PELAKSANAAN HAK CUTI HAID TENAGA KERJA WANITA BERDASARKAN PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI DI PT. PRABU TIRTA JAYA LESTARI)
(Skripsi)
Oleh
AZIZAH FEBRINA SIREGAR
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
ABSTRAK
PELAKSANAAN HAK CUTI HAID TENAGA KERJA WANITA BERDASARKAN PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI PT. PRABU TIRTA JAYA LESTARI
Oleh
AZIZAH FEBRINA SIREGAR
Cuti haid merupakan salah satu jenis cuti yang ditujukan khusus untuk tenaga kerja wanita. Peraturan mengenai hak cuti haid pada tenaga kerja wanita diatur dalam Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan hak cuti haid berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang No. 13 Tentang Ketenagakerjaan di PT. Prabu Tirta Jaya Lestari? (2) Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat sistem administrasi pengajuan hak cuti haid?
Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan : (1) PT. Prabu Tirta Jaya Lestari menjelaskan pelaksanaan hak cuti haid di perusahaan tersebut sudah terealisasikan dan hak cuti tersebut sebagai alternatif untuk para pekerja wanita yang memang mempunyai masalah serius terkait haid (2) Faktor-faktor penghambat sistem administrasi pengajuan hak cuti haid yaitu harus memberikan surat keterangan sakit dari dokter kandungan serta pemahaman tentang hak cuti haid.
Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Diharapkan pelaksanaan hak cuti haid pada PT. Prabu Tirta Jaya Lestari tetap sesuai dengan perlindungan hukum yang semestinya (2) Untuk para tenaga kerja wanita untuk meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak normatifnya dan berani untuk memperjuangkan haknya yang seharusnya (3) Diharapkan klinik di perusahaaan PT. Prabu Tirta Jaya Lestari segera di adakan agar para pekerja wanita mudah mendapatkan hak nya.
ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF MENSTRUAL LEAVE FOR FEMALE WORKERSBASED ON ARTICLE 81 OF LAW NUMBER 13
OF 2003 CONCERNING MANPOWER IN PT. PRABU TIRTA JAYA LESTARI
By
AZIZAH FEBRINA SIREGAR
Menstrual leave is one type of leave specifically intended for female workers that must be fulfilled, so that female workers who work in the company feel safe and protected. The regulation regarding menstrual leave rights for women workers is regulated in article 81, paragraph 1 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The problems in this study are: (1) How is the implementation of menstrual leave rights based on Article 81 of Law Number 13 concerning Manpower at PT. Prabu Tirta Jaya Lestari? (2) What factors that become obstacles to apply for menstrual leave rights?
The problem approach used is normative and empirical juridical. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection was carried out with literature and field studies and analyzed qualitatively.
The results showed that: (1) PT. Prabu Tirta Jaya Lestari explained the implementation of menstrual leave rights in the company as an alternative for female workers who do have serious problems related to menstruation (2) Factors that become obstacles to apply for menstrual leave rights are the need to provide a sick certificate from the obstetrician as well as an understanding of menstrual leave rights.
the proper legal protection (2) For women workers to increase their knowledge of their normative rights and dare to fight for their rights.
PELAKSANAAN HAK CUTI HAID TENAGA KERJA WANITA BERDASARKAN PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI DI PT. PRABU TIRTA JAYA LESTARI)
Oleh
AZIZAH FEBRINA SIREGAR
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar SARJANA HUKUM
Pada
Jurusan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
RIWAYAT HIDUP
Penulis bernama Azizah Febrina Siregar, lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur pada tanggal 10 Februari 1998, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati pasanga
n Bapak Mudawarman Siregar dan Erniwati Harahap. Penulis mengawali pendidikan formal di SDN 2 Rawalaut Bandar Lampung selesai pada tahun 2010, SMP Negeri 1 Bandar Lampung selesai pada tahun 2013 dan SMAYP UNILA Bandar Lampung selesai pada tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung. dan mengambil minat Hukum Administrasi Negara. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa fakultas hukum Unila, Perhimpunan Untuk Seni fakultas hukum Unila dan seketaris umum Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (Hima HAN) fakultas hukum Unila.
MOTTO
ﱠنِﺈَﻓ َﻊَﻣ ِﺮْﺴُﻌْﻟا اًﺮْﺴُﯾ () ﱠنِإ َﻊَﻣ ِﺮْﺴُﻌْﻟا ْﺴُﯾاًﺮ
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
(Q.S Asy Syarh ayat 5-6)
Masa depan tidak terletak pada pekerjaan, tetapi pada orang yang mengerjakan
(George Crane)
PERSEMBAHAN
Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
Katakanlah (Muhammad) Dialah Allah, Yang Maha Esa Allah tempat meminta segala sesuatu
(Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakan Dan tiada yang setara
dengan-Nya.
Aku bersaksi tiada Rab selain Allah,
dan Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Dengan segala kerendahan hatiku persembahkan karya Skripsi kecilku ini kepada inspirasiter besarku:
Bapak dan Ibu
Ayahanda Mudawarman Siregar dan ibunda Erniwati Harahap yang kusayangi, kuhormati, kubanggakan. Terimakasih untuk segala pengorbanan, kasih sayang yang tulus serta do’a demi keberhasilanku
selama ini
Saudara yang kusayangi
Muhammad Ali Fahmi Siregar Dan Muadz Azando Siregar Yang selalu menghiburku disaat senang maupun sedih, dan menjadi
motivasi untuk memacu keberhasilanku sebagai kakak.
Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga Allah membalas segala budi yang kalian berikan di dunia maupun di akhirat.
