - (QS. Al An’am ayat 141) -

“Man Jadda Wa Jadda”

(9)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan

langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan

skripsi ini kepada:

Ayah tercinta Alm. Ir. Hi. Enda Budianto dan Mama tersayang Hj. Fatimah serta Papa tercinta Iwan Siswara

Orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati serta memberiku motivasi dan

doa luar biasa untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi sesulit apapun.

Adik tercinta Gita Naia Larasati

Adik yang selama ini selalu memberikan motivasi, dukungan dan doa sehingga penulis dapat mewujudkan impian keluarga dan menjadi teladan bagi adik

(10)

SANWACANA

Dengan mengucap Alhamdulillahhirobbil’alamin, segala puji bagi Allah

SubhanahuwaTa’ala, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha

Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, sallallahu’alaihiwasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. Aamiin. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM”, yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

(11)

x

3. Rohaini, S.H., M.H., P.h.D., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Nilla Nargis, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Dr. Nunung Radliyah, M.A., selaku Dosen Pembahas I terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.

7. Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.

8. Lindati Dwiatin, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya. 10. Ebi Haryanto, terimakasih telah sabar menemaniku, memberikan semangat

(12)

xi

11. Sahabatku selama di masa perkuliahan, Githa, Abel, Rifni, Tyas, Malinda, Nadya, Devi, Rakha, Rizky, Ismi dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas canda tawa dan kenangan indah selama masa perkuliahan;

12. Kakak, Adik, dan teman-teman di BEM Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama 3 (tiga) tahun memberikan pengalaman dan pembelajaran serta rasa kekeluargaan yang tak terlupakan.

13. Kakak, Adik, dan teman-teman di UKM-F MAHKAMAH Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama 3 (tiga) tahun memberikan pengalaman dan pembelajaran serta rasa kekeluargaan yang tak terlupakan.

14. Seluruh Mahasiswa Hukum Universitas Lampung Angkatan 2016 dan Mahasiswa Hukum Perdata Angkatan 2016

15. Almamaterku Tercinta

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, Januari 2020 Penulis

(13)

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ... i

HALAMAN PERSETUJUAN ... iii

HALAMAN PENGESAHAN ... iv

PERNYATAAN ... v

RIWAYAT HIDUP ... vi

MOTO ... vii

PERSEMBAHAN ... viii

SANWACANA ... ix

DAFTAR ISI ... xii

DAFTAR GAMBAR ... xiv

I. PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang Masalah ... 1

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian ... 4

C. Tujuan dan Kegunaan ... 4

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 6

A. Tinjauan Umum tentang Teori Harta Bersama Dalam Perkawinan ... 6

1. Tinjauan Umum Tentang Harta Kekayaan ... 8

2. Pengaturan Tentang Pembagian Harta Bersama ... 9

3. Macam-Macam Harta Kekayaan dalam Perkawinan ... 13

4. Pengertian Harta Bersama ... 15

5. Akibat Perceraian Terhadap Harta Bersama ... 16

6. Kewenangan Peradilan Agama ... 18

7. Macam-Macam Perkara di Pengadilan Agama ... 20

B. Kerangka Pikir ... 30

III. METODE PENELITIAN ... 32

A. Jenis Penelitian ... 32

B. Tipe Penelitian ... 33

C. Pendekatan Masalah ... 33

D. Data dan Sumber Data ... 33

E. Metode Pengumpulan Data ... 34

F. Metode Pengolahan Data ... 34

(14)

xiii

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 36

A. Pengertian Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam ... 36

1. Pengertian Menurut Bahasa ... 36

2. Pengertian Menurut Para Ahli ... 36

3. Pengertian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ... 38

a. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ... 38

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam ... 39

4. Macam-Macam Harta Bersama dalam Perkawinan ... 41

B. Proses Penyelesaian Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam ... 44

1. Tahapan Penyelesaian Perkara Perdata Islam di Pengadilan ... 44

a. Tahap Pendahuluan ... 44

b. Tahap Pemeriksaan ... 51

c. Tahap Pembuktian ... 59

2. Proses Penyelesaian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam ... 61

V. PENUTUP ... 67

A. Kesimpulan ... 67

B. Saran ... 68

(15)

