Text 1 ABSTRAK pdf

Full text

(1)UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DATA PRIBADI MELALUI PHISING. (Skripsi). Oleh SHAFIRA ADELIA CINDY PANE. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2020.

(2) ABSTRAK UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DATA PRIBADI MELALUI PHISING Oleh SHAFIRA ADELIA CINDY PANE Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat. Phising merupakan usaha untuk mendapatkan suatu informasi penting dan rahasia secara tidak sah, seperti nama pengguna serta kata sandi dan informasi rekening bank, informasi kartu kredit, atau informasi rahasia yang lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian data pribadi melalui teknik phising dan (2) faktor-faktor penghambat apa sajakah oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian data pribadi melalui teknik phising. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari anggota subdit IV reskrimsus Kepolisian Polda Metro Jaya dan akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan mengenai upaya penanggulangan kejahatan phising yang digunakan oleh kepolisian yaitu terbagi 2 (dua) kategori upaya, yaitu: (1) upaya penal atau represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya ini selalu digunakan pihak kepolisian dalam hal peretasan terhadap kejahatan phising, kemudian (2) upaya non-penal atau preventif adalah suatu upaya yang berdampak baik atau positif serta menciptakan suatu kondisi (ekonomi, lingkungan dan adat) menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan. Upaya ini digunakan oleh kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan phising tersebut agar tidak terjadi. Faktor penghambat upaya penanggulangan terhadap kejahatan pencurian data pribadi melalui teknik phising ini terdapat 5 (lima) kategori: (1) faktor undang-undang, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana dan fasilitas, (4) faktor masyarakat, dan terakhir (5) faktor kebudayaan. Saran dalam penelitian ini adalah: Memperbarui peraturan hukum pidana serta melakukan rancangan kembali yang lebih mengkhususkan terhadap persoalan kejahatan phising tersebut, mengadakan pelatihan bagi para aparat kepolisian , memfasilitasi alat-alat elektronik yang sudah sesuai dengan standarisasi internasional, mengadakan himbauan kepada masyarakat tentang seminar IT dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya wawasan IT. Kata Kunci : Kepolisian, Upaya Penanggulangan, Pencurian Data Pribadi, Phising..

(3) UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DATA PRIBADI MELALUI PHISING. Oleh SHAFIRA ADELIA CINDY PANE. Skripsi. Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar SARJANA HUKUM. Pada Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2020.

(4)

(5)

(6)

(7) RIWAYAT HIDUP. Penulis bernama Shafira Adelia Cindy Pane, lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 27 Juni 1998, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, buah hati pasangan Bapak M. Daud Syah Pane dan Ibu Rosmaya Dewi.. Penulis mengawali pendidikan formal di SD Negeri 2 Rawalaut (Teladan) Bandar Lampung selesai Tahun 2010, SMP Negeri 4 Bandar Lampung selesai Tahun 2013 dan SMA Negeri 2 Bandar Lampung selesai Tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Sri Rejeki Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan pada bulan Januari-Februari 2018..

(8) MOTTO. Bismillahirrahmanirrahim.. Kalau jalan hidupmu lurus-lurus saja, kamu tidak akan belajar apa-apa. Kalau kamu tidak belajar apa-apa, hidupmu tidak akan berarti. Menghadapi kegagalan itu hal biasa. Yang tidak biasa adalah, mereka yang menjadikan kegagalan sebagai pelajaran untuk bangun dan terus menjalani hidup.. Maka.. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? (Qur’an Surah Ar Rahmaan (55) Ayat 13).

(9) PERSEMBAHAN. Penulis persembahkan Skripsi ini kepada:. Kedua Orang Tercinta Atas segala cinta dan kasih yang telah diberikan tanpa berharap berbalas budi, terima kasih atas kebaikan dan ketulusan untuk merawat dan menjaga anaknya hingga ada berada di titik ini Abangku Tersayang Atas segala kasih sayang dan perlindungannya serta dorongan yang tiada hentihentinya untuk adiknya ini Keluarga Besar Atas segala dukungan dan motivasi yang diberikan demi keberhasilan dan menjadi tujuan hidupku hingga sekarang Almamaterku Tercinta Universitas Lampung.

(10) SANWACANA. Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul: “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Data Pribadi Melalui Teknik Phising”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama peroses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung 2. Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampao dengan selesainya skripsi penulis 3. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi 4. Ibu Diah Gustiniati, S.H.,M.H, sebagai Penguji Utama dan Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Skripsi.

(11) 5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Skripsi 6. Ibu Hj. Wati Rahmi Ria, S. H., M. H, selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan saran yang diberikan selama perkuliahan 7. Segenap Dosen beserta staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menyelesaikan studi 8. Umar Hadi Kusuma, A.md., Im., selaku pendamping yang memiliki peranan penting untuk selalu mendukung dan menyemangati hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 9. Teman-temanku yang ku sayangi, terima kasih atas dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini dan telah memberikan warna-warni perkuliahanku 10. Almamaterku tercinta beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung 11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya. Bandar Lampung, Januari 2020. Penulis.

(12) DAFTAR ISI. ABSTRAK ........................................................................................................ HALAMAN JUDUL ........................................................................................ PERSETUJUAN ............................................................................................... PENGESAHAN................................................................................................. PERNYATAAN................................................................................................. RIWAYAT HIDUP ........................................................................................... MOTTO ............................................................................................................. PERSEMBAHAN ............................................................................................. SAN WACANA ................................................................................................. DAFTAR ISI....................................................................................................... i ii iii iv v vi vii viii ix x. BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1. A. Latar Belakang ................................................................................... B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .................................... C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ....................................................... D. Kerangka Teoritis dan Konsepsual ................................................... E. Sistematika Penulisan .......................................................................... 1 7 7 9 14. BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................... 15. A. Kepolisian ................................................................................... B. Penanggulangan Kejahatan ......................................................... C. Pengertian Pencurian Data Pribadi .............................................. D. Phising ........................................................................................ 1) Sejarah Phising ....................................................................... 2) Pengertian Phising .................................................................. 3) Cara Kerja Phising .................................................................. 4) Metode Phising........................................................................ 5) Teknik Phising......................................................................... E. Cybercrime ................................................................................. 1) Sejarah Cybercrime ................................................................ 2) Pengertian Cybercrime ........................................................... 3) Karakteristik Cybercrime ....................................................... 4) Jenis-jenis Cybercrime ............................................................. 15 21 24 25 25 26 28 30 31 34 34 35 36 36. BAB III METODE PENELITIAN ................................................................... 38. A. Pendekatan Masalah......................................................................... B. Sumber dan Jenis Data .................................................................... C. Penentuan Sumber ............................................................................ 38 39 40.

(13) D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data ................................ E. Analisis Data .................................................................................... 41 42. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................. 43. A. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Data Pribadi Melalui Teknik Phising ............................................. B. Faktor Penghambat Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Data Pribadi Melalui Teknik Phising ............ 43 59. BAB V PENUTUP............................................................................................. 74. 5.1 Kesimpulan ........................................................................................ 74. 5.2 Saran .................................................................................................. 76. DAFTAR PUSTAKA.

(14) I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perbuatan tindak pidana kejahatan sangat beragam bentuk dan jenisnya. Salah satunya adalah tentang cybercrime atau kejahatan dunia maya yang marak kita jumpai di negara ini. Cybercrime atau kejahatan dunia maya adalah suatu aktivitas kejahatan yang dilakukan melalui kejahatan dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat jaringan sebagai medianya. Kegiatan cybercrime dapat dilakukan dengan berbagai cara dan tujuan oleh pelakunya dari pihak-pihak yang menguasai bidang teknologi dan informasi masa kini dan memanfaatkannya kearah yang negatif. Untuk itu, kita sebagai masyarakat harus lebih berhati-hati di dalam penggunaan teknologi informasi, jangan sampai lengah, karena penipuan dalam hal seperti ini sangat sulit dideteksi tindak kejahatannya. Sehubungan dengan kejahatan di dunia maya yang terus berkembang, pemerintah telah melakukan kebijakan dengan terbitnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008. UU ITE merupakan payung hukum dalam menegakkan keadilan dalam dunia maya, substansi/materi yang diatur dalam UU ITE menyangkut masalah yurisdiksi, perlindungan hak pribadi, azas perdagangan, azas persaingan usahausaha tidak sehat dan perlindungan konsumen,.

