REAKSI DIVISI IV/PANEMBAHAN SENOPATI TERHADAP
REORGANISASI DAN RASIONALISASI MILITER
PADA MASA KABINET HATTA
TAHUN 1948
Skripsi
Oleh :
SITI NUR MASITOH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG
ABSTRAK
REAKSI DIVISI IV/PANEMBAHAN SENOPATI TERHADAP REORGANISASI DAN RASIONALISASI MILITER
PADA MASA KABINET HATTA TAHUN 1948
Oleh
SITI NUR MASITOH
Reorganisasi dan Rasionalisasi Militer merupakan salah satu dari empat program Kabinet Hatta tahun 1948. Program ini bertujuan untuk membentuk tentara yang efektif, dan menempatkan kembali dibawah pimpinan pemerintah. Selain itu, tujuan Reorganisasi dan Rasionalisasi Kabinet Hatta ialah untuk memotong garis pengaruh sayap kiri didalam tubuh angkatan perang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah reaksi Divisi IV/Panembahan Senopati terhadap reorganisasi dan rasionalisasi militer?
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi Divisi IV/Panembahan Senopati terhadap reorganisasi dan rasionalisasi militer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.
Hasil penelitian yang didapat peneliti mengenai reaksi Divisi IV/Panembahan Senopati terhadap Reorganisasi dan Rasionalisasi Militer Kabinet Hatta merupakan reaksi yang berbentuk negatif dan mengarah pada kasus konfliktual didalam struktur angkatan perang. Reaksi negatif yang dilakukan kesatuan militer Divisi IV/Panembahan Senopati terhadap Reorganisasi dan Rasionalisasi Militer adalah membentuk formasi Komando Pertempuran Panembahan Senopati, melakukan demonstrasi militer, terjadinya kerusuhan Surakarta dan yang terakhir yaitu meletusnya Affair Madiun.
REAKSI DIVISI IV/PANEMBAHAN SENOPATI TERHADAP REORGANISASI DAN RASIONALISASI MILITER
PADA MASA KABINET HATTA TAHUN 1948
Oleh:
Siti Nur Masitoh
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar SARJANA PENDIDIDKAN
Pada
Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Desa Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 18 Juni 1997, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Sukarisno dan Ibu Surati.
Penulis memulai pendidikan dasar di SD N 02 Mojokerto, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2002. Pada tahun 2008 penulis melanjutkan pendidikan di SMP N 2 Pubian, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Penulis melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Pringsewu pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Lampung pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Sejarah melalui jalur SNMPTN.
PERSEMBAHAN
Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala hidayah dan
karunia-Nya.
Dengan keikhlasan hati dan mengharap Ridho-Nya
kupersembahkan karya
skripsi ini kepada :
Kedua orang tuaku tercinta Bapak Sukarisno dan Ibu Surati
yang telah
membesarkanku dengan keikhlasan hatinya serta selalu
mendoakan dalam
setiap sujudmu dan harapan di setiap tetes keringatmu demi
tercapainya cita-citaku.
Adik-adik ku tercinta Azzahra Rahmadhani dan Zaki Hilmi
Arrasyid yang selalu menghiburku disetiap waktunya.
Para pendidik yang senantiasa membimbing dan memberikan
dan ilmu untuk dapat menjadi orang yang bermanfaat selalu
bagi bangsa,
agama dan lingkungan di sekitarnya.
Rekan-rekan seperjuangan penulis di Program Studi Pendidikan
Sejarah ‘2014
yang selalu ada membantu penulis.
MOTTO
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi
orang-orang yang khusyu”.
(Q.S Al Baqarah : 45)
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”.
SANWACANA
Puji syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang berjudul “REAKSI DIVISI IV/PANEMBAHAN SENOPATI TERHADAP REORGANISASI DAN RASIONALISASI MILITER PADA MASA KABINET HATTA TAHUN 1948” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana dalam bidang pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
Dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, motivasi, bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si., Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 3. Bapak Drs. Hi. Buchori Asyik, M.Si., Wakil Dekan II Bidang Umum dan
Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
saran selama proses perkuliahan maupun selama penyusunan skripsi.
7. Bapak Suparman Arif, S.Pd., M.Pd., Pembimbing Akademik (PA) dan sebagai Pembimbing II yang telah sabar membimbing dan memberi masukan serta saran yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak Henry Susanto, S.S., M.Hum., Pembimbing I dalam skripsi ini yang telah memberikan bimbingan, sumbangan pikiran, motivasi, kritik dan saran, juga arahan selama penulis melakukan penelitian di Arsip Nasional Republik Indonesia selama penyusunan skripsi.
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Drs. Wakidi, M.Hum, Drs. Iskandar Syah, Drs. H. Ali Imron, M.Hum., M.H, Drs. Maskun, M.H., Drs. Tontowi Amsia, M.Si, Dr. Risma Magaretha Sinaga, M. Hum., M. Basri, S.Pd., M.Pd., Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum., Cheri Saputra, S.Pd,M.Pd, Myristica Imanita, S.Pd, M.Pd, Marzius Insani, S.Pd, M.Pd dan para pendidik di Unila pada umumnya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah.
10.Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan karyawan Universitas Lampung.
Carlos Hendrawan, Eva Mayana dan Lengga Syahputra terima kasih atas kesedian kalian menemaniku selama ini.
13.Empat orang aneh yang selalu menjadi penyemangat dalam penulisan skripsi ku, Ade Prabowo (Ternyinyir), Rudi Salam (Bujang Orgen Krui), M. Agung Sujadi (Tukang Iri dan Dengki).
14.Teman-teman seperjuangan P. Sejarah 2014 Febrianti, Lutfi, Rinaldy, Ririn, Ani, Maman, Maretha, Diana dan teman-temanku lainnya.
15.Kakak tingkat dan adik-adik tingkat di Program Studi Pendidikan Sejarah terima kasih atas motivasinya.
16.Sahabat legendaris ku, Dela Jemirnia, Martina Pratama Putri, dan Dewi Anggraini, terimakasih atas motivasi, dan saran kalian selama ini. Semoga kita dapat sukses bersama.
17.Keluarga KKN Kampung Kalipapan, Negeri Agung, Way Kanan 2017 Ibu Mimi, Bapak Aeng, Mamas Faiz, Risma, Bunga, Risna, Refa, dan Fikri terima kasih atas kepeduliannya dan pengalaman berharganya.
18.Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga ALLAH SWT membalas segala amal kebaikan kita. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.
Bandar Lampung, November 2018 Penulis,
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI ... xii
DAFTAR LAMPIRAN ... xv
I. PENDAHULUAN 1.1Latar Belakang ... 1
1.2Identifikasi Masalah ... 8
1.3Pembatasan Masalah ... 8
1.4Rumusan Masalah ... 8
1.5Tujuan, Kegunaan dan Ruang Lingkup Penelitian ... 8
1.5.1Tujuan Penelitian ... 8
1.5.2Kegunaan Penelitian... 9
1.5.3Ruang Lingkup Penelitian ... 9
II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1Tinjauan Pustaka ... 10
2.1.1 Konsep Reaksi ... 10
2.1.1.1 Bentuk-bentuk Reaksi ... 11
2.1.1.2 Faktor Pendorong Reaksi ... 15
2.1.2 Konsep Divisi IV/Panembahan Senopati ... 17
2.1.3 Konsep Reorganisasi dan Rasionalisasi ... 19
2.1.3.1 Konsep Reorganisasi ... 19
2.1.3.3 Konsep Reorganisasi dan Rasionalisasi Militer Kabinet
Hatta ... 21
2.1.4 Konsep Konflik ... 24
2.1.4.1 Pengertian Konflik ... 24
2.1.4.2 Bentuk-bentuk Konflik ... 27
2.1.4.3 Penyebab-penyebab Terjadinya Konflik ... 28
2.1.4.4 Kerangka Teoritis Konflik ... 29
2.1.4.5 Bentuk-bentuk Konflik Politik ... 30
2.2 Kerangka Pikir ... 32
2.3Paradigma ... 34
III. METODE PENELITIAN 3.1Metode Penelitian... 35
3.1.1 Metode Penelitian Historis ... 35
3.2Variabel Penelitian ... 39
3.3Teknik Pengumpulan Data ... 40
3.4Teknik Analisis Data ... 42
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1Hasil Penelitian ... 44
4.1.1 Infiltrasi Komunis Dalam Tubuh Militer ... 44
4.1.1.1 Pembentukan Pepolit ... 44
4.1.1.2 Pembentukan Biro Perjuangan ... 47
4.1.1.3 Pembentukan TNI Masyarakat ... 48
4.1.2 Profil Divisi IV/Panembahan Senopati ... 49
4.1.2.1 Gambaran Umum Divisi IV/Panembahan Senopati Sampai Tahun 1948... 49
4.1.3 Upaya Menjaga Netralisasi Tentara Melalui Reorganisasi
dan Rasionalisasi ... 56
4.1.3.1 Tujuan Reorganisasi dan Rasionalisasi ... 59
4.1.3.2 Proses Pelaksanaan Reorganisasi dan Rasionalisasi ... 60
4.1.3.3 Penentangan Terhadap Pelaksanaan Reorganisasi dan Rasionalisasi ... 64
4.1.4 Reaksi Divisi IV/Panembahan Senopati Terhadap Reorganisasi dan Rasionalisasi ... 71
4.1.4.1 Pembentukan Komando Pertempuran Panembahan Senopati (KPPS) ... 74
4.1.4.2Demonstrasi Militer ... 75
4.1.4.3Kerusuhan Surakarta 1948 ... 77
4.1.4.4Madiun Affair 1948... 83
4.2Pembahasan Penelitian ... 90
4.2.1Reaksi Negatif Divisi IV/Panembahan Senopati Terhadap Reorganisasi dan Rasionalisasi ... 90
4.2.1.1Pembentukan Komando Pertempuran Panembahan Senopati (KPPS) ... 93
4.2.1.2Demonstrasi Militer ... 94
4.2.1.3Kerusuhan Surakarta Tahun 1948 ... 96
4.2.1.4Madiun Affair 1948... 100
V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1Kesimpulan ... 108
5.2Saran ... 109
DAFTAR LAMPIRAN
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia sebagai negara yang baru merdeka, sangat membutuhkan adanya kekuatan militer. Maka pada tanggal 5 Oktober 1945 Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah maklumat untuk membentuk “Tentara Keamanan Rakyat”.