DAFTAR GAMBAR

Halaman

(16)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dikatakan makhluk sosial dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain.1_{Dan salah satu buktinya dengan} adanya suatu perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.2_{Suatu perkawinan akan} memunculkan status suami istri dimana suatu perkawinan tersebut memiliki ikatan perkawinan didasarkan pada suatu yang sah, yaitu suatu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Perkawinan adalah cara manusia untuk meneruskan keturunan, hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berakal, dengan akal yang dimiliki manusia hubungan dua jenis yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan atas dasar cinta dan kasih sayang dipersatukan dengan perkawinan.3

Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah/keluarga tetapi juga perkawinan selalu membawa konsekuensi hukum baik bagi suami istri maupun terhadap anak. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berbagai konsekuensi hukum tersebut sebenarnya sudah

1_{Siti Nurhasanah,} _{Sosiologi dan Antropologi Budaya} _{Suatu Pengantar}_{, Bandar}

Lampung; Justice Publisher, 2016, hlm.34.

2 _{Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974}

3_Ruswati,_{Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian}_{, Purwokerto, Universitas}

(17)

2

diatur, antara lain menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung, baik tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, serta terhadap harta bersama.

Pada prinsipnya suatu perkawinan dilaksanakan untuk selamanya dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan bagi pasangan suami istri.

Keharmonisan keluarga tidak selamanya dapat diwujudkan oleh pasangan suami istri dalam keluarga tetapi ada kalanya pasangan suami istri yang tidak bisa mempertahankan keharmonisan keluarga karena adanya faktor penghambat yang memicu keretakan harmonisasi keluarga yang berujung terjadinya perceraian menjadi jalan terakhir.

Pernikahan yang berakhir dengan suatu perceraian pasti akan membawa permasalahan baru, dimana satu pihak baik pihak suami maupun istri pasti akan mengajukan gugatan tentang harta bersama dalam penyelesaian perceraian.

Akibat hukum perceraian maka terjadi dua masalah pokok yaitu masalah perwalian anak dan pembagian harta bersama antara suami istri. Adapun dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan isu hukum yang terkait dengan akibat perceraian tentang masalah pembagian harta bersama yang menjadi hak masing-masing pihak suami dan istri.

(18)

3

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara suami dan istri. Pengaturan tentang harta bersama ini dalam Kompilasi Hukum Islam ditentukan dalam Pasal 1 huruf (f) yang menentukan bahwa harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dengan tidak mempersoalkan terdaftar atas nama suami atau istri.

Issu hukum yang terkait dengan masalah pembagian harta bersama akibat perceraian dikalangan pasangan suami istri saat ini dirasa adanya ketidakadilan, tentang pembagian harta bersama tersebut, hal ini dikarenakan adanya harta bersama yang dikuasai oleh suami lebih banyak dibandingkan istri atau justru sebaliknya. Oleh karena itu, masih banyak kalangan pasangan suami istri yang kurang memahami tentang pembagian harta secara islam, padahal di Indonesia sudah ada wadah yang dapat menyelesaikan harta bersama yaitu Pengadilan Agama.

(19)

4

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok dari latar belakang dalam penelitian yaitu :

a. Apa yang dimaksud dengan harta bersama dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam?

b. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam?

2. Ruang Lingkup Penelitian a. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya hukum keluarga Islam .

b. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup kajian penelitian ini adalah pembagian harta bersama dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu :

a. Untuk memahami dan menganalisis konsep harta bersama dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

(20)

5

2. Kegunaan Penelitian a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum keperdataan khususnya dalam lingkup hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan Hukum Harta Bersama.dalam perkawinan.

b. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini memberikan kegunaan praktis yaitu : 1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang

Hukum Harta Bersama dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.

2) Upaya perluasan pengetahuan bagi penulis untuk menganalisis tentang Hukum Harta Bersama dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.

3) Sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan menulis bagi penulis. 4) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada

(21)

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Teori Harta Bersama Dalam Perkawinan a. Pengertian Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Dalam Hukum Islam tidak mengenal istilah harta bersama yang ada harta kekayaan bersama disamping ada kekayaan pribadi, maka dengan demikian dapat dikatakan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, atau dapat dikatakan harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan.

b. Pengertian Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi harta bersama menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35-37 adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Sedangkan harta bawaan dari masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.4

Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai

(22)

7

harta bendanya. Jadi apabila terjadi perceraian antara suami tersebut, maka mengenai harta bersama diselesaikan menurut Hukum Islam bagi suami istri atau pasangan yang beragama Islam menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi pasangan suami istri yang beragama non muslim.5

Sebenarnya apa yang disebutkan dalam Pasal 35-37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut diatas itu adalah sejalan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dalam konsepsi hukum adat tentang harta bersama yang ada di Nusantara ini banyak ditemukan prinsip bahwa masing-masing suami istri berhak menguasai harta bendanya sendiri dan ini berlaku sebagaimana sebelum mereka menjadi suami istri.