Almamater tercinta Universitas Lampung
SANWACANA
Alhamdulillahirabbil’alamin, rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah Tuhan seluruh alam karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Hak Cuti Haid Tenaga Kerja Wanita Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi di PT. Prabu Tirta Jaya Lestari)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:
1. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Ibu Eka Deviani, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II serta Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan. Terima kasih sudah menjadi tempat keluh kesah selama penulisan skripsi ini;
4. Ibu Sri Sulastuti, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
5. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H. selaku dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
6. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.,H. selaku dosen pembimbing akademik;
7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi;
8. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Mba Dewi dan staff Bagian Hukum Administrasi Negara lainnya, terima kasih banyak atas bantuannya
9. Teristimewa kepada kedua orang tuaku, Ibuku Erniwati Harahap dan Ayahku Mudawarman Siregar, yang telah mencintai, membesarkan, mendidik, dan memberikan segala dukungan kepadaku semoga Allah selalu memberikan kebaikan
dan kebahagiaan untuk ibu dan ayah di dunia maupun di akhirat kelak;
10. Kepada kedua saudaraku tersayang , Muhammad Ali Fahmi Siregar dan Muadz Azando Siregar, terimakasih atas segala canda tawa, motivasi, kasih sayang dan juga untuk menjadi penghibur dan penyemangat untuk saudaramu ini;
11. Kepada seluruh keluarga besar Siregar dan Harahap yang telah memberikan do’a, dukungan, dan menjadi tempat keluh kesah sepanjang penulis menempuh
12. Terimakasih kepada Azizah Febrina Siregar yang mau dengan ikhlas untuk berjuang mengeluarkan diri ini dari sifat pemalas, sehingga mampu sampai di tahap ini, so amazing.
13. Sahabat-sahabat terbaik dan tersayang selama perkuliahan ini Tasya, Alvika, Erja, Inti, Senja, Qepy, Salwa, Abeng, Abi, Ebi, Gresyamanda, Tiur Nasution, Yunita Sara, Kirana, Dea, Anggi, Nadya, Nida, Dini, Rina dan Myeshia, yang sudah menemaniku semenjak awal perkuliahan sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, terima kasih atas kekompakan, canda tawa dan keseruan selama ini. Semoga kita semua meraih kesuksesan dan masih bisa meluangkan waktu untuk berkumpul bersama;
14. Kepada teman-teman sma ku yaitu “Your’s Future Wife” Ires, Ridha, Dinda, dan Nanda yang selalu menyemangati aku setiap hari
15. Kepada geng way muli ku Almer, Abram, Kamal, Batin Ken, Nisa, dan Asrop yang
selalu menyemangati aku setiap hari
16. Kepada teman-teman smp ku yaitu “The Kop” Anissa, Peem, Egina, Dhehani, Utari, Andwi, Erwin, dan Kalvari yang tidak lelah menyemangati aku untuk menulis skripsi
17. Teman-teman seperjuangan HANku Intan, Nadia, Anis, Annisa, Sarah Ayu, Ica, Utari, Atika, Githa, Bela, Veni, Alda, dan Winda yang tidak putus semangat untuk
saling mengingatkan mengerjakan skripsi
19. Teman-teman bisnis mamam kuysku Sandra, Mawar, dan Fadita.
20. Saudara seperjuangan Himpunan Mahasiswa Islam 2016, saudara seangkatan Raveta Glory. Terimakasih telah membimbing, memotivasi, memberi masukkan, serta menjadi saudara yang selalu ada untuk menemani.
21. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan UKM-F Persikusi yang selama ini sudah memberikan perlajaran hidup yang akan selalu kukenang.
22. Teman-teman KKN ku Desa Margomulyo , Kecamatan Air Naningan, Tanggamus,
Atika, Dian, Maul, Nadia, Mbak Fitri, Gea, Liza, Mbak Maya, Arief, Bang Arga, Adrian, Fitni, dan Bang Albin. Terima kasih sudah menjadi tim yang solid saat kita
berada di desa orang untuk mengabdi selama 40 hari;
23. Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara yang selalu menemani dan mendukung.
24. Angakatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Lampung.
25. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan
bantuan, dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan dan Barokah, dunia dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, serta dilipat gandakan atas segala kebaikannya
membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.
Bandar Lampung, 30 Oktober 2019 Penulis,
DAFTAR ISI
ABSTRAK ... i
ABSTRACT... ii
JUDUL DALAM ... iii
PERSETUJUAN ... iv
PENGESAHAN... v
PERNYATAAN... vi
RIWAYAT HIDUP... vii
MOTTO ... viii
PERSEMBAHAN ... ix
SANWACANA ... x
DAFTAR ISI... xiv
BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1
1.2 Rumusan Masalah ... 6
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian... 6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pelaksanaan ... 8
2.1.1 Pengertian Pelaksanaan ... 8
2.1.2 Bentuk-Bentuk Pelaksanaan... 10
2.2 Hak Pekerja ... 11
2.2.1 Pengertian Hak Pekerja ... 11
2.2.2 Macam-Macam Hak Pekerja ... 12
2.3 Cuti... 17
2.3.1 Pengertian Cuti... 17
2.3.2 Macam-Macam Cuti ... 17
2.4 Ketenagakerjaan ... 19
2.4.1 Pengertian Ketenagakerjaan... 19
2.4.2 Macam-Macam Tenaga Kerja... 26
BAB III. METODE PENELITIAN 3.1 Pendekatan Masalah ... 32
3.2 Data dan Sumber Data ... 32
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data ... 34
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran umum... 36 4.1.1 Sejarah PT. Prabu Tirta Jaya Lestari K Batu Putu
Kecamatan Teluk Betung Bandar Lampung... 36 4.1.2 Visi dan Misi... 37 4.1.3 Struktur Organisasi PT. Prabu Tirta Jaya Lestari ... 38 4.2 Pelaksanaan hak cuti haid berdasarkan pasal 81
Undang-Undang No. 13 Tentang Ketenagakerjaan Pada PT. Prabu Tirta Jaya Lestari ... 39 4.3 Faktor-faktor Penghambat Sistem Pengajuan Hak Cuti Haid di
PT.Prabu Tirta Jaya Lestari... 50 BAB V. PENUTUP
5.1 Kesimpulan... 53 5.2 Saran ... 54 DAFTAR PUSTAKA
1
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam era reformasi yang bergulir saat ini, semangat dan pelaksanaan hak asasi nampak semakin semarak, namun disatu pihak perlakuan tidak adil termasuk pelecehan terhadap kaum wanita masih saja berlangsung. Perlakuan tidak adil tersebut dapat berupa diskriminasi gender, perlakuan yang berakibat terjadinya perbedaan mengenai hak dan kesempatan antara kaum pria dan wanita pada khususnya.1
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.
