PERADILAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN
(Tesis)
Oleh :
IRHAMY TAUHID
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
i Oleh
IRHAMY TAUHID
Praktik penegakan hukum di Indonesia sampai detik ini masih dililit oleh berbagai permasalahan yang menjauhkan hukum dari tujuan utamanya untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. hal ini dikarenakan adanya praktik mafia peradilan yang sulit diberantas. Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimanakah kebijakan di Mahkamah Agung dalam pemberantasan mafia peradilan di lingkungan pengadilan? Mengapa terjadi hambatan peran Badan Pengawas Mahkamah Agung dalam mewujudkan pemberantasan Mafia Peradilan di lingkungan pengadilan? Bagaimana kebijakan ideal Badan Pengawas Mahkamah Agung dalam memberantas praktek Mafia Peradilan?
Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Empiris. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya dilapangan.
Adapun hasil penelitian yang didapatkan bahwa salah satu wujud dari upaya kebijakan kriminal dalam menanggulangi Mafia Peradilan di lingkungan pengadilan dengan mengeluarkan kebijakan berupa Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di pengadilan Secara Elektronik dan kemudian disusul dengan membuat terobosan dalam administasi perkara di Peradilan yang berbasis teknologi informasi melalui aplikasi e-Court, terjadi hambatan peran badan pengawas Mahkamah Agung dalam mewujudkan pemberantasan Mafia Peradilan di lingkungan pengadilan disebabkan oleh lemahnya badan pengawas untuk membuktikan adanya praktik mafia peradilan tersebut disebabkan rapihnya permainan oknum tersebut dan kebijakan ideal badan pengawas mahkamah agung dalam memberantas mafia peradilan dilakukan dengan cara penal dan non penal yakni penal dengan menggunakan sarana hukum pidana untuk menghukum para pelaku yang terlibat praktek mafia peradilan mulai dari hakim yang menyidangkan perkara sampai panitera.
Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini Sebaiknya mahkamah agung segera berbenah dalam melakukan pengawasan tindakan para oknum mafia peradilan yang berada di lingkungan pengadilan terutama dalam melakukan penegakan hukum yang tidak tebang pilih; dan Sebaiknya agar hakim tidak mudah terbujuk rayu oleh uang suap untuk menangani suatu perkara dan juga menjaga martabat hakim dalam mengadili perkara yang ditangani.
ii By
IRHAMY TAUHID
The practice of law enforcement in Indonesia until now is still surrounded by various problems that keep the law away from its main purpose to provide justice, certainty, and benefits to the community. this is due to the existence of judicial mafia practices that are difficult to eradicate. The problem in writing this thesis is how is the policy in the Supreme Court in eradicating the judicial mafia in the court environment? Why is there an obstacle in the role of the Supreme Court's supervisory body in realizing the eradication of the judicial mafia in the court environment? What is the ideal policy of the Supreme Court supervisory body in combating the practice of the judicial mafia?
This study uses a Normative and Empirical Juridical approach. Normative research is carried out on matters that are theoretical principles of law, whereas an empirical approach is carried out to study law in reality in the field.
The results of the study found that one of the manifestations of criminal policy efforts in overcoming the judicial mafia in the court environment by issuing a policy in the form of Perma Number 3 of 2018 concerning Case Administration in Electronic Courts and then followed by making a breakthrough in the administration of cases in technology-based courts information through the e-Court application, there is an obstacle in the role of the Supreme e-Court supervisory body in realizing the eradication of the judicial mafia within the court due to the weakness of the supervisory body to prove the existence of the judicial mafia practice due to the neatness of the person playing the game and the ideal policy of the Supreme Court supervisory body in eradicating the judicial mafia It is carried out by means of penalties and non-penalties, namely penalties by using the means of criminal law to punish the perpetrators involved in the practice of judicial mafia, starting from the judge who hears the case to the court clerk.
As for the suggestions that can be conveyed in this research, it is better for the Supreme Court to immediately improve its supervision of the actions of the judicial mafia in the court, especially in carrying out selective law enforcement; and It is better that judges are not easily persuaded by bribes to handle a case and also maintain the dignity of the judge in hearing the case being handled.
iii Oleh :
IRHAMY TAUHID
Tesis
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar MAGISTER HUKUM
Pada
Jurusan Sub Program Hukum Pidana Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
vii
viii
Tidak ada kesuksesan yang diraih dengan cara yang instan, maka persiapkanlah dari sekarang, mental, fisik, tenaga dan ilmu untuk mengejar
ix
serta rasa hormat, tesis ini penulis persembahkan pada :
Ayahanda M. Tauhid Arsyad, SE, dan Dra. Febrina Pihrim tercinta yang selalu sabar dan dengan penuh kasih sayang mendidikku, telaga kasih sayang yang takkan kering mengalir doa untukku, ini sebagai salah satu wujud tanda bhaktiku.
Serta seluruh adik-adik sepupu dan sanak family keluarga besar.
x
SWT, Rabb seluruh Alam yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyeleasaikan Tesis dengan judul “Analisis Yuridis Kebijakan Penanggulangan Mafia Peradilan Di Lingkungan Pengadilan”
Penulis menyadari selesainya Tesis ini tidak terlepas dari partisipasi, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:
1. Bapak Prof.Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S. selaku Direktur Pasca
Sarjana Universitas Lampung
3. Bapak Prof Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga selaku Dosen Penguji yang banyak memberikan masukan dan saran terhadap penulisan tesis ini;
4. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H.. selaku Pembimbing Akademik atas segala arahan, petunjuk serta motivasi selama proses penulisan Tesis ini;
xi
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II atas segala arahan, petunjuk serta motivasi selama proses penulisan Tesis ini;
8. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Penguji atas kritik dan saran yang telah diberikan;
9. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H. selaku Penguji atas kritik dan saran yang diberikan selama penulisan tesis ini;
10. Bapak Dr. FX. Sumarja SH M.Hum selaku Penguji atas kritik dan saran yang telah diberikan;
11. Dosen Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
12. Untuk Orang Tuaku tercinta, Ayahanda M. Tauhid, SE, dan Ibunda Dra. Febrina. Terima kasih atas cinta kasih kalian yang telah mendidik dan membimbingku dengan baik;
13. Kakak-kakakku tercinta yang selalu memberikan motivasi dalam hidupku;
14. Narasumber dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kejaksaan Tinggi Lampung dan Akademi Fakultas Hukum Universitas Lampung atas bantuan informasi yang diberikan dalam penulisan tesis ini;
xii
dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama bagi penulis. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Amin.
Bandar Lampung, 13 Januari 2020 Penulis
ABSTRAK ... i
ABSTRACT ... ii
HALAMAN JUDUL ... iii
HALAMAN PERSETUJUAN ... iv
HALAMAN PENGESAHAN... v
LEMBAR PERNYATAAN ... vi
RIWAYAT HIDUP ... vii
MOTTO ... viii
PERSEMBAHAN... ix
SANWACANA ... x
DAFTAR ISI... xi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup ... 8
1. Permasalahan Penelitian ... 8
2. Ruang Lingkup Penelitian... 8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian... 9
1. Tujuan Penelitan... 9
2. Kegunaan Penelitian... 9
D. Kerangka Pemikiran ... 10
1. Alur Pikir... 10
2. Kerangka Teori... 11
E. Metode Penelitian ... 31
1. Pendekatan Masalah... 31
2. Sumber dan Jenis Data ... 32
3. Narasumber ... 34
4. Pengumpulan dan Pengolahan Data... 34
B.Sistem Peradilan di Indonesia Beserta Instument Pengawasannya.... 46
C.Kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial... 52
D.Upaya Penanggulangan Tindak Pidana... 57
E.Teori-Teori Sebab Terjadinya Kejahatan... 65
F.Penegakan Hukum Pidana... 68
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A.Kebijakan di Mahkamah Agung dalam Pemberantasan Mafia Peradilan di Lingkungan Pengadilan... 73
B. Hambatan Peran Badan Pengawas Mahkamah Agung dalam Mewujudkan Pemberantasan Praktik Mafia Peradilan Di Lingkungan Pengadilan... 101
C. Kebijakan Ideal Badan Pengawas Mahkamah Agung dalam Memberantas Mafia Peradilan ... 107
BAB IV PENUTUP A. Simpulan ... 121
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Praktik penegakan hukum di Indonesia sampai detik ini masih dililit oleh berbagai permasalahan yang menjauhkan hukum dari tujuan utamanya untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Fungsi ideal pengadilan sebagai institusi penegak hukum yang bertugas menegakan hukum dan keadilan, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia, pada saat ini mengalami keterpurukan yang disebabkan karena adanya rekayasa, diskriminatif dan ketidakadilan sebagai hasil korupsi pengadilan (judicial corruption) yang populer disebut mafia peradilan. Mafia peradilan sebagai sarana mencari keadilan, telah menjadi pola tindakan menyimpang dalam proses peradilan pidana.1
Praktik mafia peradilan merupakan perbuatan melawan hukum yang merusak sendi-sendi independensi dan imparsialitas pengadilan, karena rekayasa hukum yang dilakukan sindikat mafia peradilan melanggar prinsip-prinsip due process of law dalam proses peradilan pidana. Akibat langsung dari praktik mafia peradilan
menimbulkan diskriminasi perlakuan terhadap pencari keadilan berdasarkan pertimbangan rasionalitas-pragmatisme, bertumpu pada kekuatan uang dan kekuasaan, mengabaikan prinsip penegakan hukum pidana yang adil.2
1 Hasrul Halili, Urgensi Transformasi Gerakan Anti Mafia Peradilan Sebagai Gerakan Sosial , Makalah disampaikan pada “Anti Corruption Summit”, “Meningkatkan Peran Fakultas Hukum dalam Mendukung Pemberantasan Korupsi melalui Pengawasan Peradilan ” , diselenggarakan oleh FH. UGM, Yogyakarta 11-13 Agustus 2005.
Proses peradilan pidana dijalankan berdasarkan pertimbangan transaksional antar para pihak yang mempunyai kekuatan ekonomi dengan kekuasaan publik yaitu penegak hukum menghasilan penegakan hukum pidana yang tidak adil dan diskriminatif. Praktik mafia peradilan menjadi catatan buruk bagi pengadilan karena merusak integritas pengadilan bahkan ada sebagian hakim yang menganggap tugasnya sebagai profit driven industry atau bentuk usaha yang diarahkan untuk mendapatkan keuntungan.3 Untuk meminimalisir hal tersebut dibuatlah Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
Badan Pengawasan mempunyai tugas membantu sekertaris mahkamah agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
dilingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan
Peradilan;
2) Pelaksanaan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan
Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3) Pelaksanaan administrasi Badan Pengawasan.4
3 Noor Aziz Said, Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi APBD yang Dilakukan Anggota Dewan, Jurnal Dinamika
Hukum, Volume 11 Edisi Khusus. Februari 2011, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto
4 https://bawas.mahkamahagung.go.id/profil/tugas-a-fungsi, diakses Pada Tanggal 22
Badan Pengawasan Mahkamah Agung sejalan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana kewenangan Mahkamah Agung adalah:
1) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b, dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung;
3) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang.
Dalam konteks penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, hakim agung memiliki tugas mulia sebagai pengawas internal tugas hakim dalam pengadilan. Hal ini mengingat hakim agung yang berada dalam institusi Mahkamah Agung adalah juga seorang hakim, maka menurut undang-undang, hakim agung berhak melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim dalam proses pengadilan, demi hukum dan keadilan. Karena hakim sering lalai dalam menjalankan kemandirian kekuasaannya.
Kelalaian ini sering disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya adanya pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman seperti birokrat, TNI, maupun pengadilan atasan. Akibat dari kelalaian ini, hakim dapat saja bersikap subyektif dalam mengambil keputusan dan unsur keberpihakan pada salah satu pihak yang berperkara pasti tak terhindarkan.5
5 Jatmiko Nugraha Lamorahan, Implikasi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Terhadap
Hal ini bukan hanya sebuah hipotesis, namun merupakan fakta hukum yang terjadi. Banyak warga masyarakat sudah tidak begitu percaya dengan hakim dan penegakkan hukum yang selama ini dijalankan di pengadilan negeri.6 Perkembangan kondisi aktual yang belakangan ini telah menjadi perhatian bagi masyarakat luas di tanah air, yaitu perihal mafia peradilan. Mafia Peradilan atau sebutan lainnya merupakan permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia yang bersembunyi di dalam lembaga hukum itu sendiri. Mafia peradilan atau mafia hukum memang tidak dapat disangkal keberadaannya nyata dan ada. Bahkan sudah masuk dan merusak kesemua ini dalam struktur aparat hukum.7
Mafia peradilan bukan hanya buruk bagi proses penegakan hukum tetapi juga sangat memperburuk citra Indonesia di mata dunia. Keberadaan para mafia peradilan memperpanjang daftar komponen yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang tergolong buruk dalam bidang hukum di mata dunia internasional.8
Birokrasi di sektor penegakan hukum terwujud dalam bentuk lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, Sedangkan mafia peradilan terdapat dalam sistem peradilan maupun di luar sistem peradilan. Dalam sistem peradilan misalnya polisi merangkap menjadi mafia peradilan, demikian pula jaksa maupun hakim yang merangkap jabatan ilegal sebagai mafia peradilan, sedangkan di luar sistem peradilan terdapat pegawai negeri sipil atau birokrasi di luar sistem peradilan maupun warga sipil yang memiliki hubungan dekat dengan penegak-penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan.9
6 Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, dan Ujud Rusdia, Sistem Pemerintahan Indonesia,
Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 104
7
http://www.p2d.org, diakses 22 November 2019
8Ibid
9Ismantoro Dwi Yuwono, 2010, Kisah Para Markus (Makelar Kasus), Media Pressindo,
Kasus mafia peradilan menjadi pekerjaan rumah sendiri bagi penegak hukum di Indonesia baru-baru ini KPK menangkap seorang hakim di Balikpapan, Kalimantan Timur dalam operasi tangkap tangan (OTT). Selain hakim tersebut, ada sejumlah orang lain yang juga dijerat. Lima orang (yang dijerat OTT) Lima orang itu terdiri dari seorang hakim, 2 orang pengacara, serta masing-masing seorang panitera muda dan swasta. Hakim itu diduga menerima suap untuk penanganan perkara di Pengadilan Negeri Balikpapan. KPK juga menyita uang Rp 100 juta dari OTT itu. Saat ini kelima orang yang ditangkap sedang menjalani pemeriksaan intensif.10
KPK mengamankan mereka setelah mendapatkan informasi akan terjadinya transaksi pemberian uang kepada hakim yang mengadili sebuah perkara pidana di PN Balikpapan tersebut. Setelah kami cek di lapangan dan ada bukti-bukti awal, sejumlah tindakan dilakukan.11
KPK menduga hakim itu meminta uang untuk membebaskan terdakwa yang sedang menjalani persidangan."Ada uang yang diamankan dalam perkara ini yang diduga merupakan bagian dari permintaan sebelumnya jika dapat membebaskan terdakwa dari ancaman pidana dalam dakwaan kasus penipuan terkait dokumen tanah.12
Peneliti menghimpun ada 24 (dua puluh empat) hakim yang terjaring OTT KPK terkait kasus korupsi
10
https://news.detik.com/berita/d-4535308/kpk-ott-hakim-pn-balikpapan-diduga-suap-untuk-bebaskan-terdakwa, diakses pada Tanggal 7 Mei 2019
Berikut ini deretan hakim yang ditangkap KPK: 1. RA Harini Wijoso (mantan hakim PT Yogyakarta) 2. Syarifuddin Umar (hakim PN Jakarta Pusat) 3. Ibrahim (hakim PTUN Jakarta)
4. Imas Dianasari (hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial PN Bandung) 5. Heru Kisbandono (hakim Pengadilan Tipikor Pontianak)
6. Kartini Marpaung (hakim Tipikor Semarang) 7. Setyabudi Tejocahyono (Wakil Ketua PN Bandung)
8. Ramlan Comel (hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Bandung)
9. Pasti Serefina Sinaga (hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung) 10. Asmadinata (hakim PN Semarang)
11. Pragsono (hakim PN Semarang)
12. Akil Mochtar (hakim konstitusi/Ketua MK) 13. Tripeni Irianto Putro (Ketua PTUN Medan) 14. Amir Fauzi (hakim PTUN Medan)
15. Dermawan Ginting (hakim PTUN Medan)
16. Janner Purba (hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu) 17. Toton (hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu) 18. Patrialis Akbar (hakim konstitusi)
19. Dewi Suryana (hakim PN Bengkulu) 20. Sudiwardono (hakim PT Manado)
21. Wahyu Widya Nurfitri (hakim PN Tangerang) 22. Merry Purba (hakim ad hoc Tipikor Medan) 23. Iswahyu Widodo (hakim PN Jaksel)
24. Irwan (hakim PN Jaksel).13
Kasus mafia peradilan juga dilakukan oleh pegawai MA, Andri Tristianto
Sutrisna. Andri melakukan praktik dagang perkara. Di persidangan, percakapan
WhatsApp dan BBM antara Andriani dan Andri dibuka dan terjadi percakapan
terkait beberapa perkara yang sedang diadili. Andriani dan Andri pernah
sama-sama berdinas di MA, kala itu Andriani sebagai asisten hakim agung, dan Andri
sebagai PNS di MA.14
13
https://news.detik.com/berita/d-4322524/deretan-hakim-yang-kena-ott-kpk, diakses pada Tanggal 7 Mei 2019
14
Begitulah gambaran mafia peradilan yang melibatkan realitas hakim Indonesia saat ini. Beragamnya fakta soal para hakim yang menerima suap di ruang-ruang gelap dari mereka yang sedang beperkara di pengadilan mengonfirmasi jika hakim di negeri ini bisa dibeli. Putusan hakim jadi komoditas yang dapat diperjualbelikan, apakah diringankan vonisnya atau justru divonis bebas. Padahal, di tangan hakimlah proses hukum mengakhiri perjalanannya untuk mencapai tujuan asasi hukum.
Bicara integritas, nilai-nilai utama yang hendak diimplementasi adalah kejujuran dengan menempatkan kepentingan bangsa dan masyarakat di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Apa pun iming-iming yang disodorkan tidak akan memengaruhi keyakinan hakim dengan mengubah kebenaran menjadi keburukan. Makna penting integritas tak lain sebagai keteguhan sikap dan konsistensi seseorang memegang nilai-nilai luhur kejujuran dalam berperilaku. Dalam dunia etika, keberadaan integritas seseorang jadi penting dalam melaksanakan amanah yang dipercayakan. Lawan kata integritas adalah munafik atau hipokrit, yang selalu merusak tatanan kehidupan sosial dan bernegara.15
Seorang hakim dianggap memiliki integritas yang tinggi apabila dalam berperilaku, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hukum senantiasa sesuai dengan nilai-nilai hukum, keyakinan, dan prinsip sebagai pengadilan. Konkretnya, ciri seorang hakim yang berintegritas ditandai oleh satunya kata dan nilai-nilai hukum yang dianut dengan perbuatan melalui putusannya.16
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tesis dengan judul “Analisis Yuridis Kebijakan Penanggulangan Mafia Peradilan Di Lingkungan Pengadilan”
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 1. Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:
1) Bagaimanakah kebijakan di Mahkamah Agung dalam pemberantasan mafia peradilan di lingkungan pengadilan?
2) Mengapa terjadi hambatan peran badan pengawas mahkamah agung dalam mewujudkan pemberantasan mafia peradilan di lingkungan pengadilan? 3) Bagaimana kebijakan ideal badan pengawas mahkamah agung dalam
memberantas praktek mafia peradilan?
2. Ruang Lingkup Penelitian
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:
a. Untuk memahami dan menganalisis kebijakan di Mahkamah Agung dalam pemberantasan mafia peradilan di lingkungan pengadilan
b. Untuk memahami dan menganalisis terjadi hambatan peran badan pengawas mahkamah agung dalam mewujudkan pemberantasan mafia peradilan di lingkungan pengadilan.
c. Untuk memahami dan menganalisis kebijakan ideal badan pengawas mahkamah agung dalam memberantas praktek mafia peradilan.
2. Kegunaan Penelitian
a. Secara Teoritis, Kegunaan penulisan ini adalah untuk pengembangan kemampuan daya nalar dan daya pikir yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk dapat mengungkapkan secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada, khususnya masalah yang berkaitan dengan aspek hukum pidana terhadap Analisis Yuridis Kebijakan Penanggulangan Mafia Peradilan Di Lingkungan Pengadilan.
D. Kerangka Pemikiran 1. Alur Pikir
Peran Badan Pengawas Mahkamah Agung
Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Pengawasan
Permasalahan
1) Bagaimanakah kebijakan di Mahkamah Agung dalam pemberantasan mafia peradilan di lingkungan pengadilan?
2) Mengapa terjadi hambatan peran badan pengawas mahkamah agung dalam mewujudkan pemberantasan mafia peradilan di lingkungan pengadilan?
3) Bagaimana kebijakan ideal badan pengawas mahkamah agung dalam memberantas praktek mafia peradilan?
Teori Penegakan Hukum
2. Kerangka Teori
1. Karakter Perilaku Hakim di Indonesia
Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan conditio sine qua non atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.17
Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban
menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan
17 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI
secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana di atas, perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal, oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI.18
Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan.19
Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim. Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini
bermakna pengamalan tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.20
Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan.21
Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Sebagaimana halnya kehormatan, keluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan.
Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan etika perilaku. Etika adalah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat.22
Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidahkaidah hukum yang berlaku. Etika berperilaku adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Implementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, atau ketidak-percayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur.23
Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (officium nobile). Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma–norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat.
Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi Hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat.24
Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi Hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat. Sebelum disusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini, Mahkamah Agung telah mengadakan kajian dengan memperhatikan masukan dari Hakim di berbagai tingkatan dan lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak-pihak lain dalam masyarakat.25
Selain itu memperhatikan hasil perenungan ulang atas pedoman yang pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI Tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI Tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI Tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim yang didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip
internasional, maupun peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai Negara, antara lain The Bangalore Principles of Yudicial Conduct.26
Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan pedoman Perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim. Demikian pula Komisi Yudisial RI telah melakukan pengkajian yang mendalam dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak melalui kegiatan Konsultasi Publik yang diselenggarakan di 8 (delapan) kota yang pesertanya terdiri dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, serta unsur – unsur masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat.27
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memenuhi Pasal 32A juncto Pasal 81B Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para Hakim seluruh Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal. Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut : (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7)
Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.28
2. Teori Kebijakan
Kebijakan adalah sebagai salah satu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah (a projected program of goals value and practices).Kebijakan merupakan jenis tindakan Administrasi Negara berasal dari
kewenangan dekresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan undang-undang.29
Philpus M. Hadjon berpendapat bahwa “peraturan kebijakan pada hakikatnya
merupakan produk dari perbuatan tata usaha Negara yang bertujuan yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis dan hanya dan berfungsi sebagai tujuan dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan”.30
Pemerintah didalam penyelenggaraan tugas-tugas administrasi Negara telah banyak mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti garis garis kebijaksanaan, peraturan-peraturan, pedoman-pedoman, petunjuk petunjuk, surat edaran, intruksi-intruksi, peraturan peraturan menteri, keputusan-keputusan, dan pengumuman - pengumuman. Kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu kemudian dapat berlaku. Syarat-syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut antara lain:
28Ibid 29
Safri nugraha dkk. 2005. Hukum administrasi Negara, Badan Penertib Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. hlm. 93
a. Tidak bertentangan dengan dasar yang mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkannya;
b. Tidak bertentangan dengan nalar sehat;
c. Harus dipersiapkan dengan cermat, kalau perlu meminta advis teknis dari instansi yang berwewenang, rembukan dengan para pihak terkait dan mempertimbangkan alternative yang ada;
d. Isi kebijakan harus jelas memuat hak dan kewajiban warga masyarakat yang terkena da nada kepastian tindakan yang akan dilakukan oleh instansi yang bersangkutan (kepastian hukum formal);
e. Pertimbangan tidak harus rinci, asalkan jelas tujuan dan dasar pertimbangannya;
f. Harus memenuhi syarat kepastian hukum materiil, artinya hak yang telah diperoleh oleh masyarakat yang terkena harus dihormati, kemudian harapan yang telah ditimbulkan jangan sampai diingkari.31
Kebijakan publik merupakan suatu ilmu multidisipliner karena melibatkan banyak disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, ekonomi, dan psikologi. Studi kebijakan berkembang pada awal 1970-an terutama melalui tulisan Harold D. Laswell. Definisi dari kebijakan publik yang paling awal dikemukakan oleh Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Howlett dan Ramesh yang mendefinisikan kebijakan publik/public policy sebagai “suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu (a projected of goals, values, and practices)”. Senada dengan definisi ini, George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri mendefinisikan kebijakan publik sebagai “suatu tindakan pemerintah yang berupa program program pemerintah untuk
pencapaian sasaran atau tujuan”.
Dari dua definisi di atas kita bisa melihat bahwa kebijakan publik memiliki kata kunci “tujuan”, “nilai-nilai”, dan “praktik”. Berdasarkan definisi-definisi kebijakan publik yang dipaparkan di atas, maka kebijakan publik memiliki konsep-konsep sebagai berikut :
31 Indroharto. 2007. Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik, Bumi Aksara,
a) Kebijakan publik berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik/pelaksanaannya;
b) Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta;
c) Kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.
Dikaji dari teori kebijakan Thomas R Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai “is whatever government choose to do or not to do” ( apapun yang dipilih
pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan
merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.32
3. Teori Penanggulangan
Penanggulangan tindak pidana pada khususnya dan pada umumnya berkaitan erat dengan kebijakan criminal (Criminal Policy), yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menaggulangi Tindak pidana. Kebijakan atau upaya untuk memanggulangi Tindak pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defense) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Tujuan akhir dari kebijakan criminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
32Suwitri,S, 2008, Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang, Universitas Diponegoro
Kebijakan criminal yang merupakan usaha dalam penanggulangan Tindak pidana dapat dilakukan melalui upaya penal (pidana) maupun non penal.33
Demi tercapainya tujuan Negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek huku dalam penanggulangan Tindak pidana. Menurut G.P. Hoefnagels, kebijakan hukum (law policy) merupakan bagian tidak terpisahkan (integral) dari kebijakan sosial (social policy) atau dengan kata lain, kebijakan sosial mencakup didalamnya
kebijakan hukum yang selengkapnya dikatakan kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).34
Dalam pandangan Sudarto, politik hukum atau kebijakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.35 Beliau mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dari badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dlam masyarakat dan mencapai apa yang dicita-citakan.36
Padmo Wahyono memberikan pengertian politik hukum nasional, yaitu kebijaksanaan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang
33 Mardjono Reksodipoetro, 2004, Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Tindak pidana, dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana,
Bandung, Citra Aditya Bakti, , hlm. 28.
34G.P. Hoefnagels, The Other Side of Criminology, Holland,Deventer-Kluwer, 1978, hlm.
57. Lihat dalam Barda Nawawi Arief.1998. Op.Cit.
35Sudarto, 1981, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, , hlm. 159.
36Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung, Sinar Baru, ,
akan dibentuk. Segi lain dari polirik hukum adalah mengenai nilai-nilai, penentuan, pengembangan, dan pemberian bentuknya.37
Berdasarkan teori yang dikemukan oleh G. Pieter Hoefnagels tersebut, maka kebijakan penanggulangan Tindak pidana dapat disederhanakan melalui dua cara, yakni:
a. Kebijakan penal (Penal Policy), yang biasa disebut dengan criminal law application;
b. Kebijakan Non-penal (non penal policy), yang terdiri dari prevention without punishment dan influencing views of society on crime and punishment –mass
media
Pendekatan integral antara penal policy dan non penal policy dalam penanggulangan Tindak pidana harus dilakukan, karena pendekatan penerapan hukum pidana semata memiliki berbagai keterbatasan. Terdapat dua sisi yang menjadi keterbatasan hukum pidana ini. Pertama, dari sisi hakikat Tindak pidana. Hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam tentang akar persoalan Tindak pidana ini bila tidak dibantu oleh disiplin lain. Kedua, keterbatasan hukum pidana dapat dilihat dari hakikatnya hanya obat sesaat sebagai penanggulangan gejala semata dan bukan alat penyelesaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebabnya.38
37
Padmo Wahyono, 1986, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, , hlm. 160.
Secara kasar, upaya penanggulangan Tindak pidana lewat jalur Penal lebih menitikberatkan pada sifat Repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah Tindak pidana terjadi. Sedangkan jalur Non penal menitikberatkan pada Preventive (pencegahan/penengkalan/pengendalian) sebelu Tindak pidana terjadi.
Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam artis luas.39
4. Teori Peran
Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut: “Peranan
merupakan aspek dinamisi kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan
merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang mempunyai sebab dan akibat.Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut.40
Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role).Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan.Kedudukan tersebut merupakan peranan atau role, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant). Menurut Soerjono Soekanto, suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:
39Barda Nawawi Arief, 2010, Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan No Penal, Semarang, Pustaka Magister, hlm. 19.
1) Peranan yang ideal (ideal role)
2) Peranan yang seharusnya (expected role)
3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role) 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role),41
Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat dan secara sosiologis, hak merupakan suatu peranan atau lebih tepat peranan yang diharapkan (ideal role; expected role). Suatu kewajiban merupakan beban atau tugas pada seseorang untuk melakukan sesuatu dan di dalam sosiologi kewajiban juga disebut peranan atau peranan yang diharapkan
Peranan yang diharapkan merupakan apa yang disebut dengan norma atau kaidah. Kaidah tersebut, merupakan patokan atau pedoman mengenai sikap tindak yang pantas atau yang diharapkan.Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa secara sosiologis konsepnya adalah peranan yang diharapkan.Selain itu, dalam sosiologi juga dikenal konsep peranan yang dianggap oleh pemegang peran itu sendiri (perceived role).
Tidaklah mustahil peranan yang dianggap oleh pemegang peran berbeda dengan peranan yang ideal.Misalnya peranan yang diharapkan dari seorang petugas hukum, adalah melindungi warga masyarakat.Akan tetapi mungkin petugas itu sendiri beranggapan peranannya adalah senantiasa menindak atau menegakkan ketertiban (yang tidak selalu serasi dengan ketenteraman pribadi). Suatu hal lain yang memerlukan tinjauan adalah konsep peranan yang aktual (actual role).
Peranan yang aktual merupakan peranan yang dilaksanakan dalam kenyataan, yang tidak mustahil adalah tidak serasi dengan peranan yang diharapkan ataupun dengan peranan yang dianggap oleh pemegang peran.Kalau hal tersebut terjadi, dapat dikatakan bahwa suatu kaidah hukum tertentu tidaklah efektif oleh karena tidak mencapai tujuannya dan tidak ditaati dalam kenyataannya.
Secara yuridis gejala tersebut dinamakan hak dan kewajiban.Setiap hak biasanya dilingkupi oleh suatu kewajiban, yakni kewajiban untuk tidak menyalahgunakan hak tersebut.Demikian pula halnya dengan setiap kewajiban, yang senantiasa dilingkupi oleh suatu hak, yakni hak untuk tidak diganggu dalam melaksanakan kewajiban tersebut.Hal ini merupakan suatu peranan yang diharapkan, oleh karena dalam kenyataan tidaklah selalu demikian adanya.
Di samping itu, peran menyebabkan, seseorang pada batas-batas tertentu, dapat meramalkan perbuatan atau tindakan orang lain. Setiap individu yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang yang ada dalam kelompoknya. Sebagai pola perlakuan, peran memiliki beberapa unsur, antara lain:
a. Peran ideal, sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu. Peran tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban yang terkait dengan status tertentu.
b. Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan. Ini merupakan peranan yang
ideal, yang ideal hanya berada dalam fikiran dan belum terealisasi dalam kehidupan yang sebenarnya.42
Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajibankewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi
Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peran merupakan tindakan atau perilaku dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:
a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dimana seseorang itu didalam masyarakat.
b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
c. Peran adalah suatu yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Peran merupakan suatu aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan tersebut.43
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseoraang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan lembaga pemerintahan, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga pemerintahan.
42Ibid, ,hlm126
43Miftah Thoha, Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo
5. Teori Penegakan Hukum
Penegakan hukum khususnya hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:
a. Tahap Formulasi b. Tahap Aplikasi c. Tahap Eksekusi
Dapat dikatakan ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut menurut Barda Nawawi Arief terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu :
1) Pertama kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana.
2) Kedua adalah kekuasaan kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan
3) Ketiga kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.44
Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara preventif dan represif yaitu :
(1) Penegakan secara preventif
Penegakan secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.
(2) Penegakan represif
Menurut Sudarto Penegakan secara represif dilakukan apabila usaha preventif masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus dilakukan secara represif oleh penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.45
Penegakan hukum yang berkeadilan sarat dengan etis dan moral. Penegasan tidak beralasan selama kurun waktu lebih dari empat dasawarsa bangsa ini hidup dalam ketakutan, ketidakpastian hukum dan hidup dalam intimitas yang tidak sempurna antar sesama. Penegakan hukum adalah proses yang tidak sederhana karena didalamnya terlibat subyek hukum yang mempersepsikan hukum menurut kepentingan masing-masing. Faktor moral sangat penting dalam menentukan corak hukum suatu bangsa. Hukum dibuat tanpa landasan moral dapat dipastikan tujuan hukum yang berkeadilan tidak mungkin terwujud.
Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan kandungan hukum bersifat abstrak.
Penegakan hukum secara konkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:
(a)Faktor hukumnya sendiri;
(b)Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
(c)Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
(d)Faktor masyarakat yakni, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
(e)Faktor kebudayaan yakni, sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.46
Menurut Soerjono Soekanto Komponen ketiga adalah budaya hukum, “the legal culture, system-their beliefs, values, ideas, and expectation”. Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur atau budaya hukum berupa sikap tindak masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya. Atau dapat juga dikatakan, bahwa budaya hukum adalah keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap tindak yang mempengaruhi hukum, seperti adanya rasa malu, rasa bersalah apabila melanggar hukum dan sebagainya.47
Budaya hukum juga merupakan unsur yang penting dalam sistem hukum, karena budaya hukum memperlihatkan pemikiran dan kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana hukum tersebut ditaati, dihindari, atau disalahgunakan. Lawrence M. Friedman menjelaskan pentingnya budaya hukum dengan memberikan kiasan filosofis ikan dengan air, adalah sebagai berikut: “Hukum tanpa budaya hukum adalah seperti ikan mati dalam suatu ember, bukan ikan 46 Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT
Raja Grafindo Persada, hlm. 4-5
yang hidup berenang di samudera wahananya.48 Budaya hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya.49
Permasalahan budaya hukum menurut Soerjono Soekanto tidak hanya dapat ditangani dalam satu lembaga saja, tetapi perlu penanganan secara simultan dan antardepartemen, serta diupayakan secara bersama-sama dengan seluruh aparat penegak hukum, masyartakat, asosiasi profesi, lembaga pendidikan hukum, dan warga masyarakat secara keseluruhan. Peranan tokoh masyarakat, para ulama, pendidik, tokoh agama, sangat penting dalam memantapkan budaya hukum.50
Masalah penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing- masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil.51
48
Lawrence M. Friedman, Op. Cit, hlm. 6-7
49Soerjono Soekanto , Op. Cit, hlm. 7 50Ibid, hlm. 8
Kedamaian tersebut dapat diartikan bahwa di satu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat ekstern dan di lain pihak terdapat ketenteraman pribadi intern. Demi tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian maka hukum berfungsi untuk memberikan jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang lain. Jika kepentingan itu terganggu, maka hukum harus melindunginya, serta setiap ada pelanggaran hukum. Oleh karenanya hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan atau tidak memberlakukan hukum secara diskriminatif.
Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja dan di mana saja dalam wilayah negara, tanpa membeda-bedakan. Meskipun ada pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan. Pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif, kecuali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif. Akhirnya penegakan hukum tidak mencerminkan adanya kepast ian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.
Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto tekanannya selalu diletakkan pada aspek ketertiban. Hal ini mungkin sekali disebabkan oleh karena hukum diidentikkan dengan penegakan perundang- undangan, asumsi seperti ini adalah sangat keliru sekali, karena hukum itu harus dilihat dalam satu sistem, yang menimbulkan interaksi tertentu dalam berbagai unsur sistem hukum.52
Menurut Nikamah Rosidah pentingnya penegakan hukum karena menyangkut pemberian efek jera kepada pelaku hal ini pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana karena pidana juga berfungsi sebagai pranata sosial dalam hal ini pidana seabgai bagian dari reaksi sosial manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yag merupakan reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap hati nurani bersama sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan.53
E. Metode Penelitian
1. Pendekatan Masalah
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris yaitu :
1) Pendekatan Yuridis Normatif
Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.
53Nikmah Rosidah, Asas-Asas Hukum Pidana, Magister Semarang, Semarang, 2011, hlm.
2) Pendekatan Yuridis Empiris
Pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara meneliti dan mengumpukan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara melakukan observasi sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Sumber dan Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan (data empiris) dan dari bahan-bahan pustaka.
1. Data primer merupakan hasil penelitian lapangan yang akan dilakukan bersumber dari pengamatan dan wawancara terbuka dan mendalam dengan pejabat yang terlibat langsung atau mengetahui masalah Peran Badan Pengawas Mahkamah Agung Dalam Mewujudkan Pemberantasan Praktik Mafia Peradilan Di Lingkungan Pengadilan.
2. Data Sekunder adalah data yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku atau literatur-literatur maupun Perundang-Undangan yang berlaku dan menunjang penelitian ini. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu:
Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui kegiatan studi kepustakaan (Library Research) dengan cara membaca, menelaah, mencatat, menganalisa
serta literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang terjadi meliputi :
1) Bahan Hukum Primer yang meliputi:
Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, yang terdiri dari :
a) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke 4
b) Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI; d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI;
f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
g) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP;
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu meliputi, dokumentasi-dokumentasi atau catatan, literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan pengamatan (observasi) di lapangan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dengan. Data lapangan diperoleh dari, Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, Kejaksaan Tinggi Lampung dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung diseleksi dan dievaluasi untuk kemudian dideskripsikan dalam bentuk uraian-uraian.
3) Bahan Hukum Tersier
b. Data Primer
Yaitu data yang bersumber dan diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan serta dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data, meneliti dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, terutama dari praktisi hukum dan pihak terkait lainnya.
3. Narasumber
Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan petunjuk mengenai gejala-gejala dan kondisi yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa.54 Pada tahap ini menggunakan daftar pernyataan yang bersifat terbuka dimana dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain:
a. Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang : 1 orang b. Jaksa Pada Kejaksaan Tinggi Lampung : 1 Orang c. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 orang
Jumlah : 3 orang
4. Pengumpulan dan Pengolahan Data 1) Pengumpulan Data
di dalam pengumpulan data guna penelitian tesis ini peneliti menggunakan 2 macam prosedur pengumpulan data yaitu:
a. Studi Pustaka (library research)
Pengumpulan data melalui studi pustaka ini dilakukan mempelajari literatur terhadap bahan-bahan hukum yang ada dengan cara membaca,
mengutip, menganalisis apakah data tersebut cukup lengkap untuk dipersiapkan dalam proses pengkalisifikasian data yang dilakukan dengan cermat dan disesuaikan dengan pokok permasalahan. Studi Lapangan (Field Research).
b. Studi Lapangan
Penelitian ini menitikberatkan pada data primer, maka pengumpulan data dilakukan secara open in deepth inter cieving (wawancara terbuka dan mendalam) dengan mempersiapkan pokok-pokok masalah kemudian dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung.
2) Pengolahan Data
Setelah data sekunder dan data primer diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Seleksi Data
Seleksi data yaitu yang diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya terhadap penelitian.
2) Klasifikasi Data
Klasifikasi data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara.
3) Sistematisasi Data
5. Analisis Data
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Peran Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengawasan
1. Peran Mahkamah Agung
Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga Negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undangundang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.3 Mahkamah Agung (disingkat MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung, dan diangkat oleh Presiden. Hakim Agung dipilih dari hakim karier dan Non karier, profesional atau akademisi.53
Mahkamah Agung memiliki hakim agung sebanyak maksimal 60 orang. Hakim agung dapat berasal dari sistem karier (hakim), atau tidak berdasarkan sistem karier dari kalangan profesi atau akademisi. Tugas Hakim Agung adalah Mengadili dan memutus perkara pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MA adalah:
53
1) Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;
2) Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi;
3) Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.54
Dalam konteks penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, hakim agung memiliki tugas mulia sebagai pengawas internal tugas hakim dalam pengadilan. Hal ini mengingat hakim agung yang berada dalam institusi Mahkamah Agung adalah juga seorang hakim, maka menurut undang-undang, hakim agung berhak melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim dalam proses pengadilan, demi hukum dan keadilan. Mengapa perlu adanya pengawasan tugas hakim? Karena hakim sering lalai dalam menjalankan kemandirian kekuasaannya. Kelalaian ini sering disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya adanya pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman seperti birokrat, TNI, maupun pengadilan atasan.55
Akibat dari kelalaian ini, hakim dapat saja bersikap subjektif dalam mengambil keputusan dan unsur keberpihakan pada salah satu pihak yang berperkara pasti tak terhindarkan. Hal ini bukan hanya sebuah hipotesa, namun merupakan fakta hukum yang terjadi.
54
Bagir Manan, 2005. Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Mahkamah Agung R.I., Jakarta.
Banyak warga masyarakat sudah tidak begitu percaya dengan hakim dan penegakkan hukum yang selama ini dijalankan di pengadilan negeri Kebanyakan kasus-kasus hukum pada akhirnya bermuara pada pengajuan banding pada tingkat yang lebih tinggi, sampai pada Mahkamah Agung.
Hal ini terjadi sebagai akibat dari ketidakpercayaan masyarakat atas putusan hakim. Kasus-kasus yang bisa dijadikan pembanding dan sekedar mengingatkan kita akan masalah kekurangpercayaan masyarakat terhadap putusan hakim di negeri ini, Misalnya: kasus Bailout Bank Century, Kasus Mantan Ketua KPK Antasari Azhar, Kasus Korupsi beberapa petinggi partai Demokrat, kasus korupsi mantan Bupati Kepulauan Talaud dan mantan Wali Kota Tomohon, kasus kecelakaan lalulintas yang menyebabkan matinya orang karena kelalaian pengendara yang menyeret anak menteri Hatta Rajasa atau masih banyak lagi kasus-kasus yang sering diekspose di surat-surat kabar dan media nasional maupun lokal. Keputusan yang diambil terhadap kasus-kasus tersebut kebanyakan memunculkan polemik di masyarakat dan mengundang mosi tidak percaya dari warga masyarakat terhadap institusi penegak hukum Negara, dalam hal ini kehakiman, kejaksaan dan kepolisian.
dan tugas serta tanggungjawabnya yang demikian, maka dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi dalam upaya penegakkan hukum di Indonesia.56
Perannya dapat menjadi kekuatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan keadilan dalam penegakkan hukum. Mahkamah Agung dapat memeriksa dan dapat memberikan sanksi kode etik kepada hakim yang melakukan pelanggaran kode etik perilaku hakim, misalnya terhadap proses peradilan yang diindikasikan sarat dengan muatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1970 Bab III. Pasal 26 Ayat (1)
dikatakan: “Mahkamah Agung adalah lembaga Tinggi kehakiman atau pengadilan
Negara Tertinggi bagi seluruh daerah atau wilayah di Indonesia, berkedudukan di Ibukota Negara R.I. ialah di Jakarta. Berfungsi mengawasi tindakan-tindakan pengadilan yang ada di bawah kekuasaannya adalah: Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundangundangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Putusan tentang tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan dari
peraturan perundangan dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.”.57
Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 11 Ayat (1), “Mahkamah Agung merupakan pengadilan Negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2).” Pasal 10 Ayat (2) menjelaskan “badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.” Sedangkan
Pasal 1 dan Pasal 2 Undangundang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan: Pasal 1: Mahkamah Agung adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: III/MPR/1978. Sedangkan dalam Pasal 2 dijelaskan: Mahkamah Agung adalah Pengadilan Tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Selanjutnya dalam Pasal 3 dikatakan bahwa Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.58
Dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP dikatakan, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh UndangUndang untuk mengadili. Adapun yang dimaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hukum untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan
57
Soesilo Prajogo, Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007), hlm. 287.
