PPh 24

(1)

Di susun Oleh:

1. 1. FANNY

FANNY LOA

LOA

(14

(14 13

13 028)

028)

2. 2. NADALIA

NADALIA PONGTOKO

PONGTOKO

(14

(14 13

13 082)

082)

3. 3. FREDERIK

FREDERIK YOHANIS

YOHANIS ITEM

ITEM

(14

(14 13

13 139)

139)

AKUNTANSI A

UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

(2)

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions!

Start Free Trial Cancel Anytime.

(3)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1

1.1 Latar BelakangLatar Belakang

Penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi atau badan tidak hanya Penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi atau badan tidak hanya penghasilan

penghasilan yang yang berasal berasal dari dari Indonesia Indonesia saja saja tetapi tetapi mungkin mungkin saja saja juga juga berasal berasal dari dari luarluar negeri. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Pajak Penghasilan Pasal 24 atau yang negeri. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Pajak Penghasilan Pasal 24 atau yang disingkat dengan PPh 24. Di mana PPh 24 merupakan pajak yang dibayar atau terutang di disingkat dengan PPh 24. Di mana PPh 24 merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri. PPh 24 boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun negeri. PPh 24 boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak.

pajak.

Untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas Untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan

penghasilan yang yang diterima diterima atau atau diperoleh diperoleh dari dari luar luar negeri, negeri, besarnya besarnya pajak pajak atas atas penghasilanpenghasilan Wajib Pajak dalam negeri yang terutang atau dibayar di luar negeri dapat dikreditkan Wajib Pajak dalam negeri yang terutang atau dibayar di luar negeri dapat dikreditkan terhadap total pajak terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri.

terhadap total pajak terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri.

1.2

1.2 Rumusan MasalahRumusan Masalah

1.

1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 24;Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 24; 2.

2. Penggabungan Pajak Penghasilan Pasal 24;Penggabungan Pajak Penghasilan Pasal 24; 3.

3. Batas maksimum kredit Pajak Penghasilan Pasal 24;Batas maksimum kredit Pajak Penghasilan Pasal 24; 4.

4. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 24 jika terjadi kerugian usaha dalam negeri;Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 24 jika terjadi kerugian usaha dalam negeri; 5.

5. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 24 jika tejadi kerugian usaha luar negeri;Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 24 jika tejadi kerugian usaha luar negeri; 6.

6. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 24 jika penghasilan luar negeri berasal dariPerhitungan Pajak Penghasilan Pasal 24 jika penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara;

beberapa negara; 7.

7. Perubahan besarnya penghasilan di luar negeri;Perubahan besarnya penghasilan di luar negeri; 8.

8. Cara melaksanakan kredit pajak luar negeri;danCara melaksanakan kredit pajak luar negeri;dan 9.

9. Cara mengisi surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan Pasal 24.Cara mengisi surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan Pasal 24.

1.3

1.3 Tujuan PenulisanTujuan Penulisan

1.

1. Mengetahui pengertian Pajak Penghasilan Pasal 24;Mengetahui pengertian Pajak Penghasilan Pasal 24; 2.

2. Mengetahui penggabungna Pajak Penghasilan Pasal 24;Mengetahui penggabungna Pajak Penghasilan Pasal 24; 3.

3. Mengetahui batas maksimum kredit Pajak Penghasilan Pasal 24;Mengetahui batas maksimum kredit Pajak Penghasilan Pasal 24; 4.

4. Mengetahui cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 24 jika terjadi kerugian usahaMengetahui cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 24 jika terjadi kerugian usaha dalam negeri;

dalam negeri; 5.

5. Mengetahui cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 24 jika terjadi kerugian usaha luarMengetahui cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 24 jika terjadi kerugian usaha luar negeri;

(4)

(5)

7.

7. Mengetahui perubahan besarnya penghasilan di luar negeri;Mengetahui perubahan besarnya penghasilan di luar negeri; 8.

8. Mengetahui cara melaksanakan kredit pajak luar negeri;danMengetahui cara melaksanakan kredit pajak luar negeri;dan 9.

9. Mengetahui cara mengisi surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan Pasal 24.Mengetahui cara mengisi surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan Pasal 24.