1Jurnal Bina Mulia Hukum “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh
2
Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun.
Jaminan yang dituangkan di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan perlindungan yang layak bagi kemanusiaan.” Memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan tanpa diskriminasi baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan perlindungan.
Secara yuridis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.” Ketentuan Pasal 5 ini membuka peluang kepada perempuan untuk memasuki semua sektor pekerjaan, dengan catatan bahwa ia mau dan mampu melakukan pekerjaan tersebut.
Dapat kita simpulkan bahwa pengertian tenaga kerja wanita adalah seorang wanita yang mampu melakukan kegiatan/pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat dengan menerima upah atau imbalan.
3
Undang-Undang No.39 Tahun 2009 tentang hak manusia menyatakan, setiap orang dilahirkan merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Tidak terkecuali seorang perempuan, dimana hak-hak yang melekat pada dirinya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam piagam PBB, hak perempuan berarti hak asasi untuk perempuan, yaitu merupakan pengakuan atas martabat yang melekat dan tidak dapat dicabut oleh siapapun.
Perempuan berhak untuk hidup, memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi kehidupannya. Selain itu banyak peraturan yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan terhadap hak pekerja perempuan, seperti dalam pasal Pasal 49 (2), UU No 39 Tahun 2009 tentang hak Asasi Manusia:
Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.Berdasarkan data dari PT. Prabu Tirta Jaya Lestari Lampung, terdapat tenaga kerja perempuan sebanyak 261 pekerja, dan tenaga kerja laki-laki sebanyak 306 pekerja.
4
keputusan ada di para pekerja karena itu hak para pekerja, melihat juga dari situasi dan kondisi.
Para pekerja wanita biasanya mendapatkan hak tersebut dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter kandungan. Perusahaan tersebut sudah merealisasikan hak tersebut dengan mengadakan sosialisasi secara umum mengenai hak cuti haid berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang dilakukan per divisi oleh perusahaan. Poliklinik atau ruang kesehatan tidak terdapat di dalam perusahaan tersebut, tetapi pekerja di jaminkan dengan adanya BPJS kesehatan.
Jika ada seorang pekerja wanita yang menyalahgunakan hak cuti haid tersebut atau bisa dikatakan membuat surat keterangan dokter palsu untuk mendapatkan hak tersebut, maka perusahaan akan memberikan surat peringatan pertama atas tindakan tersebut. Diberi peringatan kembali apabila kesalahan seperti itu berlanjut hingga pada tahap skorsing dan pemutusan hubungan kerja.
Para pekerja wanita lebih memilih tetap bekerja dibandingkan menggunakan hak cuti haid dikarenakan beberapa faktor. Berikut faktor-faktor penyebab/penghambat yang menyebabkan beberapa para pekerja tidak mengambil hak cuti haid tersebut dikarenakan :
a. Perusahaan meminta untuk menyertakan 1 kali surat keterangan sakit dari dokter, padahal ini bukan hal yang harus sampai berobat ke dokter karena hampir setiap bulan pasti merasakan yang namanya haid.
b. Mempengaruhi jatah cuti tahunan
5
d. Dianggap tidak produktif dalam bekerja
Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 24 ayat 3 point b dan Undang-Undang No.13 Tahun
2003 pasal 93 ayat 2 menjelaskan bahwa :“Pekerja/Buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.”, sehingga tidak perlu khawatir jika para pekerja mengambil hak cuti haid karena tidak mengurangi sedikitpun upah pekerjaan di perusahaan tersebut.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka diperlukan suatu pengawasan dari pihak yang berwenang Dalam hal ini pemerintah agar peraturan yang telah ada tentang peraturan ketenagakerjaan secara umum, mengenai kesehatan, keselamatan dan hak–hak reproduksi tenaga kerja wanita dilaksanakan dengan sebaik- baiknya untuk mengawasi hak dan kewajiban para tenaga kerja wanita tersebut. Pengawasan ini menjadi tanggung jawab dan tugas bagian pengawasan Dinas Ketenagakerjaan.
Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 yang memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja, dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminas atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.2
Hal ini diatur dalam Undang-undang tersebut karena kaum perempuan menjalani fungsi reproduksi yang tidak dimiliki oleh kaum pria. Haid, Hamil, melahirkan dan menyusui merupakan kodrat kaum wanita yang sudah diberikan oleh Tuhan
2https://wiwitna.blogspot.com/2013/03/analisis-undang-undang-ketenagakerjaan.html di akses
6
Yang Maha Esa. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan khusus kepada perempuan agar produktivitas di tempat kerja dan di rumah selalu terjaga. Perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan khususnya diatur dalam pasal.