(15) 2. azas-azas hak atas kekayaan intelektual (HaKI) dan hukum Internasional serta azas Cybercrime. 1 Undang-undang tersebut mengkaji cybercase dalam beberapa sudut pandang secara komprehensif dan spesifik, fokusnya adalah semua aktivitas yang dilakukan dalam cyberspace seperti perjudian, pornografi, pengancaman, penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media internet serta akses komputer tanpa izin oleh pihak lain (cracking) dan menjadikan seolah dokumen otentik (phising). Tindakan cybercrime memiliki banyak jenisnya, antara lain adalah phising, dalam pengertiannya, phising adalah suatu metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui target dengan maksud untuk mencuri akun target (biasanya meminta password akun). Istilah ini berasal dari kata “fishing” = “memancing” pengguna untuk terperangkap dijebakannya. Phising bisa dikatakan mencuri informasi penting dengan mengambil alih akun pengguna untuk maksud tertentu. 2 Tentunya kasus phising ini sangat merugikan masyarakat khususnya pengguna internet, apalagi jika pengguna internet tersebut masih awam dalam penipuan jenis ini, korban akan sangat mudah tertipu atau terjebak oleh para pelaku. Modus ini biasanya menggunakan halaman informasi (website), seperti URL, kemudian diminta untuk memasukkan kata sandi untuk akun pribadi, padahal hal tersebut merupakan modus para pelaku untuk melacak akun korban dan kemudian menyalahgunakan dengan meraih keuntungan bahkan tanpa memiliki modal 1. Budhijanto, Danrivanto, 2017. Revolusi Cyberlaw Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung. Hlm. 29-31 2. Ikhsan Radiansyah, “Analisis Ancaman Phising Dalam Layanan Online Banking”, Jurnal of Innovation in Business and Economics. Vol. 7, No. 1, 2016.

(16) 3. sepeserpun. Seiring perkembangan teknologi, para pelaku kejahatan ini melakukan cara-cara baru yang dapat terbilang lebih rumit dari cara sebelumnya. Misalnya saja lewat iklan di media sosial. Biasanya terdapat di artikel yang ada di media sosial dan selanjutnya akan menuju ke halaman tertentu. Jika pengguna mengklik tautan tersebut maka bisa menyebabkan terjangkit virus atau malware.3 Tujuan dari tindak kejahatan ini ialah untuk mencuri informasi. Contohnya akun e-mail, akun media sosial dan akun bank. Karena hal inilah, kejahatan phising bisa menyebabkan dampak kerugian materi yang sangat besar jumlahnya jika yang berhasil dicuri adalah akun bank milik anda. Dalam tindak kejahatan akun pribadi atau phising pernah terjadi kejadian tepatnya di Jakarta tahun 2014 dalam penyidikan dan penangkapan oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Berawal dari seorang korban bernama NW (disamarkan) mendapatkan sebuah e-mail yang tertulis dari Bank Mandiri atas modus landing-page (halaman pertama kali yang dikunjungi), halaman informasi berupa tautan tersebut merupakan tindakan phising yang bermoduskan meminta nama pengguna beserta kata sandi korban, yang seakan-akan e-mail tersebut benar adanya. atau situs tautan dari bank resmi. Kemudian, tersangka akan. menghubungi korban melalui nomor telepon dengan kode 021, yang selanjutnya pelaku meminta nomor token kepada korban. Nomor token yang hanya bisa dibuka beberapa menit tersebut, langsung dimanfaatkan oleh pelaku untuk mentransfer jumlah rekening korban ke rekening pelaku. Modus ini telah merugikan korban hingga seratus (100) juta rupiah. Tidak hanya korban NW, terdapat dua (2) korban lain yang tertipu dengan modus phising ini. Jadi, totalnya 3. Candiwan Rusdjan, “Analisis Ancaman Phising Dalam Layanan Online Banking”, Artikel dari Research Gate, diakses pada Januari, 2016.

(17) 4. ada tiga (3) korban yang tertipu dengan mendapatkan kerugian hingga sejumlah tiga ratus (300) juta rupiah. Pelaku diduga berwarga negara Nigeria yang berada di Jakarta dan Tangerang. Pelaku berjumlah dua (2) orang, bernama Mallo Gombo alias Peter Nwan (23) dan Vincent Enwere Anuma alias Casey. Keduanya ditangkap atas kasus penipuan melalui internet dengan modus phising. 4 Bagi pelaku tindak kejahatan penipuan melalui internet atau phising akan dikenakan hukuman pidana penjara sesuai dengan ketentuan undang-undang dan unsur pidana yang terpenuhi dan tercantum berdasarkan Pasal 35 jo 51 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 jo No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, berisi bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik.”5 serta pasal 378 KUHP tentang penipuan, berisi bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan cara memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.” Contoh modus phising lain yang terjadi di Jakarta, tepatnya terjadi pada tahun 2015. Modus phising tersebut bermula pada saat pelaku membuat malware. 4. Artikel Detik News, Jakarta, diakses dari https://m.detik.com/news/berita/d-2667304/polisibekuk-2-wn-nigeria-pelaku-penipuan-online-dengan-modus-phishing pada tahun 2014 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

(18) 5. dengan cara menyebarkan situs-situs terlarang, seperti perjudian dan porno yang terpaksa diklik oleh para korban, tentu saja situs ini palsu yang isinya merupakan script internet banking. Setelah para korban terpaksa mengklik situs tersebut, uang para korban tertransfer ke rekening penampungan yang sudah disiapkan oleh para pelaku di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Tak hanya itu, pelaku juga melakukan modus dengan cara merekrut masyarakat untuk dijadikan financial agent, dimana seolah-olah melakukan penawaran pekerjaan lewat e-mail yang datanya tersebar di situs pencari kerja. Data tersebut kemudian disalahgunakan dan. dibajak. untuk. didaftarkan. namanya. di. Bitcoin.. Setelah uang korban dibobol dan dimasukkan ke agen tadi, kemudian agen tadi meneruskan ke Bitcoin atau transfer tunai melalui Western Union. Korban dari penipuan ini sudah ratusan orang dan uang yang ditipu sudah ratusan miliar rupiah.6 Akibat maraknya kejadian phising7 tersebut, dalam skala global, hal ini merupakan kejahatan yang terbilang serius untuk ditindaklanjuti dalam penegakan hukumnya, hingga ada sebutan kelompok untuk merampas kejadian phising yang disebut Anti Phising Working Group (APWG). Dalam hal penyidikan tindak pidana UU ITE, selain berlaku seluruh ketentuan mengenai penyidikan dalam kodifikasi hukum acara (Bab IV Bagian Kesatu dan Kedua KUHAP) berlaku pula ketentuan khusus tentang penyidikan dalam Bab X. 6. Artikel Detik News, Jakarta, diakses dari https://m.detik.com/news/berita/d-3017633/waspadapenipuan-phishing-ratusan-nasabah-kehilangan-uang-hingga-ratusan-miliar pada tahun 2015 7 Wahid, Abdul, 2016. Kejahatan Mayantara (Cybercrime), PT. Refika Aditama, Bandung. Hlm. 71-73.