TKR merupakan satu-satunya organisasi tentara yang resmi. TKR menghimpun pemuda bekas Badan Keamanan Rakyat dan pejuang lainnya:
“… Tentara ini terdiri dari pada rakyat Indonesia yang berperasaan penuh tanggung jawab atas keamanan masyarakat Indonesia guna menjaga kehormatan Negara Republik Indonesia. Pemuda yang lain-lainnya yang tegap sentosa badan dan jiwanya, bekas prajurit PETA, prajurit Hindia-Belanda dan Heiho, Kaigun Heiho, Barisan Pemuda, Hizbullah, Pelopor dan lain-lain baik yang sudah, maupun yang belum pernah memperoleh latihan militer, supaya selekas-lekasnya mendaftarkan pada kantor BKR di ibukota kabupaten masing-masing…(A.H Nasution 1977 : 211)”.
Setelah TKR terbentuk, pemerintah menghendaki berdirinya partai-partai, karena dengan berdirinya sebuah partai merupakan syarat bagi negara demokrasi. Pada tanggal 2 November 1945 pemerintah mengumumkan sebuah maklumat yang menganjurkan tentang berdirinya partai-partai. Atas dasar maklumat itu, berdirilah partai-partai yang masing-masing menganut ideologi yang berbeda.
PKI (Partai Komunis Indonesia), PSI (Partai Sosialis Indonesia), PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia), Partai Murba, Masyumi, dan lain-lain (Syamsuar Syaid 1985 : 6).
“Setelah berdirinya partai-partai itu dengan suasana perjuangan yang terjadi maka partai-partai tersebut kemudian membentuk badan kelasykaran. Kelasykaran disusun seperti halnya organisasi tentara. Sehingga disamping TKR sebagai tentara resmi seolah-olah ada tentara partikelir. Adapun diantaranya lasykar-lasykar tersebut antara lain Barisan Banteng, Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), Hisbullah, Sabilillah, dan sebagainya (Syamsuar Syaid 1985 : 7)”.
Pada saat Amir Syarifuddin diangkat menjadi Menteri Pertahanan, Sayap Kiri mulai melakukan infiltrasi kedalam tubuh militer. Amir mengumumkan bahwa sebuah Staf Pendidikan telah di bentuk didalam lingkungan kementeriannya. Adapun staf tersebuat bernama Staf Pendidikan Politik Tentara (Pepolit), dimana tujuannya ialah untuk mengenalkan kepada para prajurit agar tahu cara berpolitik, namun berpolitik disini alah politik yang berhaluan “Sayap Kiri” (Ulf
Sundhaussen 1986 : 46)”.
Didalam Staf Pepolit ini secara kepengurusannya di dominasi oleh Divisi IV. Berdasarkan Surat No.105/XII/.P.P. perihal : Pelaporan Bulanan Staf Pendidikan Politik Tentara, didalamnya tertera mengenai pelaporan Staf Pepolit Divisi/IV untuk bulan Desember 1946 mencakup bidang Personalia, Pekerjaan Kepala Staf, Pekerjaan Luar, Tata Usaha, Balai Penerangan, dan lain-lain. Dalam laporan tersebut, menunjukkan bahwa pengelolaan Staf Pepolit didominasi oleh Divisi IV.
lembaga baru yaitu Biro Perjuangan. Biro perjuangan adalah pelaksana dari Kementerian Pertahanan yang bertugas menampung sejumlah lasykar-lasykar yang semula di dirikan oleh partai-partai politik. Biro Perjuangan ini juga di manfaatkan oleh Amir Syarifudin untuk kepentingan politiknya. Pimpinan Biro Perjuangan dipegang oleh kelompok yang seideologi dengan Amir yaitu kelompok Sayap Kiri (komunis). Hal ini diketahui oleh pimpinan nasional, kemudian Presiden menyatukan dua kekuatan itu sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada bulan Juni 1947 (Marwati Djoenoed Poesponegoro 1990 : 148)”.
Setelah dibubarkannya Biro Perjuangan, usaha Amir tidak hanya berhenti disitu saja untuk dapat menghimpun kekuatan didalam Angkatan Perang. Pasca penggabungan antara TRI dan Biro Perjuangan menjadi Tentara Nasional Indonesia, Amir Syarifudin membentuk TNI Masyarakat pada bulan Agustus 1947, yang mana personilnya adalah sebagian besar lasykar berideologi komunis yang tidak ingin di lebur kedalam TNI reguler (Ulf Sundhaussen 1986 : 44).
Kebijakan tersebut menadapat tentangan keras dari pihak Masyumi dan PNI. PNI menyatakan TNI Masyarakat bukanlah tentara, melainkan organisasi politik, karena hampir seluruh pimpinannya berada pada Sayap Kiri. Sama halnya dengan Masyumi yang menyatakan menolak dengan adanya TNI Masyarakat bahkan menganjurkan agar TNI Masyarakat dibubarkan.
Begitu cerdik kader-kader PKI menyusup, sehingga banyak prajurit TNI yang terpengaruh ajaran dan propaganda komunis. Bahkan adapula kesatuan-kesatuan TNI yang secara terang-terangan berpihak pada PKI. Misalnya seperti Brigade Martono, Brigade 29 pimpinan Kolonel Sumarsono, Tentara Laut RI (TLRI) pimpinan Ahmad Yadau dan lain-lain. Mereka itu sebagian besar anggota lasykar PKI (Syamsuar Syaid 1985 : 12).
Setelah merasa kedudukannya kuat, PKI kemudian berusaha menyingkirkan para prajurit TNI yang dianggap anti komunis. Kementerian Pertahanan menyusun program Reorganisasi dan Rasionalisasi bagi Angkatan Perang yang dikenal dengan Mosi Baharudin. Mereka akan menggunakan berbagai cara untuk menyingkirkan prajurit TNI yang anti komunis. Dengan demikian cara PKI dalam mengkomuniskan TNI akan dapat berjalan lancar. Namun, program tersebut terhalang dilakukan karena TNI terlibat kesibukan baru yakni menghadapi Agresi Militer Belanda I.
Sesudah jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin akibat dari Perjanjian Renville, menyebabkan Amir kehilangan dukungan di parlemen dan membuat dirinya mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri. Pasca pengunduran diri Amir Syarifuddin, presiden menunjuk Wakil Presiden Moh. Hatta untuk membentuk kabinet baru.