Tujuan diberlakukannya hak cuti haid adalah melindungi hak tenaga kerja wanita kewajiban negara dan aparatnya melakukan tindakan yang memadai guna melindungi warga individu dari pelanggaran hak-hak invidu pekerja perempuan, khususnya ketika perempuan mengalami masa haid.
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul“Pelaksanaan Hak Cuti Tenaga Kerja Wanita Berdasarkan Pasal 81 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PT. Prabu Tirta Jaya Lestari”.
1.2 Rumusan Masalah 1.2.1 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah ditulis diatas maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :
a.Bagaimanakah pelaksanaan hak cuti haid berdasarkan pasal 81 Undang-Undang No. 13 Tentang Ketenagakerjaan di PT. Prabu Tirta Jaya Lestari?
b. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat cara pengajuan hak cuti haid?
1.3Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
7
Berdasarkan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian adalah:
a. Untuk mengetahui pelaksanaan hak cuti haid berdasarkan pasal 81 Undang- Undang No. 13 Tentang Ketenagakerjaan di PT. Prabu Tirta Jaya Lestari.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajayang menjadi penghambat cara pengajuan hak cuti haid
1.3.2 Kegunaan Penelitian a. Kegunaan Teoritis
Kegunaan teoritis dalam arti bahwa penelitian ini bermanfaat bagi pengkajian konseptual disiplin Ilmu Hukum khususnya dalam bidang Hukum Ketenagakerjaan. Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para pengemban hukum secara teoritis untuk mengkritisi model penanganan perkara pelaksanaan perlinduungan hukum tentang penerapan hak cuti haid pada pekerja wanita.
b. Kegunaan Praktis
8
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pelaksanaan
2.1.1 Pengertian Pelaksanaan
Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.3
Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.
3Nurdin Usman. 2002.Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:PT. Raja Grafindo
9
Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula4.
Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penujang. Pelaksanaan menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil yang ingin dicapai oleh pejabat pemerintah. Pelaksanaan mencakup beberapa kegiatan diantaranya:
a. Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang
dibutuhkan agar terlaksananya sebuah peraturan;
b. Badan-badan pelaksana mengembangkan anggaran dasar menjadi arahanarahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana program suatu kebijakan;
4Abdullah Syukur. 1987. KumpulanMakalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep
10
c. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.5 2.1.2 Bentuk-bentuk Pelaksanaan
Bentuk-bentuk pelaksanaan untuk menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:
a. Pelaksanaan berdasarkan sistem nilai yang diacu
Pelakasanaan berdasarkan dengan sistem nilai yang mengacu pada pelaksanaan evaluasi diantaranya:
1) Evaluasi Semu yaitu sistem pelaksanaan yang menggunakan metodemetode deskriptif untuk mendapatkan informasi yang valid dan dapat menghasilkan suatu kebijakan, tanpa adanya usaha untuk mencari manfaat atau nilai dari suatu kegiatan (manfaat atau nilai merupakan suatu yang dapat terbukti sendiri atau tidak kontroversial);
2) Evaluasi Formal yaitu pelaksanaan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat serta dapat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan dengan mengevaluasi tujuan dari suatu kegiatan.
b. Pelaksanaan berdasarkan dengan evalusi
Pelaksanaan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya:
1) Perbandingan antara sebelum dan sesudah yang hanya berlaku untuk satu atau satu kegiatan yang sama dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah adanya intervensi;
5Winarno, Budi, Kebijakan Publik. (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service. 2014)
11
2) Perbandingan antara dengan atau tanpa intervensi yang hanya berlaku untuk lebih dari satu kegiatan dengan membandingkan antara kegiatan yang diberi intervensi dengan kegiatan yang tidak diberi intervensi dalam waktu yang bersamaan;
3) Perbandingan antara kenyataan dan rencana yang hanya membandingkan antara rencana dengan kenyataan di lapangan (sesuai atau tidak);
4) Efisiensi penggunaan dana, pelaksanaan tersebut dilakukan dengan mengevaluasi sebelum dilakukannya kegiatan, saat dilakukannya kegiatan, dan setelah dilakukannya pelaksanaan.
c. Pelaksanaan berdasarkan kriteria evaluasi
2.2 Hak Pekerja 2.2.1 Pengertian Hak
Hak secara definisi merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berprilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak mempunyai unsurunsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.6
12
Hak telah terpatri sejak manusia lahir dan melekat pada siapa saja. Diantaranya adalah hak kemerdekaan, hak mahluk dan harkat kemanusian, hak cinta kasih sesama, hak indahnya keterbukaan dan kelapangan, hak bebas dari rasa takut, hak nyawa, hak rohani, hak kesadaran, hak untuk tentram, hak untuk memberi, hak untuk menerima, hak untuk dilindungi dan melindungai dan sebagainya.7
Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa hak adalah (1) yang benar, (2) milik kepunyaan, (3) kewenangan (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu (5) kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan (6) derajat atau martabat.8
Pengertian yang luas tersebut mengandung prinsip bahwa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) pemilik keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat melakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki, atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.9
2.2.2 Macam-Macam Hak a. Hak Absolut
Pengertian hak absolut adalah hak yang sifatnya mutlak tanpa pengecualian, berlaku di mana saja dan tidak dipengaruhi oleh suatu keadaan atau situasi
13
tertentu. Pada praktiknya, hak absolut tidak dapat diterapkan karena hak tersebut akan dikalahkan oleh situasi, keadaan, dan alasan yang cukup.10
b. Hak Individual dan Hak Sosial
1) Hak individual adalah semua hak yang didapatkan oleh setiap orang terhadap negara, dimana negar tidak boleh mengganggu setiap orang untuk mendapatkan hak-hak individunya. Misalnya hak untuk beragama dan menjalankan ibadah sesuai agamanya.