(19) 6. Pasal 42 S/D 44 UU ITE.8 Dalam tiga pasal tersebut sekedar diatur tentang dua hal saja yang bersifat khusus, yaitu: a. Tentang penyidik dan hak atau kewenangannya serta prosedur yang harus dipenuhi dalam hal melaksanakan kewenangan melakukan penyidikan tersebut; b. Tentang alat bukti yang dapat digunakan dalam hal penyidikan, penuntutan dan dalam sidang pengadilan perkara tindak pidana ITE. Upaya penanggulangannya sendiri, kasus phising9 ini dapat sangat mudah terjadi karena kurangnya sarana dan prasarana (fasilitas) serta krisisnya wawasan masyarakat untuk membedakan yang resmi atau otentik dengan yang palsu. Para pelaku berusaha membuat sedemikian rupa hingga menyerupai dengan yang resmi. Biasanya para pelaku phising menggunakan penawaran dengan harga yang terbilang fantastis dalam situs halaman apapun, terutama e-mail penipuan dengan membawa nama perusahaan atau bank yang seakan-akan resmi atau asli. Dalam upaya penanggulangan kejahatan pencurian data pribadi atau phising juga terjadi memiliki beberapa hambatan, seperti terjadinya perbedaan persepsi antara penegak hukum dalam menafsirkan kejahatan dengan penerapan pasal-pasal hukum positif, lalu kurangnya pengetahuan atau penguasaan komputer seperti taktis, teknis penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan yang tidak dikuasai dan terakhir adalah fasilitas komputer di setiap kantor-kantor penegak. 8 9. Undang-Undang Pasal 14 Ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara S. Rustam, “Analisa Anti-Phising”, Jurnal Ilmiah, Vol. 10 No. 2 Diakses pada Agustus, 2018.

(20) 7. hukum yang teknologinya kurang memadai sehingga sulit untuk mengimbangi modus phising dilakukan oleh para phiser.10 Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dan melakukan penyusunan skripsi ini dengan judul: “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Data Pribadi Melalui Teknik Phising.” B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 1. Permasalahan Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah: a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian data pribadi melalui teknik phising? b. Apa sajakah faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian data pribadi melalui teknik phising? 2. Ruang Lingkup Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai kejahatan pencurian data pribadi melalui teknik phising yang melakukan pidana kejahatan melalui situs halaman informasi (website) dan/atau e-mail yang marak terjadi di lingkungan masyarakat menyebar hampir seluruh Indonesia, terutama di kota-kota besar. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2019. 10. Budhijanto, Danrivanto, 2017. Revolusi Cyberlaw Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung. Hlm. 152.

(21) 8. C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan tentang upaya penanggulangan terhadap kasus pencurian data pribadi seperti teknik phising dan juga dapat menerapkan faktorfaktor yang telah menghambat terjadinya upaya penanggulangan terhadap teknik phising yang lagi marak terjadi di negara Indonesia, sehingga masyarakat agar dapat lebih waspada dan menghindari modus pencurian data pribadi melalui teknik phising tersebut. 2. Kegunaan Penelitian Kegunaan penelitian ini memiliki 2 (dua) jenis, yaitu sebagai berikut. a. Kegunaan teoritis, secara umum penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas yang masih belum mengetahui dampak buruk dari sifat acuh terhadap teknologi, informasi dan transaksi elektronik. b. Kegunaan praktis, dilihat dari segi praktis bahwa penelitian ini membawa dampak positif atau manfaat lain, khususnya: 1) Bagi penulis, penelitian ini memberikan masukan agar dapat lebih dipahami dan dimengerti. 2) Bagi pembaca, peneltian ini memberikan wawasan yang lebih luas dan pengetahuan jika belum banyak yang mengetahui manfaatnya..

(22) 9. 3) Bagi masyarakat, penelitian ini juga memberikan kesadaran akan pentingnya pengetahuan tentang teknologi, informasi dan transaksi elektronik untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat.. D. Kerangka Teori dan Konseptual 1. Kerangka Teori Kerangka pemikiran adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Di dalam pengkajian ini, penulis mengambil kasus tahun 2014 dari sebuah korban nasabah bank, bank tersebut lebih tepatnya adalah Bank Mandiri 11. Di kasus tersebut, pelaku melakukan modus phising via e-mail dan telepon. Sang pelaku meraih keuntungan hingga ratusan juta. Menurut Barda Nawawi Arief12, teori upaya penanggulangan terbagi menjadi dua (2) kategori: a. Teori upaya penanggulangan adalah sebagai berikut. 1) Upaya penal (represif) Upaya penal adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional 11. yang. ditempuh. setelah. terjadinya. kejahatan.. A. Ginanjar, “Analisis Serangan Web Phising Pada Layanan E-Commerce dengan Metode Network Forensik”, Jurnal Terapan Teknologi Informasi, Vol. 2 No. 2, 2018 12 Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Huklum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti..

(23) 10. Penanggulangan ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang sangat merugikan dan tentu saja sangat dilarang oleh hukum. Upaya penal (represif) ini tidak terlepas dari sistem peradilan pidana (sub-sistem), yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai. dan. berhubungan secara fungsional. 2) Upaya Non-Penal (preventif) Upaya ini dilakukan untuk mencegah timbulnya kejahatan yang pertama kali. Upaya ini sangat diutamakan karena dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis, tak heran bahwa upaya nonpenal (preventif) ini. adalah upaya yang paling beralasan untuk menjadi. yang terdepan. Upaya non-penal ialah suatu upaya yang berdampak baik atau positif serta menciptakan suatu kondisi (ekonomi, lingkungan dan adat) menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan. Selain itu, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban ialah milik tanggung jawab bersama. b. Menurut Soerjono Soekarto13, teori faktor penghambat upaya penanggulangan adalah sebagai berikut.. 13. Soekarto, Soerjono. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 62.

(24) 11. 1) Faktor Undang-Undang Suatu masalah yang dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya berbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. 2) Faktor Penegak Hukum Berbagai penegak hukum dengan kedudukan yang berbeda menimbulkan ketidakselarasan atau konflik. Jika di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya (aktual) maka bisa terjadi suatu kesenjangan peranan. 3) Faktor Sarana dan Fasilitas Adanya. hambatan-hambatan. yang. terjadi. bukanlah. semata-mata. disebabkan karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan, sedangkan waktu untuk menyelesaikannya adalah terbatas. Perlunya kepastian dalam penanganan maupun kecepatannya, mempunyai dampak yang lebih nyata, seperti berpegang pada cara yang lebih efektif dan efisien. 4) Faktor Masyarakat Masyarakat yang menerapkan kodifikasi yang bersifat negatif, seperti mencapai kepastian hukum dan mencoba membukukan norma-norma hukum yang mengatur bidang kehidupan spiritual (non-netral)..

(25) 12. 5) Faktor Kebudayaan Timbulnya perbedaan-perbedaan karena berbagai macam pengaruh, seperti pengaruh dari kegiatan-kegiatan modernisasi di bidang materil, yaitu menempatkan nilai kebendaan pada posisi lebih tinggi dari nilai keakhlakan, sehingga akan timbul pula ketidakserasian. Menurut Barda Nawawi Arief14, penelitian kasus phising ini menggunakan Undang-Undang ITE khususnya Pasal 35 jo 51 Ayat (1), berisi bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik.” Jadi, menurut Moeljanto15, kasus phising dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 51 Ayat (1) UU ITE, berisi bahwa “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)” serta Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Faktanya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri16, dalam perangkat hukum positif nyatanya negara Indonesia sudah dimilikinya. Dimana, hukum positif memerlukan alat bukti, saksi, keterangan ahli, terdakwa dan petunjuk dalam pembuktian, namun faktanya, di dalam metode pencurian data (phising) ini, pembuktian minim bisa dilakukan, karena faktor kejahatan dunia. 14. Barda Nawawi Arief, Op.Cit., Tahun 2015, Hlm. 49-50 Moeljanto, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 16 Andi Hamzah, 1996. KUHP dan KUHAP, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 50-55 15.