Apabila ditinjau dari pendekatan filosofis, di mana perkawinan tidak lain dari ikatan lahir batin di antara suami istri guna mewujudkan rumah tangga yang kekal dan penuh dalam suasana kerukunan, maka hukum adat yang mengharapkan adanya komunikasi yang terbuka dalam pengelolaan dan penguasaan harta pribadi tersbut, sangat perlu dikembangkan sikap saling menghormati, saling membantu, saling kerja sama, dan saling bergantung. Dengan demikian, keabsahan menguasai harta pribadi masing-masing pihak itu jangan sampai merusak tatanan kedudukan suami sebagai kepa keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.6

5_{Idris Ramulyo,}_{Hukum Perkawinan Islam,}_{(Jakarta: Bumi Aksara, 2009) hlm.65.}

(23)

8

c. Pengertian Harta Bersama Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Masalah harta bersama telah diatur secara singkat oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana istri maupun suami mempunyai hak yang sama bila terjadi perceraian.7_{Kemudian harta bersama tersebut diperluas} oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang juga merupakan salah satu hukum materil bagi Peradilan Agama. Adapun pengaturan harta bersama diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XIII Pasal 85 sampai dengan Pasal 97.

1. Tinjauan Umum Tentang Harta Kekayaan

a. Pengertian Harta Kekayaan dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35, dinyatakan bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan dibawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak membuat perjanjian perkawinan. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu menurut Kompilasi Hukum Islam.

(24)

9

b. Pengertian Harta Kekayaan dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan harta kekayaan perkawinan adalah :

1) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85 menentukan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 86 ayat (1) menentukan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Ayat (2) harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya.

3) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 87 ayat (1) harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ayat (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah dan lainnya.

2. Pengaturan Tentang Pembagian Harta Bersama a. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

(25)

10

2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974

1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Menurut Undang-Undang No. I Tahun 1974, Pasal 37 menentukan :

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85 menentukan:

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 86, menentukan:

Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.

(26)

11

1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing sebagai hadiah atau warisan dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan

2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama.

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta sendiri.

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

2) Harta bersama yang berwujud meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.

(27)

12

4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain diperbolehkan, menjual atau memindahkan harta bersama.

1) Pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.

2) Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. 4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri.

1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut ayat (1) dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

(28)

13

apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. 2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk

keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 96, menentukan:

1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakikiatau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dan harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

3. Macam-Macam Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Mengenai harta benda dalam perkawinan, yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

(29)

14

dengan “hukumnya” masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain.

Dengan demikian, apabila terjadi perceraian, harta bersama dibagi berdasarkan hukum yang telah berlaku sebelumnya bagi suami istri, yaitu menurut Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan semacam ini kemungkinan mengaburkan arti penguasaan harta bersama, yang diperoleh bersama selama perkawinan. Karena ada kecenderungan pembagiannya yang tidak sama, yang akan mengecilkan hak istri atas harta bersama.

b. Harta bawaan, yaitu harta benda yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri ketika terjadi perkawinan. Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Masing-masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan). Tetapi apabila pihak suami dan istri menentukan lain. Misalnya dengan perjanjian perkawinan, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian juga apabila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

(30)

15

sesuai dengan isi perjanjian. Demikian jika terjadi perceraian, harta perolehan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.8

4. Pengertian Harta Bersama

Pengertian harta bersama adalah harta pencaharian bersama suami istri, harta bersama atau sihareukat dan yang lainnya termasuk dalam golongan syarikah

abdan (Pengkosian tidak terbatas) karena kenyataan bahwa sebagian besar dari

suami istri dalam bermasyarakat Indonesia bersama-sama.9_{Dengan kata lain} “harta apa saja yang diperoleh terhitung sejak dilangsukannya akad nikah sampai saat perkawinan putus baik oleh karena salah satu pihak meninggal dunia ataupun karena perceraian, maka seluruh harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama”.10

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 mengenai Harta Benda dalam Perkawinan, mengenal 2 (dua) macam harta benda yaitu :

a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. b. Harta bawaan dari maing-masing suami dan istri dan harta benda yang

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima para pihak tidak menentukan lain.