Pada tanggal 31 Januari 1948 susuan kabinet baru diumumkan dengan Moh. Hatta sebagai perdana menteri merangkap menteri pertahanan. Kabinet ini didukung oleh partai-partai yaitu Masyumi, PNI, Partai Katholik dan Parkindo:
terbentuk kabinet presidensial dan Hatta menjadi perdana menterinya merangkap menteri pertahanan. Selaku ketua kabinet Hatta mencanangkan empat program, dua diantaranya ialah melanjutkan Perjanjian Renville dan melaksanakan rasionalisasi di lingkungan angkatan perang (Reogranisasi dan Rasionalisasi/Rera) (B.A. Shaleh 2007 : 35-36).”
Pada masa pemerintahan Moh. Hatta, ia melaksanakan kebijakan rasionalisasi. Rasionalisasi di bidang militer, di lakukan dengan dua jalan, yakni mengurangi jumlah anggota tentara yang ada, dan sekaligus membenahi struktur organisasi dalam tubuh militer. Pemerintah berusaha mengurangi jumlah anggota tentara, dimaksudkan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan jumlah tentara, di dalam wilayah Indonesia yang luasnya semakin berkurang akibat Perjanjian Renville, serta melakukan penghematan anggaran terhadap organisasi militer.
Tujuan dari rasionalisasi bukan saja bermaksud hendak meningkatkan produksi dengan jalan memindahkan tenaga non produktif dari sektor pertahanan ke sektor yang produktif. Aspek politik dari rasionalisasi Hatta ini adalah hendak memotong-motong garis pengaruh Amir Syarifudin di kalangan Angkatan Perang dan lasykar bersenjata. Dengan cara demikian, Hatta bermaksud hendak membersihkan Angkatan Perang dari pengaruh golongan politik tertentu (Sayap Kiri) :
Namun, meski koalisi Kabinet Hatta telah merancang program ini dengan baik, tetap saja muncul penentangan terhadap langkah yang diambilnya. Pertama-tama yang menentang tentu adalah golongan militer sendiri. Banyak pasukan militer yang menolak melaksanakan program ini, bahkan tidak jarang mereka melawan dengan konfrontasi senjata seperti yang terjadi di Solo atau beberapa daerah lainnya (Suratmin 2012 : 16).
Program Rera militer oleh Pemerintah Hatta telah mempertinggi tingkat konflik kekuasaan dan ideologi yang telah berlangsung didalam tubuh angkatan bersenjata Republik semenjak permulaan revolusi.
Penolakan terhadap langkah-langkah reformasi pemerintah dibidang kemiliteran, yang paling kuat dipelihatkan di Kabupaten Surakarta, Jawa Tengah yaitu oleh kesatuan-kesatuan yang berada didalam atau berkaitan erat dengan Divisi Keempat (Senopati) yang berada dibawah pimpinan Mayor Jendral Sutarto (David Charles Anderson 2003 : 13).
Bagi mereka hanya sedikit saja yang dapat dipahami dari sebuah kebijakan pengembalian sejumlah besar tentara ke masyarakat atau menyalurkan mereka ke dalam pekerjaan sipil yang “pasif”, sementara perlawanan militer yang lebih jauh
dalam menghadapi Belanda masih merupakan kenyataan di depan mata (David Charles Anderson 2003 : 13).
Partai Buruh (Setiadjid), Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). Mereka melakukan serangan-serangan dan provokasi yang menyudutkan pihak pemerintah dengan dilakukannya program rasionalisasi (Himawan Soetanto 1995 : 109).
Pada pelaksanaan reorganisasi dan rasionalisasi pemerintah mendapat reaksi yang keras dari kesatuan militer sendiri. Reaksi keras atas rencana demobilisasi Hatta ditunjukkan oleh kesatuan divisi militer di Surakarta yaitu Divisi IV/Panembahan Senopati. Sikap penolakan mereka atas program rasionalisasi tidak lepas dari adanya pengaruh haluan politik FDR didalam tubuh angkatan perang khususnya Divisi IV/Panembahan Senopati.
“Sejak penghujung Februari 1948 tampaknya telah terjalin kesepakatan diam-diam yang berhasil dicapai antara Senopati yang curiga bahwa pembaharuan didalam tubuh militer akan meningkatkan kekuatan Kementerian Pertahanan secara telak dan mungkin akan menghancurkan peluang bahwa Republik akan memperoleh kemenangan secara militer atas Belanda, dengan FDR yang mencari modal politik melalui ketidak puasan yang disebabkan oleh kebijakan kabinet, dalam rangka kembali ke kursi kekuasaan. Ada ikatan pertemanan yang akrab antara para pemimpin Senopati dan beberapa tokoh penting FDR, dan dukungan atas oposisi (David Charles Anderson 2003 : 24)”.
1.2 Identifikasi Masalah
1. Reorganisasi dan Rasionalisasi Kabinet Hatta bertujuan untuk mengurangi jumlah tentara dan menghilangkan pengaruh sayap kiri didalam tubuh angkatan perang.
2. Munculnya Front Demokrasi Rakyat (FDR) sebagai oposisi pemerintah. 3. Adanya reaksi Divisi IV/Panembahan Senopati terhadap program
Reorganisasi dan Rasionalisasi Militer.
1.3 Pembatasan Masalah
Mengingat terbatasnya kemampuan penulis, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada: Adanya reaksi dari Divisi IV/Panembahan Senopati terhadap program Reorganisasi dan Rasionalisasi Militer.
1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah reaksi Divisi IV/Panembahan Senopati terhadap program Reorganisasi dan Rasionalisasi Militer?
1.5 Tujuan, Kegunaan dan Ruang Lingkup Penelitian
1.5.1 Tujuan Penelitian
1.5.2 Kegunaan Penelitian
1. Dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu sosial pada umumnya dan ilmu sejarah pada khususnya mengenai reaksi Divisi IV/Panembahan Senopati terhadap program Reorganisasi dan Rasionalisasi Militer.
2. Menambah wawasan penulis khususnya dalam bidang kesejarahan yakni mengenai Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer khusunya mengenai reaksi Divisi IV/Panembahan Senopati terhadap program Reorganisasi dan Rasionalisasi Militer.
1.5.3 Ruang Lingkup Penelitian
Dalam hal ini peneliti memberikan kejelasan tentang sasaran dan tujuan penelitian mencakup :
1. Objek Penelitian : Reaksi Divisi IV/Panembahan Senopati
terhadap Reorganisasi dan Rasionalisasi Militer 2. Subjek Penelitian : Kabinet Hatta Tahun 1948
3. Tempat Penelitian : Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung & Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
Abdul Haris Nasution. 1977. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Bandung: Angkasa Bandung. Hal: 211
Syamsuar Syaid, dkk. 1985. Menumpas Tentara Merah (Gerakan Operasi Militer I di Madiun). Semarang: Mandira Jaya Abadi. Hal: 6
Ibid. Hal: 7
Ulf Sundhaussen. 1986. Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI. Jakarta: LP3ES. Hal: 46
Surat No. 105/XII/P.P Perihal Laporan Bulanan Staf Politik Pendidikan Tentara
Marwati Djoenoed Poesponegoro. 1990. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI.
Jakarta: Balai Pustaka. Hal: 148
Ulf Sundhaussen. op.cit. Hal: 44
Marwati Djoenoed Poesponegoro. op.cit. Hal: 150 Syamsuar Syaid. op.cit. Hal: 12
B.A Saleh. 2007. Mohammad Hatta. Bandung: CV. Citra Prayta. Hal: 35-36 Himawan Soetanto. 1995. Perintah Presiden Soekarno “Rebut Kembali Madiun”.
Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. Hal: 115
Suratmin. 2012. Kronik Peristiwa Madiun PKI 1948. Yogyakarta : Mata Padi Pressindo. Hal: 16
David Charles Anderson. 1974. Peristiwa Madiun 1948 “Kudeta atau Konflik
Internal Tentara?”. Yogyakarta: Media Pressindo. Hal: 13 Himawan Soetanto. op.cit. Hal: 109
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka dilakukan untuk menyeleksi masalah-masalah yang akan dijadikan topik penelitian, dimana dalam tinjauan pustaka akan dicari teori atau konsep-konsep yang akan dijadikan landasan teori bagi penelitian yang akan dilakukan. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah :
2.1.1 Konsep Reaksi
Reaksi atau respon dalam Kamus Sosiologi Antropologi adalah aktifitas atau tanggapan (reaksi) terhadap suatu kondisi (situasi stimulus) dimana kondisi itu harus dihadapi (Yacub Al-Barry, 2001: 134).
Sedangkan Wasty Soemanto mengartikan respon yang berarti tanggapan, yang merupakan serapan yaitu apa yang diterima oleh panca indra, bayangan dalam angan-angan, pendapat, pandangan, sambutan dan reaksi (1998: 26).