1.4

1.4 Manfaat PenulisanManfaat Penulisan

Melalui makalah ini diharapkan agar yang membacanya dapat mengerti dan memahami Melalui makalah ini diharapkan agar yang membacanya dapat mengerti dan memahami secara jelas mengenai Pajak Penghasilan Pasal 24.

(6)

(7)

BAB II

PEMBAHASAN

Pajak Penghasilan Pasal 24, selanjutnya disingkat PPh Pasal 24, merupakan pajak yang Pajak Penghasilan Pasal 24, selanjutnya disingkat PPh Pasal 24, merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri. PPh Pasal 24 ini boleh dikreditkan terhadap total pajak penghasilan Wajib Pajak dalam negeri. PPh Pasal 24 ini boleh dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak. Indonesia menganut

terutang dalam suatu tahun pajak. Indonesia menganut tax credit tax credit yang yang ordinary credit method ordinary credit method dengan menerapkan

dengan menerapkan per country limination per country limination..

Penggabungan Penghasilan Penggabungan Penghasilan

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menghitung total PPh terutang dalam satu tahun Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menghitung total PPh terutang dalam satu tahun pajak

pajak adalah adalah menentukan menentukan jumlah jumlah penghasilan penghasilan (baik (baik penghasilan penghasilan dari dari dalam dalam negeri negeri maupunmaupun penghasilan dari dalam negeri) yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung PPh tersebut. penghasilan dari dalam negeri) yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung PPh tersebut.

Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut : Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut :

1.

1. Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnyaPenggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut ( accrual basis)

penghasilan tersebut ( accrual basis) 2.

2. Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilanPenggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut ( cash basis)

tersebut ( cash basis) 3.

3. Penggabungan penghasilan yang berupa dividen ( pasal 18 ayat 2 UU PPh) dilakukanPenggabungan penghasilan yang berupa dividen ( pasal 18 ayat 2 UU PPh) dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan menteri keuangan.

keputusan menteri keuangan.

Saat perolehan dividen dalam rangka penggabungan penghasilan tersebut ditetapkan sesuai Saat perolehan dividen dalam rangka penggabungan penghasilan tersebut ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yaitu :

dengan Keputusan Menteri Keuangan yaitu :



 Pada bulan keempat setelah batas akhir kewajiban untuk menyampaikan suratPada bulan keempat setelah batas akhir kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan

pemberitahuan tahunan tahunan pajak pajak penghasilan penghasilan badan badan usaha usaha diluar diluar negeri negeri untuk untuk tahuntahun pajak yang bersangkutan, atau ;

pajak yang bersangkutan, atau ;



 Jika tidak ditentukan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajakJika tidak ditentukan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan,

penghasilan, atau atau tidak tidak ada ada kewajiban kewajiban penyampaian penyampaian surat surat pemberitahuan pemberitahuan tahunantahunan pajak penghasilan,

pajak penghasilan, saat diperolehnya dividen saat diperolehnya dividen adalah pada adalah pada bulan ketujuh bulan ketujuh setelah tahunsetelah tahun pajak berakhir.

pajak berakhir.

Contoh 1: Contoh 1:

PT Mandiri menerima dan memperoleh penghasilan netto dari sumber luar negeri dalam tahun PT Mandiri menerima dan memperoleh penghasilan netto dari sumber luar negeri dalam tahun

(8)

(9)

2.

2. Di negara Belanda, memperoleh dividen atas kepemilikan sahamnya diDi negara Belanda, memperoleh dividen atas kepemilikan sahamnya di “ABC Corp.”“ABC Corp.” sebesar Rp 1.000.000.000, yaitu berasal dari keuntungan tahun 2012 yang ditetapkan sebesar Rp 1.000.000.000, yaitu berasal dari keuntungan tahun 2012 yang ditetapkan RUPS tahun 2012, dan baru dibayarkan tahun 2014.

RUPS tahun 2012, dan baru dibayarkan tahun 2014. 3.

3. Di negara Inggris, memperoleh dividen atas penyertaan saham sebanyak 75% di “DEFDi negara Inggris, memperoleh dividen atas penyertaan saham sebanyak 75% di “DEF Corp.” sebesar Rp 2.000.000.00

Corp.” sebesar Rp 2.000.000.000. Saham tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek.0. Saham tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek. Dividen tersebut berasal dari keuntungan saham 2013 yang berdasarkan Keputusan Dividen tersebut berasal dari keuntungan saham 2013 yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh tahun 2014.

Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh tahun 2014. 4.

4. Penghasilan berupa bunga semester II tahun 2014 sebesar Rp 500.000.000 dari BangkokPenghasilan berupa bunga semester II tahun 2014 sebesar Rp 500.000.000 dari Bangkok Bank di Thailand. Penghasilan tersebut baru akan diterima pada bulan April 2015.

Bank di Thailand. Penghasilan tersebut baru akan diterima pada bulan April 2015.

Penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan dengan penghasilan PT Mandiri dari Penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan dengan penghasilan PT Mandiri dari dalam negeri dalam tahun pajak 2014 adalah penghasilan pada angka 1,2,3. Sedangkan dalam negeri dalam tahun pajak 2014 adalah penghasilan pada angka 1,2,3. Sedangkan penghasilan pada an

penghasilan pada angka 4 digagka 4 digabungkan dengan bungkan dengan penghasilan PT Mandiri penghasilan PT Mandiri dari dalam negeri dari dalam negeri dalamdalam tahun pajak 2015.

tahun pajak 2015.

Batas Maksimum Kredit Pajak Batas Maksimum Kredit Pajak

Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:

sebagai berikut: 1.

1. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan sahamPenghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirkan atau bertempat kedudukan;

tersebut didirkan atau bertempat kedudukan; 2.

2. Penghasilan berupa bunga, royalty, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerakPenghasilan berupa bunga, royalty, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalty, atau sewa adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalty, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;

tersebut bertempat kedudukan atau berada; 3.

3. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak adalahPenghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;

negara tempat harta tersebut terletak; 4.

4. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalahPenghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;

kedudukan atau berada; 5.

5. Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebutPenghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan; 6.

6. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turutPenghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau pemodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara serta dalam pembiayaan atau pemodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;

tempat lokasi penambangan berada; 7.

7. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada;danKeuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada;dan 8.

(10)

(11)

2.

2. (Penghasilan luar negeri: Seluruh Penghasilan Kena Pajak) X PPh atas seluruh yang(Penghasilan luar negeri: Seluruh Penghasilan Kena Pajak) X PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17.

dikenakan tarif pasal 17. 3.

3. Jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak (dalam hal penghasilanJumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak (dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri).

kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri).

Contoh 2: Contoh 2:

PT Cemara memperoleh penghasilan netto dalam tahun 2014 sebagai berikut: PT Cemara memperoleh penghasilan netto dalam tahun 2014 sebagai berikut:

1.

1. Penghasilan dari luar negeri Rp 5.000.000.000 dengan tarif pajak sebesar 40%.Penghasilan dari luar negeri Rp 5.000.000.000 dengan tarif pajak sebesar 40%. 2.

2. Penghasilan usaha di Indonesia Rp 4.000.000.000.Penghasilan usaha di Indonesia Rp 4.000.000.000. Jawab:

Jawab:

Berikut ini menghitung kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) Berikut ini menghitung kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24)

1.

1. Menghitung Total PKPMenghitung Total PKP Penghasilan

Penghasilan dari dari luar luar negeri negeri Rp Rp 5.000.000.0005.000.000.000 Penghasilan

Penghasilan dari dari dalam dalam negeri negeri Rp Rp 4.000.000.0004.000.000.000 Jumlah

Jumlah penghasilan penghasilan neto neto Rp Rp 9.000.000.0009.000.000.000

Jumlah penghasilan neto sama dengan PKP karena tidak terdapat kompensasi kerugian atau Jumlah penghasilan neto sama dengan PKP karena tidak terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain.

pengurangan yang lain. 2.

2. Menghitung Total PPh TerutangMenghitung Total PPh Terutang

Tarif PPh pasal 17 ayat (1) b X Penghasilan kena pajak Tarif PPh pasal 17 ayat (1) b X Penghasilan kena pajak

25%

25% X X Rp Rp 9.000.000.000 9.000.000.000 = = Rp Rp 2.250.000.0002.250.000.000 3.