Dari sudut pandang Hukum Islam, yaitu menurut Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan harta bersama dalam perkawinan adalah:

8_{Abdulkadir Muhammad,}_{Hukum Perdata Indonesia,}_{Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993,}

hlm.101.

9_Ismuha,_{Pencaharian Bersama Suami Istri Di Indonesia}_{, ,Bulan Bintang Yogyakarta,}

1965, hlm.65.

10_{M. Yahya Harahap,}_{Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama}_{, Penerbit}

(31)

16

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

Pengertian yang dikemukakan B. Ter Haar dalam bukunya, “Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat” mengenai harta bersama yaitu :

“Harta bersama adalah barang-barang yang diperoleh suami istri selama perkawinan”.11

Sedangkan dasar hukum pembagian harta bersama akibat perceraian menurut Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama, dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa: janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditetapkan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama” yaitu : “Dalam Hukum Adat tidak ada peraturan yang menentukan bahwa seorang istri yang lari dari suaminya tidak berhak lagi atas harta bersama dengan suaminya”.12

5. Akibat Perceraian Terhadap Harta Bersama

Akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah menyangkut harta benda perkawinan, khususnya harta bersama seperti ditentukan dalam

11_{B. Ter Haar,}_{Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat,}_{2011, hlm.193.}

12_{M. Yahya Harahap,}_{Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,}_{2012, hlm.}

(32)

17

Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 37, ”Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Bila berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 86 ayat (1) bahwa “Surat gugatan mengenai penguasaan anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.” Ini berarti perkara harta bersa dapat diselesaikan secara tersendiri dengan perkara perceraian.

Berdasarkan ketentuan di atas maka berikut ini penjelasan secara singkat mengenai pengaturan tentang harta bersama jika terjadi perceraian.

Dalam hukum Islam tidak terdapat suatu percampuran harta antara kekayaan suami istri, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita serta mas kawin ketika perkawinan berlangsung.

(33)

18

Hal ini dapat mempermudah mengenai siapa yang harus mengurus harta benda itu memelihara atau menjualnya. Jadi kekuasaan terhadap harta benda tetap berada pada pihak yang memiliki harta benda itu, khususnya yang terkait dengan harta milik masing-masing atau harta bawaan masing-masing pihak suami atau istri.

6. Kewenangan Peradilan Agama

Dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dimaksud dengan: a. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di

lingkungan Peradilan Agama.

c. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Agama dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama.

d. Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama.

e. Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti adalah Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Agama.

(34)

perkara-19

perkara tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu, yaitu mereka yang beragama Islam.

Hal ini dipertegas dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 melalui Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Pasal 86 yang berbunyi :

1. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuasaan hukum tentang hal itu.

Khusus jangkauan kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili perkara harta bersama lebih lanjut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Pasal 88 : “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.” (Kompilasi Hukum Islam).

(35)

20

Mahkamah Agung dalam surat petunjuknya kepada para Hakim Pengadilan Negeri tanggal 20 Agustus 1975 Nomor MA/Pemb/0807/75 berpendapat, hal-hal yang belum diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, Pengadilan Negeri tetap berwenang menerima perkara-perkara tersebut sekali pun terhadap mereka yang beragama Islam. Oleh karena itu perkara harta bersama baru masuk ke dalam kewenangan Peradilan Agama setelah adanya ketegasan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, khususnya dalam Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa persoalan-persoalan atau perkara-perkara harta bersama bagi masyarakat yang beragama Islam mutlak merupakan kewenangan Peradilan Agama untuk mengadilinya.

7. Macam-Macam Perkara di Pengadilan Agama a. Pengertian Gugatan Dan Permohonan

Menurut Wildan Suyuthi Mustafa seperti yang dikutip Dr. Dra. Nunung Radliyah, M.A dalam bukunya surat gugatan ialah surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hal yang ada di dalamnya mengandung sengketa dan sekaligus landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Sedangkan surat permohonan ialah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa.13

(36)

21

Pada prinsipnya semua gugatan atau permohonan harus dibuat secara tertulis. Bagi penggugat atau pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis, maka gugatan atau permohonan diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama. Ketua Pengadilan Agama kemudian memerintahkan kepada hakim untuk mencatat segala sesuatu yang dikemukakan oleh penggugat atau pemohon, maka gugatan atau permohonan tersebut ditandatangani oleh Ketua atau hakim yang menerimanya, didasarkan pada ketentuan atau Pasal 120 HIR.14