Respon adalah reaksi yang dilakukan seseorang terhadap rangsangan atau perilaku yang dihadirkan oleh rangsangan.
merupakan reaksi, artinya pengiyaan atau penolakan, serta sikap acuh tak acuh terhadap apa yang disampaikan oleh komunikator dalam pesannya.
“Menurut paradigma definisi sosial Webber (Ritzer,2003:146) tentang tindakan sosial, respon adalah tindakan yang penuh arti dari individu sepanjang tindakan itu memiliki makna subyektif bagi dirinya dan diarahkan pada orang lain. Tindakan sosial yang dimaksud dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh dari situasi atau dapat juga merupakan tindakan pengulangan serupa”.
Berdasarkan beberapa penjelasan tentang respon dapat disimpulkan bahwa respon merupakan perilaku, sikap atau reaksi sebagai suatu tanggapan atau tindakan yang dilakukan yang merupakan akibat adanya rangsangan-rangsangan yang terjadi sebelumnya.
2.1.1.1 Bentuk-bentuk Reaksi
Menurut Sarlito Wirawan (2002 : 97) Respon/reaksi memiliki dua model yaitu: 1. Respon Positif
Respon dikatakan positif apabila masyarakat mempunyai tanggapan atau reaksi positif dimana mereka dengan antusias ikut berpartisipasi atau mendukung suatu kejadian.
2. Respon Negatif
Respon dikatakan negatif apabila masyarakat mempunyai tanggapan atau reaksi negatif dimana mereka dengan tidak ikut berpartisipasi atau mendukung suatu kejadian.
rasionalisasi mereka tunjukkan dengan cara tidak mengindahkan perintah Rera yakni mengenai penggabungan antara Divisi IV dengan Divisi lainnya, akan tetapi mereka justru menggabungkan diri dengan lasykar Pesindo, TLRI dan TNI Masyarakat menjadi satu komando yaitu Komando Pertempuran Panembahan Senopati, melakukan demonstrasi militer, terjadinya kerusuhan Surakarta dan yang terakhir yaitu meletusnya Affair Madiun.
Perubahan sosial dalam masyarakat memang menimbulkan berbagai dampak yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menyikapi perubahan-perubahan tersebut. Tipe-tipe masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial beraneka ragam. Keanekaragaman ini berhubungan erat dengan kesiapaan masyarakat yang bersangkutan dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Apabila masyarakat siap menghadapi perubahan, perubahan-perubahan tersebut akan membawa kemajuan bagi kebudayaan masyarakat. Jika kondisi yang terjadi sebaliknya, akan terjadi ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.
Respon negatif yang mereka lakukan adalah karena program yang dianggap perlu bagi pemerintah kala itu mereka anggap sangat merugikan mereka. Rera ala Kabinet Hatta jika dilihat dari pelaksanaannya memang terlihat menguatkan kedudukan Divisi Siliwangi yang secara latar belakangnya merupakan tentara bekas opsir-opsir KNIL yang secara pendidikan militer lebih cakap dan terlatih. Sedangkan Divisi/IV Panembahan Senopati merupakan mantan opsir-opsir PETA yang secara pendidikan militer mereka kurang terlatih jika dibandingkan dengan pasukan Siliwangi. Ditambah lagi pada suasana Renville yang menyebabkan hijrahnya pasukan Siliwangi ke Surakarta telah memicu terjadinya kemajemukan horizontal didalam lingkup masyarakat Surakarta. Ketidaksenangan mereka atas perlakuan Kementerian Pertahanan yang lebih mendominasi kepada Siliwangi membuat kesatuan Senopati di Surakarta bukan saja tersingkir dari piramida kekuasaan dan akselerasi kenaikan pangkat yang lebih tinggi pada pusat komando, namun disini mereka merasa tidak sepenuhnya aman berkedudukan di wilayah mereka sendiri, ketika pasukan Siliwangi telah diserahi pelaksanaan tugas-tugas kebijakan umum dalam wilayah Republik.
Disamping itu, bagi mereka hanya sedikit saja yang dapat dipahami dari sebuah kebijakan pengembalian sejumlah besar tentara ke masyarakat atau menyalurkan mereka ke dalam pekerjaan sipil yang “pasif”, sementara perlawanan militer yang
lebih jauh dalam menghadapi Belanda masih merupakan kenyataan di depan mata (David Charles Anderson 2003 : 13)
ketidaksenangan bagi kelompok yang merasa tidak diuntungkan atas kebijakan tersebut. Kasus ini yang merupakan pemicu reaksi Divisi IV/Panembahan Senopati terhadap kebijakan Rera Kabinet Hatta, dan reaksi yang mereka lakukan merupakan pemicu awal terjadinya konflik horizontal yang bersifat destruktif.
2.1.1.2 Faktor Pendorong Reaksi
Pada hakikatnya sebuah reaksi muncul karena terdapat aksi pemicu yang menyebabkan suatu kolektif melakukan sebuah reaksi atau respon terhadap aksi tersebut. Dalam kehidupan sosial terdapat faktor pendorong reaksi yang di kenal dengan istilah anomi. Adapun pembahasan tentang anomi adalah sebagai berikut: Teori anomi berasumsi bahwa penyimpangan adalah akibat dari adanya berbagai ketegangan dalam struktur sosial sehingga ada individu yang mengalami tekanan dan akhirnya menjadi menyimpang. Pandangan tersebut dikemukakan oleh Robert Merton pada sekitar tahun 1930-an, di mana konsep anomi itu sendiri pernah digunakan oleh Emile Durkheim dalam analisisnya tentang suicide unomique.
Munculnya keadaan anomi, oleh Merton diilustrasikan sebagai berikut (Elly M.Setiadi, 2011 : 236):
1. Masyarakat industri modern lebih mementingkan pencapaian kesuksesan materi yang diwujudkan dalam bentuk kemakmuran atau kekayaan dan pendidikan yang tinggi.
3. Namun ternyata, akses kelembagaan yang sah jumlahnya tidak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama lapisan masyarakat bawah.
4. Akibat dari keterbatasan akses tersebut, maka muncul situasi anomi, yaitu: situasi di mana tidak ada titik temu antara tujuan tujuan status/kultural dan cara-cara yang sah yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. 5. Dengan demikian, anomi adalah keadaan atau nama dari situasi di mana
kondisi sosial/situasi masyarakat lebih menekankan pentingnya tujuan-tujuan status, tetapi cara-cara yang sah untuk mencapai tujuan-tujuan status tersebut jumlahnya sedikit.
Memang, pada dasarnya untuk mencapai tujuan status (kesuksesan hidup) seseorang harus melalui cara-cara yang sah, dan di benak setiap orang akan selalu tersirat mimpi atau keinginan untuk meraih kesuksesan tersebut.
Situasi anomi tersebut dapat berakibat negatif bagi sekelompok masyarakat, di mana untuk mencapai tujuan statusnya mereka terpaksa melakukannya melalui cara-cara yang tidak sah, di antaranya melakukan penyimpangan atau kejahatan.
“Goldthrope dalam (Vic George & Paul Wilding : 1992) “mengacu pada kelemahan pertama pandangan fungsionalis mengenai kebijakan sosial yang perlu diperhalus dan dilengkapi dengan analisis dengan mengambil kerangka acuan “aksi”; yaitu analisis berdasarkan “kebutuhan” masyarakat yang dipikirkan secara keseluruhan. Para penulis beraliran Kiri mengajukan pendapat bahwa sebagaimana kebijakan sosial yang tidak membawa keuntungan merata kepada semua pihak yang terlibat dapat memicu terjadinya “aksi” sosial” (Vic George & Paul Wilding 1992 : 13)”.
klaim (misalnya harga sewa atau pajak) yang dibuat oleh pihak atau kelompok superdinat terhadap mereka. Scott membagi perlawanan menjadi dua bentuk, yaitu; perlawanan publik atau terbuka dan perlawanan tersembunyi atau tertutup (James C. Scott 2000).
Menurut James C Scott berdasarkan ciri-cirinya, Scott membedakan keduanya sebagai berikut:
1) Perlawanan Terbuka
1. Organik, sistematik dan kooperatif
2. Berprinsip atau tidak memntingkan diri sendiri 3. Berkonsekuensi revolusioner
4. Mencakup gagasan atau meniadakan basis dominasi
Dengan demikian, aksi demonstrasi atau protes yang di wujudkan dalam bentuk unjuk rasa, mogok makan (dan lain-lain) merupakan konsekuensi logis dari perlawanan terbuka terhadap pihak superdinat.