(26) 13. maya atau cybercrime. Pada nyatanya peraturan itu belum mampu menjerat pelaku kejahatan dunia maya atau cybercrime. Terutama di Pasal 1 KUHP, yang menegaskan bahwa tindakan kejahatan dunia maya atau cybercrime khususnya phising belum cukup mampu menegakkan hukum untuk para korban, dikarenakan kejahatan cybercrime khususnya metode phising belum tentu dikenakan sanksi pidana. 2. Konsepsual Konsepsual adalah susunan upaya dari berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka, berikut penjelasan tentang pengertian dari berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini: a. Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)17adalah usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan, upaya juga diartikan usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. b. Pengertian Kepolisian menurut Wikipedia18 adalah instansi umum sipil yang bertugas untuk menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. c. Penanggulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 19 adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan suatu masalah, kegiatan pencegahan dan tanggap darurat.. 17 18. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses dari https://kbbi.web.id/upaya Wikipedia. Diakses https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia.

(27) 14. d. Kejahatan20 adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. e. Pencurian menurut Muchamad Iksan21adalah pengambilan milik orang lain secara tidak sah dan secara paksa tanpa seizin dari pemilik dalam hukum kriminal. f.. Data pribadi. 22. adalah individu yang padanya melekat data perseorangan. tertentu yang bersifat rahasia dikarenakan data yang berkenaan dengan ciri seseorang. g. Phising menurut S. Rustam23 di Jurnal Ilmiahnya, adalah metode penipuan situs online melalui halaman informasi (website) seperti e-mail yang dipalsukan yang dibuat sama persis dengan aslinya, bertujuan untuk mendapatkan data pribadi orang lain, seperti akun bank. E. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. I. PENDAHULUAN Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konsepsual serta Sistematika Penulisan.. 19. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses dari https://kbbi.web.id/penanggulangan Gustiniati, Diah, Perkembangan Azas-azas dan Pemidanaan Hukum Pidana, Bandar Lampung: Pusaka Media. 21 Muchamad Iksan. 2008. Hukum Perlindungan Saksi (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia). Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 3. 22 PPID KEMKOMINFO. Artikel, Vol.1.2. Diakses dari https://ppid.kominfo.go.id/jenisinformasi/inf-setiap-saat/data-pribadi-sistem-elektronik/ 23 S. Rustam, “Analisa Anti-Phising”, Jurnal Ilmiah, Vol. 10 No. 2. Diakses pada Agustus 2018 20.

(28) 15. II. TINJAUAN PUSTAKA Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai penanggulangan kejahatan, upaya penanggulangan, pengertian pencurian data pribadi, awal sejarah terbentuk phising dan cybercrime, pengertian, metode dan teknik.. III. METODE PENELITIAN Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.. IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Berisi deskripsi dan upaya penanggulangan kejahatan pencurian data pribadi atau phising yang terjadi di Jakarta oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya.. V. PENUTUP Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian..

(29) II. TINJAUAN PUSTAKA A. Kepolisian Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, serta teciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.24 Adapula tahap-tahap kepolisian dalam proses kegiatan dari badan-badan peradilan pidana yang berjalan menurut tahap-tahap tertentu. Tiap tahap kegiatan tersebut menunjukkan sebagai satu rangkaian kesatuan utuh sebagai sistem roda berjalan. Tahap atau periodeisasi peradilan pidana dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan hingga pelaksanaan keputusan pengadilan.. 24. Budi Rizki Husin, Lembaga Penegak Hukum, Bandar Lampung, Universitas Lampung, Hlm. 15.

(30) 17. 1. Tahap di Kepolisian Adapula tahap-tahap kepolisian dalam proses kegiatan dari badan-badan peradilan pidana yang berjalan menurut tahap-tahap tertentu. Tiap tahap kegiatan tersebut menunjukkan sebagai satu rangkaian kesatuan utuh sebagai sistem roda berjalan. Tahap atau periodeisasi peradilan pidana dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan hingga pelaksanaan keputusan pengadilan. Tindakan tersebut dilaksanakan oleh masing-masing badan peradilan pidana sesuai dengan tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Herbert L. Packer25 memberikan sistematika penahapan masalah-masalah yang timbul antara lain sebagai berikut: a. Periode sejak penangkapan setelah ada tuduhan melakukan kejahatan atau the period from arrest through the decision ta charge the suspect with a crime. b. Periode tuduhan melakukan kejahatan setelah penentuan kesalahan atau the period from the decision to through the determination of guilt. c. Pemeriksaan kembali dan perbaikan atas kekeliruan yang terjadi selama periode terdahulu atau the stage of review and correction of errors that have accured during erlier periods. Pada uraian berikut berturut-turut diulas tentang tahapan-tahapan dalam sistem peradilan pidana oleh pihak kepolisian26 dalam pelaksanaannya beserta masalahmasalah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tersebut.. 25. Herbert L. Packer, Op. Cit, Hlm. 174 Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, PT. Sinar Grafika, Bandar Lampung 2016. Hlm. 91 26.

(31) 18. a. Penyelidikan Menurut KUHAP dalam Pasal 1 butir 5, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya diadakan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut dan setelah ditentukan adanya tindak pidana yang telah dilakukan, barulah berlanjut pada proses penyidikan. Jadi, penyidikan adalah suatu tindakan yang harus dilakukan oleh polisi dalam hal dimulainya awal proses peradilan pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan penyelidikan harus atau wajib bagi kepolisian untuk dilakukan terhadap adanya dugaan telah terjadi suatu tindak pidana. b. Penyidikan Penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya. Dalam proses mengumpulkan bukti-bukti, penyidik diberikan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu (upaya paksa) guna penyelesaian tugas penyidikan. Kewenangan melakukan tindakan tersebut tentu saja harus bersifat kasuistis, sebab tidak semua peristiwa atau tindak pidana mempunyai latar.

(32) 19. belakang atau motivasi yang sama.27 Tindakan penyidikan dan upaya-upaya yang bersifat. memaksa. (dwang. middelen). seperti. penangkapan,. penahanan,. penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat tidak digunakan dalam menghadapi setiap kasus, guna memenuhi pembuktian yang dipandang cukup untuk kepentingan penuntut dan proses persidangan atas perkara tersebut. c. Penangkapan Menurut KUHAP dalam Pasal 1 butir 20 yang diartikan dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidikan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. KUHAP bersadarkan Pasal 16 dan 17 menentukan penangkapan dilakukan oleh penyelidik atas penyelidik atas perintah penyidik atau oleh penyidik sendiri apabila seseorang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Agar memperoleh keseragaman tafsir KUHAP, seyogianya pembuat undang-undang memberikan “Batasan” kepada penyidik dalam mengartikan “bukti permulaan” seperti apa yang dikatakan oleh Livingstone Hall28, tidak hanya dengan alasan sangat kuat (probable cause), tetapi diduga keras (good cause, karena bukti permulaan yang cukup) yakni alasan-alasan yang wajar, untuk menduga bahwa orang itu bersalah atas suatu kejahatan.. 27. Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, PT. Sinar Grafika, Bandar Lampung 2016. Hlm. 93 28 Livingstone Hall, Hak tertuduh dalam Perkara Pidana, Dalam Talks on America Law, Alih Bahasa oleh Gregory Churchill. Jakarta, Hlm. 17.

(33) 20. d. Penahanan Menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim berdasarkan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penahanan tersangka atau terdakwa dapat terjadi pada setiap tingkat pemeriksaan, yaitu untuk kepentingan penyidik, untuk kepentingan penuntutan, untuk kepentingan pemeriksaan di muka pengadilan negeri dan tingkat banding dan tingkat kasasi. Di samping itu, KUHAP29 menyebutkan adanya tenggang waktu lamanya penahanan pada setiap tingkat pemeriksaan dan dapat dimintakan perpanjangan sampai tingkat kasasi. e. Penggeledahan Menurut Pasal 1 butir 18 penggeledahan badan adalah tindakan penyelidikan untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa, untuk disita. Jadi guna kepentingan. penyidikan30,. dapat. dilakukan. penggeledahan. rumah. atau. penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang. Perlunya pengaturan tentang penggeledahan tersebut berkenaan dengan perlindungan terhadap ketentuan orang atas tempat kediamannya, sebagai salah satu dasar hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap hak asasi tersebut diancam dengan pidana. 29. Pedoman Pelaksanaan KUHAP. 1982. Departemen Kehakiman R. I. Jakarta Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, PT. Sinar Grafika, Bandar Lampung 2016. Hlm. 103 30.