Gugatan atau permohonan yang dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh penggugat atau pemohon (Pasal 118 ayat (1) HIR). Jika penggugat atau pemohon telah menunjuk kuasa khusus, maka surat gugatan atau permohonan tersebut ditandatangani oleh kuasa hukumnya (Pasal 123 HIR).

b. Ciri-Ciri Gugatan Dan Permohonan

Dalam surat gugatan itu mengandung sengketa, dan terdiri dari pihak penggugat dan tergugat, misalnya : gugatan perceraian, pemeliharaan anak, harta bersama dalam perkawinan. Sedangkan dalam surat permohonan memiliki ciri antara lain permohonan yang diajukan bersifat kepentingan sepihak, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada pihak lain atau orang ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat expekte (satu pihak), misalnya: permohonan izin ikrar talak, izin poligami, dan permohonan isbat nikah/penetapan nikah.

(37)

22

c. Pihak-Pihak Dan Bentuk Gugatan Serta Permohonan 1) Penggugat dan Tergugat

Penggugat ialah orang yang menuntut hak perdatanya ke muka Pengadilan Perdata. Penggugat ini disebut ciser (Belanda) atau al-mudday (Arab). Penggugat mungkin sendiri dan mungkin gabungan dari beberapa orang, sehingga muncullah istilah Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, dan seterusnya. Juga mungkin memakai kuasa sehingga ditemui istilah Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat 1, Kuasa Penggugat 2, dan seterusnya.

Lawan dari penggugat disebut tergugat atau gedagde (Belanda) atau

al-mudda’aalaih (Arab). Keadaan tergugat juga mungkin sendiri atau

mungkin gabungan dari beberapa orang atau memakai kuasa, sehingga muncul istilah Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan seterusnya. Kuasa tergugat 1, Kuasa Tergugat 2, Kuasa Tergugat 3 dan seterusnya. Gabungan penggugat atau gabungan tergugat seperti di atas, disebut “kumulasi subjektif” artinya subjek hukum yang bergabung dalam berperkara.

Surat perkara perdata yang terdiri dari dua pihak, yaitu ada penggugat dan ada tergugat yang berlawanan, disebut jurisdiction contentiosa atau “peradilan yang sesungguhnya”. Maka produk Pengadilannya disebut putusan atau vonis (Belanda) atau al qada’u (Arab).15

15_{Roihan A. Rasyid,}_{Hukum Acara Peradilan Agama,}_{(Jakarta: Raja GrafindoPersada,}

(38)

23

2) Pemohon dan Termohon

Disamping peradilan dalam arti yang sesungguhnya (jurisdictio

contentiosa), ada kemungkinan seseorang kepada pengadilan untuk minta

ditetapkan atau mohon ditegaskan sesuatu hak bagi dirinya atau tentang suatu situasi hukum tertentu, baginya sama sekali tidak ada lawan (tidak berperkara dengan orang lain). Orang yang memohon disitu disebut dengan istilah “pemohon” atau introductief request (Belanda), atau

al-mudda’y (Arab). Peradilan perdata yang menyelesaikan perkara

permohonan seperti diatas, disebut jurisdictio voluntaria atau “peradilan yang tidak sesungguhnya.” Dikatakan peradilan yang tidak sesungguhnya karena pengadilan ketika itu sebenarnya hanya menjalankan fungsi executive power bukan judicative power, maka produk pengadilannya disebut penetapan atau beschikking (Belanda) atau isbat (Arab).16

Termohon sebenarnya dalam arti “asli” bukanlah sebagai pihak tetapi perlu hanya dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan, karena termohon mempunyai hubungan hukum langsung dengan pemohon. Jadi dalam arti asli, termohon tidak imperative hadir di depan sidang seperti halnya tergugat, artinya sekalipun termohon tidak hadir, bilamana permohonan cukup beralasan (terbukti) maka permohonannya akan dikabulkan dan kalau tidak terbukti akan ditolak.

(39)

24

3) Isi Gugatan Dan Permohonan

Ada dua bentuk perkara yang ada di Pengadilan Agama, yaitu perkara gugatan dan perkara permohonan. Setiap proses perkara di peradilan agama dimulai dengan diajukannya surat gugatan oleh penggugat atau surat permohonan oleh pemohon, baik diajukan secara langsung atau melalui kuasa hukumnya kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang.