2) Perlawanan Tersembunyi
1. Tidak teratur, tidak sistematik dan terjadi secara individual 2. Bersifat oportunistik dan mementingkan diri sendiri 3. Tidak berkonsekuensi revolusioner
4. Lebih akomodatif terhadap sistem dominasi
2.1.2 Konsep Divisi IV/Panembahan Senopati
Divisi ini diawali dengan penyusunan Komando Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di Surakarta pada tanggal 17 Oktober 1945 oleh GPH Poerbonegoro dengan nama Divisi Istimewa TKR. Divisi ini kemudian menggunakan nama lagi sebagai Divisi X TKR. Pada tanggal 24 Januari 1946 Divisi X TKR diganti namanya menjadi Divisi IV/Panembahan Senopati dengan kekuatan 4 Resimen TRI termasuk Resimen-26 dan 6 Resimen dari Badan-badan Perjuangan. Komandannya adalah Jendral Mayor Soetarto.
Divisi ini merupakan satu dari ketujuh divisi militer yang ada di Pulau Jawa. Divisi IV/Panembahan Senopati bermarkas di Surakarta dan dipimpin oleh Kolonel Soetarto yang beranggotakan kurang lebih 5000 orang, separuhnya terdiri dari kesatuan-kesatuan mantan TLRI pimpinan Letkol Achmad Yadau yang Komunistis dan pasukan-pasukan Pesindo.
Pelaksanaan reorganisasi dan rasionalisasi di Surakarta, khususnya kesatuan-kesatuan Divisi Panembahan Senopati mendapat tantangan yang keras karena pimpinan Divisi terpengaruh oleh haluan politik FDR/PKI (Himawan Soetanto 1995 : 115-116).
Front Demokrasi Rakyat (FDR) menggandeng Panembahan Senopati untuk
membuat kekacauan di Surakarta, dipimpin oleh Kolonel Soetarto dibantu oleh
Letnan Kolonel Soeadi, Letnan Kolonel Soejoto dan Letnan Kolonel Jadau.
Kolonel Soetarto merapatkan barisan Divisi IV Panembahan Senopati yang
Hatta) yang ada di Surakarta. Beberapa kesatuan tidak tunduk kepada Divisi IV,
diantaranya adalah BPRI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Mardjuki, Banteng
dan Laskar Rakyat yang tergabung dalam Brigade 24 pimpinan Letnan Kolonel
Iskandar. Divisi IV melakukan pelucutan senjata kepada kesatuan-kesatuan yang
tidak mendukungnya.
Meskipun mendapat perlawanan dari beberapa pihak, program Rasionalisasi tetap
dijalankan. Program ini memaksa Soetarto, selaku pimpinan TNI Divisi IV
Panembahan Senopati, untuk tunduk kepada perintah Kementerian Pertahanan.
Akan tetapi, ketidakmauan Kolonel Soetarto untuk mengindahkan program Rera
menjadikannya sebagai korban. Kolonel Soetarto dibunuh dengan ditembak di
depan rumahnya sendiri di Kampung Timuran pada 2 Juli 1948 pukul 19.30.
pembunuhan Kolonel Soetarto di identifikasi sebagai kepentingan politik.
Kolonel Soetarto sebagai Panglima Komando Pertempuran divisi Panembahan
Senopati, memiliki pengaruh dan wibawa di kalangan pasukan Panembahan
Senopati. Oleh karena itu, penembakan terhadap Kolonel Soetarto menimbulkan
goncangan di tubuh Divisi Senopati karena kehilangan sosok pemimpin. Setelah
itu, Divisi Panembahan senopati semakin tertekan dengan adanya penculikan
terhadap perwira-perwira divisinya. Pada 8 September 1948, penculikan terhadap
Letnan Kolonel Suherman ketika menjalankan tugasnya untuk memimpin
penyelidikan atas peristiwa pembunuhan Kolonel Soetarto;28 penculikan berlanjut
pada Letnan Kolonel Sumarto ,Mayor Esmara Sugeng, Kapten Sutarto, Kapten
Supardi, Kapten Suradi dan Letnan Mulyono dari Brigade 9/KPPS, Tentara Laut
Panembahan Senopati menimbulkan berbagai prasangka kepada divisi Siliwangi
yang hijrah ke Surakarta. Kecemburuan kepada pasukan Siliwangi juga timbul
karena posisi istimewa yang di dapatkan sebagai Batalyon Mobile.
Tidak dapat dipungkiri bahwa sikap Senopati dan kesatuan-kesatuan non-reguler dalam menentang paket pembaharuan pasca Perundingan Renville diperkeras dengan kehadiran kelompok oposisi utama, Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang memiliki kantor pusat di Solo (David Charles Anderson 2003 : 25).
Bagi kesatuan militer yang terkena dampak dari rasionalisasi merasa dikecewakan karena bagi mereka jasanya tidak dihargai. Oleh karena itu, dengan munculnya organisasi FDR yang di prakarsai oleh Amir Syarifuddin, Muso dan kawan-kawan merupakan kesempatan baik bagi para kesatuan militer untuk menentang program pemerintah terkait dengan kebijakan rasionalisasi dalam angkatan perang.
2.1.3 Konsep Reorganisasi dan Rasionalisasi
2.1.3.1 Konsep Reorganisasi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Reorganisasi adalah penyusunan kembali (pengurus, lembaga, dsb); penataan kembali (pengurus, lembaga, dsb); perbaikan tatanan (susunan) (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2002 : 949).
keutuhan masyarakat setelah terjadinya disintegrasi. Reintegrasi terlaksana apabila norma-norma atau nilai-nilai baru telah melembaga (institutionalized) (Maryati Kun dan Waluya, begja 2009 : 28).
Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian Reorganisasi adalah penyusunan kembali atau penataan susunan baik didalam kepengurusan atau suatu lembaga dengan maksud untuk mengembalikan keadaan yang diinginkan.
Pelaksanaan Reorganisasi didalam tubuh angkatan perang pada masa Kabinet Hatta dilakukan karena pasca kemerdekaan susunan atau struktur kepangkatan dalam tubuh TNI dapat dikatakan belum terstruktur sebagaimana mestinya, pengangkatan jabatan masih dilakukan tanpa memperhatikan standar-standar seorang tentara. Oleh karena itu dengan dilakukannya reorganisasi atau penyusunan kembali susunan organisasi didalam tubuh TNI memiliki tujuan agar angkatan perang Republik dapat menjadi angkatan perang yang secara susunan organisasi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2.1.3.2 Konsep Rasionalisasi
Rasionalisasi adalah suatu kegiatan untuk menyeimbangkan antara tenaga yang ada dengan jumlah kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan jumlah kegiatan yang tersedia ( Drs. Ulang Mangun Sosiawan, M.H 2004 : 15).
Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian Rasionalisasi adalah suatu proses atau cara yang dilakukan untuk menyeimbangkan antara tenaga yang ada dengan jumlah kebutuhan berdasarkan rasio yang diperlukan.
Pelaksanaan rasionalisasi dalam program Kabinet Hatta bermaksud untuk mencapai suatu perimbangan antara anggaran belanja negara yang digunakan untuk menggaji angkatan perang dengan jumlah angkatan perang yang ada. Banyaknya jumlah tentara pada tahun 1948 dengan kondisi negara yang sangat sempit akibat dari Perjanjian Renville menjadikan Republik berada dalam keadaan krisis. Oleh karena itu, untuk mencapai perimbangan pemerintah mengadakan program rasionalisasi.
2.1.3.3 Reorganisasi dan Rasionalisasi Militer Kabinet Hatta
Reorganisasi dan Rasionalisasi Angkatan Perang merupakan salah satu dari empat kebijakan Kabinet Hatta pada tahun 1948. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas didalam tubuh angkatan perang, dan menempatkan kembali dibawah komando pemerintah:
Tujuan yang disebut paling akhir itu sangat penting karena kesatuan-kesatuan tempur ketika itu sudah mulai menguasai daerah kantong atau daerah-daerah front mereka secara mandiri dengan menempuh kebijaksanaan masing-masing (Ulf Sundhaussen 1986 : 64).
“Masalah mengadakan rasionalisasi ke dalam, pemerintah bermaksud akan mengadakan perbaikan dalam susunan negara dan alat negara serta mencapai sedikit perimbangan antara pendapatan dan belanja negara. Jarak antara kelebihan pengeluaran belanja dengan pendapatan negara dapat dikurangkan dengan mengadakan rasionalisasi yang tepat, dengan memindahkan tenaga dari pekerjaan improduktif selama ini ke daerah yang produktif (I Wangsa Widjadja, dkk 1981 : 204).”