(34) 21. f. Penyitaan Menurut Pasal 1 butir 16 KUHAP, penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Penyitaan berarti “penguasaan guna kepentingan penyidikan”. g. Berakhirnya Tugas Polisi dalam Penyidikan Pada dasarnya penyidikan telah dianggap selesai apabila berkas perkara yang diserahkan penyidik kepada penuntut umum telah diterima dan dinyatakan lengkap (Pasal 21), setelah tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari penyerahan (Pasal 110 ayat (4) KUHAP). Dengan kata lain, ada koordinasi fungsional antara polisi dengan pengak hukum lain, seperti kejaksaan dalam proses peradilan pidana sebagai konsekuensi bahwa proses peradilan sebagai suatu sistem. B. Penanggulangan Kejahatan Penanggulangan31 yaitu segala usaha atau upaya yang dilakukan oleh badan hukum maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia, sedangkan kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, selain itu juga mengganggu. 31. Mulyadi, Lilik, 2007. Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan. Mander Maju, Bandung. Hlm. 59-63.

(35) 22. ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Jadi, penanggulangan kejahatan ialah segala upaya yang dilakukan oleh setiap badan hukum maupun lembaga pemerintahan atau swasta untuk menciptakan kesejahteraan dan keamanan dari segala keresahan dan hal-hal yang mengganggu ketertiban dan ketentraman di masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief32, upaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan juga upayaupaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “penal”, maka kebijakan hukum pidana, khususnya pada tahap hukum yudikatif harus memperhatikan “social welfare” dan “social defence”. Barda Nawawi Arief33 juga mengatakan, upaya penanggulangan dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu penal (hukum pidana) dan non-penal (diluar hukum pidana). Berikut penjelasannya: 1. Upaya penal (represif) Upaya penal. adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara. konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan 32 33. Barda Nawawi Arief, Op.Cit., Tahun 2015, Hlm. 55 Ibid. Hlm. 60.

(36) 23. perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang sangat merugikan dan tentu saja sangat dilarang oleh hukum. Upaya penal (represif) ini tidak terlepas dari sistem peradilan pidana (sub-sistem), yaitu. sub-sistem. kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya penal dalam pelaksanaannya dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu sebagai berikut. a. Perlakuan (treatment) Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani34 yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, adalah sebagai berikut. 1) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur. melakukan. kejahatan.. Dalam. perlakuan. ini,. suatu. penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan. 2) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.. 34. Abdul Syani, Sosiologi Kriminalitas, Remadja Karya, Bandung. 1989. Hlm. 139.

(37) 24. b. Hukuman (punishment) Jika seseorang tidak dapat lagi ditoleransi perlakuan hukumnya, besar kemungkinan ia telah melakukan kesalahan fatal atau telah melanggar hukum yang berat, sesuai dengan perundang-undangan dan aturan hukum. Untuk itu, di negara Indonesia sendiri pun telah menganut sistem pemasyarakatan, sistem ini dijatuhkan kepada pelanggar hukum semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan. 2. Upaya Non-Penal (preventif) Upaya ini dilakukan untuk mencegah timbulnya kejahatan yang pertama kali. Upaya ini sangat diutamakan karena dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis, tak heran bahwa upaya nonpenal (preventif) ini adalah upaya yang paling beralasan untuk menjadi yang terdepan. Upaya non-penal ialah suatu upaya yang berdampak baik atau positif serta menciptakan suatu kondisi (ekonomi, lingkungan dan adat) menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan. Selain itu, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban ialah milik tanggung jawab bersama..

(38) 25. C. Pengertian Pencurian Data Pribadi Pencurian35 ialah salah satu tindakan kriminalitas yang dengan sengaja mengambil hak atau properti atau barang milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Sedangkan, data pribadi ialah sebagai identitas diri yang dimiliki perseorangan tertentu dan melekat padanya yang bersifat pribadi atau privasi, untuk itu bertujuan untuk disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Pencurian data pribadi36 merupakan suatu tindakan yang dengan sengaja mengambil hak kepunyaan orang lain yang melekat padanya sebagai identitas diri yang bersifat privasi atau pribadi dengan maksud untuk memiliki untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum. Banyak yang masih menerka dan bertanya-tanya apakah pencurian data ini dapat dikatakan “barang” sehingga dapat sanksi pidana sesuai dengan pasal 362 KUHP? Jawabannya adalah tidak sama, mengapa demikian? karena telah dilamsirkan di negara Belanda tahun 1980 hingga 1990an, hasil putusan perdebatan Yurisprudensi 199737, MA Belanda menyatakan data komputer tidak bisa dijadikan objek penyitaan, karena data komputer bukanlah barang. Karakteristik data komputer yang dapat diakses lebih dari satu orang membuat definisi barang yang kepemilikannya seorang sangat bertolak belakang. Untuk itu, dalam UU ITE tidak menyebutkan “pencurian” tetapi “pemindahan”. Maka dari itu, teknik. 35. ----------. Amandemen UU ITE, Jakarta: PT. Sinar Grafika Ramli, Atmasasmita, 1993, Kapita Selekta Kriminologi, Armico, Bandung. Hlm. 79-83 37 Sitompul, Josua, Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Jurnal Kompasiana. Jakarta. Diakses dari https://www.kompasiana.com/jsitompul/551b55f9813311ba7f9de621/pencurian-data--apakahdata-dapat-dipersamakan-dengan-barang. Pada 2018 36.

(39) 26. phising dapat dikenakan sanksi dalam pasal yang telah diatur dalam KUHP masuk dalam pasal 378 Tentang Penipuan. D. Phising 1. Sejarah Phising Pada tanggal 2 Januari 1996 pertama kalinya istilah phising digunakan, itu terjadi di sebuah Newsgroup-Usenet disebut America Online. America Online adalah tempat pertama dari apa yang akan menjadi isu kriminal terbesar terjadi. America Online (AOL) adalah nomor satu penyediaan akses internet, jutaan orang masuk ke layanan ini setiap hari, popularitasnya menjadikan pilihan utama untuk melakukan phising. Dari awal, para pelaku dan mereka yang memperdagangkan software bajakan menggunakan layanan ini untuk berkomunikasi satu sama lain. Cara pertama yang dilakukan tersangka (phiser) adalah dengan menggunakan algoritma untuk membuat nomor kartu kredit secara acak 38. Jumlah kredit acak kartu yang digunakan untuk membuat rekening America Online. Akun tersebut digunakan untuk mengirim pesan secara bertubi-tubi (spam) ke pengguna lain bertujuan untuk berbagai hal lainnya. Program-program khusus seperti AOHell digunakan untuk menyederhanakan proses. Praktek ini diakhiri oleh America Online pada tahun 1995, ketika perusahaan membuat langkah-langkah keamanan untuk mencegah keberhasilan pengguna angka kredit secara acak kartu.. 38. Adami Chazawi, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Media Nusa Creative. Malang, 2015. Hlm. 117-120.