Gugatan dan permohonan dapat diajukan baik secara langsung/lisan atau tertulis.

a) Syarat-syarat Isi Gugatan

Adapun syarat-syarat dalam surat gugatan harus berisi 3 (tiga) unsur yaitu :

(1) Identitas Para Pihak

(40)

25

penggugat atau tergugat memakai saksi yang baru berumur 20 tahun, tentu saja saksi belum dewasa, bahkan belum lahir ketika keduanya kawin pada dahulu. Agama dicantumkan sehubungan dengan kekuasan Peradilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Begitupula tempat tinggal, diperlukan sehubungan dengan tempat mengajukan gugatan dan keperluan pemanggilan dan sebagainya. Tempat tinggal hendaknya dicantumkan sampai minimal nama kabupaten, sebab hakim tingkat banding dan hakim tingkat kasasi mungkin tidak begitu jelas jika hanya menyebutkan nama kecamatan.

(2) Posita (jamak) atau positum (tunggal) yaitu fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak.

Posita atau dasar atau alasan atau dalil yang dijadikan dasar dalam

surat gugatan adalah yang berkaitan dengan dasar gugatan

berdasarkan hukumnya dan dasar gugatan yang berkaitan dengan

fakta atau peristiwanya. Selanjutnya bagian yang memuat

fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi (bagian posita) hendaknya

singkat, kronologis, jelas, tepat dan sepenuhnya terarah untuk

mendukung isi tuntutan (bagian petita nantinya). Sebagai misal,

Istri menggugat nafkah selama dalam masa iddah dan juga nafkah

anak dan tergugat (suaminya) maka pada bagian posita tentunya

dicantumkan kapan keduanya bercerai, nomor dan tanggal berapa

surat cerainya, berapa orang dan siapa nama anak-anaknya, serta

(41)

26

berapa besar nafkah iddah dan nafkah anak yang patut atau

mencukupi dan sebagainya yang relevan lainnya. Kalimat pertama

dan bagian posita berbunyi: “duduk perkaranya”, yang diletakkan

dalam baris tersendiri di tengah-tengah. Kalimat terakhir dan

bagian posita biasanya didahului oleh kalimat: “berdasarkan uraian

diatas, dengan segala kerendahan hati penggugat mohon pada

Pengadilan Agama untuk…”. Sesudah kalimat ini gugatan masuk

pada bagian petita.

(3) Isi tuntutan yang biasa disebut bagian “petita” (jamak) atau petitum (tunggal)

(42)

27

b) Syarat-syarat Isi Permohonan

Prinsip dalam surat permohonan adalah tidak mempunyai lawan, lain dengan surat gugatan. Tetapi sebagaimana diketahui bahwa di muka Pengadilan Agama ada perkara yang sepertinya voluntaria tetapi kenyataannya adalah contentiosa, sehingga dalam keadaan seperti ini, walaupun namanya permohonan, namun bentuknya seperti gugatan.

Surat permohonan (dalam pengertian asli) supaya dibuat sesuai dengan prinsipnya, yaitu tidak ada lawan, itulah yang pokok. Jadi bentuknya tidak jauh dari benuk surat gugatan, tapi tidak ada lawan. Dengan demikian, identitas para pihak hanyalah pihak pemohon saja, bagian positanya adalah tentang situasi hukum atau peristiwa hukum yang dijadikan dasar terhadap apa yang dimohonkan oleh pemohon dalam bagian petita.

Perbedaan inti anara surat gugatan dan surat permohonan bahwa pada surat permohonan tidak dijumpai kalimat berlawanan dengan “kalimat duduk perkaranya dan kalimat permintaan membayar biaya perkara kepada pihak lawan.”

d. Syarat dan Prosedur Mengajukan Surat Gugatan.17 1) Syarat

a) Adanya gugatan b) Alamat gugatan c) Kelengkapan gugatan

17_{Dikutip dari https://www.boyyendratmin.com/2017/12/cara-mengajukan}

(43)

28

d) Membayar panjar biaya gugatan

e) Menyerahkan bukti pembayaran

f) Bukti penerimaan surat gugatan

g) Terdaftar

h) Hari sidang

2) Prosedur

a) Adanya gugatan

Gugatan tertulis adalah salah satu persyaratan utama apabila sesorang

bermkasud hendak menggugat sesuatu dan mengajukannya ke Pengadilan

Negeri. Dalam hal ditegaskan gugatan tertulis, karena asa juga

kemungkinan seseorang mengajukan gugatan secara lisan dan gugatannya

dicatat oleh seorang panitera (tetapi hal ini sudah sangat jarang dilakukan).