3. Menghitung PPh Maksimum Dikreditkan sesuai Perbandingan PenghasilanMenghitung PPh Maksimum Dikreditkan sesuai Perbandingan Penghasilan

(Penghasilan luar negeri : Total Penghasilan dalam dan luar negeri ) x Total PPh terutang (Penghasilan luar negeri : Total Penghasilan dalam dan luar negeri ) x Total PPh terutang ( Rp 5.000.000.000 : Rp 9.000.000.000) x Rp 2.250.000.000 = Rp 1.250.000.000

( Rp 5.000.000.000 : Rp 9.000.000.000) x Rp 2.250.000.000 = Rp 1.250.000.000 4.

4. PPh terutang atau dibayar di luar negeri adalah:PPh terutang atau dibayar di luar negeri adalah: 40% x Rp 5.000.000.000 = Rp 2.000.000.000 40% x Rp 5.000.000.000 = Rp 2.000.000.000

Dengan demikian kredit pajak yang diperkenankan adalah sebesar Rp 1.250.000.000. Dengan demikian kredit pajak yang diperkenankan adalah sebesar Rp 1.250.000.000. Jurnal:

(12)

(13)

Perhitungan PPh Pasal 24 Jika Terjadi Kerugian Usaha Dalam Negeri Perhitungan PPh Pasal 24 Jika Terjadi Kerugian Usaha Dalam Negeri

Jika terjadi kerugian usaha di dalam negeri maka sejumlah kerugian yang diderita tersebut dapat Jika terjadi kerugian usaha di dalam negeri maka sejumlah kerugian yang diderita tersebut dapat digabungkan atau dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di digabungkan atau dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia (dalam negeri) sampai 5 tahun kedepan.

Indonesia (dalam negeri) sampai 5 tahun kedepan.

Contoh 3: Contoh 3:

PT Ananda Raya, yang berkantor di Indonesia, memperoleh penghasilan neto pada tahun 2016 PT Ananda Raya, yang berkantor di Indonesia, memperoleh penghasilan neto pada tahun 2016 sebagai berikut.

sebagai berikut.



 Di Negara A, PT Ananda Raya memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar RpDi Negara A, PT Ananda Raya memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp

500.000.000. (Tarif pajak yang berlaku adalah 30%). 500.000.000. (Tarif pajak yang berlaku adalah 30%).



 Di dalam negeri, PT Ananda Raya menderita kerugian sebesar Rp 100.000.000.Di dalam negeri, PT Ananda Raya menderita kerugian sebesar Rp 100.000.000.

Peredaran bruto dari kegiatan usaha dalam dan luar negeri sebesar Rp 5.000.000.000. Peredaran bruto dari kegiatan usaha dalam dan luar negeri sebesar Rp 5.000.000.000. Jawab:

Jawab:

Berikut ini penghitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh pasal 24). Berikut ini penghitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh pasal 24).

1.

1. Menghitung Total PKPMenghitung Total PKP Penghasilan

Penghasilan dari dari Negara Negara A A berupa berupa laba laba usaha usaha Rp Rp 500.000.000500.000.000 Kerugian

Kerugian usaha usaha di di dalam dalam negeri negeri (Rp (Rp 100.000.000)100.000.000) Jumlah

Jumlah penghasilan penghasilan neto neto Rp Rp 400.000.000400.000.000

Jumlah penghasilan neto sama dengan PKP karena tidak dapat kompensasi kerugian atau Jumlah penghasilan neto sama dengan PKP karena tidak dapat kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain.

pengurangan yang lain. 2.

2. Menghitung Total PPh TerutangMenghitung Total PPh Terutang

PKP yang mendapat fasilitas pengurangan tarif: PKP yang mendapat fasilitas pengurangan tarif:

 .8..  .8..  ...

(14)

(15)

4.

4. Menghitung PPh yang Dipotong atau Dibayar di Luar NegeriMenghitung PPh yang Dipotong atau Dibayar di Luar Negeri Tarif Pajak di luar negeri x penghasilan luar negeri

Tarif Pajak di luar negeri x penghasilan luar negeri 30%

30% x x Rp Rp 500.000.000 500.000.000 = = Rp Rp 150.000.000150.000.000 Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) adalah Rp 52.000.000. Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) adalah Rp 52.000.000. Jurnal:

Jurnal: Kas

Kas Rp Rp 350.000.000350.000.000

Uang

Uang Muka Muka PPh PPh Rp Rp 65.000.00065.000.000 Beban

Beban PPh PPh 24 24 Rp Rp 85.000.00085.000.000 Pendapatan

Pendapatan Luar Luar negeri negeri Rp Rp 500.000.000500.000.000 Kerugian

Kerugian Dalam Dalam Negeri Negeri Rp Rp 100.000.000100.000.000 Kas

Kas Rp Rp 100.000.000100.000.000

Perhitungan PPh Pasal 24 Jika Terjadi Kerugian Usaha Luar Negeri Perhitungan PPh Pasal 24 Jika Terjadi Kerugian Usaha Luar Negeri

Jika terjadi kerugian yang diderita di luar negeri maka kerugian tersebut tidak boleh Jika terjadi kerugian yang diderita di luar negeri maka kerugian tersebut tidak boleh digabungkan/dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia. digabungkan/dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia.

Contoh 4: Contoh 4:

Amalia (TK/3), berdomisili di Surabaya, memperoleh dan menerima penghasilan neto tahun Amalia (TK/3), berdomisili di Surabaya, memperoleh dan menerima penghasilan neto tahun 2016 sebagai berikut.

2016 sebagai berikut.



 Di Negara A, ia menerima penghasilan berupa sewa sebesar Rp 200,000,000 (tarif pajakDi Negara A, ia menerima penghasilan berupa sewa sebesar Rp 200,000,000 (tarif pajak

yang berlaku adalah 40%). yang berlaku adalah 40%).



 Di Negara B, ia mengalami kerugianusaha sebesar Rp 100,000,000 (tarif pajak yang berlakuDi Negara B, ia mengalami kerugianusaha sebesar Rp 100,000,000 (tarif pajak yang berlaku

adalah 25%) adalah 25%)

Di dalam negeri, ia memperoleh laba usaha sebesar Rp 200,000,000. Di dalam negeri, ia memperoleh laba usaha sebesar Rp 200,000,000.

(16)

(17)

Start Free Trial Cancel Anytime.   5% 5% x x Rp Rp 50.000.000 50.000.000 = = Rp Rp 2.500.0002.500.000   15% 15% x x Rp Rp 200.000.000 200.000.000 = = Rp Rp 30.000.00030.000.000   25% 25% x x Rp Rp 150.000.000 150.000.000 = = Rp Rp 37.500.000 37.500.000 (+)(+) Rp 70.000.000 Rp 70.000.000 3.

3. Menghitung PPh maksimum dikreditkan di Negara A sesuai perbandingan penghasilanMenghitung PPh maksimum dikreditkan di Negara A sesuai perbandingan penghasilan ℎ   ( ) ℎ   ( )  ℎ      ℎ       ℎ    ℎ   200.000.000  200.000.000  400.000.000  400.000.000     70.00070.000.000 .000 ==   35.000.35.000.000000 4.

4. Menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di Negara AMenghitung PPh yang dipotong atau dibayar di Negara A 20%

20% x x Rp Rp 200.000.000 200.000.000 = = Rp Rp 40.000.00040.000.000

Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) adalah Rp 35.000.000 atau sebesar PPh Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) adalah Rp 35.000.000 atau sebesar PPh maksimum sesuai dengan perbandingan penghasilan. Jumlah ini diperoleh dengan maksimum sesuai dengan perbandingan penghasilan. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan penghitungan total PPh terutang, PPh maksimum dikreditkan sesuai membandingkan penghitungan total PPh terutang, PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan

perbandingan penghasilan, dan penghasilan, dan PPh PPh terutang atau terutang atau dibayar di dibayar di luar negeri. luar negeri. Kemudian, dipilih Kemudian, dipilih nilainilai terendah di antara ketiganya.

terendah di antara ketiganya.

Penghitungan PPh Pasal 24 Jika Penghasilan Luar Negeri Berasal dari Beberapa Negara Penghitungan PPh Pasal 24 Jika Penghasilan Luar Negeri Berasal dari Beberapa Negara

Jika dipreoleh penghasilan luar negeri yang berasal dari beberapa Negara maka besarnya batas Jika dipreoleh penghasilan luar negeri yang berasal dari beberapa Negara maka besarnya batas maksimum kredit pajak luar negeri dihitung untuk masing-masing Negara (

maksimum kredit pajak luar negeri dihitung untuk masing-masing Negara ( per per countrycountry limitation

limitation))

Contoh 5: Contoh 5:

PT Yogananta, yang berkantor di Jakarta, memperoleh dan menerima penghasilan neto pada PT Yogananta, yang berkantor di Jakarta, memperoleh dan menerima penghasilan neto pada tahun 2016 sebagai berikut.

(18)

(19)

Berikut ini penghitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24). Berikut ini penghitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24). 1.

1. Menghitung total PKPMenghitung total PKP Penghasilan

Penghasilan dari dari Negara Negara P P berupa berupa laba laba usaha usaha Rp Rp 300.000.000300.000.000 Penghasilan

Penghasilan dari dari Negara Negara Q Q berupa berupa laba laba usaha usaha Rp Rp 400.000.000400.000.000 Penghasilan

Penghasilan dari dari Negara Negara R R berupa berupa laba laba usaha usaha Rp Rp 100.000.000100.000.000 Penghasilan

Penghasilan dari dari dalam dalam negeri negeri berupa berupa laba laba usaha usaha Rp 200.000.000Rp 200.000.000 Jumlah

Jumlah penghasilan penghasilan neto neto Rp Rp 1.000.000.0001.000.000.000

Jumlah penghasilan neto sama denganPenghasilan Kena Pajak karena tidak terdapat Jumlah penghasilan neto sama denganPenghasilan Kena Pajak karena tidak terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain.

kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain.

2.

2. Menghitung total PPh terutangMenghitung total PPh terutang PPh terutang:

PPh terutang: 25%

25% x x Rp Rp 1.000.000.000 1.000.000.000 Rp Rp 250.000.000250.000.000 3.

3. Menghitung PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan pemghasilan masing-masingMenghitung PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan pemghasilan masing-masing Negara

Negara a.

a. PPh maksimum untuk Negara PPPh maksimum untuk Negara P

ℎ   ℎ    ℎ      ℎ       ℎ    ℎ   300.000.000  300.000.000  1.000.000.000  1.000.000.000     250.00250.000.000 0.000 ==   75.00075.000.000.000 b.

b. PPh maksimum untuk Negara QPPh maksimum untuk Negara Q

ℎ   ℎ  

 ℎ    

(20)

(21)

20%

20% x x Rp Rp 300.000.000 300.000.000 Rp Rp 60.000.00060.000.000 b.

b. PPh terutang atau dibayar di Negara QPPh terutang atau dibayar di Negara Q

Tarif pajak negara Q x penghasilan Negara Q Tarif pajak negara Q x penghasilan Negara Q 25%

25% x x Rp Rp 400.000.000 400.000.000 Rp Rp 100.000.000100.000.000 c.

c. PPh terutang atau dibayar di Negara RPPh terutang atau dibayar di Negara R

Tarif pajak Negara R x penghasilan Negara R Tarif pajak Negara R x penghasilan Negara R 35%

35% x x Rp Rp 100.000.000 100.000.000 Rp Rp 35.000.00035.000.000

Negara

Negara Total PPhTotal PPh Terutang Terutang PPh Maksimum PPh Maksimum Dikreditkan Dikreditkan Sesuai Sesuai Perbandingan Perbandingan Penghasilan Penghasilan PPh PPh Terutang/Dibayar Terutang/Dibayar di luar Negeri di luar Negeri PPh Pasal 24: PPh Pasal 24: terendah kolom terendah kolom (1), (2), (3) (1), (2), (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) P P Rp Rp 250,000,000 250,000,000 Rp Rp 75,000,000 75,000,000 Rp Rp 60,000,000 60,000,000 Rp Rp 60,000,00060,000,000 Q Q Rp Rp 250,000,000 250,000,000 Rp Rp 100,000,000 100,000,000 Rp Rp 100,000,000 100,000,000 Rp Rp 100,000,000100,000,000 R R Rp Rp 250,000,000 250,000,000 Rp Rp 25,000,000 25,000,000 Rp Rp 35,000,000 35,000,000 Rp Rp 25,000,00025,000,000 Total

Total kredit kredit pajak pajak luar luar negeri negeri yang yang diperbolehkan diperbolehkan Rp Rp 185,000,000185,000,000

Total kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) Rp 185.000.000 karena jumlah ini Total kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) Rp 185.000.000 karena jumlah ini masih lebih rendah disbanding total PPh terutang Rp 250.000.000.

masih lebih rendah disbanding total PPh terutang Rp 250.000.000.

Perubahan besarnya Penghasilan di Luar Negeri Perubahan besarnya Penghasilan di Luar Negeri

Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, Wajib Pajak Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, Wajib Pajak harus melakukan pembetulan SPT Tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan harus melakukan pembetulan SPT Tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan

(22)

(23)

(setelah

(setelah dikoreksi dikoreksi di di luar luar negeri) negeri) Rp Rp 2,000,000,0002,000,000,000 -

- PPh PPh Pasal Pasal 25 25 Rp Rp 600,000,000600,000,000 SPT 2014

SPT 2014 Penghasilan

Penghasilan Luar Luar Negeri Negeri Rp Rp 1,000,000,0001,000,000,000 Penghasilan

Penghasilan dalam dalam negeri negeri Rp Rp 3,000,000,0003,000,000,000 Penghasilan

Penghasilan kena kena pajak pajak Rp Rp 4,000,000,0004,000,000,000 PPh

PPh terutang terutang (menurut (menurut pasal pasal 17) 17) Rp Rp 1,000,000,0001,000,000,000 Kredit

Kredit pajak pajak luar luar negeri negeri yang yang diperkenankan diperkenankan Rp Rp (200,000,000)(200,000,000) Harus

Harus bayar bayar di di Indonesia Indonesia Rp Rp 800,000,000800,000,000 PPh PPh Pasal Pasal 25 25 Rp Rp (600,000,000)(600,000,000) PPh PPh Pasal Pasal 29 29 Rp Rp 200,000,000200,000,000 Pembetulan SPT Pembetulan SPT Penghasilan

Penghasilan luar luar negeri negeri Rp Rp 2,000,000,0002,000,000,000 Penghasilan

Penghasilan dalam dalam negeri negeri Rp Rp 3,000,000,0003,000,000,000 Penghasilan

Penghasilan Kena Kena Pajak Pajak Rp Rp 5,000,000,0005,000,000,000 PPh

PPh Terutang Terutang (menurut (menurut pasal pasal 17) 17) Rp Rp 1,250,000,0001,250,000,000 Kredit

Kredit Pajak Pajak Luar Luar Negeri Negeri yang yang diperkenankan diperkenankan Rp Rp (400,000,000)(400,000,000) Harus

Harus Bayar Bayar di di Indonesia Indonesia Rp Rp 850,000,000850,000,000 (600,000,000) (600,000,000)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

BAB III

KESIMPULAN

3.1 3.1 KesimpulanKesimpulan

Pajak Penghasilan Pasal 24 adalah pajak atas penghasilan wajib pajak dalam negeri Pajak Penghasilan Pasal 24 adalah pajak atas penghasilan wajib pajak dalam negeri yang bersumber dari luar negeri. Di mana Pajak Penghasilan Pasal 24 ini boleh dikreditkan yang bersumber dari luar negeri. Di mana Pajak Penghasilan Pasal 24 ini boleh dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak. Indonesia sendiri terhadap total pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak. Indonesia sendiri menganut

menganut tax credit tax credit yang yang ordinary credit method ordinary credit method dengan menerapkan dengan menerapkan per per countrycountry limination

limination. Jika terjadi kerugian di dalam negeri maka sejumlah kerugian yang diderita. Jika terjadi kerugian di dalam negeri maka sejumlah kerugian yang diderita tersebut dapat digabungkan atau dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau tersebut dapat digabungkan atau dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia (dalam negeri) sampai dengan lima tahun kedepan sementara jika diperoleh dari Indonesia (dalam negeri) sampai dengan lima tahun kedepan sementara jika

(34)

Daftar Pustaka

Resmi,Siti.2016.Perpajakan Teori dan Kasus.Edisi 9.Jakarta:Salemba Empat. Resmi,Siti.2016.Perpajakan Teori dan Kasus.Edisi 9.Jakarta:Salemba Empat. Mardiasmo.2016.Perpajakan.Edisi Terbaru 2016.Yogyakarta: CV Andi Offset. Mardiasmo.2016.Perpajakan.Edisi Terbaru 2016.Yogyakarta: CV Andi Offset.