2) Hak sosial adalah semua hak yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat dalam kaitannya untuk kepentingan bersama di dalam
suatu negara. Misalnya hak untuk mendapatkan pelayanan publik.
c.Hak Legal dan Hak Moral
1) Hak legal adalah suatu hak yang diterima setiap warga negara berdasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Umumnya lebih banyak membicarakan mengenai hukum atau sosial. Misalnya hak para veteran untuk mendapatkan tunjangan bulanan.
2) Hak moral adalah suatu hak yang diterima setiap individu berdasarkan atas prinsip atau peraturan etis. Umumnya bersifat individu atau soliderisasi. Misalnya hak pekerja untuk mendapatkan gaji sesuai kinerjanya.
10https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-hak-adalah.html di akses pada tanggal 17
14
d.Hak Positif dan Hak Negatif
1) Hak positif adalah hak yang sifatnya positif, jika seseorang berhak bahwa orang lain berbuat sesuatu untuk dirinya. Misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan.
2) Hak negatif adalah suatu hak yang sifatnya negatif, jika seseorang bebas untuk melakukan atau memiliki sesuatu. Misalnya hak untuk menyampaikan pendapat.
e. Hak Khusus dan Hak Umum
1) Hak khusus adalah hak yang timbul dalam suatu hubungan khusus antar beberapa individu karena fungsi khusus yang dimiliki setiap orang terhadap orang lainnya. Misalnya kegiatan pinjam-meminjam uang antar manusia dengan janji pengembalian dalam waktu tertentu.
2) Hak umum adalah hak yang dimiliki manusia bukan karena fungsi atau hubungan tertentu, melainkan semata-mata karena ia manusia. Misalnya hak asasi manusia (HAM).
Adapun hak-hak tenaga kerja perempuan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut:
Pasal 76 :
15
b. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. c. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00
sampai dengan pukul 07.00 wajib :
a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
d. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
Pasal 81 :
a. Pekerja/buruh perempuan dalam masa haid, merasa sakit dan melapor pada pengusaha, tidak wajibbekerja pada hari 1 dan 2 pada waktu haid.
Pasal 82 :
b. Pekerja/buruhperempuan berhak atas istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan anak menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
c. Pekerja/buruhperempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.
Pasal 83 :
16
Pasal 84
“Setiap pekerja/buruhperempuan yang menggunakan hak waktu istirahat sesuai pasal, 79, 80 dan 82 berhak mendapatkan upahpenuh.”
Pasal 93
Pengusaha wajib membayar upah apabila:
“Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertamadan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan”
Penerapan hak cuti haid pada tenaga kerja perempuan yaitu, pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada atasan, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid, pernyataan tersebut tertera di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 81.
17
2.3 Cuti
2.3.1 Pengertian Cuti
Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu. Cuti diberikan dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmani dan rohani, maka kepada para pekerja setelah bekerja selama jangka waktu tertentu perlu diberikan cuti. Cuti adalah hak pekerja, oleh sebab itu pelaksanaan cuti hanya dapat ditunda dalam jangka waktu tertentu apabila kepentingan yang mendesak.11
2.3.2 Macam-Macam Cuti
a. Cuti Tahunan, dapat diberikan kepada para pekerja yang telah bekerja sekurang-kurangnya selama 1 tahun secara terus menerus. Lamanya cuti tahunan adalah 12 hari kerja dan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 hari kerja.
b. Cuti Besar, dapat diberikan kepada para pekerja yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 tahun secara terus-menerus dengan lama waktu 3 bulan (termasuk cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan);
c. Cuti Sakit, merupakan hak setiap pekerja yang menderita sakit. Pekerja yang sakit selama 1 atau 2 hari harus memberitahukannya kepada atasannya paling tidak secara tertulis maupun melalui pesan perantaraan orang lain. Bagi pekerja yang sakit lebih dari 2 hari sampai dengan 14 hari harus mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada pejabat yang
11http://anitanet.staff.ipb.ac.id/beritanews/ipb/aturan-cuti/difinisi-cuti/ di akses pada tanggal 17
18
berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter (baik dokter pemerintah maupun swasta);
d. Cuti Bersalin, diberikan bagi pekerja wanita untuk persalinan pertama sampai dengan kedua dimana persalinan pertama yang dimaksud adalah persalinan pertama sejak yang bersangkutan menjadi pekerja. Lamanya cuti bersalin adalah 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah persalinan;
e. Cuti Haid, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 81 mengatur bahwa pekerja wanita yang sedang menstruasi diizinkan tidak bekerja pada hari pertama dan kedua dan wajib memberitahukannya kepada manajemen perusahaan.
f. Cuti Hamil dan Melahirkan, Undang-undang No. 13 Tahun 2003, khususnya pasal 82 mengatur hak cuti hamil dan cuti melahirkan yang dimiliki oleh pekerja wanita. Undang-undang tersebut mengatur bahwa pekerja wanita memiliki hak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan anak dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Pekerja wanita sebaiknya memberitahu pihak manajemen perusahaan baik secara lisan maupun secara tertulis maksimal 1,5 bulan sebelum perkiraan kelahiran. Setelah melahirkan keluarga pekerja wanita juga wajib memberitahukan kelahiran anaknya dalam tempo tujuh hari setelah kelahiran. Pekerja wanita juga wajib memberikan bukti kelahiran dari rumah sakit atau akta kelahiran dalam tempo enam bulan setelah melahirkan.