Tujuan dari Rera bukan saja bermaksud hendak meningkatkan produksi dengan jalan memindahkan tenaga non produktif dari sektor pertahanan ke sektor yang produktif. Aspek politik dari rasionalisasi Hatta ini adalah hendak memotong-motong garis pengaruh Amir Syarifudin di kalangan Angkatan Perang dan lasykar bersenjata. Oleh karena itu, Hatta bermaksud hendak membersihkan Angkatan Perang dari pengaruh golongan politik tertentu (Sayap Kiri).
“Dalam pelaksanaan Rera ini di bidang kepangkatan tentara diadakan penyesuaian. Pangkat-pangkat tentara diturunkan setingkat, agar antara pangkat dan jabatan terdapat keseimbangan. Sejumlah perwira akan diberhentikan dari jabatan dan diangkat sebagai perwira cadangan. Jumlah Divisi TNI diperkecil, dilebur menjadi satu Divisi dan TNI Masyarakat dibubarkan. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Presiden RI No. 9/1948, Panglima Divisi Siliwangi Jendral Mayor A.H Nasution diangkat menjadi Wakil Panglima Besar Angkatan Perang Mobil (Himawan Soetanto 1995 :115)”.
administratifnya, serta melatih para pemuda. Sebaliknya, pasukan tempur mobil perlu dipersenjatai dengan lengkap dan ditugaskan untuk melancarkan serangan besar-besaran yang bergerak cepat memasuki daerah federal yang dikuasai Belanda (Ulf Sundhaussen 1986 : 68)”.
Pokok-pokok reorganisasi yang sudah disiapkan kemudian diumumkan pada tanggal 25 Februari 1948 adanya instruksi Panglima Besar tentang “Rekontruksi Kesatuan-kesatuan Mobil dan Teritorial” (perintah harian No.37) antara lain berisikan pembentukan 3 Divisi “Renville” masing-masing:
1. Divisi I : Gabungan dari Divisi II dan III lama, ditambah Brigade Kelasykaran dan Kesatuan Tentara Laut RI, dengan wilayah tanggung jawab : Kedu, Yogyakarta dan sisa Banyumas.
2. Divisi II : Gabungan dari Divisi IV lama, Resimen Pati (Sunandar) dari Divisi V lama, Brigade Kelasykaran dan TLRI (Tentara Laut Republik Indonesia), dengan wilayah tanggung jawab : Surakarta, Semarang dan Pati dengan satu brigade harus menyusup ke Semarang.
3. Divisi III : Gabungan dari sisa Divisi V lama dan VI lama serta Brigade Kelasykaran dan TLRI. Tiga brigade harus menyusup masing-masing ialah : a. Satu Brigade ke Surabaya; b. Satu Brigade ke Malang; c. Satu Brigade ke Besuki.
4. Divisi Siliwangi dijadikan satu badan otonom dari Kesatuan Reserve Umum (KRU) dan terbagi atas tigas Brigade, masing-masing : a. Dua brigade untuk diselundupkan ke Jawa Barat Utara dan Selatan; b. Satu brigade untuk kesatuan teritorial (Himawan Soetanto 1995 : 15-16)
menentang tentu adalah golongan militer sendiri. Banyak pasukan militer yang menolak melaksanakan program ini, bahkan tidak jarang mereka melawan dengan konfrontasi senjata seperti yang terjadi di Solo atau beberapa daerah lainnya (Suratmin 2012 : 16).
“Dalam kenyataannya, Divisi Siliwangi tampaknya memang mendapat perlakuan istimewa dari para perencana pertahanan. Nasution membubarkan tidak hanya kesatuan-kesatuan lasykar, tetapi juga divisi-divisi angkatan laut dan tentara reguler, termasuk kesatuan-kesatuan yang masih bertempur di daerah pertahanan yang tadinya ditentukan bagi mereka. Sebaliknya, Divisi Siliwangi yang telah mengosongkan bagian terbesar dari daerah asalnya tidak terkena rencana demobilisasi dan hanya diciutkan menjadi tiga brigade untuk memperoleh perbandingan 1:1 antara personil dan senjata. Keputusan inilah yang menimbulkan kemarahan dikalangan kesatuan-kesatuan yang akan dibubarkan, termasuk oleh Divisi Senopati (Ulf Sundhaussen 1986 : 70)”.
2.1.4 Konsep Konflik
2.1.4.1 Pengertian Konflik
Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Hal ini disebabkan karena di dalam setiap kehidupan sosial tidak ada satu pun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan dan sebagainya.
Jadi, pengertian konflik adalah percekcokan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan.
Pemicu terjadinya konflik didalam masyarakat biasa diawali dengan adanya persaingan didalam struktur masyarakat. Persaingan merupakan bentuk interaksi sosial disosiatif, proses ini adalah proses sosial yang mengandung perjuangan untuk memperebutkan tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya terbatas yang semata-mata bermanfaat untuk mempertahankan suatu kelangsungan hidup.
Pada umumnya persaingan dibagi menjadi dua tipe, yaitu:
1. Persaingan personal, yaitu persaingan yang bersifat pribadi antara dua orang. 2. Persaingan impersonal, yaitu persaingan yang tak pribadi yang berlangsung
(bukan antara orang-orang yang mendukung kepentingan pribadi) antara dua kelompok) (J Dwi Narwoko – Bagong Suyanto 2006 : 65).
Persaingan dapat terjadi dan berlangsung di berbagai bidang, diantaranya: 1. Bidang Ekonomi
Persaingan di bidang ekonomi ini terjadi karena terbatasnya persediaan dibandingkan dengan jumlah konsumsi.
2. Bidang Kebudayaan
Dua kebudayaan yang bertemu sering kali saling bersaing. Hal ini dipicu juga dengan adanya sikap etnosentrisme (paham yang melebih-lebihkan budaya). 3. Bidang Keagamaan
4. Bidang Pendidikan
Persaingan di bidang pendidikan ialah dengan dikenalkannya sistem evaluasi dan sistem kurikulum yang baik.
5. Bidang Politik
Persaingan di bidang politik bila dibandingkan dengan sistem yang lain relatif lebih menonjol, bahkan lebih keras. Dalam persaingan politik biasanya partai-partai politik selalu terlibat dalam kompetisi untuk mengamankan kekuasaan mereka masing-masing.
6. Bidang Sosial
Persaingan di bidang sosial ialah untuk memperebutkan kedudukan atau peranan tertentu didalam masyarakat (J Dwi Narwoko – Bagong Suyanto 2006 : 66).
Efek negatif yang timbul dari persaingan ialah munculnya disorganisasi. Perubahan-perubahan yang terjadi dengan cepat didalam masyarakat akan mengakibatkan disorganisasi dalam struktur sosial, karena perubahan-perubahan yang cepat itu tidak memberikan kesempatan kepada para warga masyarakat untuk menyesuaikan dirinya dengan situasi yang telah berubah, dan untuk membuat berbagai reorganisasi. Ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dan untuk membuat berbagai reorganisasi ini akan kian nyata apabila terjadi persaingan-persaingan intern didalam kelompok masyarakat (J Dwi Narwoko – Bagong Suyanto 2006 : 67).
merenggangkan solidaritas kelompok (Wikipedia). Oleh karena itu, dengan adanya persaingan maka akan besar kemungkinan memunculkan konflik.
2.1.4.2 Bentuk-bentuk Konflik
Secara garis besar berbagai konflik dalam masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk konflik berikut ini :
1. Berdasarkan Sifat
Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif, yaitu:
1) Konflik Destruktif
Merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda.
2) Konflik Konstruktif
Merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan (Dr. Robert H. Lauer 2001 : 98).
2. Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik
1) Konflik Vertikal
2) Konflik Horizontal
Merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya konflik yang terjadi antar organisasi massa.
3) Konflik Diagonal
Merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim (Kusnadi 2002 : 67).
2.1.4.3 Penyebab-penyebab Terjadinya Konflik
Pada dasarnya, secara sederhana penyebab konflik dibagi dua, yaitu:
1. Kemajemukan horizontal, yang artinya adalah struktur masyarakat yang mejemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras dan majemuk sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, alim ulama, sopir dan cendekiawan. Kemajemukan horizontal-kultural menimbulkan konflik yang masing-masing unsur kultural tersebut mempunyai karakteristik sendiri dan masing-masing penghayat budaya tersebut ingin mempertahankan karakteristik budayanya tersebut. Dalam masyarakat yang strukturnya seperti ini, jika belum ada konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik yang terjadi dapat menimbulkan perang saudara (Elly M. Setiadi dan Usman Kolip 2011 : 361).
yang memiliki kekayaan, pendidikan yang mapan, kekuasaan dan kewenangan yang besar, sementara sebagian besar tidak atau kurang memiliki kekayaan, pendidikan rendah, dan tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan. Pembagian masyarakat seperti ini merupakan benih subur bagi timbulnya konflik sosial (Elly M. Setiadi dan Usman Kolip 2011 : 361).
2.1.4.4 Kerangka Teoritis Konflik
1. Teori Konflik Ralf Dahrendorf
Dahrendorf mula-mula melihat teori konflik sebagai teori parsial, menganggap teori itu merupakan perspektif yang dapat dipakai untuk menganalisa fenomena sosial. Dahrendorf menganggap masyarakat bersisi ganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerja sama (Margaret M. Poloma 2000 : 131)
“Dahrendorf adalah tokoh utama yang berpendirian bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan konsensus) dan karena itu teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian: teori konflik dan teori konsensus. Teoritisi konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat dan teoritisi konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama dihadapan tekanan itu. Dahrendorf mengakui bahwa masyarakat tak kan ada tanpa konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain. Jadi, kita tidak akan punya konflik kecuali ada konsensus sebelumnya (George Ritzer dan Douglas J. Goodman 2004 : 154)”
Konsep teori ini adalah wewenang dan posisi. Keduanya merupakan fakta sosial. Inti tesisnya sebagai berikut: “Distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak
merata tanpa kecuali menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis”. Perbedaan wewenang adalah suatu tanda dari adanya berbagai posisi
Tugas utama menganalisa konflik adalah mengidentifikasi berbagai peranan kekuasaan dalam masyarakat (George Ritzer 2004 : 26).
Posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas “selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis”.
Aspek terakhir teori konflik Dahrendorf adalah mata rantai antara konflik dan perubahan sosial. Kalau konflik itu terjadi secara hebat maka perubahan yang timbul akan bersifat radikal. Begitu pula kalau konflik itu disertai oleh penggunaan kekerasan maka perubahan struktural akan efektif (Ian Craib 1992 : 95).
2.1.4.5 Bentuk-bentuk Konflik Politik
Menurut Maurice Duverger dalam bukunya yang berjudul “Sosiologi Politik” ia
mengemukakan bentuk-bentuk konflik politik terbagi menjadi dua kategori yakni; senjata-senjata pertempuran dan strategi politik:
1. Senjata - senjata Pertempuran
Manusia dan organisasi dalam konflik satu sama lain mempergunakan berbagai jenis senjata di dalam perjuangan politik. Adapun didalam senjata-senjata pertempuran terdiri sebagai berikut:
1) Kekerasan fisik
yang digunakan negara untuk melawan negara adalah militer yang mempergunakan senjata, untuk mempertahankan otoritasnya terhadap rakyat yang diperintahkannya, senjata militer juga dipergunakan dalam perjuangan politik.
Pertama, senjata dipergunakan selama tahap awal dari perkembangan sosial, ketika negara masih terlalu lemah untuk memperoleh monopoli lengkap dari senjata-senjata militer bagi keuntungannya sendiri. Lantas, perjuangan merebut kekuasaan terdiri dari munculnya fraksi bersenjata yang saling berhadapan baik itu organisasi politik yang mempergunakan senjata maupun pemberontakan terhadap negara. Kemudian, ketika militer tidak lagi untuk melayani negara, tidak lagi berada dalam kuasa mereka yang memerintah, dan ketika mereka sendiri bergabung di dalam perjuangan untuk merebut kekuasaan.
Maka militer berubah menjadi kelompok kepentingan, yang berupaya untuk merebut kekuasaan. Bilamana angkatan bersenjata menetapkan dirinya menjadi suatu organisasi politik yang independen dan tidak lagi menaati pemerintah, jelas ada disorganisasi yang mendalam dalam organisasi politik. Justru dari hakikatnya militer selalu merupakan bahaya politik bagi negara. Mereka yang memegang senjata selalu digoda untuk menyalahgunakannya, sama seperti mereka yang memegang posisi otoritas mendapat godaan untuk melampaui hak-haknya.
2. Strategi politik
senjata-senjata politik, atau sekurang-kurangnya yang utama, dipegang oleh satu kelas atau kelompok sosial. Sedangkan di dalam masyarakat dengan penyebaran senjata, senjata-senjata utama dibagi pada beberapa kelas atau kategori kelas.
2.2 Kerangka Pikir
Berdasarkan landasan teori diatas dapat diketahui bahwa pasca kemerdekaan RI presiden mengeluarkan maklumat pembentukan TKR pada tanggal 5 Oktober 1945. Adanya maklumat tersebut menyebabkan banyak sekali personil-personil yang berasal dari latar belakang dan ideologi yang berbeda menggabungkan diri kedalam tubuh angkatan perang.
Pada saat Amir Syarifudin menjadi Menteri Pertahanan tahun 1947, Amir membuat program reorganisasi dan rasionalisasi (Rera) dalam angkatan perang yang bertujuan untuk menyisihkan prajurit yang anti Komunis. Akan tetapi, program Rera yang Amir buat tidak sempat dijalankan karena Amir harus meletakkan jabatannya akibat dari Persetujuan Renville yang Amir tanda tangani sendiri yang menyebabkan Amir kehilangan dukungan di parlemen.
Akan tetapi, pada pelaksanaan rasionalisasi ini pemerintah justru mendapat reaksi dari pihak tentara sendiri. Reaksi yang kurang baik akibat adanya “rasionalisasi” lebih terlihat jelas pada Divisi IV/Panembahan Senopati di Surakarta. Dalam hal ini kesatuan Divisi Panembahan Senopati seperti menunjukkan sikap anomie atas kebijakan rasionalisasi Hatta. Kekecewaan mereka terhadap program pemerintah ini semakin memanas ketika munculnya kelompok FDR/PKI yang didirikan oleh Amir dan kawan-kawan Sayap Kirinya sebagai oposisi kuat terhadap pihak pemerintah.
Belum lagi akibat dari Perjanjian Renville, kesatuan-kesatuan militer yang berada di garis van Mook harus ditarik mundur ke wilayah RI. Hal ini menyebabkan hijrahnya kesatuan tentara Divisi Siliwangi ke Jawa Tengah salah satunya Surakarta. Kedatangan tentara hijrah ke Surakarta semakin membuat padatnya daerah tersebut, belum lagi di Surakarta sendiri terdapat banyak sekali kesatuan-kesatuan tentara baik yang resmi (Divisi IV/Panembahan Senopati, TLRI) maupun non resmi / lasykar (TNI Masyarakat, Pesindo, BPRI, Barisan Banteng, dll).
Surakarta yang tidak dapat di hindari hingga melahirkan konflik yang sampai mengarah pada konflik destruktif yang mana klimaks dari konflik ini adalah keikutsertaan Divisi Panembahan Senopati dalam coup yang dilakukan pada pertengahan September 1948 di Madiun oleh FDR/PKI.
2.3 Paradigma
Keterangan :
: Garis Akibat
Reaksi Divisi IV/Panembahan Senopati
Reorganisasi dan
Yacub Al-Barry. 2001. Kamus Sosiologi Antropologi. Surabaya: Indah. Hal: 134 Waty Soemanto. 1998. Psikologi pendidikan (landasan kerja pemimpin
pendidikan). Jakarta: Rineka Cipta. Hal: 26
Soerjono Soekanto. 1993. Kamus Sosiologi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal: 328
George Ritzer & Douglas J. Goodman 2003. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prenada Media. Hal: 146
Sarlito Wirawan Sarwono. 2002. Psikologi Sosial “Individu dan teori-teori
psikologi sosial”. Jakarta: Balai Pustaka. Hal: 97
David Charles Anderson.2003. Peristiwa Madiun 1948 “Kudeta atau Konflik
Internal Tentara?”. Yogyakarta: Media Pressindo. Hal: 13
Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. 2011. Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal: 236
Vic George & Paul Wilding. 1992. Ideologi dan Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: Grafiti. Hal: 13
James C Scott. 2000. Senjatanya Orang-orang yang Kalah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Himawan Soetanto. 1995. Perintah Presiden Soekarno “Rebut Kembali Madiun”. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. Hal: 115-116
David Charles Anderson. op.cit. Hal: 25
Departemen Pendidikan Nasional.2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Hal: 949
Maryati, Kun dan Waluya, begja. 2009. Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat untuk sma/ma kelas xi. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Perbukuan Nasional. Hal: 28
Departemen Pendidikan Nasional op.cit Hal: 933
Ulf Sundhaussen op.cit Hal: 63-64
I Wangsa Widjaja, dkk. 1981. Mohammad Hatta Kumpulan Pidato. Jakarta: PT Inti Idayu Press. Hal: 204
Himawan Soetanto. 1995. Perintah Presiden Soekarno “Rebut Kembali Madiun”. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. Hal: 115-116
Ulf Sundhaussen op.cit. Hal: 68 Himawan Soetanto. op.cit. Hal: 15-16
Suratmin. 2012. Kronik Peristiwa Madiun PKI 1948. Yogyakarta : Mata Padi Pressindo. Hal: 16
Ulf Sundhaussen op.cit. Hal: 70
Soerjono Soekanto. 1993. Kamus Sosiologi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal: 99
J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005. Hal: 65
Ibid. Hal: 66
Ibid. Hal: 67
Dr. Robert H. Lauer. 2001. Perspektif Tentang Perubahan Sosial. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Hal: 98
Kusnadi.2002. Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja. Malang : Taroda. Hal: 67
Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. op.cit. Hal: 361.
Ibid. Hal: 361
Ibid. Hal: 361
Margaret M. Poloma. 2000. Sosiologi Kontemporer. Jakarta: CV. Rajawali. Hal: 131
III. METODE PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan suatu masalah dalam suatu penelitian. Metode merupakan cara atau jalan yang sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Husin Sayuti, 1989: 32).
Metode penelitian adalah cara kerja yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan suatu penelitian yang akan dikaji sehingga tercapai sasarannya.
3.1.1 Metode Penelitian Historis
Berdasarkan permasalahan dan penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan metode penelitian historis. Metode penelitian historis atau sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Louis Gottschalk, 1975: 32).
yakni dari seseorang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya (Louis Gottschalk, 1975: 35).
Jadi metode penelitian historis adalah cara untuk mengumpulkan data-data pada masa lampau untuk menguji suatu kebenaran berdasarkan sumber yang ada baik data primer maupun data sekunder untuk ditarik kesimpulan menjadi data-data dalam bentuk fakta yang bermakna..
Penelitian historis bertumpu pada empat kegiatan pokok, yaitu:
a. Pengumpulan objek yang berasal dari suatu zaman dan pengumpulan bahan-bahan tercetak, tertulis dan lisan yang relevan.
b. Menyingkirkan bahan-bahan yang tidak otentik.
c. Menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya mengenai bahan-bahan yang otentik.
d. Penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi suatu kisah atau penyajian yang berarti (Louis Gottschalk, 1975:18).
Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam metode penelitian sejarah: Heuristik : Tahap ini peneliti mencari, mengumpulkan data-data, dan fakta-fakta
Adapun buku yang di dapat ialah sebagai berikut:
1. Buku Politik Militer Indonesia 1945 – 1967 “Menuju Dwi Fungsi ABRI”
karena penulisnya adalah Ulf Sundhaussen sebagai dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Queensland, Australia, beliau juga pernah mengajar di Sekolah Staff dan Komando di Bandung dan mewawancarai beberapa ratus perwira tinggi dan menengah serta mengadakan perjalanan ke seluruh nusantara untuk melihat dari dekat hubungan sipil – militer.
2. Buku Perintah Presiden Soekarno “Rebut Kembali Madiun” karangan Himawan Soetanto sebagai Letjen TNI (Purn), beliau pernah menjabat sebagai Komandan Brigade Infanteri 17/Lintas Udara, Pangkostrad Kodam Siliwangi, Pangkostrad-nas, Pangkowilhan. Karier militernya berakhir sebagai Kepala Staff Umum ABRI (1983-1984).
3. Buku Kronik Peritiwa Madiun PKI 1948 karangan Suratmin, Pada tahun 1972 beliau mengambil pendidikan S1 Jurusan Sejarah IKIP Negeri Yogyakarta, dan pada tahun 1982 mengambil pendidikan S1 Fakultas Filsafat UGM. Beliau juga menjadi tenaga peneliti di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta selama 28 tahun (1975-2003)
4. Buku Peristiwa Madiun 1948 “Kudeta atau Konflik Internal Tentara?” karangan David Charles Anderson, ia adalah Proffesor Emeritus dalam bidang Studi Internasional di Universitas Cornell
6. Buku Mohammad Hatta “Kumpulan Pidato Jilid 1” karangan I Wangsa Widjaja, ia pernah menjadi sekertaris Bung Hatta pada bulan November 1945 (sekertaris Wakil Presiden), beliau juga pernah menjadi anggota KNIP. Hubungan nya yang begitu dekat dengan Bung Hatta membuat buku yang di tulisnya seperti biografi Bung Hatta sendiri.
7. Buku Nasionalisme dan Revolusi Indonesia karangan George Mc Turnan Kahin, ia merupakan sejarawan dan ilmuwan politik berkebangsaan Amerika. Setelah menyelesaikan disertasinya yang masih dianggap klasik sejarah Indonesia. Kahin menjadi anggota fakultas di Universitas Cornell, dan ia juga menjadi direktur program Asia Tenggara dan mendirikan Proyek Indonesia Modern di Universitas Cornell.
Interpretasi: merupakan tahapan memberi penafsiran terhadap informasi-informasi yang telah didapatkan dari berbagai sumber dan dirangkai menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Penafsiran yang dimaksudkan yaitu peneliti menganalisis sumber yang telah dipilih agar dapat menuliskan uraian hasil penelitian.
Historiografi: merupakan tahap terakhir dalam langkah-langkah metode historis,
dimana dalam tahapan ini tidak hanya menuliskan fakta-fakta atau sumber dan informasi mengenai hasil penelitian, tetapi juga menyampaikan suatu pemikiran melalui interpretasi yang dilakukan peneliti berdasarkan sumber informasi dan fakta hasil penelitian. Pada tahap penyajian ini, peneliti berusaha menuliskan hasil informasi dan intrepetasi yang telah dilakukan menjadi hasil penelitian sebagai tugas akhir yang dilakukan oleh peneliti.
3.2 Variabel Penelitian
Menurut Sumadi Suryabrata, variabel diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian, sering pula dinyatakan variabel penelitian itu sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang diteliti (Sumadi Suryabrata, 2012 : 25). Sementara itu mengenai pengertian variabel yang dikemukakan oleh pendapat lain, “variabel dapat didefinisikan sebagai kondisi-kondisi yang oleh peneliti di manipulasikan, di kontrol atau di observasikan dalam Suatu penelitian” (Usman Rianse dan Abdi, 2009 : 81).
Variabel dalam penelitian ini yakni reaksi Divisi IV/Panembahan Senopati terhadap program Reorganisasi dan Rasionalisasi Militer.
3.3 Teknik Pengumpulan Data
Selain memerlukan adanya suatu metode, dalam suatu penelitian juga dibutuhkan untuk menentukan teknik dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan ialah teknik kepustakaan dan teknik dokumentasi.
3.3.1 Teknik Kepustakaan
Teknik kepustakaan yang akan digunakan yaitu membaca literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, baik itu konsep-konsep, teori-teori yang ada untuk memperluas pengetahuan dan analisa permasalahan.
Menurut Hadari Nawawi Teknik kepustakaan merupakan studi penelitian yang dilaksanakan dengan cara mendapatkan sumber-sumber data yang diperoleh di perpustakaan yaitu melalui buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Nawawi,1993: 133).
Sementara itu Menurut Mestika Zed, metode kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Mestika Zed, 2004 : 4).
diruang perpustakaan, misalnya dalam bentuk majalah atau koran, naskah, catatan-catatan, kisah sejarah, dokumen, dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koenjaraningrat, 1997:8).
Jadi, dengan teknik kepustakaan ini peneliti mengumpulkan data-data serta informasi dengan bantuan material berupa koran, majalah, naskah, catatan-catatan, kisah sejarah, dokumen, jurnal, ensiklopedia yang relevan dengan masalah penelitian dengan cara menelaahnya.
3.3.2 Teknik Dokumentasi
Menurut Suharsini Arikunto, teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya (Suharsimi Arikunto. 2002: 78).
Menurut Hadari Nawawi, teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui sumber tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku,teori, dalil-dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti ( Hadari Nawawi, 1993:134).