(40) 27. 2. Pengertian Phising Istilah phising dalam bahasa Inggris berasal dari kata fishing (‘memancing’), dalam hal ini berarti memancing informasi data profil dan kata sandi pengguna. Jadi, metode phising sangat sulit untuk dicegah oleh pihak penyedia layanan dan bisa menyerang pengguna internet siapa saja karena sangat mudah untuk membuat modus melalui teknik phising dan hampir tidak memerlukan teknik khusus. Menurut pengertiannya, phising39 merupakan usaha untuk mendapatkan suatu informasi penting dan rahasia secara tidak sah, seperti nama pengguna serta kata sandi dan informasi rekening bank, informasi kartu kredit, atau informasi rahasia yang lain. Sarana yang sering digunakan oleh tersangka yaitu penggunaan alamat email palsudan grafik untuk menyesatkan pengguna internet sehingga pengguna internet terpancing menerima keabsahan e-mail atau halaman informasi (website). Agar tampak meyakinkan, pelaku juga seringkali memanfaatkan logo atau label dagang milik lembaga resmi, seperti perusahaan bank atau penerbit kartu kredit. Pemalsuan ini dilakukan untuk memancing korban menyerahkan data pribadi, seperti kata sandi dan nomor kartu kredit. Aksi ini semakin marak terjadi hingga tercatat secara global jumlah penipuan bermodus phising selama Januari 2005 melonjak 42% dari bulan sebelumnya. Anti-Phising Working Group (APWG) dalam laporan bulanannya40, mencatat terdapat dua belas ribu delapan ratus empat puluh lima (12.845) e-mail baru serta. 39. Ahmad Zaenudin, “Phising, Penipuan yang Mengancam Semua Akun Digital,” Diakses dari https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/phishing-penipuan-yang-mengancam-semua-akundigital-dmcS. Pada April, 2019 40 Aswan Supriyadi, “Optimasi Algoritma C4.5 dalam Prediksi Web Phising,” Jurnal Ilmiah. Diakses dari http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/paradigma Vol. 22 No. 2, September, 2018.

(41) 28. dua ribu lima ratus enam puluh (2.560) situs palsu yang digunakan sebagai sarana phising. Selain terjadi peningkatan kuantitas, kualitas serangan pun juga mengalami kenaikan. Artinya, situs-situs palsu itu ditempatkan pada tautan yang tidak menggunakan protokol standar sehingga terhindar dari pendeteksian. Komunikasi yang dipakai ini mulai dalam bentuk halaman informasi (website) sosial yang sangat popular di mata masyarakat, seperti lelang, pengolah transaksi pembayaran via online atau dalam bentuk lain yang biasanya pengguna menggunakan situs tersebut untuk kepentingan administrasi, seperti e-mail, jejaring publik atau media dan lainnya. Bentuk phising yang lain adalah mengirimkan email dan pesan instan kepada pengguna yang biasanya menggunakan situs-situs nama besar perusahaan yang dikenal masyarakat dilengkapi dengan logo perusahaan, header e-mail official sampai dengan cap dan tanda tangan salah satu pimpinan perusahaan tersebut. Cukup fantastis untuk mempengaruhi pengguna, menurut Bawono41, tujuan dari teknik phising ini bermacam-macam, yaitu hanya untuk menangkap pengguna akun dan kata sandi yang. bertujuan untuk eksploitasi data pengguna dan. administrator, selain itu memberikan tawaran investasi palsu, bertujuan untuk menipu, dan bisa saja memberikan informasi sesat kepada pengguna yang bertujuan untuk melakukan justifikasi buruk kepada perusahaan lain (black campaign). Teknik yang terakhir ini dapat dikatakan social-engineering, yaitu sebuah teknik yang jarang dilakukan oleh para tersangka tetapi sangat ampuh untuk membuat opini buruk kepada perusahaan pesaingnya.. 41. Bawono, Jurnal Hukum. Diakses dari http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/204. Vol 25 No 1. 2011.

(42) 29. 3. Cara Kerja Phising Dari definisi phising dapat diketahui bahwa cara kerja dari phising tersebut yang dilakukan untuk menjebak korban oleh para pelaku. Menurut Siswanto Sunarso42, Phising yaitu aktivitas seseorang untuk mendapatkan informasi rahasia pengguna (user) dengan cara menggunakan email dan situs halaman palsu yang tampilannya menyerupai tampilan asli atau resmi sebenarnya. Informasi yang didapat atau dicari oleh para penjebak adalah berupa akun kata sandi atau nomor kartu kredit korban. Para pelaku menggunakan e-mail, banner atau pop-up window untuk menjebak pengguna agar mengarahkan ke situs halaman palsu (fake web page), dimana pengguna diminta untuk memberikan informasi pribadinya. Disinilah, para tersangka memanfaatkan kecerobohan dan ketidaktelitian pengguna dalam situs palsu tersebut untuk mendapatkan informasi. Menurut Sudikno43, berikut adalah aspek-aspek ancaman yang terinfeksi oleh virus phising: a.. Manipulasi tautan, sebagian teknik phising menggunakan manipulasi link sehingga yang terlihat seperti alamat dari institusi yang asli. URL yang salah ejaannya atau penggunaan sub-domain adalah trik umum digunakan oleh para penjebak (hacker).. b. Filter Evasion, para pelaku telah menggunakan gambar (bukan teks) sehingga mengecoh pengguna sehingga menyerahkan informasi pribadinya. Ini adalah. 42. Sunarso, Siswanto. Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik. PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 111 43 Mertokusumo, Sudikno. 2014. Teori Hukum (Edisi Revisi). Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. Hlm. 57.

(43) 30. alasan Gmail atau Yahoo akan mematikan gambar secara default untuk e-mail yang masuk. Untuk membuat e-mail melalui modus teknik phising tampak lebih asli, para pelaku akan meletakkan: a. Sebuah tautan yang dihubungkan ke halaman web yang sah, tetapi sebenarnya membawa anda ke sebuah laman web phising. b. Langsung muncul (pop-up) yang tampak persis seperti halaman resmi. c. Memunculkan iklan yang akan mengarahkan untuk masuk ke akun pribadi. d. Membuat malware yang bersifat memaksa, biasanya jika akan memasuki halaman selanjutnya akan ada sistem paksaan masuk ke akun pribadi berupa kata sandi. 4. Metode Phising Menurut Ahmad Zaenudin44, metode yang sering digunakan dalam kejahatan melalui teknik phising, yaitu antara lain: a. Email/Spam Media ini terbilang banyak digunakan bahkan bisa dikatakan sebagai media kesukaan digunakan untuk mencari korban. E-mail dipilih karena murah dan mudah untuk digunakan. Pelaku bisa mengirimkan jutaan e-mail setiap harinya tanpa perlu mengeluarkan biaya besar. b. Web-based Delivery Pelaku membuat halaman web yang mirip dengan situs halaman informasi (website) yang terkenal untuk mengelabuhi korbannya. 44. Zenudin, Ahmad, “Phising, Penipuan yang Mengancam Semua Akun Digital,” Diakses dari https://www. Google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/phising-penipuan-yang-mengancam-semua-akundigital-dmcS. Pada April, 2019..

(44) 31. c. IRC/Instant Mesagging. Pelaku mengirimkan pesan-pesan instan atau cepat bertujuan agar menambah kepercayaan korban. d. Trojan Sebuah perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sebuah sistem atau jaringan. Metode-metode yang telah dijabarkan tersebut tentunya metode yang biasa dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan melalui teknik phising, teknologi yang sudah canggih dan memadai tentu saja membuat para pelaku dengan mudahnya menerapkan modus dengan metode-metode diatas. Terlebih lagi, para korban yang masih kurang memahami dan memiliki wawasan tentang teknologi canggih seperti para pelaku. 5. Teknik Phising Kejahatan melalui teknik phising sudah marak terjadi dimana-mana, khususnya negara Indonesia45. Para pelaku melakukan banyak cara untuk meraih keuntungan personal atau pribadi tanpa memikirkan dampak buruk bahkan kerugian untuk orang lain. Modus penipuan yang telah dirangkum dalam beberapa teknik phising menurut Jurnal Asia46, yaitu sebagai berikut: a. Man-In-the-Middle. Para Pembajak (hacker) menempatkan dirinya ditengah-tengah antara korban dan situs halaman asli yang hendak diakses. Jenis serangan ini banyak terjadi ketika pengguna mengakses media online elektronik di lingkungan jaringan. 45. Chazawi, Adami, 2015. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Edisi Revisi). PT. MnC, Jakarta Pusat. Hlm. 75 46 Jurnal Asia, “Kejahatan Phising dan Skimming Marak,” Diakses dari https://www.jurnalasia.com/bisnis/kejahatan-phishing-dan-skimming-marak/ Pada September, 2015.

(45) 32. lokal, jaringan internet global, dan wifi. Salah satu jenis serangan ini adalah melakukan penyadapan terhadap pengguna komputer. b. URL Obfuscation. Metode ini menyamarkan alamat URL sehingga tampak tidak mencurigakan untuk pengguna. Kita dapat pastikan pengguna tidak akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap alamat URL yang hendak dikunjungi. c. String yang menyesatkan. Memanfaatkan string, yaitu tipe data untuk teks yang terlihat seperti tampilan asli dan menggunakan nama besar beberapa perusahaan IT ternama, pelaku membuat direktori yang menggunakan kata-kata nama perusahaan IT ternama tersebut. d. Menggunakan tanda “@” Tanda “@” jika digunakan dalam suatu alamat URL dapat menipu pengguna, karena dapat mengantarkan pengguna ke halaman palsu yang telah dipersiapkan oleh para pelaku. e. Statusbar yang panjang. Teknik ini hampir mirip dengan teknik string. Para pelaku menggunakan alamat URL yang panjang dan pada akhirnya dengan kelengahan pengguna, maka pengguna dapat dipastikan tidak akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap URL tersebut. f. Nama yang mirip. Para pelaku membuat sebuah nama yang mirip, misalkan nama situs halaman perusahaan besar, situs halaman online-banking. g. URL yang diacak. Dalam teknik ini para pelaku mengganti karakter-karakter yang digunakan dalam format lain yang membingungkan. h. URL Redirection. Teknik ini memanfaatkan fasilitas pengarahan kembali (redirect) dari situs asli.47 Banyak situs halaman yang mengimplementasikan fasilitas redirect ini untuk membantu penggunanya dan apabila tidak dijaga dengan baik, fasilitas ini dengan mudah bisa menjadi serangan balik untuk situs halaman tersebut. i. Pemendek URL.. 47. Jurnal Asia, “Kejahatan Phising dan Skimming Marak,” Diakses dari https://www.jurnalasia.com/bisnis/kejahatan-phishing-dan-skimming-marak/ Pada September, 2015.

(46) 33. Pemendek URL yang terkenal seperti tinyurl.com sejatinya digunakan untuk membantu pengguna dalam mengakses halaman URL yang panjang menjadi alamat URL yang mudah untuk diingat dan dihafal, dalam kasus ini, pengguna tidak lagi memperhatikan alamat asli yang digunakan. j. Gambar yang menyesatkan. Para pelaku phising membuat halaman yang menyesatkan seperti gambar address bar halaman masuk suatu e-banking yang mana dengan menggunakan kode khusus, para pembajak menyembunyikan situs halaman address bar yang asli. k. Cross-Site Scripting. Serangan ini dilakukan dengan memasukkan kode ke dalam situs halaman perantara yang akan dijalankan oleh situs halaman perantara. l. Hidden Attacks. Serangan ini memanfaatkan kode-kode yang tersembunyi, sehingga tidak terlihat secara visual. m. Client-Side Vulnerabilities. Jenis serangan ini adalah dengan memanfaatkan kelemahan yang ada pada situs halaman atau server untuk memasukkan kode program jahat. Dengan kode program jahat ini, target pelaku adalah untuk melakukan penipuan kepada pengguna yang mengakses situs halaman tersebut.. n. Malware-Based Phising. Pelaku phising dalam teknik ini memanfaatkan malware untuk menyerang komputer pengguna atau korban. Malware atau virus yang sudah terunggah ke dalam komputer korban, bisa melakukan banyak hal sesuai dengan keinginan pelaku phising. Menurut Widodo48, ada beberapa fungsi yang sering dijalankan: 1) Keylogger adalah mencuri ketikan keyboard komputer korban untuk mendapatkan kata sandi ataupun informasi berharga lainnya. 2) Screen logger adalah aksi mencuri tampilan layar biasa digunakan untuk melihat apa yang sedang ditampilkan di depan monitor pengguna komputer.. 48. Widodo, 2016. Memerangi Cybercrime. Aswaja, Yogyakarta. Hlm. 34-36.

(47) 34. 3) Web trojan adalah malware yang telah terunggah di dalam komputer korban akan memunculkan pop-up windows yang seolah-olah berasal dari situs halaman yang sedang dikunjungi. 4) DNS Poisoning, DNS dari pengguna dirubah agar pengguna tidak menyadari bahwa dirinya telah dibawa ke halaman palsu. 5) DNS-Based Phising, jenis serangan ini hampir mirip dengan jenis serangan sebelumnya. 6) Content-Injection Phising, para pelaku merubah isi situs halaman yang ditampilkan agar tampak seperti berasal dari situs halaman yang sebenarnya. Malware (Malicious Software) atau virus yang biasanya menyerang komputer para korban49, merupakan program yang dirancang untuk bertujuan merusak dengan cara menyudup ke sistem komputer yang memiliki banyak cakupan, yaitu antara lain: a. Virus b. Worm c. Trojan Horse d. Rootkit e. Spyware f. Adware E. Cybercrime 1. Sejarah Cybercrime Sejarah cybercrime awal mula penyerangan didunia cyber pada tahun 1988 yang lebih dikenal dengan istilah cyber attack. Pada saat itu ada seorang mahasiswa yang berhasil menciptakan sebuah worm atau virus yang menyerang program komputer dan mematikan sekitar 10% dari seluruh jumlah komputer di dunia yang. 49. Bawono, Jurnal Hukum. Diakses dari http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/204. Vol 25 No 1. 2011.

(48) 35. terhubung ke internet.50 Pada tahun 1994 seorang anak sekolah musik yang berusia 16 tahun yang bernama Richard Pryce ditahan lantaran masuk secara ilegal ke dalam ratusan sistem komputer rahasia termasuk pusat data dari Griffits Air Force, NASA dan Korean Atomic Research Institute atau badan penelitian atom Korea Dalam interogasinya dengan FBI, ia mengaku belajar pembajakan situs internet dari seseorang yang dikenalnya lewat internet dan menjadikannya seorang mentor, yang memiliki julukan “Kuji”. Hebatnya, hingga saat ini sang mentor pun tidak pernah diketahui keberadaannya. Hingga akhirnya, pada bulan Februari 1995, giliran Kevin Mitnick diganjar hukuman penjara untuk yang kedua kalinya. Dia dituntut dengan tuduhan telah mencuri sekitar dua puluh ribu (20.000) nomor kartu kredit. Bahkan, ketika ia bebas, ia menceritakan kondisinya di penjara yang tidak boleh menyentuh komputer atau telepon. 2. Pengertian Cybercrime Cybercrime51 adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama dan dapat menyerang siapa saja, masyarakat beserta fasilitas pelayanan umum dalam cyberspace maupun menyerang institusi pemerintahan. Dalam beberapa literatur, cybercrime sering diidentikkan sebagai kejahatan komputer. The U.S. Department of Justice memberikan pengertian kejahatan komputer sebagai, “any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or 50. Wahid, Abdul, 2016. Kejahatan Mayantara (Cybercrime), PT. Refika Aditama, Bandung. Hlm.. 70 51 Amirulloh, Muhammad. Cyberlaw, PT. Refika Aditama, Bandung. Hlm. 120-124.

(49) 36. prosecution”. Pengertian lainnya diberikan oleh Organization of European Community Development52, yaitu: “any illegal, unethical or unauthorized behavior relatingto the automatic processing and/or the transmission of data”. Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer” (1989) mengartikan: “kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal”. Selain itu, Andi Hamzah53 juga menuliskan di dalam bukunya, ada beberapa pengertian tentang Cybercrime menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut: 1) Andi Hamzah, dalam bukunya “Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer” (2013) mengartikan cybercrime sebagai: kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. 2) Forester dan Morrison, mendefinisikan kejahatan komputer sebagai: aksi kriminal dimana komputer digunakan sebagai senjata utama. 3) Girasa mendefinisikan cybercrime sebagai: aksi kejahatan yang menggunakan teknologi komputer sebagai komponen utama.. 3. Karakter Cybercrime Menurut Abdul Wahid54, karakteristik Cybercrime adalah sebagai berikut. a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal tanpa hak atau tidak etis tersebut dilakukan dalam ruang atau wilayah cyber sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi negara mana yang berlaku.. 52. Adami Chazawi, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Media Nusa Creative. Malang, 2015. Hlm. 201 53 Andi Hamzah, 1996, KUHP dan KUHAP, Jakarta: Rineka Cipta. 54. Wahid, Abdul, 2016. Kejahatan Mayantara (Cybercrime), PT. Refika Aditama, Bandung. Hlm.. 66.

(50) 37. b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet. c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun immaterial yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. d.. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.. e. Perbuatan tersebut sering dilakukan melintas batas negara. 4. Jenis-jenis Cybercrime Menurut Candiwan Rusdjan55, cybercrime terbagi menjadi beberapa jenis yaitu: a. Unauthorized Access to Computer System and Service Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup kedalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan yang di masuki. Contohnya seperti, pembajakan (hacking). b. Illegal Content Kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya seperti, pornografi dan pencemaran nama baik. c. Data Forgery Kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet. Contohnya adalah phising. d. Cyber Espionage Kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan memata-matai terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Contohnya adalah pengintaian atau stalking suatu web. 55. Candiwan Rusdjan, “Analisis Ancaman Phising Dalam Layanan Online Banking”, Artikel dari Research Gate, diakses pada Januari, 2016.

(51) 38. e. Cyber Sabotage and Extortion Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, kerusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Contohnya adalah mengirimkan virus atau malware. f. Offense Against Intellectual Property Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Contohnya adalah pembajakan. g. Infrengments of Piracy Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal sangat pribadi dan rahasia. Contohnya adalah pencurian data. Jenis-jenis cybercrime56 diatas sangat berpengaruh dalam teknik phising yang dilakukan dalam modus operandi oleh para pelaku, untuk itu, didalam wawasan dunia maya atau cyber, perlu diketahui jenis modus umum sebelum menelusuri lebih lanjut ke teknik-teknik cabangnya.. 56. Suhariyanto, Budi. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), PT. Raja Grafindo Persada, Depok. Hlm. 52-54.

(52) III. METODE PENELITIAN Penelitian dalam sebuah karya ilmiah adalah hal yang mutlak dilakukan agar hasil yang diperolehnya dapat objektif sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau pun ketidak-beresan dari suatu gejala. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Penelitian hukum dengan mempergunakan metode dan teknik yang lazim dipergunakan di dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. A. Pendekatan Masalah Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui dua pendekatan, yaitu: a. Pendekatan Yuridis Normatif Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dalam bentuk untuk mencari kebenaran dengan melihat asas-asas dalam ketentuan baik masalah perundangan, teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan.

(53) 40. permasalahan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas. b. Pendekatan Yuridis Empiris Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan melihat kenyataan yang ada, misalnya dalam perilaku hukum, kepatuhan hukum dan lainnya yang terdapat di lingkungan masyarakat serta penegak hukum. B. Data dan Sumber Data Data pada penelitian ini bersumber dari: a. Data Primer, yaitu data yang bersumber dari penelitian lapangan terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung. b. Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari studi kepustakaan dan studi dokumentasi terkait. Selanjutnya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dijabarkan sebagai berikut: 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan berupa keterangan atau fakta yang diperoleh. 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur, dokumen, buku-buku serta hasil penelitian yang berwujud laporan yang.

(54) 41. berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Data sekunder ini meliputi: a. Bahan hukum primer diperoleh dari sumber berikut ini: 1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. 3) Undang-Undang Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan. b. Bahan hukum sekunder diperoleh dari: Semua dokumen yang merupakan informasi atau kajian yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, artikel, hasil-hasil penelitian, laporanlaporan, dan sebagainya, baik diambil dari media cetak dan media elektronik. c. Bahan hukum tersier diperoleh dari: Bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjukpetunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. C. Penentuan Narasumber Penentuan narasumber dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yang berarti dalam menentukan narasumber disesuaikan dengan tujuan.

(55) 42. yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili terhadap masalah yang hendak dicapai. Adapun yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini: 1. Penyidik Subdit Reskrimsus Polda Metro Jaya. 2 orang. 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. 1 orang +. Jumlah. 3 orang. D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data Penulis melakukan serangkaian kegiatan dalam pengumpulan data, yang meliputi: a. Studi pustaka, yaitu pengumpulan terhadap data sekunder dengan mencatat, mengutip serta menelaah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian kemudian menyusunnya sebagai kajian data. b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data primer yang dilakukan secara lisan kepada narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka dan terarah dengan sebelumnya mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu. Data yang telah diperoleh lalu dilakukan pengolahan dengan kegiatan sebagai berikut: 1) Editing, yaitu melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang diperoleh mengenai kelengkapan dan kejelasan dari data. 2) Mengevaluasi semua data yang mempunyai relevansi dengan penelitian. 3) Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan data yang diperoleh satu sama lain. untuk memudahkan kegiatan analisis..

(56) 43. E. Analisis Data Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan pun adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya, yakni setelah data tersebut telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara umum kemudian dianalisis lalu ditarik suatu simpulan secara induktif di mana data yang bersifat khusus disimpulkan secara khusus pula..

(57) IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A.. Upaya. Kepolisian. Dalam. Penanggulangan. Terhadap. Kejahatan. Pencurian Data Pribadi Melalui Teknik Phising. Kepolisian memiliki peran cukup penting. Kepolisian berperan sebagai lembaga negara yang independen. dan bebas dari campur tangan pihak lain yang. mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem yang. terintegrasi. terhadap. pengaturan. dan pengawasan. keseluruhan kegiatan dalam tindak pidana di. Indonesia. Polisi merupakan organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisanisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu, maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejaerah ketatanegaraan pernah dikenal dengan negara “Politicia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imprealisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri. 57. 57. Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005. Hlm 5.

(58) 45. Phising58 merupakan salah satu kejahatan di dunia maya paling populer. Seiring berjalannya waktu, dari tahun ke tahun, phising sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahaya phising ini sendiri termasuk dalam kejahatan cyber (cybercrime). Cybercrime merupakan kejahatan dunia maya yang banyak kita jumpai di sekitar kita, bahkan sebagian dari kita pernah mengalaminya. Penanggulangan cybercrime harus dilakukan oleh ahli cyber yang paham dan mengerti wawasan IT baik di dalam maupun di luar negeri, dikarenakan kejahatan cybercrime khususnya phising dapat dilakukan oleh pihak luar atau orang asing. Tindak pidana phising sendiri terdapat di UU Informasi Transaksi dan Elektronik No. 11 Tahun 2008. Meskipun banyak pengertian cybercrime oleh para ahli, namun pemahaman jelasnya ialah segala bentuk upaya kejahatan dalam sistem komputer bertujuan untuk melanggar hukum dan mendapatkan keuntungan sepihak dengan cara mengelabui data pribadi orang lain. Artinya, segala bentuk kejahatan cybercrime khususnya phising ialah tindak kejahatan yang harus segera ditindaklanjuti dikarenakan semakin banyaknya jumlah korban. Para pelaku yang hampir ratarata merupakan orang asing membuat pihak kepolisian di Indonesia cukup kesulitan. Maghfira Prakarsa59 mengatakan, bahwa hasil telah menunjukkan bahwa kejahatan teknik phising mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk itu perlunya kesadaran masyarakat akan pentingnya wawasan dan edukasi tentang 58. Aswan Supriyadi, “Optimasi Algoritma C4.5 dalam Prediksi Web Phising,” Jurnal Ilmiah. Diakses dari http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/paradigma Vol. 22 No. 2, September, 2018 59 Hasil wawancara kepada IPTU Maghfira Prakarsa STrK, Subdit IV Tipdit Cyber Crime Reskrimsus Polda Metro Jaya. 18 Oktober 2019.

No results found