Tetapi gugatan lisan tentu tidak berlaku bagi seorang Penggugat yang

diwakili seorang Pengacara/Kuasa Hukum.

b) Alamat gugatan

Gugatan yang dibuat Penggugat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan disampingkan melalui Vagian Perdata/Kepaniteraan Perdata

c) Kelengkapan gugatan

(44)

29

d) Membayar panjar biaya gugatan

Gugatan beserta kelengkapannya yang sudah diserahkan pada bagian

Perdata pada Pengadilan Negeri bersangkutan, maka kepada penggugat

diminta untuk membayar biaya perkara dengan menyetorkan uang panjar

perkara melalui bank yang dituju oleh Pengadilan.

e) Menyerahkan bukti pembayaran

Penggugat setelah membayar biaya perkara melalui bank yang dituju dan

kemudian menyerakan bukti penyetoran kepada petugas yang menerima

gugatan di bagian perdata dimaksud dan Penggugat menyimpan bukti

penyetoran biaya perkara tersebut.

f) Bukti penerimaan surat gugatan

Setelah menyerahkan bukti penyetoran biaya perkara, petugas bagian

perdata yang menerima berkas gugatan Penggugat tersebut memberikan

tanda bukti penerimaan surat gugatan kepada Penggugat.

g) Terdaftar

Dengan diberikannya tanda bukti penerimaan surat gugatan tersebut, maka

sejak saat itu gugatan penggugat sudah terdaftar di Pengadilan Negeri

bersangkutan dan biasanya sudah didapatkan sekalian nomor perkaranya.

h) Hari sidang

Setelah gugatan didaftarkan dan petugas bagian perdata telah memberikan

surat tanda bukti penerimaan gugatan, maka Penggugat tinggal menunggu

surat panggilan sidang dari Pengadilan Negeri dimana gugatan tersebut

(45)

30

kalanya disampaikan melalui Juru Sita suatu Pengadilan Negeri lain

apabila Penggugat bertempat tinggal diluar wilayah Pengadilan Negeri

tempat gugatan didaftarkan.

[image:45.595.120.497.200.495.2]

B. Kerangka Pikir

Gambar 1. Kerangka Pikir

Keterangan :

Harta Bersama dalam Perkawinan diperoleh setelah putusnya perkawinan antara

Suami dan Istri. Harta Bersama dalam Perkawinan adalah harta yang diperoleh

selama dalam perkawinan antara Suami dan Istri. Masalah Harta Bersama dalam

Perkawinan telah diatur secara singkat oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dimana Istri maupun Suami mempunyai hak yang sama bila

terjadi perceraian. Kemudian Harta Bersama diperluas oleh Kompilasi Hukum

Harta Bersama dalam

Perkawinan

KHI

(Kompilasi Hukum Islam)

Konsep Pembagian Harta

Bersama dalamKompilasi

Hukum Islam

Pelaksanaan Pembagian

Harta Bersama Akibat

(46)

31

Islam (KHI) yang juga merupakan salah satu hukum materil bagi Peradilan

Agama. Pengaturan Harta Bersama diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam

dalam Bab XIII Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Pelaksanaan Pembagian Harta

Bersama akibat perceraian diatur dalam hukumnya masing-masing ditegaskan

(47)

III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dilakukan berusaha untuk memperoleh data yang akurat dan dapat di pertanggung jawabkan akan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan dalam melakukan penelitian hukum, seyogyanya selalu mengikatkannya dengan arti-arti yang mungkin dapat diberikan pada hukum.18_{Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam} terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul. 19

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bersifat penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku bagi setiap orang. Penelitian ini memfokuskan pada Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.

18_{Soerjono Soekanto,2014,}_{Pengantar Penelitian Hukum,}_{cetakan 3 Jakarta: Penerbit}

Universitas Indonesia UI-Press, hlm.43.

19_{Abdulkadir Muhammad, 2004,}_{Hukum dan Penelitian Hukum,}_{Bandung, PT. Citra}

(48)

33

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memproleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.20_{Bertujuan untuk} menggambarkan secara rinci, jelas, dan sistematis mengenai Pembagian Harta Bersama. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif yaitu suatu pendekatan melalui perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur yang mendukung dalam penelitian ini.