19
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa pekerja wanita yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan yang menangani kasus keguguran tersebut. Seperti saat melahirkan, seorang pekerja pria juga memiliki hak cuti selama 2 hari ketika istrinya mengalami keguguran.
h. Cuti Karena Alasan Penting, setiap pekerja berhak atas cuti karena alasan penting untuk jangka waktu paling lama 2 bulan dimana alasan penting tersebut hendaknya ditetapkan sedemikian rupa sehingga benar-benar hanya untuk waktu yang diperlukan saja;
i. Cuti di Luar Tanggungan Negara bukan hak pekerja, diberikan kepada pekerja yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus-menerus dikarenakan alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak (semisal untuk mengikuti suami yang bertugas keluar negeri), cuti diluar tanggungan negara dapat diberikan paling lama 3 tahun, dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 1 tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjang.
2.4 Ketenagakerjaan
2.4.1 Pengertian Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan adalah menyangkut secara keseluruhan dari aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja secara umum12 sebagaimana yang diatur dalam Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003, bahwa ketengakerjaan adalah segala
12Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
20
hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.13
Para pihak yang terlibat dalam suatu pejanjian kerja adalah para pihak yang juga terlibat dalam hukum ketenagakerjaan. Para pihak dalam hukum ketenagakerjaan sangat luas, tidak hanya melibatkan buruh/pekerja dengan majikan/pengusaha, tetapi juga pihak-pihak yang terkait dalam hubungan industrial yang saling berinteraksi sesuai dengan posisinya dalam menghasilkan barang atau jasa. Para pihak dalam hukum ketenagakerjaan tersebut adalah buruh/pekerja, majikan/pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha dan pemerintah/penguasa.14
a. Pekerja/Buruh
Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja denga menerima upah atau imbalan dalam dalam bentuk lain. Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat dan sebagaimana yang disampaikan oleh Darza, tenaga kerja adalah bagian dari penduduk usia kerja yang secara fisik dan mental mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masayarakat.15 ` Pekerja/buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang
bekerja di dalam hubugan kerja, di bawah perintah pemberi kerja (bisa
13Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
21
perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya) dan atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.Istilah buruh/pekerja secara yuridis sebenarnya adalah sama dan tidak ada perbedaan. Kata pekerja dan buruh dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 digabungkan menjadi “pekerja/buruh” untuk menyesuaikan istilah “serikat pekerja/serikat buruh” yang terdapat dalam Undang-UndangNomor 21 Tahun 2000 tentang serikat buruh/pekerja.
b. Pekerja/Buruh Perempuan
Dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) menyebutkan bahwa:
1) Pekerja/buruh perempuan diberi keringanan bahwapekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib:
1) Memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
22
4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
Kondisi dan daya tahan tubuh perempuan secara medis juga lebih lemah dari laki-laki, sehingga wajar jika pekerja/buruh perempuan mendapatkan fasilitas kemudahan.
c. Pekerja/Buruh Anak
Anak dalam hukum ketenagakerjaan ada setiap orang yang berumur di bawah 18 (deapan belas) tahun. Para pengusaha dilarang untuk mempekerjakananSesuai bunyi Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Larangan mempekerjakan anaka dimaksudkan untuk melindungi anak agar tidak terganggu pertumbuhan dan kesehatannya.
d. Pekerja/Buruh Tenaga Kerja Asing
Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud untuk bekerja di wilaayah Indonesia. Setiap pemberi kerja yang akan memperkerjakan tenaga kerja asing, wajib memiliki izin tertulis dari instansi berwenang di bidang ketenagakerjaan. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan-jabatan tertentu dan waktu tertentu.16
e. Pengusaha
Pengusaha adalah :17
16Khakim, Abdul,Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2009
23
1) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri
2) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan miiknya
3) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar Indonesia.
f. Organisasi Pengusaha
Organisasi pengusaha dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1973 dimana terdapat sebuah wadah perkumpulan organisasi pengusaha yang disebut dengan KADIN (Kamar Dagang Industri). Organisasi pengusaha yang bergerak di bidang sosial ekonomi termasuk ketenagakerjaan adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), APINDO merupakan wakil pengusaha dalam lembaga kerja yang sama Tripartit, sebuah wadah kerjasama antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh yang bertujuan untuk memecahkan masaah-masalah sosial ekonomi terutama di bidang ketenagakerjaan dan dibentuk pada tanggal 1 Mei 1968.
g. Serikat Pekerja/Serikat Buruh
24
keluarganya. Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh diperusahaan atau dibeberapa perusahaan, sedang yang diluar perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh pekerja/buruh yang tidak bekerja di perusahaan.18
Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikatburuh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Fungsi serikat pekerja/serikat butuh adalah:
1) Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyeselesaian perselisihan industrial.
2) Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerjasama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya.
3) Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis,dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
4) Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya.
5) Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan kerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25
6) Sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan.
Organisasi buruh dapat terdiri dari serikat pekerja/serikat buruh, federasi serikat pekerja/serikat buruh, dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dengan ketentuan sebagai berikut :
1) Serikat pekerja/serikat buruhdibentuk sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh (tingkat lokal/kabupaten/kota). 2) Federasi serikat pekerja/serikat buruh yang dibentuk oleh
sekurangkurang 5 (lima) Serikatpekerja/serikat buruh (tingkat propinsi).
3) Konfederasi Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) federasi serikat buruh (tingkat nasional).
8. Pemerintah
26
2.4.2 Macam-Macam Tenaga Kerja
a. Menurut Sifatnya
1) Tenaga Kerja Rohani
Dalam bekerja, ada dua hal yang digunakan oleh manusia untuk menghasilkan uang, pertama adalah tenaganya dan yang kedua adalah pikirannya. Sesuai dengan namanya, tenaga kerja jasmani berarti lebih memanfaatkan tenaganya dibandingkan dengan pikirannya. Dan yang dimaksud dengan tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang lebih memanfaatkan pikiran atau kemampuan otaknya apabila dibandingkan dengan tenaganya.19
Tenaga kerja rohani ini biasanya bekerja di tempat- tempat yang bersih, berpakaian rapi, berpenampilan cantik dan tampan, dan juga memiliki gaji yang lebih besar daripada tenaga kerja yang menggunakan tenaga. Tenaga kerja rohani memiliki banyak keahlian atau fasilitas yang lebih apabila dibandingkan dengan tenaga fisik atau jasmani.
Banyak orang yang juga lebih menginginkan posisi tenaga kerja rohani ini daripada tenaga kerja jasmani. Adapun beberapa contoh
19https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/macam-macam-tenaga-kerja diakses pada tanggal 17 mei
27
tenaga kerja rohani ini antara lain manager, direktur, kepala divisi, kepala cabang, dan lain sebagainya.
2) Tenaga Kerja Jasmani
Jenis tenaga kerja yang selanjutnya adalah tenaga kerja jasmani. Sesuai dengan nama dan juga sifatnya, tenaga kerja jasmani merupakan tenaga kerja yang mengandalkan tenaga atau otot manusia. Tenaga kerja jasmani jumlahnya lebih banyak karena biasanya yang dibutuhkan banyak, serta orang- orang yang memenuhi kualifikasi juga banyak. Misalnya adalah di pabrik, perusahaan hanya membutuhkan satu orang manager produksi, namun tenaga produksi yang digunakan sangat banyak. Masyarakat Indonesia sebagian besar masih memiliki tingkat pendidikan rendah, maka dari itulah yang memenuhi kualifikasi tenaga kerja jasmani ini lebih banyak daripada tenaga kerja rohani.
b. Menurut Kemampuannya
1) Tenaga kerja terdidik
28
Banyak profesi yang menggunakan jasa tenaga kerja terdidik ini diantaranya adalah dokter, guru, polisi, dan lain sebagainya. Di sekitar kita pun banyak kita temukan tenaga kerja terdidik ini karena saat ini bisa kita jumpai dimana- mana, baik di kota maupun di daerah sepi atau pedesaan.
2) Tenaga kerja terlatih
Setelah tenaga kerja terdidik yang mengandalkan tingkat pendidikannya, tenaga kerja menurut kemampuannya yang selanjutnya adalah tenaga kerja terlatih atau Trained Labour. Tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang mengandalkan kemampuan kreativitas dalam bekerja atau memiliki keahlian khusus. Tenaga kerja terlatih ini tidak harus orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, namun orang yang memiliki daya tangkap bagus untuk menguasai ketrampilan tertentu. Adapun beberapacontoh tenaga kerja yang tergolong tenaga kerja terlatih antara lain adalah sopir, mekanik, akuntan, teknisi, dan lain sebagainya.
3) Tenaga kerja tak terdidik
29
disebut sebagai tenaga kerja kasar. Mereka yang bekerja hanya mengandalkan tenaga biasanya yang masuk dalam kategori ini. Orang- orang yang termasuk dalam kategori ini biasanya hanya memiliki tamatan sekaolah setingkat SMP, SD atau bahkan tidak bersekolah sama sekali. Di berbagai macam klasifikasi desa, orang-orang seperti ini masih banyak, terlebih di tempat yang pelosok. Adapun beberapa contoh dari tenag kerja tidak terdidik ini antara lain adalah kuli bangunan, atau buruh gendong diamana pekerjaan tersebut hanya mengandalkan otot saja.
c. Menurut Hubungan dengan Produk
1) Tenaga kerja langsung
Tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja yang terjun langsung pada produk, bisa mungkin membuat produk seperti orang- orang yang berada di bagian produksi. Perusahaan yang besar biasanya membutuhkan tenaga produksi yang banyak jumlahnya dibandingkan dengan bagian lainnya. Di bagian produksi ini pula tenaga kerja yang dibutuhkan tidak harus memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi.
2) Tenaga kerja tak langsung
30
akan dibuat, menentukan komposisi atau memilih bahan yang akan digunakan.
d. Menurut Fungsi Pokok dalam Perusahaan
1) Tenaga kerja bagian produksi
Tenaga kerja bagian produksi yang ada di dalam suatu perusahaan merupakan tenaga kerja yang berada di bagian produksi yang pekerjaannya adalah membuat produk- produk yang akan dijual. 2) Tenaga kerja bagian pemasaran
Salah satu yang memiliki tanggung jawab paling besar dalam perusahaan adalah tenaga bagian pemasaran atau marketing. Tenaga kerja bagian ini bertanggung jawab untuk memasarkan produk yang telah dibuatnya, baik itu mencari pembeli atau mencari pelanggan.
Mengapa dikatakan sebagai salah satu bagian yang paling penting? Hal ini karena tidak ada gunanya apabila produksi melimpah namun pembeli hanya sedikit. Maka dari itulah manajer pemasaran memiliki beban yang berat di tengah- tengah persaingan bisnis. Disamping harus bertahan di tengah persaingan bisnis yang ketat, tenaga kerja ini harus dituntut skill yang bagus pula dalamberkomunikasi dengan pelanggan.
31
Tenaga kerja bagian administrasi dan umum merupakan tenaga kerja yang pekerjaannya mengurus bagian surat- menyurat dan kepentiang lain di luar kepentingan produksi dan juga pemasaran, termasuk juga pembuatan surat- surat penting perusahaan dan juga urusan perizinan perusahaan.
e. Menurut Jenis Pekerjaannya
1) Tenaga kerja pabrik
Tenaga kerja pabrik adalah tenaga kerja yang bekerjanya di pabrik, biasanya di bagian produksi.
2) Tenaga kerja lapangan
Tenaga kerja lapangan adalah tenaga kerja yang bekerjanya terjun langsung ke lapangan, sebagai contoh adalah marketing lapangan.
3) Tenaga kerja kantor
32
BAB 3
METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan literatur atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empirisadalah untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan tersebut, maka perlulah penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.
3.2.Data dan Sumber Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder : 1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian
33
2. Data sekunder adalah pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan kepustakaan. Studi kepustakaan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran, dan tujuan yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah literatur Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, buku-buku hokum serta bahan-bahan bacaan lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan di bahas.
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini adalah norma/kaidah dasar dalam hukum di Indonesia dan beberapa peraturan per undang-undangan yang berlaku antara lain:
1) UUD 1945
2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3) Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia
b. Bahan Hukum Sekunder
34
hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dimaksud disini oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.
3.3 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolahan Data 3.3.1. Prosedur pengumpulan data
Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini, maka akan dilakukan prosedur pengumpulan data sebagai berikut :
a. Studi Kepustakaan, Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagi litertur yang ada hubunnganya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perUndang-Undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain.
b. Studi Lapangan
35
3.3.2. Prosedur Pengolahan Data
Setelah data terkumpul, kemudian diproses dengan cara sebagai berikut :
a. Editing Data, semua data yang diperoleh kemudin disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.
b. Seleksi Data, semua data yang telah diediting, diteliti kembali (diseleksi) untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik agar dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesingkronan data yang hendak dianalisis.
c. Klasifikasi Data, setelah tahap seleksi, selanjutnya proses yang dilakukan adalah menghubungkan,membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan.
d. Penyusunan Data, data yang telah diklasifikasi kemudian disusun dan ditetapkan pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut.
3.4 Analisis Data
53
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :
54
keterangan dokter palsu untuk mendapatkan hak tersebut, maka perusahaan akan memberikan surat peringatan pertama atas tindakan tersebut.
Diberi peringatan kembali apabila kesalahan seperti itu berlanjut hingga pada tahap skorsing dan pemutusan hubungan kerja.Adapun perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan sudah sesuai berdasarkan undang-undang tentang Ketenagakerjaan antara lain hak untuk mendapatkan cuti haid, yang telah diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenegakerjaan.
Pelaksanaan cuti haid diartikan pada pengertian sakit, sakit yang dimaksud adalah sakit yang disarankan dan disebabkan oleh menstruasi yang sebagian besar dialami oleh kaum perempuan, bukan makna cuti haid yang secara umum dipahami hanya pada saat hari pertama dan kedua saja. Oleh karena itu, cuti haid menjadi perlu apabila memang dibutuhkan dan juga status dari tenaga kerja wanita itu sendiri.
2.Hambatan yang terjadi dalam sistem administrasi pengajuan hak cuti haid adalah perusahaan meminta untuk menyertakan surat keterangan sakit dari dokter kandungan, selain itu perlu adanya pemahaman mengenai perempuan terhadap aturan cuti haid dalam UU Ketenagakerjaan agar dapat menggunakan haknya dan peran dari perusahaan pun diperlukanuntuk memberikan penyuluhan tentang hak pekerja perempuan.
5.2 Saran
55
di dalamnya bekerja dengan rasa aman dan terlindungi. Karena dengan baiknya perhatian dari perusahaan maka akan menguntungkan pula bagi perusahaan dimana tenaga kerjanya dapat lebih maksimal bekerja serta mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga memiliki penghidupan yang layak. 2. Untuk para tenaga kerja wanita dalam meningkatkan pengetahuan tentang
hak-haknormatifnya dan berani untuk memperjuangkan haknyayang seharusnya mereka terima sebagai tenaga kerja, salah satunya dengan mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh perusahaan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
56
\
DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur
A, Darza Z. 2000 Kamus Istilah Bidang Ketenagakerjaan. Delima Baru. Jakarta.
Abdul, Khakim. 2009. Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung
Fagih, Mansur. 1999. Panduan Pendidikan Polik Rakyat, Yoqyakarta. H.Manulang, Sendjun. 1988.Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.
PT. Rineka Cipta. Jakarta.
HAM, Demokrasi. 2003. Masyarakat Madani, Tim ICCE Jakarta.
Husni, Lalu. 2007. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
Maimun. 2007. Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar. Pradnya Paramita. Jakarta.
Poerwadarminta. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.
S, Joni Bambang. 2013. Hukum Ketenagakerjaan. Pustaka Setia. Bandung.
Soerkanto, Soerjono. 1983. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
Syukur, Abdullah. 1987. Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”. Persadi. Ujung Pandang.
57
B. Peraturan Perundang-Undangan UUD 1945
Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia
C. Sumber Lainnya
Jurnal Bina Mulia Hukum “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi”,
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 Nomor 1, September 2018 P-ISSN: 2528-7273 E-P-ISSN: 2540-9034
https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-hak-adalah.html di akses pada tanggal 17 Mei 2019 Hari Jumat Pukul 13.00 WIB
http://anitanet.staff.ipb.ac.id/beritanews/ipb/aturan-cuti/difinisi-cuti/ di akses pada tanggal 17 Mei 2019 Hari jumat Pukul 14.03 WIB
https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/macam-macam-tenaga-kerja diakses pada tanggal 17 Mei 2019 Hari Jumat Pukul 15.37 WIB
https://wiwitna.blogspot.com/2013/03/analisis-undang-undang