D. Data dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumentasi, tulisan ilmiah, laporan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, sumber-sumber lainnya. Sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari berbagai peraturan perundangan-perundangan yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU Nomor. 3 Tahun 2006 Perubahan pertama terhadap UU Nomor 7 Tahun

20_{Abdulkadir Muhammad,}_{Hukum dan Penelitian Hukum, 2004,}_{PT. Citra Aditya Bakti,}

(49)

34

1989, UU Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua terhadap UU Nomor 7 Tahun 1989.

b. Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor.1 Tahun 1991

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer berupa literatur, buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan cara mempelajari Studi Kepustakaan.

Studi Kepustakaan (library research), yaitu pengkajian informasi mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

F. Metode Pengolahan Data

(50)

35

yang akan diteliti dalam melakukan pengolahan data dilalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data, yaitu penentuan data sesuai dengan pokok bahasan dan apabila ada kekurangan atau kekeliruan maka akan dilengkapi dengan diperbaiki.

2. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, beraturan, logis, sehingga mudah dipahami.

3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

G. Analisis Data

(51)

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat menyimpulkan konsep pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam dan pelaksanaan pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. Konsep Pembagian Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Pasal 1 huruf (f) yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dengan tidak mempersoalkan terdaftar atas nama suami atau istri.

2. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama akibat perceraian dalam kaitannya dengan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata masing-masing seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

(52)

68

B. Saran

1. Bagi calon pasangan suami istri hendaknya membuat penjanjian Pra Nikah sebelum dilangsungkannya pernikahan untuk mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami istri. Perjanjian ini mengikat kedua calon mempelai dan berisi tentang pembagian harta kekayaan masing-masing atau berkaitan dengan harta pribadi kedua belah pihak sehingga bisa dibedakan jika suatu hari terjadi perceraian.

2. Setelah sah menjadi pasangan suami istri, hendaknya membuat Perjanjian Pasca Nikah yang dibuat oleh suami dan istri dalam bentuk akta notaris selama masih dalam ikatan perkawinan. Tujuan dari dibuatnya perjanjian ini untuk memisahkan harta bersama yang diperoleh selama suami istri masih berada dalam ikatan perkawinan. Sehingga nantinya jika salah satu dari pasangan suami istri ingin menjual atau mengalihkan harta yang diperoleh selama perkawinan, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pasangannya. Dengan dibuatnya perjanjian ini, maka terdapat kejelasan mengenai kepemilikan harta masing-masing suami istri dan pembagian harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak ada kesenjangan dalam pembagian harta kekayaan.

(53)

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A. Damanhuri, HR, 2007, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta

Bersama Bandung: CV. Mandar Maju

Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, 2015, The Law of Love, Jakarta, Visimedia Haar, B. Ter. 2013. Asas-Asas dan SusunanHukumAdat, Jakarta: Balai Pustaka Harahap M. Yahya dalam Abdul Manaf, 2010, Aplikasi Asas Equalitas Hak dan

Kedudukan Suami Istri dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan

Mahkamah Agung, Bandung: Mandar Maju

Harahap M. Yahya, 2012 Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Pustaka Kartini

Ismuha. 2010. Pencaharian Bersama SuamiIstriDi Indonesia. Yogyakarta: Bulan Bintang.

Ivan, 2017, Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No: 42/Pdt.G/2015/PTA.JK), Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Manan Abdul, 2001, Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia, Jakarta:

Yayasan Al-Hikmah

Manan Abdul, 2010, Beberapa Masalahh Tentang Harta Bersama, Jakarta: Yayasan

Al-Hikmah

Muhammad Abdul Kadir, 1994, Hukum Harta Kekayaan, Bandung: PT. CitraAditya

(54)

70

Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan PenelitianHukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Nurhasanah, Siti. 2016. Sosiologi dan AntropologiBudayaSuatuPengantar. Bandar Lampung: Justice Publisher.

Radliyah Nunung, 2014, Hukum Peradilan Agama, Bandar Lampung: Universitas Lampung

Ramulyo Idris, 2009, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara

Rasyid Roihan A, 2006, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Ruswati. 2010. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian. Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman.

Soekanto, Soerjono. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. cetakan 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press.

Susanto Happy, 2010, Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadi Perceraian, Jakarta: Visi Media

Syaifuddin, 2019, Muhammad. HukumPerceraian, Jakarta Timur: SinarGrafika. Utomo Setiawan Budi, 2012, Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer,

Jakarta: Gema Insani

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Website: